Kategori: KABAR DESA

Gubernur Erzaldi Konsultasikan Kendala Kesiapan Pelabuhan Ekspor Impor Belinyu

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

JAKARTA, BerandaNKRInews.com – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan Babel untuk melaksanakan pertemuan dan koordinasi dengan KSOP serta Pelindo dengan melibatkan PT Timah terkait arahan-arahan yang disampaikan Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI).

Hal itu ditegaskannya setelah berkonsultasi dengan Dirjen Perhubungan Laut (Perhubla) Kemenhub RI, Jakarta Pusat, Kamis (09/12/2021).  Kehadiran Gubernur Erzaldi yang didampingi Staf Khusus Bidang Perhubungan, Izuardi dan Kadis Perhubungan Babel, Asban Arif diterima langsung oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub RI, Subagyo.

“Tujuan kami untuk menanyakan kelanjutan hasil rapat kita melalui virtual beberapa waktu lalu bersama Pak Menteri. Yang utama bukan hanya tentang Pelabuhan Belinyu, tetapi juga Pelabuhan Pangkal Balam, karena dijanjikan untuk dialihkan ke Pelabuhan Belinyu, dan kita telah dibagi tugas masing-masing,” ungkap Gubernur.

Pelabuhan Belinyu sendiri akan dikembangkan menjadi pelabuhan ekspor impor berkapasitas 10.000 GT yang pada Januari 2022 mendatang. Untuk itu, Gubernur Erzaldi, dalam pertemuan dengan Direktur Subagyo, mengonsultasikan beberapa hal untuk mendapatkan jalan keluar serta pertimbangan prioritas pelaksanaannya dari pemerintah pusat.

Adapun poin konsultasi yang disampaikan Gubernur Erzaldi terkait kedatangannya ke Kemenhub, antara lain:
1. Pelindo saat ini telah menambah panjang dermaga hingga Januari, total 230 meter dengan penambahan 1 treatle.
2. Melakukan pendalaman alur dan pemotongan karang di muara Pelabuhan Belinyu karena termasuk penghambat alur. Peta alur pada akhir tahun ini akan diserahkan kepada Babel, yang dibuat oleh pihak navigasi Palembang.
3. Apa yang harus Pemprov Babel lakukan atas pendalaman alur karena belum ada ketersediaan anggaran, sedangkan pelaksanaannya menjelang akhir tahun telah disiapkan. Gubernur Erzaldi bersama tim khawatir gagal jika tidak tersedia anggaran sehingga menjadi penghambat pengembangan Pelabuhan Belinyu.
4. Jika pelaksanaan pengerukan alur oleh pihak lain seperti swasta, bagaimana ketentuannya termasuk pemanfaatan material hasil pengerukan.
5. Melaporkan bahwa Pos Pengamatan Angkatan Laut (AL) Belinyu akan mengembangkan dermaga yang dilakukan sendiri, dimana lokasi ini merupakan IUP PT Timah, yang berjarak 3 km dari Pelabuhan Belinyu. Proses pendalaman alur bekerjasama dengan PT Timah karena amdal yang digunakan merupakan amdal tambang. Tujuannya agar kapal-kapal AL pun bisa masuk ke pelabuhan ini.
6. Rencana terminal khusus untuk mengembangkan pabrik pengelolaan.
7. Permasalahan jembatan EMAS yang masih ketergantungan dengan pasang surut air laut, sedangkan di darat, jalur transportasi umum sudah terlalu padat. Rencananya, Pemprov Babel akan terus membuka jalur jembatan EMAS menjadi 2 jam operasinal pagi dan sore, mempertimbangan kepadatan, sehingga perlu memberi jalur alternatif melalui Jembatan EMAS agar tidak terus terjadi kepadatan di jam-jam kerja sibuk.
8. Disampaikan juga bahwa Pemprov Babel telah mengajukan Penetapan Lokasi (Penlok) di Desa Tuing Kabupaten Bangka oleh Biro Hukum Babel yang sedang dalam tahap evaluasi di Direktorat Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub RI.

Menanggapinya, Direktur Subagyo mengatakan bahwa pertemuan ini memang bukan langkah awal tetapi merupakan langkah lanjutan atas koordinasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI beberapa waktu lalu.

Pertemuan ini diharapkannya menjadi kelanjutan yang berkesinambungan dan akan ada konsep yang lebih baik untuk pelabuhan ekspor impor di Bangka Belitung dan sekitarnya.

Pendalaman alur yang disampaikan Gubernur Erzaldi, dijelaskannya sebenarnya telah ditindaklanjuti, salah satunya dengan pertemuan rapat lanjutan pada internal Kemenhub RI.
Hanya saja, kebijakan menteri untuk pengerukan adalah zero rupiah untuk pengerukan menggunakan APBN. Menurutnya, semua diserahkan kepada Pelindo dan telah disanggupi sambil menunggu regulasi yang terus dibangun dengan berbagai studi.

“Mudah-mudahan Pelindo melalui komunikasi kami segera melaksanakan studi pengerukan. Jikapun tidak bisa dilaksanakan, kami akan melaksanakan studi ini segera. Secara teknis pengerukan dari APBN memang zero rupiah, tetap pihak Pelindo yang harus melakukannya,” ungkap Direktur Subagyo.

Terkait pemanfaatan material hasil pengerukan, dirinya mengatakan belum ada regulasi khusus untuk ini, tetapi pihaknya sedang menyusun juknis. Satu contoh di Makasar, hal tersebut dilakukan pihak pemda atau swasta sebagai pengguna jasa pelabuhan laut dan pihak yang ikut mempengaruhi pendangkalan alur dalam pelaksanaan pengerukan dan pemanfaatan materialnya.

“Kami sarankan untuk pihak pemda atau swasta bekerjasama dengan Pelindo yang memiliki DLKR dan DLKP. Jika dapat dikerjasamakan mungkin ada jalan sebelum juknis keluar dan bisa menyesuaikan,” ungkapnya.

Pertimbangannya, pelabuhan ini akan digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup besar dengan modal yang besar baik dari pelabuhannya maupun sipilnya. Menurutnya, regulasi ini perlu konsesi pengelolaan alurnya. Termasuk pengerukan alur yang dilimpahkan melalui kerjasama konsesi kepada pihak yang memang memiliki hak dan kewajiban.

“Sehingga alur-alur yang berpotensi ramai, akan dikembangkan dengan konsep ini kedepannya,” tambahnya.

Jika melihat UU nomor 17 memang masih mengamanahkan bahwa pengerukan alur yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran menjadi kewajiban pemerintah pusat, tetapi memang mempertimbangkan beberapa hal diatas, sehingga kita terus mengembangkan regulasinya.

Menyusun Regulasi pemanfaatan material hasil pengerukan tidaklah mudah. Hal ini diakui Direktur Subagyo ini karena terkait dengan KKP dan KLHK sehingga pengajiannya memakan waktu cukup panjang. Dan sementara sebelum regulasi tuntas, saran ini dapat dilaksanakan dan menyesuaikan saat regulasinya disahkan nanti.

“Kami berterima kasih bapak gubernur ikut menyampaikan kepada Pelindo, kami juga akan terus berkomunikasi dengan Pelindo sehingga ini akan mendapat kejelasan. Kami juga akan siapkan untuk _emergency_ anggaran APBN 2022,” jelasnya.

Sementara Staf Khusus Perhubungan Izuardi menambahkan, bahwa pendangkalan alur banyak terjadi karena sedimen dari pertambangan laut timah. Menurutnya, jika dilakukan pemelihaan alur tidak akan memakan biaya terlalu besar.

Wartawan: YP
Sumber: Diskominfo Babel

PSI Bangka Barat Luncurkan Program Pemeriksaan USG Gratis

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

MUNTOK, BERANDANKRINEWS.COM–Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bangka Barat launching kartu pemeriksaan USG GRATIS dan pemberian vitamin.

Ditemui di kantor PSI Bangka Barat yang sekaligus sebagai tempat praktek dokter kandungan Dr Mika Sianipar SpOG yang didampingi ketua DPD PSI Bangka Barat Marlelawati dalam pelayanan pemeriksaan USG kandungan gratis dan pemberian vitamin gratis kemarin 9 Desember 2021dalam rangka program PSI kedepan dlm mengawal kesehatan masyarakat khususnya masyarakat Bangka Barat.

Ia mengatakan, “Kesehatan masyarakat adalah yang utama secara khusus kesehatan Ibu yang akan melahirkan. Kita ingin generasi yang akan lahir menjadi generasi sehat dan kuat,” jelas Dr Mika, Sp.OG.

dr Mika juga mengatakan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah angka kematian ibu dan anak.

“Bagaimana angka tersebut baik, kalau biaya USG aja masih harga mahal? ” kata Dr.Mika.

“Kita tahu untuk cek USG di Babel ini paling murah aja 200 ribu. Belum vitamin? Kemudian yang pake BPJS harus ada keluhan dan rujukan ini menjadi berat bagi masyrakat, “ujar Dr Mika.

“Jadi kami PSI melihat itu sebuah kebutuhan masyarakt yang harus dibantu, sehingga kami perlu membuat program pemeriksaan USG GRATIS dengan meluncurkan kartu pemeriksaan gratis untuk pemeriksaan dan vitamin yang akan diadakan tiap hari Kamis.” Ungkap Dr Mika Sianipar, Sp.OG.

Seorang ibu yang hadir dalam acara launching ISG Gratis mengatakan: “Pemeriksaan USG masih mahal bagi. Belum lagi vitamin sehingga mereka blum pernah merasakan pemeriksaan USG GRATIS, mending beli beras,” ujar Sutirah.

Pendapat yang sama diungkapkan Ibu Sutirah. “Saya ucapkan terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia Bangka Barat, dokter Mika yang telah memberikan fasilitas USG Gratis kepada masyarakat kurang mampu,”.

Untuk diketahui PSI Babar membuka USG Gratis setiap hari Kamis pukul 5 sore sampai 9 malam di Sekretariat PSI Bangka Barat Jl Sudirman No. 10 Depan BRI Bawah. 

Wartawan: Agus Muslim, SH

#PSI
#USG
#Gratis

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Babel Berharap Dukungan PLN Pangkalpinang

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TEKNOLOGI

PANGKALPINANG, BERANDANKRINEWS.COM— KONTRIBUSI Pedagang Kaki Lima (PKL) kepada pembangunan sebuah daerah nyata adanya. Salahsatunya penyerapan tenaga kerja.

Sayangnya keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Malah sebaliknya. Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap menjadi “tertuduh” sebagai penyebab kemacetan dan kekumuhan sebuah kota. Sebuah stigma yang sudah lama melekat kepada PKL.

Pandangan itu ditepis Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel), Mangimpal Lumbantoruan alias Impal Medan.

“Ada ribuan orang PKL yang menggantungkan hidup di sektor ini. Ini kenyataan yang harus dipahami masyarakat khususnya Pemerintah Daerah. Tanpa dukungan kebijakan, PKL ya akan begini-begini saja. Ada tapi tak dianggap,” ungkap Mangimpal Lumbantoruan.

Masih menurut Mangimpal Lumbantoruan, dukungan kepada PKL bisa berupa kebijakan Peraturan Daerah (Perda) atau sejenis yang mengatur tentang lokasi dan pendampingan berupa pendataan dan penataan.

“Semua pihak diharapkan membantu PKL. Mulai dari kepastian lahan dan dukungan infrastruktur berupa penyediaan fasilitas jaringan listrik berupa pengadaan SPLU (Stasiun Pengisian Listrik Umum) di lapak-lapak PKL yang kami kelolal,” beber Mangimpal Lumbantoruan.

“terkhusus kepada PLN Pangkalpinang, kita berharap supaya lapak PKL dipasang SPLU supaya PKL bisa berjualan pada malam hari. Kalau lapak PKL terang benderang kan akan menarik minat pembeli,” pinta Mangimpal Lumbantoruan ketika ditemui di Markas APKLI Jl Lontong Pancur pertamina, Pangkalbalam.

Untuk diketahui, APKLI Babel telah beraudiensi dengan PLN Pangkalpinang dalam rangka meminta PLN Pangkalpinang memasang SPLU di beberapa lapak PKL antara lain Lapak Jalur 2 Tampuk Pura, Taman Dealova, Pojok PKL Kodim Jl Selan dan Taman Bhayangkara Park.

Wartawan: Yogi Pranata


BNN Kabupaten Bangka Rilis Capaian Kinerja

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TNI/POLRI NEWS

BANGKA,BerandaNKRInews.com–Seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (P2M)
Kegiatan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (p2m) BNN Kab Bangka ( November 2021) telah melaksanakan kegiatan:
A. Program informasi dan edukasi P4GN melalui insert konten pada Oktober dan November telah di laksanakan sebanyak 5 kali dengan sasaran kepada siswa sekolah dan masyarakat desa, insert konten terakhir (ke-9) dilaksanakan pada tanggal 15 November 2021, kegiatan sosialisasi kepda 50 guru SD dan SMP se kabupaten bangka yang di adkan oleh dinas pendidikan pemuda dan olahraga kab. Bangka bertempat di Aula Tanjung Pesona Resort.

Kegiatan ini juga merupakan slah satu bentuk kerjasama antara BNN Bangka dan Disdikpora dalam program kabupaten tanggap ancaman narkoba.
Pada program informasi dan edukasi juga di lakukan pengukuran indeks ketahanan diri remaja (Dektari) kepda siswa SMP dan SMA kab Bangka dan di dapat kan nilai ADA ( anti drugs scale) sebesar 50,55 dengan katagori tinggi dalam hal ketahanan diri remaja terhadap Narkoba, ungkap Kepala BNN Bangka Eka Agustina, S.KM.

B. Pemberdayaan masyarakat
Program pemberdayaan masyarakat per November 2021, seksi p2m telah melaksanakan beberapa kegiatan antaranya monitoring dan evaluasi kegiatan penggiat anti Narkoba dalam mendukung pelaksanaan program P4GN di instansi/lingkungan masing-masing di antaranya lingkungan pendidikan (sekolah SMP dan SMA), lingkungan Pemerintah (pemdes) ( karang taruna dan pkk desa) dan lingkungan. Swasta/perusahaan.

Akhir November 2021, seksi P2M Melaksanakan pengumpulan data indeks kota/kabupaten tanggap ancaman narkoba (IKOTAN) yang merupakan slah satu program prioritas Nasional, pengumpulan data

IKOTAN kepada 200 responden berasal dari Lembaga pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lingkungan pendidikan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama,, adat masyarakat umum dan beberapa perusahaan swasta. Diharapkan hasil dari pengumpulan data IKOTAN ini, kabupaten bngka mendapatkan katagori tanggap ancaman Narkoba.

II. Seksi rehabilitasi
Kegiatan rehabilitasi BNN kabupaten bangka Agustus-Nopember 2021
Kegiatan rehabilitasi BNN kabupaten Bangka melaksanakan bimtek & monitoring dan evaluasi ke lembaga LRKM dan LRIP seperti :
A. LRIP
1.puskesmas batu rusa
2sinar baru
3. Puskesmas gunung muda


B. LRKM
1.pendaki sehati
2.dwin foundation
3.ponpes riyadhul jannah
4.RS.Arsani


Dimana bagi lembaga rehabilitasi yang bekerja sama dengan BNN yang tidak operasional (tidak ada klien) dua tahun berturut-turut, di tahun ketiga atau berikut akan di pertimbangkan untuk (PKS) dengan BNN.
Klen


Januari-november2021
LRIP
1.puskesmas batu rusa (klien 0)
2.puskesmas sinar baru (klien 0)
3.puskesmas Gunung Muda (klien0)


LRKM
1.pendaki sehati (132 klien)
2.dwin foundation (183 klien)
3.ponpes riyadhul jannah (0 klien)
4. RS arsani (0 klien)



Lembaga rehabilitasi akan di lakukan evaluasi untuk di ajukan PkS dengan BNN tahun 2022.

Selain itu BNNK bangka telah membentuk satu desa IBM ( intervensi berbasis masyarakat) dan telah membentuk agen pemulihan (AP) sebanyak 10 orang yang berasal dari desa jade Bahrin tersebut, dimana AP berperan dalam melakukan penjangkauan pendampingan terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah desa jade Bahrin. Dari 10 orang AP tersebut telah menjangkau 6 orang tersebut tingkat penggunaan rendah. Selain melakukan penjangkauan AP juga melaksanakan program KIE( konfirmasi informasi edukasi), kds ( kelompok dukungan sebaya), FSG(family suport grup).
Selain itu BNNK bangka memiliki program SIL( skrining intervensi lapangan). Dimana tujuan sil ini untuk melakukan penjangkauan terhadap penyalahgunaan agar mendapatkan layanan kesehatan dan rehabilitasi dari Januari-sekarang SIL melakukan penjangkauan sebanyak 8 orang dari berbagai wilayah Kabupaten Bangka.

Untuk statistik Data penyalahgunaan yang mendapatkan layanan rehabilitasi kususnya rawat jalan Januari-sekrang sebanyak 43 orang, terlampir

Selain itu BNN kabupaten bangka menerbitkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkotika (SKHPN) sebanyak 180 lembar terdiri 122 lembar SKHPN non BNPB 59 lembar PNBP dengan target PNPB sebanyak 65 lembar bulan November kita mendapatkan penambahan kuota PNPB sebanyak 30 lembar. Dimana mulai bulan April SKHPN dilakukan berbayar sesuai SE kepala BNN RI dengan no :B/1317/IV/RH/2021/BNN jakarta 21 April perihal pelaksanaan PNPB SKHPN. Berdasarkan SE tersebut penerbitan SKHPN berbayar sebesar RP. 290.000


III. Seksi pemberantasan

Kegiatan seksi pemberantasan pada tahun 2021 fokus pada kegiatan tim asesmen terpadu sesuai amanat UU RI NO. 35 tahun 2009, perka BNN no. Ii tahun 2014, Perber mahkumjakpol No. 1.tahun 2014.dan sema no 4 tahun 2010.

Per September 2021s/d November 2021, seksi pemberantasan melaksanakan kegiatan TAT terhadap 3 tersangka, dengan BB dengan Narkotika jenis shabu seberat 0,48 gram, sehingga total Januari 2021sd November 2022 seksi pemberantasan sudah melaksanakan kegiatan TAT terhadap 9 orang kiriman polres bangka dengan BB shabu seberat 2,21gram, yang mana sesuai SEMA no 4 tahun 2021, adalah shabu di bawah 1 gram untuk bisa di laksanakan kegiatan TAT terhadap tersangka.

Per September 2021 s/d November 2021, seksi pemberantasan bersama bidang pemberantasan BNNP kep babel melaksanakan kegiatan penyidikan untuk nantinya di tindaklanjuti sebagai laporan informasi intelijen.
Seksi pemberantasan dan seksi rehabilitasi bersama polres bangka juga melaksanakan kerja sama pemeriksaan terhadap tahanan Reskrim dan lantas (non tahanan narkoba) polres Bangka dalm hal skrining dan asesmen terhadap tahanan yang memiliki riwayat penyalahgunaan Narkotika

Seksi pemberantasan juga bekerja sama dengan seksi rehabilitasi dalam kegiatan skrining intervensi lapangan (SIL) untuk penjangkauan penyalahgunaan Narkotika di lapangan, tutup Kepala BNNK Bangka, Eka Agustina, S.KM.

Untuk diketahui Seksi pemberantasan menghimbau warga yang ingin membuat laporan aduan masyarakat melalui bit. Iy/pesan BNN.

Sumber : BNN Kab. Bangka
Wartawan: Agus Muslim SH

Gubernur Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Babel  Edih Mulyadi, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Daftar Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, kepada Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dari total Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara Nasional Rp2.714,2 triliun, sebesar Rp9,38 triliun teralokasi untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung, dengan rincian Rp2,87 triliun merupakan alokasi DIPA Satuan Kerja Kementerian/Lembaga lingkup Bangka Belitung, dan Rp6,51 triliun peruntukan alokasi dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Gubernur Babel Erzaldi Rosman, dalam kesempatan itu menyampaikan, kerja keras dalam menjalankan pelaksanaan APBN maupun APBD ke depan, akan diperlukan karena akan menhadapi kondisi yang penuh dengan tantangan.

“Kita berharap ini bisa lancar, tetapi melihat kondisi seperti ini selalu tantangan berkenaan dengan pandemi ini harus kita hadapi,” ungkapnya, saat penyerahan yang dilaksanakan di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Kamis (2/12/21).

Oleh sebab itu, Gubernur Erzaldi mengajak agar semua pihak dapat untuk berolah pikir, berkreasi dan berinovasi, serta mencoba merubah penanganan ataupun melaksanakan APBN/APBD, atau pembangunan dengan cara-cara yang tidak biasa.

Salah satunya, menurut gubernur dengan tidak terlalu mengandalkan APBN dan APBD, tetapi berupaya agar keterlibatan _stakeholder_ lainnya, terkhusus dari pihak swasta dapat turut serta dalam mengembangkan dan menjalankan pembangunan di provinsi ini.

“APBD dan APBD sudah diserahkan, dilaksanakan sesegera mungkin, jangan sampai nanti menunggu yang menyebabkan Terjadi perubahan di kemudian hari. Anggaran yang sudah direncanakan harus sedapat mungkin fleksibel dalam menghadapi tantangan ke depan itu,” ungkapnya.

Dengan demikian, pengaruh APBN dan APBD yang tadinya signifikan, bisa diolah untuk lebih digunakan kepada hal-hal yang sangat penting. Hal ini sudah terbukti, dengan semakin meningkatnya sektor pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan di Bangka Belitung, yang kini menjadi primadona dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

“Bagaimana kita menjemput dan mengajak mereka untuk berupaya dan memberikan sumbangsih untuk menyejahterakan masyarakat melalui gerakan ekonomi mereka,” jelasnya.

Dalam APBN tahun 2022 ini, Gubernur akan fokus pada enam kebijakan utama, yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Selain terus vaksinasi Covid-19 dan pelaksanaan protokol kesehatan, juga mendorong kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan; menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial; peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi; penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan _zero-based budgeting,_ untuk mendorong agar belanja lebih efisien.

Kepada para bupati dan walikota, Gubernur Erzaldi berpesan agar pertama, seluruh pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD tahun 2022 dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, percepatan belanja daerah sudah dimulai sejak DIPA dan alokasi TKDD diberikan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, dan ketiga, dana desa dioptimalkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. Program BLT desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kakanwil DJPb Babel Edih Mulyadi, dalam sambutannya mengingatkan kembali apa yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, bahwa dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi APBN tahun 2022, dirancang untuk tetap mengantisipasi pandemi yang belum berakhir. Tindakan ini bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi _counter cyclical_ , namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Pemerintah terus melakukan program reformasi struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi.

Dalam kegiatan ini juga dilakukan Penyerahan Penghargaan Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) tahun 2020 di lingkup Kantor Wilayah DJPb Babel. Ikut hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Abdul Fatah, Sekda Babel Naziarto, Forkopimda Babel, dan pimpinan instansi vertikal di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.(*)

Sumber: Diskominfo Babel