Kategori: KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

Dari rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara pertumbuhan ekonomi Kaltara tahun 2023 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha pengadaan listrik dan gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58 persen, disusul oleh lapangan usaha jasa ieuangan dan asuransi sebesar 12,38 persen. Serta konstruksi dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,24 persen.

Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum optimis pertumbuhan ekonomi di Kaltara dapat tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan sejumlah potensi investasi di kabupaten/kota se-Kalimantan Utara meliputi, pembangunan pelabuhan bebatu, pengembangan hotel dan restoran, industri pengemasan beras adan, industri hilirisasi rumput laut.

Ia menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya membuka ruang kepada pelaku usaha untuk mendatangkan investor dari luar daerah untuk berinvestasi di Kaltara.

Gubernur mengungkapkan sektor tersebut seperti pada bidang energi. Di mana terdapat dua proyek besar yang sedang berjalan di Kaltara, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) baik Sungai Kayan maupun Sungai Mentarang.

Sementara di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Kabupaten Bulungan saat ini sudah menyerap tenaga kerja hampir 5.200 orang, di Tarakan juga ada industri bubur kertas oleh PT. Phoenix Resources International (PRI) yang akan menyerap tenaga kerja sebanyak 800 orang pada tahap 1 ini.

Menurutnya, kedepan potensi penyerapan tenaga kerja akan terus berkembang dan Pemerintah Provinsi Kaltara akan berupaya serta mendorong pengembangan di sektor pertanian, perikanan dan manufaktur tersebut.

“Ketiga sektor ini sangat besar peluang untuk penyerapan tenaga kerja, dalam waktu dekat juga akan segera masuk investor untuk pengembangan kawasan pertanian di Bulungan,” tuntasnya.

(dkisp)

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara Kembali meraih penghargaan untuk ke sekian kalinya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) kepada Pemprov Kaltara sebagai Pemerintah Terbaik dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT)

Di mana penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Dr. Ir. Rahmat Wahyullah, ST., MT.

“Cukuplah kita sangat berbangga diri Kaltara mendapat penghargaan dan secara independen oleh pemberi penghargaan tersebut bahwa kita menjadi provinsi yang terbaik,”kata Rahmat, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan pada Konferensi Nasional EFT terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, disaring menjadi 5 daerah hingga akhirnya Provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Ungkapnya pada ajang Konferensi Nasional EFT tersebut terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota daerah yang kemudian disaring menjadi 5 daerah dan akhirnya provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Rahmat mengatakan dengan penghargaan ini merupakan pondasi dasar untuk bersama – sama membangun secara pro lingkungan, dalam artian subnational bioliti yang harus diutamakan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.

“Kebetulan Provinsi Kaltara menjadi penyelenggara pemerintah terbaik dalam transfer anggaran berbasis ekologi tadi. Kita berharap dengan penghargaan ini di tahun depan bisa menjadi indikator utama untuk Provinsi Kaltara, merupakan daerah yang sangat strategis ditengah pembangunan infrastruktur yang ada,” tuturnya.

Apalagi dengan program yang dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur cukup massif dalam membangun kawasan strategis nasional yang cukup seimbang dengan kualitas lingkungan.

“Artinya lingkungan yang tetap terjaga dan fungsi kelestariannya, dan ini menjadi semangat kita provinsi Kaltara kedepan berubah maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Kick-Off Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Gedung Gadis Lantai 1, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menjelaskan pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Ia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sering hidup dalam kondisi rentan dan miskin akibat berbagai pembatasan dan hambatan.

“Mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa,”jelasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan, perencanaan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat amanat untuk menjalankan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan inklusif disabilitas untuk 25 tahun ke depan.

“Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama di segala bidang bagi penyandang disabilitas,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) akan menjadi pedoman bagi provinsi dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

“Dalam penyusunan RAD-PD ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk bersinergi dan berkolaborasi. Saya berharap RAD-PD ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif dan ramah disabilitas,”tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-1 Tingkat Provinsi Kalimantan Utata. Pelaksanaannya dimulai dari 24-29 Juli 2024 di Kota Tarakan.

Gubernur Kaltara DR. (HC). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengungkapkan, gelaran ini merupakan ajang mencari bibit atlet di provinsi ke 34 ini.

“Popda ini merupakan ajang olahraga antar pelajar tingkat tertinggi di Kaltara, yang bertujuan untuk membina serta mengasah potensi yang dimiliki pelajar dalam bidang olahraga,”kata Gubernur, Rabu (24/7) malam.

Menurutnya, sebagai event olahraga pelajar tertinggi di tingkat Provinsi, Popda ke – I ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka dari itu Pemprov Kaltara memberi dukungan penuh atas terselenggaranya event ini.

“Nantinya, para juara dalam pelaksanaan Popda ini nantinya akan mewakili Provinsi Kaltara dalam ajang pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (pra-Popnas) 2024 yang akan digelar pada oktober mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah,” katanya.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, panitia serta wasit agar menjunjung tinggi semangat, sportifitas dan profesionalisme. Tunjukkan yang terbaik, jangan menghalalkan segala cara demi meraihnya dan jagalah kejujuran,”sambungnya.

Turut hadir dan mendampingi Gubernur, Sekprov Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara.

(dkisp)