Ditargetkan Bebas Blank Spot

TANJUNG SELOR – Pemerintah masih terus berupaya untuk mengatasi persoalan blank spot yang terjadi di negeri ini, tak terkecuali di Kalimantan Utara (Kaltara). Sesuai target Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), tahun 2023 Indonesia sudah bebas blank spot.

Sebagai upaya dan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dan swasta untuk mengatasi persoalan blank spot di Kaltara, tahun ini akan didirikan sebanyak 262 site Base Transceiver Station (BTS) di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) dan daerah non 3T.

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain optimistis jika tahun 2023 mendatang sudah bebas blank spot. Namun, untuk seperti apa realisasinya, tetap baru bisa dilihat setelah memasuki waktu yang ditargetkan.

“Untuk tahun ini, 262 site BTS ini terdiri dari 150 site di daerah 3T dan 112 site di daerah non 3T,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Sementara untuk menara BTS yang aktif di Kaltara, itu berjumlah 460 site, dengan sebaran 187 site di daerah 3T dan sisanya yang berjumlah 273 site di daerah non 3T.

Dijelaskannya, untuk pembangunan BTS di wilayah 3T itu dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI). Sedangkan yang di daerah non 3T, itu di bangun oleh Kementerian Komunikasi dan informatika (Kemenkominfo) serta dari provider.

“Tapi untuk 112 site yang akan dibangun di daerah non 3T tahun ini, semuanya masuk di perencanaan Kemenkominfo,” sebutnya.

Saat ini, lanjutnya, rencana pembangunan 262 site BTS tahun ini masih terus berproses. Pastinya ini akan dibangun tahun ini karena vendor-nya sudah ada. Jika tidak di bangun, maka vendor-nya akan diberikan penalti oleh BAKTI.

“Kalau semua ini sudah selesai, maka cakupan pembagunan BTS di Kaltara sudah sekitar 80 persen. Jadi tinggal sedikit lagi yang belum, jadi kita akan kejar terus,” tuturnya.

Pastinya, layanan jaringan telekomunikasi ini merupakan kebutuhan masyarakat secara merata, apalagi di era digitalisasi dewasa ini. Hal ini yang membuat pihaknya akan terus berupaya secara maksimal untuk memperjuangkan Kaltara bisa secepatnya bebas blank spot. (

Sumber : dkisp kaltara

BNPP Gelar Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus hadir pada acara pembukaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan, Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang digelar oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)

Tampak juga hadir dalam acara Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Deputi I BNPP Drs. Ismawan Harijino, dan hadir secara virtual Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dr. Robert Simbolon. Turut hadir juga Forkopimda serta Kepala OPD terkait, acara tersebut digelar di Ballroom Hotel Laura, Jumat (17/06).

Tujuan acara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan, Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan & Keamanan (Hankam) serta memahami Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara, memahami Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memahami Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid pada sambutannya yang disampaikan oleh Sekda Serfianus mengatakan bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini pembangunan daerah perbatasan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan, sebagaimana telah diamanatkan dalam program nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan republik indonesia.

“Komitmen tersebut harus disambut dengan penuh optimisme karena sejalan dengan komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun lokasi-lokasi prioritas di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga”, ucap Serfianus.

Selain itu, Kabupaten Nunukan sendiri sampai saat ini telah memiliki lima belas lokasi prioritas atau lokpri, yaitu Kecamatan Sebatik, Nunukan, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Timur.

Serfianus lanjut mengatakan bahwa, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tidak jarang muncul persoalan – persoalan yang berpotensi bisa mengganggu keharmonisan antar negara, misalnya masalah klaim tapal batas negara secara sepihak. Beberapa kali pemerintah negara Malaysia mencoba untuk mengklaim wilayah perbatasan dengan berbagai cara, meskipun selama ini selalu bisa diselesaikan dengan baik.

“Namun demikian, kondisi itu harus menjadi fokus dan perhatian kita semua, karena jika tidak disikapi secara serius dan hati – hati, bukan tidak mungkin persoalan tapal batas akan mengancam kedaulatan negara dan sumber daya alam nasional yang kita miliki. Untuk itu pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik kegiatan pada hari ini untuk memperkokoh komitmen kita semua, terutama komitmen dari masyarakat yang berada dan tinggal di garda terdepan perbatasan negara untuk dan menjaga daerah – daerah perbatasan yang kita miliki”, jelasnya.

Di akhir sambutannya, Serfianus atas nama pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada pemerintah pusat yang telah membangun tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Midang Kecamatan Krayan, Sei Pancang di Kecamatan Sebatik dan Labang di wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan.

“Kami sungguh berbesar hati, dan tidak pernah membayangkan bahwa pemerintah pusat akan membangun PLBN yang sedemikian besar dan mewah di wilayah perbatasan kabupaten nunukan. Semoga keberadaan PLBN – PLBN itu nantinya akan diikuti dengan perhatian yang semakin sungguh – sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah – wilayah perbatasan”, ujarnya.

(*/prokompim)

Diusulkan Rp 588,7 Miliar, Cakup Revitalisasi Sarpras Sekolah

JAKARTA – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan 2023 direncanakan mencakup revitalisasi sarana prasarana serta pembangunan sekolah baru untuk mendukung peningkatan partisipasi siswa dan pembelajaran berkualitas yang inklusif.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta agar pemanfaatan DAK dapat dikelola secara maksimal. Salah satunya sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di provinsi termuda ini.

Sesuai kewenangannya, DAK 2023 oleh Pemprov Kaltara diusulkan untuk pembangunan baru satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Jadi berdasar laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara hingga 18 juni 2022, kita (Pemprov) telah menginput sebanyak 926 usulan, dengan pagu anggaran Rp 588,7 miliar,” kata Gubernur, Senin (20/6).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Drs Teguh Henri Susanto, M.Pd mengungkapkan ketersediaan anggaran DAK-Fisik 2023 diperkirakan turun sebanyak 17 persen atau sekitar Rp 10,4 triliun dibanding DAK 2022.

Ia menuturkan turunnya nilai DAK 2023 menyebabkan pengelolaan DAK kedepan harus dilakukan secara optimal dan fokus pada penajaman. Hal ini menurutnya agar alokasi DAK 2023 dapat lebih signifikan dan secara bertahap menyelesaikan sasaran.

“Sesuai arah kebijakan DAK-Fisik 2023, DAK 2023 difokuskan pada penajaman. Diantaranya lokasi prioritas pembangunan berdasarkan kesesuaian prioritas nasional dan major project nasional, isu, tahapan target yang akan dituntaskan, serta kawasan prioritas,” ujar Teguh.

Teguh menjelaskan khusus bidang pendidikan, pengusulan dilakukan melalui menu usulan berdasarkan referensi. Dimana perangkat daerah hanya dapat memilih referensi diantaranya metode pengadaan, desa, geotagging dan berkas pendukung usulan.

Sementara lokus, volume dan unit cost telah ditetapkan Kementerian/Lembaga berdasarkan data DAPODIK guna mendukung prinsip ketuntasan. “Jadi total usulan sementara Rp 588,4 miliar. Rinciannya SMA Rp 333,4 miliar, SMK Rp 219,1 mliar, dan SLB Rp 36,2 miliar,” terangnya.

Teguh pun mengatakan bawah usulan pada bidang pendidikan di Provinsi Kaltara masih akan melalui proses verifikasi dan validasi. “Jadi ada dua tahap, dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Yakni pertama verifikasi berdasarkan usulan awal dalam sinkronisasi dan harmonisasi, lalu verifkasi usulan akhir dalam penetapan RK Kegiatan,” jelasnya. (*/dkisp)

Sekretaris Daerah Melepas Kontingen Kabupaten Nunukan dalam Pesparawi Nasional Ke – XIII di Yogyakarta

NUNUKAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus mewakili Bupati Nunukan melepas Kontingen Kabupaten Nunukan dalam Pesparawi Nasional Ke-XIII Yogyakarta di Pelabuhan PLBL Liem Hie Jung, Minggu (19/06).

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan oleh Sekertaris Daerah Kab. Nunukan menyampaikan rasa bangga kepada para kontingen yang akan mewakili Kab. Nunukan.

“Saya tahu proses untuk menuju ke Pesparawi Nasional cukup panjang, banyak seleksi yang sudah dibuat dan diikuti untuk menjaring yang terbaik guna mewakili Prov. Kalimantan Utara. Saya berpesan kiranya seluruh peserta bisa tetap dan terus bersemangat, tetap fokus pada perlombaan yang akan dihadapi dan bernyanyilah dengan sepenuh hati tanpa beban”, ujarnya.

Serfianus juga berharap kiranya segenap anggota kontingen dan peserta lomba untuk tidak melupakan yang namanya Doa, dan selalu berdoa di dalam setiap hal yang akan dilakukan.

Selain itu Serfianus juga menambahkan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten ini diharapkan bisa diadakan setiap tahun dan harus direncanakan dengan baik.

“Sebagai contohnya seperti pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan setiap tahunnya, saya berharap ini bisa dikoordinir dengan baik dan dapat diajukan proposalnya, sehingga nantinya dari Pemerintah Daerah bisa menganggarkan karena Pemerintah Daerah itu sendiri harus melalui proses dan itu harus sangat hati-hati jika berkaitan dengn anggaran keuangan. Jadi nantinya bisa melakukan usulan berupa pengajuan proposal agar kegiatan ini bisa terlaksana setiap tahunnya di tingkat Kabupaten”, ungkap Serfianus.

Pendeta Micha Mubes Sukoco selaku ketua BAMAG dan Ketua rombongan menjelaskan bahwa Kontingen Pesparawi yang mewakili Kab. Nunukan berjumlah 18 orang terdiri dari 10 orang tim musik pop gerejawi, 2 Solowis, pianis, pemain musik dan didampingi 3 pelatih dan 2 official dengan persiapan kurang lebih selama 3 bulan sejak bulan Maret kemarin.

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ini juga merupakan bagian dari kegiatan pembinaan mental spiritual dan etika umat kristen serta sebagai wahana perwujudan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (*/Prokompim)

Jumlah Aset Meningkat 3,11 Persen

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat neraca daerah per 31 Desember 2021 mengalami tren positif. Ini berangkat dari meningkatnya sejumlah indikator yang menjadi sektor penilaian.

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum mengatakan, neraca daerah Pemprov Kaltara per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 3,11 persen.

“Tahun 2020 itu jumlah aset tercatat sebesar Rp 7.308.713.185.065,45, sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 7.536.133.708.793,09. Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp 227.420.523.727,64,” ujar Gubernur belum lama ini.

Ia menjelaskan, penambahan jumlah aset tersebut berasal dari penambahan kas daerah, investasi, serta aset tetap dan aset lainnya. Termasuk ada juga penambahan aset tersebut yang berasal dari hibah ke Pemprov Kaltara.

Selain itu, lanjut Gubernur, jumlah kewajiban Pemprov Kaltara tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 7.036.518.641,72 atau 1,64 persen, yakni dari Rp 429.111.039.905,57 pada tahun 2020 menjadi Rp436.147.558.547,29 pada tahun 2021.

“Ini disebabkan terdapatnya penambahan utang jasa pelayanan kesehatan dan penambahan jaminan reklamasi pada tahun 2021,” tuturnya.

Kemudian, saldo ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah di neraca per 31 Desember 2021 berasal dari ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas.

“Jadi, saldo ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL (saldo anggaran lebih) akhir,” sebutnya.

Adapun saldo ekuitas per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 7.099.986.150.245,80. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 220.384.005.085,92 atau 3,20 persen, karena di tahun 2020 itu hanya Rp 6.879.602.145.159,88.

Pastinya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Pemprov Kaltara berusaha melakukan pengelolaan keuangan dengan selalu taat azas, efisien, transparan, akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

“Inilah yang membuat Pemprov Kaltara kembali mendapatkan predikat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Ini merupakan yang 8 kali diperoleh secara berturut-turut. Semoga ke depan ini dapat terus dipertahankan,” tuntasnya. (dkisp)