Kategori: KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem provinsi Kalimantan Utara terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda –Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut.

“Sampai dengan saat ini Kaltara bulan Maret 2024 angka kemiskinan kita di angka 6,32 persen jadi diangka 2023 kemarin itu 6,45 persen dan sekarang di angka 6,32 persen,” katanya.

“Karena memang target secara nasional kemiskinan ini diharapkan menuju 0,00 persen untuk tahun 2045,”sambungnya.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dibentuknya Tim Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang di sahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M,Hum nomor 188.44/K.178/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024.

Ketua TKPKD secara jabatan dipangku oleh Wakil Gubernur Kaltara, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok koordinator yaitu Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu dan Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Bertius mengungkapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan TKPKD terdapat 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), memiliki 36 program dan 69 sub kegiatan.

“Sampai pada saat ini realisasi pada triwulan 2 dari 260 milliar, triwulan 1 realisasi 30 milliar, dan triwulan 2 realisasinya 25 milliar,” ujarnya.

Ia menekankan penting seluruh pihak mendorong terlaksananya program yang ada di perangkat daerah, turunnya tren angka kemiskinan ini akan sangat berdampak positif dalam pertumbuhan di semua lini bidang di Kaltara.

Dikatakannya pada tingkat provinsi hanya memiliki kewenangan memfasilitasi, namun tidak melakukan aksi dilapangan secara langsung kecuali dengan beberapa kegiatan seperti gerakan pasar murah dan sebagainya.

“TKPKD bertugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi,” imbuhnya.

Karena wilayah dan kewenangan sebenarnya dimiliki di tingkat kabupaten kota, dan karena itu intervensi yang dilakukan provinsi mendorong kabupaten/kota untuk bisa melakukan eksekusi pada tingkat tapak.

Bertius menjelaskan dalam penanganan kemiskinan, pertama memaksimalkan penggunaan penganggaran, kedua terjadinya sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam aspek penyusunan perencanaannya maupun dalam pengalokasian penganggarannya tepat sasaran.

Lanjut ketiga ialah memastikan melalui program Pemerintah daerah akan terus berpihak kepada kemasyarakatan yakni dilakukan oleh para pihak dalam melindungi usaha, kepedulian terhadap dunia usaha.

“Harapannya yang kita pastikan ke depan program ini lebih kita tingkatkan capaiannnya terhadap sasaran, jadi bukan hanya capaian terhadap realisasi anggaran yang disediakan tapi cakupan sasaran ke depannya lebih maksimal,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 79, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Kompetisi Permainan dan Olahraga Tradisional antar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2024.

Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dalam hal ini diwakili Sekretaris Disdikbud Kaltara, H. Sudarsono, S.E., M.Pd., membuka secara resmi kegiatan yang digelar di Lapangan Ahmad Yani, Tanjung Selor, Rabu (28/8).

“Tujuan diadakannya olahraga tradisional ini untuk mempersatukan anak – kita di Kaltara, kita mengingat dijaman modern ini banyak kegiatan – kegiatan yang bersifat online yang tidak lagi mengenal budaya – budaya tradisional kita,” katanya.

Ia menyerukan kepada seluruh sekolah agar kegiatan olahraga tradisional harus dihidupkan, karena inilah merupakan ciri khas bangsa dan menjadi ciri khas dari masing – masing daerah.

Karena dengan adanya kebudayaan olahraga tradisional dulunya sangat eksis tapi sekarang sudah mulai terkikis. Pihaknya selaku Disdikbud Kaltara segera memulai tahap demi tahap akan menghidupkan kembali olahraga tradisional ini.

“Olahraga tradisional ini akan dipertandingkan di tingkat nasional, sehingga kami mencoba agar kegiatan olahraga tradisional ini di masa yang akan datang ini lebih kita tingkatkan atau diperbaiki lagi,” ujarnya.

Sudarsono memastikan kompetisi olahraga tradisional akan dilaksanakan setiap tahun di Kaltara. Kegiatan tersebut cukup meriah karena dihadiri seluruh siswa se-Kaltara, khususnya anak – anak yang dari kecamatan, karena orang tua dari anak – anak dulunya sangat menggemari olahraga tradisional seperti layang, enggrang dan sumpit.

“Saya menghimbau kepada seluruh kepala sekolah agar kegiatan olahraga tradisional ini dihidupkan, sebelum mereka melakukan kegiatan di tingkat provinsi maka di tingkat sekolah selalu sering dilaksanakan, sehingga anak kita tumbuh rasa cintanya terhadap kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah kita,” tuntasnya.

Kompetisi ini berlangsung dari tanggal 26 – 29 Agustus 2024, ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan sumpit, bakiak, balap karung, tarik tambang, layangan dan egrang, diikuti sebanyak 373 siswa dari 31 sekolah se-Kaltara.

(dkisp)

JAKARTA – Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) resmi memulai agenda pameran Kriyanusa 2024. Agenda yang mempertemukan pengrajin dari seluruh Indonesia ini, dibuka langsung oleh Ketua Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin, bertempat di Jakarta Convention Centre (JCC), Rabu (28/8).

Dalam hitungan jam beberapa kerajinan khas Kalimantan Utara laku terjual puluhan juta rupiah, oleh Dekranasda Kaltara bersama Tarakan,Tana Tidung, Nunukan dalam satu booth dan Dekranasda Malinau yang memiliki boothnya sendiri.

Sulowati salah satu perajin tas rotan dari Malinau yang produknya sudah dikenal di Indonesia mengungkapkan telah meraup kurang lebih 15 juta rupiah, beberapa jam setelah Kriyanusa 2024 dimulai.

“Sudah untung 15 juta dalam sehari dan kegiatan ini selama enam hari. Tas Rotan paling laku, karena tahun ini temanya Kalimantan,”ujar Sulo.

Ketua Dekranas Hj. Wury Ma’ruf Amin dan Hj. Muvida Kalla juga turut membeli tas masing-masing 2 buah, manik dan kain batik juga dicari oleh para pembeli.

Semoga barang-barang dari Kaltara khususnya Malinau bisa lebih dikenal di seluruh penjuru nusantara, Indonesia,” katanya.

Sementara itu anggota Dekranasda Kaltara, Herlin Ike Meriana, ST mengatakan anyaman rotan atau placemat/nampan rotan dari Krayan, syal tenun dan tas rotan.

“Hampir 15 juta. Dengan ikon Kriyanusa tahun ini Kalimantan Timur kita juga diuntungkan karena banyak produk ya dicari di Kaltim, ada juga di Kaltara, bagaimanapun Kaltim sebagai saudara tua pasti ada kemiripan,” ulasnya.

Ciri khas Kaltara yang memiliki anyaman lebih rapi menjadi nilai tambah tersendiri. Dirinya juga optimis Kriyanusa tahun ini akan lebih menguntungkan pengrajin Kaltara terutama untuk produk yang menggunakan pewarna alam.

“Mereka suka tenun kita karena menggunakan warna alam dan juga rotan. Kunjungan dari ibu-ibu Dekranas pusat sangat antusias melihat produk sau’ng dari Tana Tidung, dan tahun lalu nampan rotan dari Krayan memperoleh penghargaan nasional,” tutupnya.

Petinggi Dekranas pusat silih berganti mengunjungi booth Kaltara dan Malinau terakhir terlihat Endang Budhi Karya serta Zara Murzandina Budi Arie yang turut melihat dan membeli kriya dari Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan apresiasi dan menyambut baik Turnamen Badminton Piala Bapenda CUP yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapenda) Kaltara.

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP, saat membuka turnamen tersebut, Senin (26/8/2024) di Gedung Bulu Tangkis Handal, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Pollymaart mengungkapkan bahwa kegiatan ini bukan hanya ajang untuk meningkatkan semangat berolahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat hubungan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara.

“Saya berpesan kepada peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas. Turnamen ini bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal silaturahmi antar-OPD,” ujar Pollymaart.

Lebih lanjut, Pemprov Kaltara melalui Pollymaart menegaskan komitmen untuk terus mendukung Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Tidak Tetap (PTT), dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang memiliki potensi di bidang olahraga.

“Kami akan terus mendukung para atlet di lingkungan Pemprov Kaltara agar mereka dapat mengembangkan potensinya dan membawa nama baik daerah,” tegasnya.

Sebagai informasi, turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun 2024.

“Semoga turnamen ini berjalan lancar dan semua peserta bisa menunjukkan performa terbaik mereka dengan mengedepankan kompetensi, kejujuran, dan sportivitas,” pungkas Pollymaart.

(dkisp)

BOGOR – Sebanyak 30 Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara menjalani Diklat di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Reserse Polri Megamendung, Selasa (27/8).

Kegiatan tersebut terlaksana atas kerja sama antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Gubernur Kaltara, Dr H Zainal A Paliwang, SH, M.Hum mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan tersebut karena PPNS di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup merupakan bagian penting dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menjaga dan melindungi kekayaan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kaltara.

“Saya berharap melalui pendidikan dan pelatihan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teknis dan hukum, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh dalam upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan secara lebih efektif,” kata Gubernur Zainal Paliwang.

Kepala Pendidikan dan Pelatihan Reserse Kepolisian RI, Brigjen (Pol). Agus Santoso, S.I.K., M.SI. menekankan pentingnya diklat tersebut untuk PPNS di Provinsi Kaltara mengingat potensi alam di Kaltara yang sangat banyak sehingga perlu untuk menjaga kekayaan alam tersebut dengan optimal.

Disampaikan Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara, Nur Laila, S.Hut., M.Si., peningkatan kapasitas SDM PPNS tersebut dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kaltara yang diikuti oleh 30 orang calon PPNS di Provinsi Kaltara selama 2 bulan dengan pola 400 Jam Pelatihan (JP) di Megamendung, Bogor.

“Terdapat 30 calon PPNS Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara yang akan menjalani diklat dengan pola 400 Jam Pelatihan (JP) yang bila dikonversi mereka akan menjalani diklat selama 2 bulan mulai tanggal 27 Agustus sampai 25 Oktober mendatang dengan tujuan untuk mencetak para PPNS agar dapat melaksanakan penegakan hukum pada bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup guna memberikan manfaat bagi masyarakat dan kelestarian hutan,” ucap Nur Laila.

Adapun 30 orang calon PPNS Kaltara terdiri dari perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara, UPTD KPH, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, serta 1 orang perwakilan dari Taman Nasional Kayan Mentarang dan Balai KSDAE di Kaltara.

Pembukaan tersebut ditutup dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK dan Pemerintah Provinsi Kaltara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula sebagai penandatangan PKS, Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A., dan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP., serta hadir Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri, Brigjen (Pol). R. Firdaus Kurniawan, S.I.K., M.H.

(dkisp)