DPKP Kaltara dan Bulog Gelar Pasar Murah Semarakkan HUT ke 79 Republik Indonesia

TANJUNG SELOR – Dalam rangka memperinganti Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di pendopo lapangan agatis, Selasa (20/8).

Kepala DPKP Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si., diwakili Sekretaris DPKP Kaltara, Diana Risawaty, SP., M.AP., menyampaikan kegiatan ini diadakan rutin baik dalam rangkaian besar keagamaan seperti menjelang bulan ramadhan maupun hari lainnya.

“Tujuan GPM ini untuk mengurangi inflasi, jadi dengan harga pasar yang tinggi kita gelar pasar pangan murah, seperti beras, cabe, telur, dimana ada inflasi daerah akan digelar pangan murah,” katanya.

Kegiatan GPM ini bekerjasama dengan Perum Bulog Kaltimtara. Dari pihak Bulog menyiapkan minyak goreng, gula dan beras dan dari DPKP Kaltara menyiapkan bawang merah, bawang putih, telur, cabe, tomat, beras.

Diana mengungkapkan dalam pasar murah tersebut ada perbedaan dengan Disperindagkop, karena dari pihak DPKP menjual langsung hasil produk pertanian lokal seperti cabe dan beras lokal dari Desa Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

“Jadi kita mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 25 tentang Pengembangan Pangan Lokal, kita mengangkat produk lokal,” urainya.

Menurutnya, perbedaan ini karena sumber penganggaran yang berbeda. Pada pasar murah ini bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dengan dana dekosentrasi angggarannya, sedangkan Disperindagkop berasal dari APBD cukup besar untuk subsidi.

Pada prosesnya distribusinya langsung dibeli ke distributor jadi ada perbedaan harga yang bisa dijual murah. Jadi harga ini tidak ada subsidi, tapi selisih harga dari distribusi ongkos angkut itu yang membuat murah.

“Jadi kita dapat dari distributor yang memang murah, jadi bawang merah kita jual disini Rp 23.000,-/kg kalau dipasar Rp 30.000,- hingga Rp 32.000,- kg itu selisihnya sudah Rp 8.000,- jadi memang cukup besar juga,” tuturnya.

Karena itu Diana berharap dimasa mendatang bisa mengadakan kegiatan GPM di berbagai daerah pelosok di Kaltara seperti di Bhayangkara Tanjung Palas Barat dan Sajau.

“Bukan hanya masyarakat Tanjung Selor yang merasakan harga murah tapi didaerah pelosok Kaltara juga, dengan momen kemerdekaan ini marilah kita memanfaatkan pasar murah ini membeli sesuai dengan kebutuhan kita,” tuntasnya.

(dkisp)

Bahas Isu Sosial Ekonomi Perbatasan pada Disertasinya, Gubernur Peroleh Predikat _Cumlaude_

MAKASSAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum memperoleh Predikat Sangat Memuaskan di Ujian Terbuka Promosi Doktor pada Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Senin (19/8).

Gubernur dalam disertasinya mengusung tema “Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat dalam Kawasan Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Kalimantan Utara”.

Ujian Terbuka Promosi Doktor ini dipimpin langsung Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa M.Sc yang juga selaku Ketua Promotor, dengan promotor Prof. Dr. H. Muh Akmal Ibrahim M.Si dan co promotor Prof Dr H. M. Tahir Haning M.Si.

“Merupakan upaya pemerintah berkolaborasi dengan para pengusaha, para petani dan intansi terkait untuk bisa bersama – sama untuk upaya – upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktifitas produksi dari rumput laut ini,” kata Gubernur.

Walaupun produksi rumput laut Kaltara cukup besar hampir 4 sampai 5 ton sebulan tapi ini harus didukung dengan upaya pemerintah daerah memberikan bibit yang baik. Dan harus menyiapkan lahan tempat untuk potensi keunggulan bibit di Kaltara.

Gubernur menuturkan selama ini bibit rumput laut mengambil dari luar Kaltara, harapannya kedepan bisa produksi rumput laut yang terbesar dan kualitas yang lebih baik, serta di upayakan bibitnya harus dilakukan di Kaltara.

Dalam paparan disertasi menarik minat para guru besar Unhas tersebut, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa hasil dari Kolaborasi itu sangat penting berdasar model teori Collaborative Dynamic dari Emerson (2012) yang awalnya tiga yakni Komitmen bersama, Motivasi bersama dan Kapasitas untuk aksi bersama.

Ia menekankan ada satu elemen yang dikembangkan yaitu “masalah komunikasi” pada 3 dimensi yang disampaikan Emerson. Maka dengan hasil penelitian ini maka ditambah 1 dimensi lagi yaitu dimensi masalah komunikasi ektor.

“Semua itu bisa terbangun manakala ada komunikasi yang terbaik antara stakholder, petani rumput laut, pemodal dan pemerintah itu harus ada komunikasi,”katanya.

Seperti masalah koordinasi pengalaman dilapangan selama bertahun – tahun, masalah koordinasi mudah diucapkan tapi pelaksanaannya ada hambatan karena komunikasi yang kurang pas.

“Banyak isu yang kita angkat untuk diteliti tapi yang menjadi fokus disini karena beberapa kali saya kunjungi pabrik – pabrik untuk ekspor rumput laut itu semua dari Kaltara sehingga ini yang saya angkat untuk dijadikan disertasi,”urainya.

Keberhasilan ini tidak hanya merupakan pencapaian pribadi namun diharapkan akan menjadi inspirasi bagi Aparatur Sipil Negera (ASN) lainnya dalam meningkatkan kompetensi dan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Dalam Ujian Terbuka ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi Kaltara, Dr H Suriansyah, M.A.P, jajaran kepala perangkat daerah Provinsi Kaltara, Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Hary Sudwijanto S.I.K.,M.Si yang turut memberikan dukungan dan apresiasi atas capaian Gubernur Kaltara.

(dkisp)

DPKP Kaltara Laksanakan GPM di PLBN Sei Nyamuk Sebatik

NUNUKAN – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 yang dilaksanakan di PLBN Sebatik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara berkolaborasi dengan Bulog Cabang Tarakan, melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di 13 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di 6 provinsi.

Kegiatan tersebut difasilitasi Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sei Nyamuk, Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Sabtu, (17/8) lalu.

Kepala DPKP Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si menyampaikan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat sekaligus sebagai cara untuk memperingati kemerdekaan dengan memberikan kontribusi nyata. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perayaan ini” kata Heri.

“Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya untuk memeriahkan HUT RI, tetapi juga untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih murah,”terangnya.

Dalam GPM ini menyediakan berbagai produk pangan seperti beras sebanyak 1,5 ton, minyak goreng 250 liter, gula 250 kg, bawang merah dan bawang putih masing-masing sebanyak 200 Liter, telur 200, daging ayam 250 kg, dan bahan pokok lainnya dijual dengan harga di bawah pasaran.

Ia mengungkapkan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu hadirnya GPM ini mendapat sambutan positif dan antusias dari masyarakat setempat. Banyak warga yang memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

“Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan secara rutin,” kata Masnah salah satu warga yang hadir di lokasi.

Lebih lanjut Heri menekankan dengan program GPM ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari perayaan HUT RI, sekaligus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa melalui peningkatan kesejahteraan bersama” pungkasnya.

Kegiatan GPM tersebut dibuka selepas melaksanakan pengibaran bendera merah putih HUT RI. Turut hadir mendampingi diantaranya Pemimpin Upacara Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian. Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. dan Kepala DKPP Nunukan Muhtar, SH, M.Si. serta Bapanas.

(dkisp)

Rapat Perdana Anggota DPRD Nunukan 2024-2029 Agendakan Sejumlah Kegiatan

NUNUKAN-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan masa jabatan 2024-2029 menggelar rapat perdana, Selasa (13/08/24).

Rapat ini membahas sejumlah agenda penting, termasuk persiapan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada 17 Agustus mendatang, pembentukan fraksi, serta orientasi bagi anggota DPRD yang baru saja dilantik.

Dalam rapat yang berlangsung di ruang rapat Ambalat I kantor DPRD Nunukan, Ketua DPRD sementara, Hj Leppa, didampingi Wakil Ketua DPRD Sementara, Arfiah, ST menyampaikan pentingnya sinergi dan kolaborasi antaranggota dalam menyukseskan peringatan 17 Agustus.

“Hajatan ini adalah penting bagi semua sehingga jangan sampai terlewatkan, karena kehadiran kita dalam HUT RI ke 79 untuk memastikan bahwa perayaan ini berjalan lancar dan penuh makna bagi seluruh masyarakat Nunukan,” kata Hj Leppa.

Selain itu, rapat juga membahas pembentukan fraksi-fraksi yang akan menjadi bagian penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab di DPRD.

Beberapa partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Nunukan nantinya mengajukan nama-nama anggota yang akan bergabung dalam fraksi Gabungan.

Agenda penting lainnya yang dibahas adalah orientasi bagi anggota DPRD yang baru dilantik.

Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan tata cara kerja, tugas, dan fungsi DPRD kepada anggota baru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama lima tahun ke depan.

Rapat perdana ini menjadi langkah awal bagi DPRD Nunukan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Diharapkan, dengan soliditas yang terbentuk sejak awal, DPRD Nunukan masa jabatan 2024-2029 dapat menjalankan peran strategisnya dalam pembangunan daerah.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sementara, Hj Leppa di damping wakil ketua DPRD Seementara Arfiah, ST dihadiri 30 Anggota legislative serta staf sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan.

(SIMPATIKNEWS)

 

Hj.Leppa dan Arfiah, ST Pimpin Sementara DPRD Nunukan

NUNUKAN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan resmi menetapkan Hj Leppa dan Arfiah, ST sebagai pimpinan sementara.

Keputusan ini diambil melalui rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Nunukan masa jabatan 2024-2029 yang digelar pada Senin (12/8/2024).

Penunjukan unsur pimpinan sementara ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan tugas-tugas legislatif selama masa transisi.

Hj Leppa, yang berasal dari Hanura, bersama Arfiah, ST dari Partai Keadilan Sejahtera, diberikan kepercayaan untuk memimpin DPRD Nunukan hingga terbentuknya pimpinan definitif.

Keduanya akan bertanggung jawab dalam menyusun tata tertib dewan yang baru dan membentuk alat kelengkapan dewan (AKD), yang menjadi prioritas dalam masa kepemimpinan sementara ini.

“Kami akan memastikan bahwa seluruh proses berjalan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Hj Leppa usai Rapat Paripurna.

Ia menegaskan pentingnya kerja sama seluruh anggota dewan untuk mendukung kelancaran tugas mereka selama masa transisi ini.

Dikesempatan yang sama Arfiah, ST, sebagai wakil pimpinan sementara, menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Kami akan berfokus pada tugas-tugas utama yang mendesak, agar DPRD Nunukan dapat segera berfungsi secara optimal,” kata Arfiah.

Ia juga berharap dukungan penuh dari seluruh anggota dewan agar proses transisi ini berjalan tanpa hambatan.

Penetapan Hj Leppa dan Arfiah, ST sebagai pimpinan sementara dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur tata kelola DPRD.

Mereka akan menjabat hingga pemilihan pimpinan definitif dilakukan, yang dijadwalkan dalam beberapa minggu ke depan.

Dalam masa kepemimpinan sementara ini, Hj Leppa dan Arfiah, ST berkomitmen untuk memfasilitasi integrasi seluruh anggota dewan baru dalam tugas-tugas legislatif dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat Nunukan tetap menjadi prioritas utama DPRD.

Dengan ditunjuknya Hj Leppa dan Arfiah, ST sebagai pimpinan sementara, diharapkan DPRD Nunukan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan lebih baik selama masa transisi ini.

(SIMPATIKNEWS)