Mewakili Bupati, Asisten Administrasi Umum Setda Hadiri Peresmian Pondok Pesantren Nurul Islam Kecamatan Tulin Onsoi

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Nunukan Drs. Syafarudin, M.Si menghadiri acara peresmian Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Islam Kecamatan Tulin Onsoi, Rabu (24/7/2024).

Dalam kesempatan itu, Syafarudin bersama Pengasuh Ponpes Nurul Islam, Ust. La Ode Indaharja, S.Ag dan undangan lain bersama-sama menyaksikan penandatanganan prasasti oleh Pembina pondok pesantren Nurul Islam, KH. Abas Hasan Basri, BSc sebagai tanda diresmikannya Ponpes tersebut.

Mengambil tema “Pondok Pesantren Sebagai Tempat Membangun Sumber Daya Yang Unggul dan Berakhlakul Karimah” Ponpes Nurul Islam Tulin Onsoi berada dalam naungan Yayasan Ahlullah yang berlokasi di Jalan poros trans Kalimantan didirikan atas renungan panjang dari para pendiri sehingga atas restu dan mufakat serta musyawarah yang panjang lahirlah sebuah tempat pusat peradaban Islam di wilayah Kecamatan Tulin Onsoi.

Dalam sambutannya Bupati Nunukan yang dibacakan oleh Asisten Administrasi Umum Drs Syafarudin, M.Si sangat menyambut baik kehadiran Ponpes Nurul Islam tersebut.

“Atas nama pemerintah Kabupaten Nunukan saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Ahlullah dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan pondok pesantren ini.” Katanya.

Dikatakan Pemerintah Daerah siap mendukung keberadaan Ponpes tersebut dan sekaligus memberikan semangat kepada pengurus bahwa Ponpes akan bisa maju, terlepas saat ini fasilitas sarana dan prasarananya masih minim dan lokasinya cukup jauh dari Kota Nunukan.

“Selama kita memang berjuang bersama-sama membangun pondok pesantren, kalau kita gotong royong Insya Allah semua bisa terwujud dengan baik.” Lanjutnya.

Pondok pesantren hadir untuk mengawal syariat dan hukum agama. Pondok pesantren menjadi peran penting dalam membentuk karakter dan akhlak mulia bagi generasi muda. Oleh karena itu, Bupati berharap dengan telah berdirinya Ponpes Nurul Islam ini akan dapat memberikan pendidikan agama yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan generasi muda yang berakhlak mulia dan berprestasi.

“Pondok pesantren tak hanya dapat memberikan pendidikan agama yang berkualitas tetapi juga menjadi pusat pendidikan para ulama-ulama yang tangguh dan berkualitas tinggi yang akan dapat mempersiapkan generasi muda untuk menjalani kehidupan dan misi Islam dengan penuh keimanan dan keilmuan.

“Saya mengajak seluruh stakeholder yang ada untuk saling bersinergi dan bekerja sama dalam membangun generasi emas bangsa yang tangguh dan berprestasi melalui pendidikan agama.” Ucap Syafarudin sebelum menutup sambutannya.

Pondok pesantren Nurul Islam Kecamatan Tulin Onsoi saat ini memiliki 36 santri yang terdiri dari 24 santriwan dan 12 santriwati.

Tampak hadir dalam acara peresmian pondok pesantren Nurul Islam Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara Mahfudz, S.Ag mewakili Gubernur Kalimantan Utara, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, Camat Tulin Onsoi, Camat Sebuku, Kapolsek, Danramil, Ketua MUI Kecamatan Tulin Onsoi, serta tokoh masyarakat setempat.

(PROKOMPIM)

SPBE Diharap Dapat Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR-Asisten bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymart Sijabat, SKM., M.AP membuka kegiatan sosialisasi arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) bertempat di Ruang Rapat Benuanta, Rabu (24/07/24).

Ia mengapresiasi kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara ini. Menurutnya perkembangan teknologi,informasi, dan komunikasi tidak dapa tidak dapat dipungkiri. Terlebih bagi pegawai pemerintahan yang mengabdikan diri pada sektor pelayanan publik, sehingga diperlukan adaptasi perubahan teknologi.

Berdasarkan pengalamannya beberapa waktu lalu melakukan pendampingan PIM IV di Bandung dan di Kaltim dalam rangka studi penjabaran TPP, ia menyaksikan proses dan pelayanan telah berbasis teknologi/ IT.

“Jadi segala sesuatu harus berbasis eletronik/ IT. Kalau kita masih bermain-main dengan situasi ini kita pasti ketinggalan. Padahal visi-misi Gubenur Berubah, Maju, dan Sejahtera. Ini yang mau kita kejar. Untuk perwakilan OPD yang diutus bisa meneruskan ke OPD-nya karena ini (SPBE,red) adalah hal yang fundamental,” katanya saat menyampaikan sambutan.

Baginya perkembangan teknologi ini memberikan peluang bagi sektor pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C) melalui SPBE.

Arsitektur dan peta rencana SPBE adalah landasan penting dalam menyusun dan mengimplementasikan sistem yang terintegrasi. Matangnya perencanaan dan implementasi yang tepat memberikan manfaat maksimal bagi organisasi dan masyarakat.

Ia juga membacakan pesan Sekprov agar arsitektur dan peta rencana ini tidak hanya menjadi sebuah tumpukan kertas yang tidak bermanfaat. Sekprov meminta kepada Kepala OPD atau perwakilan OPD yang diutus untuk memastikan bahwa setiap rencana dan arsitektur yang telah disusun dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Hadir dalam sosialisasi Kepala DKISP H. Iskandar S.IP,M.Si, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S. Hut., M.M, Direktur Utama PT Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi.

(dkisp)

PWRI Diharap Berkontribusi Bagi Pembangunan Kaltara

TARAKAN – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menghadiri acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kota Tarakan, Rabu (24/7) pagi.

Dengan mengusung tema Dengan Semangat Baru, PWRI Berdaya dan Bermartabat. Peringatan HUT PWRI ini dihadiri ratusan para Purnawirawan Aparatur Sipil Negara (ASN) anggota PWRI.

Datu Iqro mengparesiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota PWRI yang telah memberi kontribusi besar bagi bangsa dan negara. Terkhususnya Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

“PWRI adalah wadah bagi pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus berkarya, berbagi pengalaman dan berperan aktif dalam pembangunan daerah. Dan ini adalah bukti bahwa pensiun bukan akhir dari pengabdian, tetapi babak baru untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” ungkap H. Datu Iqro Ramadhan.

Menurutnya, di tengah perkembangan zaman dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan iklim, hingga dinamika ekonomi global yang bergejolak. PWRI dengan pengalamannya dapat memberikan masukan berharga bagi para ASN yang masih aktif mengabdi.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak kepada anggota PWRi untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat untuk sama-sama bekerja keras untuk mewujudkan Kaltara yang maju dan sejahtera,” terangnya.

Di akhir, pemotongan tumpeng dalam rangka peringatan HUT PWRI yang dilakukan bersama oleh para pengurus, anggota serta para tamu undangan yang hadir. PWRI merupakan salah satu organisasi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Kota Tarakan dan Provinsi Kalimantan Utara.

(dkisp)

Kolaborasi Menjaga Stabilitas Pangan

TANJUNG SELOR – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan di bidang pangan, termasuk upaya pengendalian kerawanan pangan. Disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Heri Rudiyono, M.Si pada Sosialisasi Rumah Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) di Tarakan.

“Dalam melaksanakan pengendalian kerawanan pangan, peran koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun daerah sangat diperlukan guna menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” terangnya.

Lebih rinci Heri menyebutkan bahwa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Kerawanan Pangan merupakan salah satu upaya penting dalam penyebarluasan informasi terkait pengendalian kerawanan pangan.

Dan program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian dalam pencegahan atau mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di kalangan aparat, masyarakat, dan pemangku kebijakan.

“Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran ini, masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam mendukung tercapainya pengendalian kerawanan pangan yang efektif,” ujar Heri.

Di Provinsi Kaltara, kegiatan sosialisasi dan rakor KIE Pengendalian Kerawanan Pangan akan digelar di Kelurahan Mamburungan di Kota Tarakan. Dalam kegiatan ini akan mengangkat isu strategis yang mencakup tiga pilar ketahanan pangan, yang nantinya akan disosialisasikan secara luas di masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini meliputi pelaksanaan intervensi pemberian makan kepada anak stunting dan ibu hamil yang akan di damping oleh pendamping dari Puskesmas Tarakan timur dan kader posyandu di lokasi tersebut.

“Untuk memastikan pesan-pesan kunci mengenai ketahanan pangan dapat diakses oleh masyarakat luas juga diberikan brosur, dan juga banner yang diberi pesan hapus rawan pangan di Kota Tarakan melalui kegiatan pemberian makan B2SA,” tuntasnya.

(dkisp)

Bupati Nunukan Melaunching Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat PIM II

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid melaunching Inovasi Proyek Perubahan Peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024, Selasa (23/7). 

Acara Launching sendiri diadakan di ruang pertemuan Lantai V Kantor Bupati Nunukan dan dihadiri Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan, Pimpinan Bankaltimtara, Camat, serta Kepala Desa.

Sebelum melaunching secara resmi, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid terlebih dahulu menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya, Bupati Laura menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inovasi yang dilakukan oleh para peserta Diklat Pim II.

Bupati Laura juga menyampaikan, berbagai capaian prestasi dan inovasi, serta peningkatan kinerja dan disiplin yang diperolah hingga kini, bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan bersifat pragmatis saja.

“Namun benar-benar merupakan wujud, kehendak dan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah khususnya menuju Nunukan yang semakin maju dan sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan kali ini, Bupati Laura melaunching Proyek Perubahan yang merupakan inovasi dari tiga peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Puslatbang KMP LAN Makassar Tahun 2024.

Inovasi Proyek Perubahan yang Pertama adalah “ANAK CERDAS” oleh Kepala BAPENDA Kab. Nunukan Hj. Fitraeni. Inovasi Ini merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan pajak daerah yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak di tingkat desa. Dengan mengintegritasikan teknologi digital, sistem ini memberikan desa kewenangan untuk memproses SPPT PBB-P2, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi pajak.

Inovasi Proyek Perubahan kedua adalah “SAPA DESA” oleh Kepala BKAD Nunukan Sirajuddin. Inovasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pemantauan dan pelacakan alokasi dana desa (ADD) secara lebih efisien dan efektif.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SAPA DESA memungkinkan para pemangku kepentingan baik Pemerintah Kabupaten, pihak perbankan, Pemerintah desa maupun masyarakat, untuk melacak aliran dana dari sumber hingga penggunaan akhirnya.

Yang ketiga, Inovasi Proyek Perubahan “SUARA RAKYAT” oleh Sekretaris DPRD Kab. Nunukan Muhammad Effendi. Inovasi ini merupakan pengolah informasi dan komunikasi, untuk menjaring aspirasi dan sebagai media publikasi bagi anggota-anggota legislatif, perangkat daerah dan masyarakat yang didukung penggunaan dalam pemanfaatan website terintegrasi dengan media sosial sebagai penyebarluasan informasi dan komunikasi.

“Dengan tiga inovasi ini, kita berharap bisa mendapat solusi atas permasalahan, serta bisa semakin memberdayakan potensi yang kita miliki yang tidak kalah daerah lain,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Laura juga mengharapkan agar inovasi ini tidak hanya sebatas kepentingan reformer saja tetapi menjadi solusi dari dinas atau instansi terkait guna mempertanggungjawabkan kerjanya untuk kepentingan masyarakat.

(PROKOMPIM)