Gubernur Inspektur Peringatan HUT ke-77 TNI di Halaman Yonif R 613/RA

TARAKAN – Gubernur Kaltara, Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.hum, menghadiri sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara peringatan HUT ke-77 TNI (Tentara Nasional Indonesia) tahun 2022.

Kegiatan yang dirangkai dengan syukuran ini dipusatkan di halaman upacara Batalyon Infanteri Raider 613/Raja Alam, Tarakan, Rabu (5/10).

Hadir Komandan Lantamal XIII Laksamana Pertama TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Han., Komandan Korem 092/Maharajalila Kolonel Arm Ari Estefanus, S.Sos, MSc., Kapolda Kaltara Irjen Pol Daniel Adityajaya, Komandan Lanud Anang Busra Kolonel Toto Ginanto, S.T., M.A.P., M.Han., Komandan Yonif 613/RJA Letnan Kolonel Inf Alisun, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., unsur Forkopimda Kota Tarakan, dan seluruh prajurit TNI Yonif 613/RJA.

Dalam upacara tersebut, Gubernur membacakan sambutan Panglima TNI, Andika Perkasa, yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil dari beberapa lembaga survei, TNI mendapat kepercayaan tertinggi dari masyarakat.

Diantaranya, hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia (IPI) per 24 Juni 2022, mencatat TNI mendapatkan kepercayaan tertinggi dari publik sebesar 93,2 persen. Sedangkan terhadap lembaga hukum versi Lembaga Survei Indonesia (LSI) per 31 Agustus 2022, TNI mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat paling tinggi sebesar 93 persen.

Demikian juga, lanjut Gubernur, hasil lembaga survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS), per 27 September 2022, yang merilis hasil survei dukungan dan kepuasan kinerja TNI terhadap demokrasi, sebesar 93,5 persen.

Panglima TNI menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI untuk selalu menjaga kepercayaan masyarakat, dengan bertindak dan berucap sesuai tugas pokok TNI. “TNI Adalah Kita”.

Sementara dalam sambutannya, Gubernur Zainal Arifin Paliwang mengatakan TNI atau Tentara Nasional Indonesia, lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Sehingga keberadaan tentara di suatu negara sangatlah penting, begitu pula TNI bagi Indonesia.

Tak terkecuali Kaltara, keberadaan TNI sangatlah penting. Kaltara yang notabene berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, perlu mendapat perhatian khusus dalam hal penjagaan dan keamanan sebagai beranda terdepan NKRI.

Gubernur pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kerja keras segenap jajaran TNI di Provinsi Kaltara, yang telah turut menjaga keamanan di perbatasan.

“Dengan amannya suatu wilayah, maka segalanya akan lebih mudah, perekonomian akan terus bergerak dan masyarakat akan semakin makmur. Selamat HUT ke-77 TNI, terus menjadi TNI yang profesional, modern dan tangguh untuk mewujudkan Indoensia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandasakan gorong-royong,” katanya dalam acara ramah tamah peringatan HUT ke-77 TNI tahun 2022.

Ia juga mengajak TNI untuk selalu bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

“Sekali lagi saya mengucapkan selamat HUT ke-77 kepada Tentara Nasional Indonesia, tetaplah bekerja dengan ketulusan, karena TNI selalu dekat dengan rakyat, TNI Adalah Kita,” tutupnya. (dkisp)

Gubernur Sampaikan Jawaban Terkait 5 Raperda Baru

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), kembali menggelar Rapat Paripurna bertempat di Ruang Rapat DPRD Kaltara, Selasa (4/10).

Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan dua rapat Paripurna, yaitu Rapat Paripurna ke-24 dan 25 Masa Persidangan ke-III Tahun 2022.

Pada Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan ke-III, mendengarkan Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Pengantar 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Kaltara.

Sementara, Rapat Paripurna ke-25 Masa Persidangan ke-III menyangkut Persetujuan Bersama Raperda Provinsi Kaltara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kaltara Tahun 2022-2052.

Gubernur Kaltara Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum dalam Rapat Paripurna ke-24 menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait lima Raperda Provinsi Kaltara.

Pada intinya dalam pandangan umum tersebut, semua fraksi menerima ke lima raperda yang telah Pemprov Kaltara ajukan, yang tentunya disertai dengan catatan-catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Diantaranya, Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Terkait dengan hal tersebut, fraksi Partai Demokrat meminta agar dibentuk Desa Bersinar dan dibentuknya tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lalu, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 20/2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Migas Kaltara Jaya.

Berkaitan dengan Raperda tersebut, fraksi Golkar berharap penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perseroan terbatas MKJ haruslah dengan mempertimbangkan keuangan daerah. Sementara, fraksi Partai Gerinda memberikan catatan agar BUMD segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan dari fraksi Amanat Pembangunan Nasional Bintang Kebangsaan, menyambut baik Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kaltara No. 3/2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara adalah layanan perizinan yang tidak dipungut biaya.

Pemprov Kaltara mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Provinsi Kaltara atas dukungan dan kesediaannya menerima dan membahas Ranperda yang diajukan oleh Pemprov Kaltara.

“Terima atas dukungan DPRD Kaltara atas kesediaannya menerima dan membahas Raperdas yang diajukan oleh Pemprov Kaltara. Semoga tahap-tahapan dalam penyusunan Raperda yang telah kita bahas dan sepakati bersama ini dapat segera disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi payung hukum,” ungkapnya.

Sementara Raperdake-25 Masa Persidangan ke-III, dilakukan persetujuan bersama RaperdaProvinsi Kaltara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Kaltara Tahun 2022-2052.

Adapun tujuan dibentuknya Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH Kaltara. Yakni, peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah, peningkatan infrastruktur ramah lingkungan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan aksesibilitas wilayah, menghadirkan pemerintahan yang baik sehingga kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan kelestarian dapat tercapai, serta rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya.

Sebagai informasi, hadir dalam rapat paripurna Gubernur Kaltara, Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus, Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Muhammad Akbar, Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Kasmudi, S.I.K, Kasi Intel Korem 092/Maharajalila, jajaran Forkompimda, Sekretaris Provinsi Kaltara, Sekretaris DPRD, anggota DPRD Kaltara, staf Ahli, para Asisten serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Kaltara. (dkisp)

Siapkan Kuota 6.300, Pemprov Kucurkan Rp 15 M untuk Beasiswa Kaltara Unggul

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan kuota 6.300 untuk penerima Beasiswa Kaltara Unggul. Hal itu disampaikan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum saat meluncurkan program tersebut, Senin (3/10).

Pemerintah mengalokasikan Rp 15 M untuk program Beasiswa Kaltara Unggul. Besarannya akan disesuaikan dengan klasifikasi serta jenjang pendidikan yang ditempuh.

“Saya berharap beasiswa yang kita berikan ini dapat membantu para pelajar atau mahasiswa supaya dapat mencari ilmu sesuai dengan bidang yang dikuasai guna menciptakan generasi cerdas dan unggul di Kaltara,” kata Gubernur.

Pemberian beasiswa, kata Gubernur merupakan perwujudan dari misi ketiga Gubernur-Wakil Gubernur Kaltara yakni mewujudkan pembangunan SDM melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun.

Gubernur berpesan agar penerima beasiswa ini tepat sasaran. “Saya tidak ingin mendengar lagi ada beasiswa yang tidak tepat sasaran. Sasar kepada yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengharapkan panitia penyelenggara untuk selektif serta melakukan koordinasi bersama pihak sekolah/kampus agar mendapatkan data yang valid.
“Jangan sampai ada yang sudah selesai kuliah masih menerima, ada lagi yang sudah DO (drop out, red) masih dapat bantuan beasiswa. Jadi data yang dimiliki panita betul-betul data yang valid,” katanya.

Selain itu dalam prosesnya, ia juga meminta agar proses seleksi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 188.44/k.616/2022.

“Laksanakan proses seleksi penerima beasiswa dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Beasiswa Kaltara Unggul,”jelasnya.

Kegiatan peluncuran Beasiswa Kaltara Unggul juga dirangkaikan dengan pelantikan Pengurus BAZNAS, Panitia Hari Besar Islam Provinsi Kaltara, dan Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah.

Usai kegiatan, disampaikan juga bagi calon penerima beasiswa untuk mendapatkan informasi, bagi peserta didik dapat mencari info ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara, peserta keagamaan ke Kanwil Kementerian Agama Kaltara, dan perguruan tinggi ke Biro Kesra Kaltara.

Hadir mendampingi Gubernur dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Dr. H. Suriansyah, M.AP, Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus,ST, Forkopimda Kaltara, dan pejabat/kepala OPD di lingkungan Pemprov Kaltara. (dkisp)

Deklarasi IPBB Kaltara, Gubernur Ajak Seluruh Pemuda Ikut Bangun Benuanta

TARAKAN – Gubernur Kaltara Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.hum menghadiri Deklarasi Ikatan Pemuda Bubuhan Banjar (IPBB) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2022-2027.

Kegiatan dihelat di Grand Tarakan Mall (GTM), Ahad (2/10), dihadiri juga Dewan Mahkamah Agus Toni SE, Ketua Umum IPBB Kaltara Yoko Handani, Dewan Penasehat Agus Muslim, Dewan Pembina Furbianto SE, Dewan Cendekia Syariffudin SAM, Sultan Muda Kesultanan Bulungan, H Datuk Dissan Maulana Djalalludin, Ketua KKB kabupaten/kota se-Kaltara, tokoh Agama dan Masyarakat serta segenap jajaran pengurus IPBB Kaltara.

Hadir pula mantan Anggota DPR RI Periode (2014-2019) yang kini menjabat anggota Dewas RSUD Dr Jusuf SK dr. Ari Yusnita.

Prosesi pembacaan deklarasi dilakukan oleh Ketua IPBB Kaltara, Yoko Handani, yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum yang akan menahkodai para pemuda Banjar di Kaltara dalam 5 tahun kedepan.

Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengucapkan Selamat dan Sukses untuk IPBB Kaltara, semoga kepengurusan yang baru dapat lebih berkiprah untuk kemajuan bersama.

Gubernur mengungkapkan terbentuknya Kaltara sebagai provinsi ke-34 di Indonesia bukan berarti membuat Kaltara menjadi urutan ke-34 dalam hal ekonomi dan pembangunan. Kaltara harus terus maju dan mengejar pembangunan agar dapat sejajar dengan provinsi lain.

Oleh sebab itu, Ia meminta semua unsur masyarakat terutama para pemuda tanpa memandang agama, suku, dan asal daerah harus bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Kaltara.

“Kita semua berada dalam satu rumah, yaitu Kaltara rumah kita. Artinya kita semua adalah keluarga dan bersaudara,” katanya.

Gubernur Zainal menyakini segenap pengurus IPBB Kaltara punya semangat dan jiwa muda menjalankan amanah mulia ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya yakin para pemuda bubuhan Banjar ini sudah memiliki rencana kerja ke depan yang tentu selaras dengan Pemprov Kaltara,” ungkapnya.

Gubernur Kaltara juga menaruh harapan besar kepada IPBB Kaltara dan kabupaten/kota untuk bersatu dan bersinergi dengan organisasi pemuda lainnya di Kaltara.

“Dengan semangat dan jiwa muda, ayo bekerja sama, saling membantu dan bersinergi, menjadikan Benuanta sebagai daerah yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” pungkasnya. (dkisp)

25 Orang Ikut Pelatihan Membatik di Pulau Sebatik

NUNUKAN – Sebanyak 25 Orang Anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Organisasi Wanita di Kecamatan Sebatik mengikuti Pelatihan Membatik yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan pada hari Rabu hingga Kamis (28-29/9) bertempat di Water Park Desa Sei Manurung.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan diwakili oleh Sekretaris Yuliana, S.Kom., MAP saat membuka pelatihan tersebut menyampaikan pembinaan kemnadirian masyarakat di Desa-desa dan pengembangan kegiatan masyarakat di kabupaten Nunukan dalam upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam keluarga serta meningkatkan kualitas keluarga.
“Dalam Pelatihan yang dilaksanakan melibatkan instruktur yang berkompeten yakni Ibu Rahayu berasal dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Cemerlang sekaligus salah satu penggiat batik di Nunukan,” Ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut para peserta yang terdiri dari kalngan Ibu-bu mendapatkan paparan teori dasar, desain batik, teknik produksi batik, pewarnaan, finishing, kemudian diakhiri dengan praktik dan evaluasi. (*)