Kategori: KABAR DESA

APBD Harus Gunakan Produk Dalam Negeri

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Penggunaan produk dalam negeri membangkitkan UMKM serta mempercepat pengadaan barang dan jasa. Aparat pemerintah daerah juga terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta kepada perangkat daerah agar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menggunakan produk dalam negeri.

Hal itu dilakukan untuk mendukung Gerakan Nasional “Bangga Buatan Indonesia” yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Gubernur menuturkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia merupakan kebijakan positif untuk mendorong produksi dan konsumsi produk dalam negeri.

Manfaatnya, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mencintai produk buatan dalam negeri, terutama karya usaha mikro, kecil dan menengah maupun koperasi lokal.

“Kebijakan ini sangat positif mendorong produksi dan penggunaan barang dalam negeri,”jelas Gubernur.

Kebijakan ini, kata Gubernur merupakan sebagai tindak lanjut diterbitkannya surat edaran bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menerbitkan dua Surat Edaran Bersama (SEB). SEB pertama terbit pada 11 Mei 2021 dengan Nomor 027/2929/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan SEB kedua dengan nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Kedua SEB itu merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa.

“Karena itu, kita juga harus bisa melaksanakan Gerakan ini, paling tidak pembelian dalam negeri berdasarkan SEB tersebut, pembelian barang dalam negeri dengan prosentase 40 persen,”jelasnya.

Gubernur mengungkapkan, berdasarkan informasi Kemendagri, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa dalam APBD membeli produk dalam negeri.

“Kalau ada pengajuan APBD dari daerah, lampirannya harus dilihat apakah sudah mencantumkan rencana pembelian barang dalam negeri yang 40 persen. Kalau tidak ada akan ditolak Kemendagri,”terangnya.

Gubernur mengungkapkan, kebijakan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia memiliki banyak keunggulan.

Selain membangkitkan perekonomian di sektor UMKM daerah, kebijakan itu juga bakal memacu percepatan pengadaan barang dan jasa.

“Penting sekali menjaga agar uang tetap beredar di dalam negeri karena berbelanja di dalam negeri ikut membangkitkan UMKM,”tuturnya.

Ia menambahkan, penggunaan produk dalam negeri bakal membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pembelian barang dan jasa melalui e-Katalog dapat pula membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan.

Dikatakannya, ribuan item produk lokal UMKM akan dimasukkan ke dalam e-Katalog supaya mudah diakses untuk pembelian kebutuhan barang dan jasa.

“e-Katalog dapat mengantisipasi celah korupsi, mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui UMKM,”katanya.

Dia mengingatkan, butuh komitmen dari para pemangku kepentingan merealisasikan kebijakan tersebut, sehingga Gerakan Bangga Buatan Indonesia menjadi aksi nyata yang diimplementasikan di semua level pemerintahan.

Pemerintah kabupaten/kota juga diminta bersikap transparan dan mengedapankan akuntabilitas dalam tata kelola pengadaan barang/jasa. (dkisp)

DP3AP2KB Kaltara Terus Kampanyekan “Lindungi Hak Anak dari Kekerasan”

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

MALINAU – Akhir-akhir ini, banyak media dan tayangan memberitakan bentuk-bentuk penganiayaan dan kekerasan terhadap anak. Bahkan, kekerasan terhadap anak seperti telah membudaya. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah.

Misalnya, baru-baru ini di Tarakan, balita berusia sekitar 3,4 tahun yang menjadi korban kekerasan ayah tiri dan ibu kandung-Nya. Hal ini membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tak hentinya mengkampanyekan agar hak anak terlindungi dari tindak kekerasan.

Demikian disampaikan oleh Kepala DP3AP2KB Wahyuni Nuzband saat membuka acara Pelatihan Penguatan Jejaring Antar-Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi di Hotel MC, Malinau, Kamis (16/6).

Wahyuni mengungkapkan, di Kaltara, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan tidak sedikit. Dimana, berdasarkan data DP2APPKB Kaltara, tahun 2017 jumlah anak sebagai korban tindak kekerasan mencapai 82 orang. Sementara di tahun 2018 sebanyak 109 orang, tahun 2019 sebanyak 15 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 96 orang.

Menindaklanjuti hal tersebut, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPAP) digagas lahirnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat atau PATBM.

Menurutnya, meskipun usaha perlindungan anak sudah banyak digalakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Namun, sebagian besar praktik belum terpadu melibatkan keluarga, anak, maupun masyarakat.

“Jadi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga memerlukan peran masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah PATBM yang dikelola oleh masyarakat yang berada di wilayah desa atau kelurahan” terang Kepala DP3AP2KB Kaltara, Wahyuni.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa gerakan PATBM dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). “Jadi disitu memberikan pengetahuan tentang PATBM, berupa pelatihan dan simulasi melalui kegiatan pengabdian masyarakat,” terangnya

Ia pun berharap nantinya, lewat pelatihan ini didapatkan kesatuan pemahaman dan komitmen diantara para faslitator dan aktivis PATBM, serta pemangku kepentingan untuk perlindungan anak di daerah.

“Lewat momen ini, diharapkan pengatahuan dan pemahaman tentang sistem perlindungan anak akan lebih meningkat dan terlatih. Dan, pada akhirnya kedepan akan mampu melakukan advokasi dan sosialisasi terkait perlindungan anak. Ayo jadikan provinsi tercinta ini sebagai daerah layak huni dan aman bagi anak,” pungkasnya. (*/dkisp)

Fahri Hamzah Bakal Resmikan Rumah Kolaborasi Sekretariat DPW Partai Gelora Kaltara Sabtu Besok.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah akan meresmikan Sekretariat DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Kalimantan Utara pada hari, Sabtu, 21 Mei 2022. Sekretariat Partai Gelora Kaltara merupakan Rumah Kolaborasi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Kaltara yang baru. Kantor DPW Partai Gelora ini terletak di Jalan Semangka, RT 48, RW 18, Tanjung Selor.

“Alhamdulillah, Sekretariat DPW Gelora Kaltara akan diresmikan langsung oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia,” ujar Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Kaltara, Surya Yuniza, lewat keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2022.

Rencananya, Sekretariat  DPW Gelora Kaltara tersebut nantinya merupakan Rumah Kolaborasi bagi semua. Segala aktifitas kepartaian bahkan bisa menjadi rumah singgah bagi Pengurus, Kader dan masyarakat dari daerah lain yang punya hajat di Tanjung Selor.

Peresmian Sekretariat DPW Partai Gelora Kaltara juga akan dirangkai dengan kegiatan Halal-Bilhalal yang akan dihadiri pula para Pengurus DPD dan DPC serta kader Partai Gelora yang ada di 5 Kabupaten/kota di Kaltara.  Fahri Hamzah juga akan memberikan Orasi Kebangsaan dan Penguatan kepada Kader dan pengurus Partai Gelora Kaltara.

Lebih jauh Surya Yuniza menyatakan seluruh keluarga besar Partai Gelora di Kaltara berharap, dengan adanya Sekretariat Kantor DPW dapat meningkatkan peran dan keberadaan Partai Gelora di tengah-tengah masyarakat, utamanya dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam waktu dekat ini, Partai Gelora Indonesia tentu memiliki target-target prioritas yang bakal dilakukan. Dijelaskan Surya Yuniza bahwa sekarang partainya tetap fokus untuk perekrutan kader, sebab Partai Gelora Indonesia percaya bahwa kader merupakan tulang punggung partai yang akan mengusung ide dan cita-cita partai ditengah-tengah masyarakat. Partai Gelora Indonesia juga sudah sangat siap mengikuti Verifikasi Faktual yang akan dilakukan KPU.

Selanjutnya disampaikan bahwa kehadiran Fahri Hamzah menjadi semangat bagi seluruh kader di Kaltara yang sedang bekerja dan berjuang untuk ikut pemilu.

Dijelaskannya, Partai Gelora sebagai Partai Baru sangat percaya diri untuk mengikuti perhelatan Nasional pada pemilu 2024. Hal ini ditandai dengan kesiapan infrastruktur partai yang sudah sangat memadai dan tawaran ide Arah Baru Menuju Indonesia  5 Besar Kekuatan Dunia.

“Sudah saatnya Indonesia naik kelas menjadi salah satu pemain kelas dunia. Kita tidak mau lagi menjadi penonton dan menjadi korban negara-negara adidaya.

Sudah maqom nya Indonesia masuk sebagai negara 5 besar kekuatan dunia” Tutup Surya Yuniza.

* Gzb/Yutdalin

Tahun 2022, Babel Peroleh Dana Desa Sebesar 274,4 Miliar

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada tahun 2022 menerima dana desa sebesar Rp274.419.601.000,00. Adapun pagu tersebut akan disalurkan kepada kabupaten Bangka senilai Rp55.387.935.000,00;Belitung Rp38.928.207.000,00;Bangka Selatan Rp44.415.323.000,00; Bangka Tengah Rp46.977.021.000,00;Bangka Barat Rp52.346.309.000,00; dan Belitung Timur Rp36.364.806.000,00.

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Abdul Fatah saat memimpin Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Wali Kota se-Babel dengan Tema “Dukungan TKDD untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Tahun Anggaran 2022” bertempat di Ruang Pasir Padi, Senin 17/1/2022.

“Secara keseluruhan, jumlah ini memang turun sebesar Rp60.111.870.000,00 dari tahun sebelumnya. Namun kondisi ini tidak serta merta menyurutkan kita untuk memanfaatkannya secara maksimal sesuai dengan arahan yang tertuang dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 yakni untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pelaksanaan program prioritas nasional serta untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam,” ungkap wagub.

Besaran pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi daerah melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu di sebutkannya maksimal sebesar 40 persen, sementara untuk penguatan dan pemenuhan pangan hewani dan nabati sebesar 20 persen.

“Sementara untuk penyaluran dana desa ini akan disalurkan tiga tahap dengan skema sebesar 40:40:20 dikecualikan untuk desa yang berdasarkan indeks desa membangun berstatus desa mandiri sejumlah 13 desa. Penyaluran dana desa mandiri ini nantinya dilakukan sebanyak 2 tahap dengan skema 60:40,” ujarnya lagi.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar desa harus segera mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyaluran dana desa tahun 2022.

“Hal penting yang harus ditekankan adalah pahami peraturan. Jangan sampai program dan kegiatan yang telah disusun dengan baik menjadi terhambat hanya karena ketidakpahaman akan aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edih Mulyadi mengatakan agar penggunaan dana desa ini ke depan sesuai dengan aturan dan tidak ada lagi kesalahan dokumen maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan seperti penggunaan dana desa tahun sebelumnya yakni tahun 2021.

“Ini ada beberapa rekomendasi strategi agar penyaluran dan penyerapan transfer ke daerah dan dana desa yakni perlu diperkuat sinergi dan koordinasi dengan _stakeholder._ Kemudian perlu dilakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di tahun sebelumnya dan melakukan mitigasi.
Selain itu, perlu diperhatikan SDM dan jumlah personel pengelola TKDD di semua level,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya perlu dilakukan upaya untuk mempercepat penyaluran dan pemanfaatan TKDD dengan meningkatkan kualitas dokumen persyaratan penyaluran TKDD, percepatan persiapan dan penyelesaian pengadaan barang dan jasa.

“Dengan sebelumnya harus melakukan perencanaan kegiatan dan anggaran secara matang, melakukan percepatan dan penyusunan dan penyelesaian Perkada, APBDes, dan Perkades. Melakukan penginputan laporan ke dalam aplikasi pada awal waktu serta mendukung upaya integrasi siskeudes dengan OMSPAN, melaksanakan penyaluran dan penyerapan TKDD dengan berprinsip pada _Good Governance,_ dan meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Transfer Khusus, penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan penghargaan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas :

1. Kinerja terbaik pada penyaluran DAK Fisik TA 2021 kepada Kabupaten Bangka;
2. Kinerja terbaik penyaluran Dana Desa TA 2021 kepada Kab Belitung Timur;
3. Pengajuan dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik TA 2021 tercepat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selaku Pengelola Subbidang Perpustakaan Daerah Kab Bangka;
4. Pengajuan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa TA 2021 tercepat kepada Desa Perpat dan Desa Sungai Samak Kab. Belitung;
5. Perekam Data Calon Debitur KUR ke dalam SIKP terbanyak TA 2021 kepada Kab. Belitung.

Di akhir kegiatan dilakukan juga penandatanganan kesepakatan hasil rapat koordinasi dengan gubernur,bupati, dan wali kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat 7 upaya peningkatan dan efektivitas penyaluran dan penyerapan TKDD Tahun 2022 yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Edih Mulyadi.

Turut hadir dalam kegiatan Sekretaris Daerah Pemprov. Babel, Kepala Dinas, Wali Kota/Wakil Wali Kota, Bupati/Wakil Bupati maupun perwakilannya dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sumber : Diskominfo Babel

Belitong Siap Sambut Menteri Negara Anggota G20

BERANDA, BERITA DAERAH, INTERNASIONAL, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dibawah kepemimpinan Gubernur Erzaldi Rosman, kembali mendapatkan amanat dari pemerintah pusat untuk menjadi salah satu tuan rumah ajang pertemuan tingkat internasional, kali ini Pulau Belitung atau atau Belitong (bahasa setempat) akan menjadi lokus kegiatan _Development Working Group_ (DWG) _The Group of Twenty_ (G20) yang direncanakan pada 7-9 September 2022.

Penunjukan Pulau Belitung sebagai tuan rumah pertemuan antar Menteri Pembangunan dari 20 negara, yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa tersebut, dipilih oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI sebagai _vocal point_ pelaksanaan.

Sebelum di Pulau Belitung, DWG G20 terlebih dulu akan melakukan tiga kali pertemuan, yaitu di Jakarta pada 23-25 Februari 2022 (DWG 1), Lombok pada 17-19 Mei 2022 (DWG 2), Yogyakarta pada 9-11 Agustus 2022 (DWG 3). Adapun pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan diselenggarakan di Bali, 30-31 Oktober 2022.

Demi kelancaran kegiatan, Kementerian PPN/Bappenas RI menggelar rapat koordinasi bersama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung, dan Belitung Timur (Beltim) secara virtual, Jumat (7/1/22). Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas RI Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, bersama Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral RD. Siliwanti.

Membuka rakor, Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral RD. Siliwanti membeberkan hasil survei dan observasi tim Kementeriaan PPN/Bappenas RI terhadap kesiapan kedua kabupaten di Pulau Belitung sebagai tuan rumah. Berbagai sektor menjadi bahasan, seperti keamanan, transportasi, kesehatan, pariwisata, dan kesiapan UMKM.

“Kita membutuhkan kerja sama yang erat dari berbagai sektor lembaga agar pertemuan ini berjalan dengan baik, karena diperkirakan akan dihadiri kurang lebih seribu orang. Terdapat beberapa masukan yang harus segera kita carikan dalam diskusi ini. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi standar sesuai dengan Standar Layanan Acara (SLA) tingkat internasional,” katanya.

Terdapat beberapa poin yang menurut Kementerian PPN/Bappenas RI yang harus menjadi fokus peningkatan demi memenuhi standar, seperti jadwal penerbangan langsung dari berbagai negara Anggota G20 ke Bandara Tanjung Pandan Belitung, pelayanan medis di rumah sakit, kesiapan layanan hotel saat acara maupun tempat istirahat peserta, keamanan, hingga titik-titik wisata yang akan dikunjungi. Kesemuanya harus terselesaikan paling lambat satu bulan sebelum puncak acara.

“Seperti untuk transportasi mungkin bisa menggunakan mobil listrik sebagai alternatif, sesuai dengan kampanye atau isu _green economy_ yang digaungkan. Ini tantangan bagi kita karena harus mendatangkan fasilitas dari luar Belitong,” katanya.

Menanggapi masukan-masukan yang disampaikan Kementerian PPN/Bappenas RI terhadap upaya yang harus segera dilakukan peningkatan oleh tuan rumah, Gubernur Erzaldi Rosman menyatakan kesiapannya. Untuk itu, ia berharap pihak kementerian dapat segera mengesahkan legalitas kepanitiaan.

“Kami berharap untuk segera dibentuk kepanitiaan, sehingga dapat segera ditentukan penugasan yang akan diemban sesuai kewenangannya, seperti penentuan daerah pengamanan ring 1,2,3. Ini harus sangat jelas. Kita akan terus bergerak. Insyaallah kami bisa bantu menyukseskan acara ini,” katanya.

Gubernur Erzaldi juga membeberkan beberapa langkah yang telah direncanakan pihaknya bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Pemkab Belitung dan Beltim. Salah satunya dengan melaksanakan rapat koordinasi di Belitung pada 10 Januari 2022 mendatang.

“Kami sangat menunggu penyusunan kepanitiaan, karena kalau sudah ditetapkan, kami langsung bergerak bersama Bupati Belitung dan Belitung Timur untuk memenuhi persyaratan yang dirasa kurang. Kami sangat yakin, kami mampu untuk memenuhi tugas yang diemban. Kami kerahkan dengan sepenuh hati. masa jabatan saya juga masih sampai mei, dan ini bakti saya tidak hanya untuk Babel, tapi juga untuk Indonesia,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas RI Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan, menyambut baik atas keinginan Gubernur Erzaldi yang ingin disegerakan pembentukan kepanitiaan yang didalamnya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemprov Babel, maupun Pemkab Belitung dan Beltim. Ia berharap, selama persiapan dapat terjalin komunikasi yang baik, dengan titik sentral Gubernur Erzaldi sebagai _leader_ di Bumi Serumpun Sebalai.

“Kami menyambut baik saran yang disampaikan gubernur tadi. Segera akan kami _follow up_ dengan membuatkan SK (Surat Keputusan). Saya meminta masukan nama-nama yang akan ditetapkan, mohon agar pemda, baik provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat bisa membantu kita mempersiapkan apa yang dibutuhkan,” pungkasnya.

Sumber : Diskominfo Babel