Kategori: KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengajak para pelaku usaha Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan nelayan dalam mendorong hilirisasi produk olahan perikanan yakni udang dan ikan bandeng.

Kepala DKP Kaltara, Rukhi Syayahdin melalui Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan, Anita Mayangsari menyampaikan bahwa Kaltara memiliki potensi yang sangat besar pada hilirisasi produk olahan perikanan. “Potensinya sangat besar mengingat selama ini permintaan dari pembeli atau _buyer_ adalah bahan baku dari kita, buyer yang minta bahan baku pasti akan mengelola bahan baku dan untuk dijual lagi ke buyer yang lain, artinya nilai jual udang dan ikan bandeng sangat tinggi,” katanya, Rabu (14/8).

Sebab selama ini Kaltara dengan produk olahan perikanannya selalu berbentuk bahan baku yang di jual kepasaran jadi harganya tidak terlalu tinggi.

“Dengan hilirisasi, produk tersebut kita olah jadi bahan setengah jadi atau bahan jadi itu siap dipasarkan. Sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi,”terangnya.

Kaltara dikenal lumbung ikan bandeng Indonesia lantaran produksinya yang cukup tinggi. Sejauh ini, kata Anita, nilai jual yang cukup tinggi berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

“Berarti orang – orang daerah sana sangat menyukai bandeng kita karena kualitas yang sangat baik dibanding dari daerah terdekatnya sendiri,”ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan ikan bandeng di Kaltara juga memiliki kualitas yang cukup bagus dibanding daerah lain. Produk olahan perikanan di Kaltara sangat banyak dan beragam, tapi berdasarkan minat pasar dunia buyer lebih tertarik kepada produk – produk tertentu terutama bandeng dan udang.

Selain ke Surabaya, permintaan yang cukup tinggi juga datang dari Tawau, Malaysia. Ini juga termasuk produk hasil perikanan lainnya, seperti udang.

Baik, udang maupun ikan bandeng produk olahan dari Kaltara sudah cukup memenuhi kualitas ekspor. Sehingga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini berupaya meningkat produk olahan perikanan yaitu dengan menarik investor.

“Kita tidak bisa mengelola sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan jual itu sendiri,” urainya.

Dalam mencapai tujuan hilirisasi tersebut pemerintah provinsi Kaltara gencar melakukan pembinaan kepala pelaku UMKM atau nelayan melalui pelatihan – pelatihan dengan mengundang narasumber dari luar untuk meningkatkan produk olahannya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan temu usaha kemitraan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Senin (12/08/24).

Pada kegiatan yang dihadiri para direktur Perusahaan di Kaltara, Kepala Desa se-Kaltara, Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kaltara, dan para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kaltara ini, ia mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini.

Menurutnya kegiatan yang mengusung tema pengembangan usaha Bumdes melalui kemitraan dalam rangka mewujudkan perekonomian desa yang maju dan mandiri ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pertemuan antara Lembaga ekonomi desa dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjalin kemitraan antara Bumdes dengan pelaku usaha.

“Tujuannya memperkuat dan saling menguntungkan meningkatkan usaha Bumdes agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,” katanya.

Berdasarkan IDM Kaltara per 31 Juli 2024, terdapat 72 desa mandiri, 79 desa maju, dan 241 desa berkembang. Hal ini baginya patut disyukuri mengingat perkembangan tersebut cukup signifikan dibandingkan IDM tiga tahun yang lalu.

Karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa yang semakin berkualitas, pemerintah menetapkan strategi untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi pembangunan perdesaan.

“Untuk itu, diharapkan desa-desa yang ada di Kaltara dapat bersinergi dengan semua stakeholder dalam membangun dan meningkatkan ekonomi desa. dengan demikian desa-desa di Kaltara dapat berkembang dari segi ekonomi dan sosial yang dampaknya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara. Peningkatan SDM akan mendorong perkembangan dan kemajuan pembangunan di Bumi Benuanta ini.

Ditambah dengan potensi kekayaan alam dan budaya di Kaltara dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan berkompeten di bidangnya.

“Untuk itu saya mendorong masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM lewat Pendidikan. Kalau kita tidak siap, kita akan tergilas zaman. Maka kita perlu persiapkan masyarakat kita,” lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar dapat memberikan kontribusi yang positif di desa yang berada dilokasi usahanya.

“Saya meminta kepada perusahaan-perusahan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar lokasi usahanya. Semoga dari pertemuan hari ini kerjasama antara perusahaan dengan desa menjadi lebih meningkat, sehingga banyak desa-desa nantinya semakin maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK, yang merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kembali mengambil langkah maju dalam pengelolaan keuangannya dengan meluncurkan integrasi E-BLUD dengan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP) milik Bankaltimtara.

Soft launching integrasi ini diresmikan langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., didampingi oleh Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budy Aziz, serta Pemimpin Kantor Cabang Tarakan, Kalsum, Selasa (13/8/2024).

Suriansyah menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang didukung oleh sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Dengan adanya integrasi ini, kami berharap pencatatan dan transaksi keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan,” ujarnya.

Integrasi ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani pada bulan Maret 2024 antara RSUD dr. H. Jusuf SK dan Bankaltimtara. Langkah ini diharapkan dapat mendukung misi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna bagi masyarakat Kaltara.

RSUD dr. H. Jusuf SK sendiri telah mengalami perkembangan signifikan sejak awal berdirinya. Dimulai sebagai rumah sakit tipe D pada tahun 1947, kini rumah sakit ini telah menjadi rumah sakit tipe B non pendidikan yang terus berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanannya.

Dengan dilaksanakannya soft launching ini, RSUD dr. H. Jusuf SK menjadi rumah sakit pertama di wilayah Kaltara yang mengintegrasikan sistem E-BLUD dengan aplikasi keuangan pemerintah, yang diharapkan dapat menjadi model bagi rumah sakit lainnya di provinsi tersebut.

“Ini adalah bentuk komitmen kami untuk selalu berinovasi dan meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan rumah sakit, demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tutup Suriansyah.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum, diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Pembentukan Tim Pengawasan Bersama Norma Ketenagakerjaan Sektor Perikanan, Selasa (13/8/2024). Acara tersebut diselenggarakan di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Datu Iqro menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) RI, serta didukung oleh International Labour Organization (ILO).

“Pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja,” ujar Datu Iqro.

“Tujuan utamanya adalah untuk memastikan mitra kerja sosial memahami pentingnya mematuhi undang-undang di tempat kerja demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltara atas dasar harga konstan pada tahun 2022 mencapai Rp 67,534 triliun.

Sementara itu, jumlah pelaku usaha perikanan tangkap (nelayan) di Kaltara mencapai 16.400 orang dengan jumlah kapal perikanan sebanyak 11.117 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 95,95 persen merupakan kapal nelayan kecil/tradisional dengan ukuran di bawah 5 GT yang beroperasi di daerah penangkapan 12 mil laut.

Datu Iqro juga menyoroti Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kaltara pada tahun 2022 yang mencapai 106,5, menandakan sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara optimal.

“Melimpahnya hasil laut di Kalimantan Utara memberikan potensi yang sangat besar bagi sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan pengelolaan yang baik, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi pendorong utama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kaltara.

Datu Iqro juga berharap pembentukan tim pengawasan bersama ini, melalui Program 8.7 Accelerator Lab ILO Indonesia, dapat mempercepat upaya pemberantasan kerja paksa dan penghapusan pekerja anak, serta mendukung pertumbuhan industri perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Kaltara.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya Asisten Deputi I Bidang Kemaritiman Kantor Staf Presiden, Niko Amrullah, Asisten Deputi III Bidang Ketenagakerjaan Kantor Staf Presiden, Fajar Wishnuwardhani, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltara, Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, serta National Project Coordinator 8.7 Accelerator Lab Program ILO Jakarta, Muhamad Nour.

(dkisp)

SEPAKU – Para Gubernur dari 38 provinsi di Indonesia berkumpul di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024), untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.

Kehadiran para gubernur ini terkait dengan rapat koordinasi (rakor) persiapan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang akan digelar pada 17 Agustus mendatang di IKN.

Presiden Jokowi tidak hanya mengundang para gubernur, tetapi juga bupati dan wali kota se-Indonesia untuk turut hadir dalam rakor tersebut.

Sebelumnya, Senin (12/8/2024), para gubernur tiba di Stadion Batakan, Balikpapan. Keberangkatan menuju IKN dibagi dalam dua tahap, di mana rombongan gubernur berangkat pada hari Senin, sehari sebelum pelaksanaan rakor, sementara rombongan bupati dan wali kota berangkat pada Selasa (13/8/2024) pagi.

Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, memanfaatkan kesempatan ini untuk memaparkan posisi strategis Kaltara sebagai provinsi yang terdekat dengan Ibu Kota Negara (IKN).

Kaltara telah menjadi bagian integral dari pengembangan IKN karena di wilayah ini terdapat proyek strategis nasional (PSN) berupa kawasan industri dan pelabuhan internasional, yang dikenal juga sebagai Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Zainal menambahkan bahwa pemerintah daerah Kaltara telah menetapkan sejumlah program strategis untuk mempersiapkan provinsi tersebut sebagai pintu masuk dan garda terdepan IKN.

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas pangan lokal. Sejak tahun 2021, Pemprov Kaltara telah ditugaskan untuk mendukung penyediaan komoditas pangan, terutama beras, jagung, dan kedelai, bagi kebutuhan IKN. Upaya pengembangan luas tanam dan pengurangan alih fungsi lahan terus dilakukan untuk mencapai tujuan ini.

“Kami sedang fokus pada pembenahan berbagai aspek untuk memastikan Kaltara dapat berfungsi optimal sebagai pintu masuk IKN,” ujar Zainal Paliwang.

(dkisp)