Kategori: KABAR DESA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, Menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kerukunan Keluarga Bulukumba (KKB) Kaltara dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kerukunan Keluarga Bulukumba (KKB) Kota Tarakan Masa Bakti 2024 – 2029.

Hadir juga Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan Dr. Bustan M.Si, Ketua Umum DPP KKB, H. Andi Badi Sommeng serta beberapa jajaran pemerintah lainnya turut menghadiri acara yang berlangsung di Aula Badan Penghubung Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur memberikan Semangat dan apresiasinya kepada pengurus yang telah dilantik.

“Saya mengucapkan selamat, semoga saudara sekalian dapat menjalakan tugas dan amanah dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab serta menjadikan momentum ini sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran dan saling memberikan ide untuk program kerja lima tahun kedepan,”katanya.

Gubernur juga menjelaskan bahwa Bulukumba merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, dan beberapa masyarakat dari Bulukumba merantau ke Kaltara. Karena itu ia mengajak kepada seluruh warga dapat berakselerasi dalam mengawal pembangunan yang ada di provinsi ke 34 ini. Hadirnya paguyuban diharapkan dapat mempererat persatuan seluruh masyarakat yang ada di Kaltara.

“Ini semakin menjelaskan bahwa Kaltara merupakan sebuah daerah yang majemuk dengan berbagai suku, agama dan golongan tersebut juga patut kita syukuri sebagai anugerah besar dari tuhan dan sejatinya menjadi kekuatan dan tidak menjadikan kita justru terpecah belah,”tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) masuk 5 besar pada Indeks Proefsionalias (IPA) Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun nilai indeks yang diperoleh 81.7 yang menempatkannya pada posisi ke 4.

Plt. Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa mengatakan keberhasilan ini tidak lepas dari 4 faktor yang terpenuhi, faktor tersebut terdiri dari Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin, Jumat (2/8). “Sebenarnya kalau dari target kita berupaya semaksimal mungkin, karena kalau dilihat dari nilai optimal di setiap aspek itu memang masih ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan terutama di aspek kompetensi,” katanya.

Jadi seperti peningkatan kualifikasi dengan jalur pendidikan itu bisa melalui tugas belajar, tapi nanti dinilai setelah dia selesai pendidikan.

“Range masih bisa ditingkatkan, kalau range di kualifikasi sebenarnya nilai tertingginya 25 sementara kalau di aspek kompetensi nilai optimalnya 40. Sekarang Kaltara nilai Kompetensi 29.13 belum mencapai 30,” jelasnya.

Andi mengungkapkan selama ini dalam rangka pencapaian nilai sehingga bisa terbaca di dalam sistem BKN, dilakukan beberapa upaya seperti melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pejabat kepegawaian.
“Ada beberapa kali yang sudah kita lakukan itu dan selama ini memang kita melakukan pendampingan pada teman – teman di dalam upaya mencapai target penginputan data,” jelasnya.

Ia menuturkan dengan IPA ASN sebenarnya menggambarkan tingkat profesionalitas ASN Pemprov Kaltara, diharapkan sebenarnya dengan ukuran indeks ini, ASN Kaltara berada di posisi yang Baik atau Sangat Baik.

“Karena di posisi 81.7 ini masih dalam kategori Baik, nanti kalau diangka 90 keatas maka akan masuk dalam kategori Sangat Baik, kita mengharapkan angka Sangat Baik itu yang bisa kita kejar, mudahan Kaltara bisa optimal dalam pencapaian itu,”tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi CPNS pada lingkup Pemprov Kaltara akan segera bergulir. Peluang besar bagi calon pelamar umum , termasuk mereka yang telah menjabat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Yusuf Suardi usai menerima Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang kebutuhan PNS Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid jaya, Jakarta

“Sesuai dengan penyampaian Plt Deputi SDMA Kemenpan RB, PPPK dengan masa jabatan paling singkat 1 tahun dan mendapatkan rekomendasi dari PPK dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tanpa harus mengundurkan diri sebgai PPPK,” kata Yusuf Suardi, Kamis (1/8/2024).

Untuk PPPK yang ingin mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS formasi 2024 ini, lanjut Yusuf Suardi selain harus mendapatkan rekomendasi dari PPK, juga harus mengikuti ketentuan dan persyaratan CPNS yang berlaku.

“Seleksi CPNS TA 2024, rencananya akan digelar pada Agustus ini. Untuk rincian formasinya kami sampaikan terlebih dahulu Surat Keputusan Menteri PAN RB ke PPK dalam hal ini Gubernur sebelum di umumkan di minggu ketiga Agustus saat pengumuman pendaftaran,” ucapnya.

Yusuf Suardi menjelaskan, untuk skenario jadwal seleksi CPNS ini, yaitu pasca penetapan formasi, pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi akan dilaksanakan pada minggu ke-3 Agustus.

“Di minggu ke dua Oktober 2024 akan dilaksanakan tes SKD minggu ke-2 Oktober, dan SKB minggu ke-2 November. Sementara pengumuman hasil akhir dilaksanakan di bulan Januari 2025 mendatang. Namun ini masih bersifat tentatif, kita masih menunggu info resmi dari KemenpanRB dan BKN,” terang Kabid Perencanasn dan Pengembangan Pegawai BKD Prov. Kaltara.

“Sementara formasi PPPK untuk honorer belum ada penetapan. Hal ini disebabkan adanya keterlambatan dibeberapa instansi dibeberapa daerah yang melakukan perubahan pengusulan PPPK,” tutup Yusuf Suardi.

Plt Deputi SDMA Kemenpan RB dalam sambutannya berharap seluruh tahapan seleksi agar diikuti dan setelah penyerahan penetapan formasi CPNS ini, Badan Kepegawaian Negara akan menyurat ke instansi.

Untuk diketahui, pelaksanaan tes seleksi CPNS dan PPPK akan digelar dengan jadwal yang berbeda. Melalui seleksi diharapkan terjaring SDM yang kompeten guna meningkatkan kualitas penyelenggarahan pemerintahan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menghadiri kegiatan Gerakan Perluasan Areal Tanam dan Peningkatan Produksi Padi Dalam Rangka Mendukung Percepatan Pencapaian Swasembada Beras di Provinsi Kalimantan Utara, di Dusun Sekang, Desa Antutan, Kecamatan Tanjung Palas, Kamis (1/8).

Dalam sambutannya Gubernur Zainal mengapresiasi Menteri Pertanian RI yang memberikan dukungan dan alokasi program dalam peningkatan produksi hasil pertanian di Kaltara.

“Saya berharap segala bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun kementerian pertanian dapat menjadi motivasi bagi para petani untuk terus berupaya mencapai target yang baik dan optimal, karena pertanian merupakan sumber fundamental dari kemakmuran daerah,” katanya.

Gubernur menuturkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus bersinergi dengan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan program optimalisasi lahan, perluasan areal tanam, pompanisasi dan penanaman padi gogo dengan cara tumpang sisip di lahan perekebunan.

Ia mengatakan dalam rangka mendukung program Kementerian Pertanian RI tersebut, Pemprov Kaltara juga memberikan stimulus berupa bantuan sarana dan prasaran pertanian se-Kaltara.

Adapun bantuan yang diupayakan berupa benih padi unggul untuk lahan seluas 1.000 hektar, serta sarana pendukung penangkaran padi, mesin pengolahan tanah, irigasi perpipaan, obat – obatan dan sarana pascapanen.

Selain itu pemerintah memberikan bantuan kepada Kabupaten Bulungan sebagai sentra budidaya padi, berupa 580 HA benih padi label ungu, 55 HA benih padi label putih khusus penangkar padi, 2 unit Cultivator, 2 unit traktor roda 2, 3 unit power thresher, 2 paket irigasi perpipaan serta jalan usaha tani.

“Untuk meningkatkan kapasitas SDM petani, pemerintah melaksanakan kegiatan sekolah lapang, harapannya petani semakin memahami bagaimana budidaya padi yang baik dan benar,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur turut serta memberikan bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat tidak mampu sebesar Rp 740.303.000,- yang terdiri dari 26 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar RP 520.000.000,- dan 77 individu senilai Rp 220.303.000,-.

“Saya berharap semoga dengan bantuan sosial UEP, KUBE dan Individu tersebar di 5 kabupaten/kota se-Kaltara dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan produktifitas usahanya,” terangnya.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir mendampingi gubernur, Tenaga Ahli Kementerian Pertanian RI, Prof. Dr. Ir. Andi Muhammad Syakir, M.S., Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Dr. Muhammad Ami, S.PI., M.Si., Wakil Bupati Bulungan, Inkong Ala, SE, M.Si, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan(DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si.

(dkisp)