Kategori: KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Diikuti oleh puluhan pengelola perpustakaan sekolah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar workshop Akredistasi Perpustakaan 2024.

Kegiatan berlangsung di gedung DPK Kaltara di Jalan Rajawali Tanjung Selor, Bulungan Kaltara pada Kamis (5/9/2024).

Workshop akreditasi diikuti sebanyak 70 peserta perwakilan dari sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA dari Kabupaten/Kota se-Provinsi Kaltara.

Bertindak sebagai pemateri, assessor dari Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca DPK Kaltara Suwarsono menyampaikan, berdasarkan banyaknya jumlah lembaga perpustakaan di Kaltara, baik perpustakaan umum, desa maupun sekolah, masih sedikit yang telah menyandang kepemilikan akreditasi.

Sehingga melalui workshop atau pelatihan kepada pengelola perpustakaan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perpustakaan sehingga dapat memperoleh akreditasi.

Untuk akreditasi sendiri terdiri dari tiga tingkatan yakni akreditasi A (Unggul), B (Baik sekali) dan C (Baik). Oleh karena itu, DPK Kaltara terus berusaha mengejar pencapaian tersebut.

“Di Kaltara, dari jumlah perpustakaan yang diperkirakan ada 482, baru sekitar 1/3 yang telah terdata,” kata Suwarsono di sela kegiatan workshop, Kamis (5/9/2024).

Menurut Suwarsono, dari 482 perpustakaan, berdasarkan standar perpustakaan Nasional hanya sekitar 32 perpustakaan yang memilki akreditasi.

“Dari 32 perpustakaan yang terakreditasi, untuk perpustakaan sekolah yang sudah itu baru sekitar 23 perpustakaan. Nah melihat data ini sangat minim ya untuk perpustakaan yang sesuai standarisasi,” kata dia.

“Oleh karena itu, kita menyelenggarakan workshop ini, kami tujukan bagi para pengelola perpustakaan yang berlum terakreditasi,” imbuhnya.

Tahun ini, DPK Kaltara menargetkan pencapaian akreditasi di angka 70 perpustakaan sekolah. Suwarsono juga berharap setelah adanya kegiatan workshop skreditasi ini, peserta yang hadir dari lima Kabupaten/Kota di Kaltara dapat segera mengajukan akrediatasi bagi perpustakaan di sekolah.

“Kami berharap bagi perpustakaan di level level bawah bisa melakukan re-akreditasi kembali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suwarsono menyebutkan dalam memperoleh akreditasi bagi perpustakaan, banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya kepemilikan pengelolaan, jumlah koleksi buku hingga kondisi luasan ruangan perpustakaan.

“Intinya, kita harus dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menyambut generasi emas 2045 dengan meningkatkan minat membaca. Jadi perpustakaanya juga harus sesuai standarisasi nasional,” kata dia.

Jika perpustakaan telah mengantongi akreditasi tentu akan mendapatkan banyak previlage selain telah diakui standarnya secara Nasional, juga akan memudahkan akses bagi perpustakaan untuk mendapatkan bantuan koleksi buku.

“Apalagi dari pusat itu mensyaratkan, bagi perpustakaan yang ingin mendapatkan bantuan alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu harus memiliki standarisasi minimal yang harus dipenuhi. Yaitu akreditasi,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN-Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri rapat koordinasi (rakor) percepatan dan pengalihan participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi, Kamis (05/09).

Dalam rakor ini membahas tentang progress PI di wilayah kerja Kaltara yang meliputi WK Nunukan, WK Tarakan, WK Seimenggaris, dan WK Tarakan Offshore serta upaya yang dilakukan pemerintah agar PI 10 persen tersebut dapat tercapai.

Dikatakan Gubernur Zainal, melalui rakor yang dihadiri langsung pengelola di tiap WK ini dapat mempercepat realisasi ,sehingga menurutnya perlu membangun komunikasi yang efektif untuk terealisasi tentang PI 10 persen ini.

“Makanya kita mengundang mereka (BUMD,red) supaya bisa segera terealisasi dan kalau ada hambatan agar dikomunikasikan dengan baik, kemudia hal-hal apa yang perlu kami siapkan tu dikomunikasikan,” terangnya.

Ia menambahkan, Kaltara memiliki potensi yang besar. Terdapat banyak sumur yang akan dikolala dengan maksimal di sini.

“Termasuk sumur-sumur tua, bagaimana kita bisa menambah volume produksi yang ada di Tarakan bekerja sama dengan SKK Migas,” imbuhnya.

Seperti yang diketahui, diungkapkan Gubernur Zainal bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis dan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Selain itu juga mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat lewat PI 10 persen yang didapatkan dari kontrak kerja sarana yang wajib di tawakankan kontraktor BUMD atau BUMD.

“Harapan kedepan lebih cepat teralisasinya PI 10 persen ini agar bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat Kaltara,” tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – RSUD dr. H. Jusuf SK terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi bagi tenaga kesehatan. Salah satu upaya terbaru yang dilakukan adalah menggelar “Pelatihan Komunikasi Efektif” yang berlangsung pada 28 hingga 31 Agustus 2024.

Pelatihan ini diikuti oleh 30 tenaga kesehatan dari berbagai profesi, seperti dokter, perawat, bidan, dan apoteker. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikasi yang dianggap krusial dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan berpusat pada pasien.

Komunikasi yang efektif dinilai mampu membangun kepercayaan, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap perawatan, serta memberikan dampak positif pada hasil pengobatan.

Plt. Direktur RSUD dr. Jusuf SK dr. Budy Azis B., Sp.PK mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari strategi rumah sakit untuk menghadapi tantangan komunikasi yang kerap dihadapi tenaga kesehatan di lapangan, seperti keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi.

“Kami percaya bahwa dengan komunikasi yang baik, tenaga kesehatan akan lebih mampu melayani pasien dengan lebih empatik dan profesional,” ujar Plt Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, Budy Azis, Rabu (4/9) lalu.

Selama empat hari pelatihan, para peserta mendapatkan berbagai materi, termasuk teknik komunikasi, manajemen konflik, hingga penanganan komplain pasien. Selain itu, mereka juga mempelajari metode komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), sebuah teknik yang sering digunakan di lingkungan medis untuk memastikan pesan tersampaikan dengan jelas dan akurat.

“Ini bukan hanya soal penyampaian informasi, tapi juga bagaimana membangun kepercayaan dengan pasien, yang pada akhirnya berdampak pada hasil perawatan yang lebih baik,” terang Plt Direktur.

“Dengan pelatihan ini, kami berharap tenaga kesehatan mampu mengatasi tantangan komunikasi yang sering dihadapi, seperti keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu.

Program bantuan sosial yang mencakup Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) menjadi bagian penting dari upaya ini. Hingga saat ini, realisasi bantuan kedua program tersebut telah mencapai 90 persen.

Kepala Dinsos Kaltara, Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., mengungkapkan bahwa bantuan sosial ini diberikan dengan tujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat tapak.

“Penyaluran bantuan ini telah diberikan kepada 26 kelompok KUBE dan 77 individu UEP. Kita berharap bantuan ini bisa menjadi stimulan bagi penerima untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Obed.

Salah satu fokus dari program ini adalah memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun realisasi anggaran untuk KUBE mencapai Rp 320 juta, sementara untuk individu UEP sebesar Rp 220 juta.

Obed menegaskan bahwa pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran pada APBD perubahan, guna memperluas cakupan penerima manfaat di masa mendatang.

Distribusi penerima manfaat di Kaltara mencakup beberapa daerah, dengan fokus di Kabupaten Bulungan, Malinau, dan Tana Tidung. Sementara itu, di Kabupaten Nunukan, proses pembuatan buku rekening penerima masih berlangsung. Kota Tarakan menjadi daerah yang mendominasi jumlah penerima bantuan UEP individu. Obed juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini.

“Bantuan ini, meskipun nominalnya terbatas, diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat. Kami berusaha agar bantuan ini tidak hanya sampai di tangan penerima, tetapi juga bisa mendorong mereka untuk terus berkembang,” tuturnya.

Ke depan, Dinsos Kaltara berharap dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk program UEP dan KUBE, sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa merasakan manfaat dari program ini. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Kalimantan Utara.

(dkisp)