Kategori: KABAR DESA

Bupati Laura Buka Musrembang Kewilayahan Wilayah III Kec.Tulin Onsoi Tahun 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid membuka acara Musrembang Kewilayahan Wilayah III Kec. Tulin Onsoi. Acara Musrembang Kewilayahan Wilayah III dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2024. Acara Musrembang kali ini dilaksanakan di Gedung Futsal Hikmah Desa Sanur Kec. Tulin Onsoi. Rabu (08/02).

Acara Musrembang Kewilayahan Wilayah III kali ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Prov. Kaltara Andi M. Akbar M. Dzuarjah, Ketua DPRD Kab. Nunukan HJ. Leppa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kab. Nunukan H. Asmar, Anggota DPRD Kab. Nunukan, Kepala OPD terkait, Forkopimcam Kec. Tulin Onsoi, Para Camat Tulin Onsoi, Camat Seimenggaris, Camat, Camat Sebuku, Camat Sembakung, Camat Sembakung Atulai, Kepala Desa,Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan dengan pendekatan Bottom Up dan pendekatan partisipatif dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan daerah.

“Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan lebih luas dan lebih dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menentukan arah pembangunan Daerah Kabupaten Nunukan,”ungkapnya.

Musrembang Kewilayahan ini hanya difokuskan pada hasil inputan musrembang desa/kelurahan pada aplikasi SIPD. Prioritas dengan kriteria yang relevan dengan tema RKPD Tahun 2024 yaitu peningkatan kinerja pelayanan publik dan penguatan keanekaragaman industri dan perdagangan berbasis produk unggulan daerah.

Lebih lanjut, Laura menyampaikan fokus pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 wajib diselenggarakan dengan 8 arahan Presiden RI pada acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Kepala Daerah Se-Indonesia Tahun 2023.

“Adapun 8 arahan Presiden RI yaitu pertama, Mengendalikan inflasi di Daerah. Kedua, Menurunkan kemiskinan Ekstrim diwilayah masing-masing. Ketiga, Menurunkan angka Stunting. Keempat, Mempermudah investasi. Kelima, Meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Keenam, Memaksimalkan potensi-potensi daerah khusunya memberdayakan ekonomi lokal. Ketujuh, Menjaga stabilitas politik dan keamanan. Kedelapan, menjamin kebebasan beragama,” jelasnya.

Pada kesempatan itu pula Laura berharap kepada seluruh komponen pelaku pembangunan yang hadir, khusunya kepada kepala organisasi perangkat daerah untuk dapat memberikan tanggapan dan respon terhadap hasil-hasil musrembang Kecamatan.

“Fungsinya kita disini fasilitasi, peran OPDnya di sini, jadi jangan kita berpikir bukan kewenangan kita lalu lepas tangan saja. Tetapi bagaimana upaya kita memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Untuk urusan hasilnya nantinya itu urusan belakang, tetapi bagaimana kita memberi pelayanan dan berjuang dulu agar masyarakat tahu kita bekerja untuk mereka,”ungkapnya.

Dalam musrembang kewilayahan Wilayah III Kec. Tulin Onsoi kali ini kegiatan prioritas kecamatan yang diusulkan dari Kec. Seimanggaris sampai Kec. Sembakung sebanyak 91 usulan. Kec. Tulin Onsoi mengajukan 17 usulan , Kec. Sebuku mengajukan 19 usulan, Kec. Sembakung 22 usulan, Kec. Sembakung Atulai 18 usulan, dan Kec. Seimanggaris 15 usulan.

Adapun usulan berdasarkan prioritas pembangunan yaitu, Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta pengendalian inflasi (pertanian, perikanan, perdagangan, UNKM) 10 usulan, Peningkatan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) 30 usulan, Penuhan Infrastruktur dasar ( jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, perumahan rakyat dan listrik) 47 usulan, Memperkuat mitigasi kebencanaan (Kebakaran dan banjir) 4 usulan.

Diakhir acara Bupati Laura dan Wakil Bupati Hanafiah menyerahkan secara simbolis SK Satpol PP wilayah Kec. Sebuku dan Kec. Tulin onsoi, Penyerahan Plakat dari Kementerian Pariwisata dan Ekraf kepada Camat Seimanggaris sebagai 500 peserta Adwi tahun 2022 , Penyerahan Alat Perekam KTP kepada Kecamatan Sebuku.

(PROKOMPIM)

Gubernur Silaturahmi dengan Masyarakat Perbatasan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

SEI MENGGARIS, NUNUKAN – Selain mengunjungi sejumlah kegiatan pembangunan, seperti Bedah Rumah, masih di Sei Menggaris, Nunukan pada Sabtu (4/2), Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan pertemuan silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan masyarakat transmigrasi di wilayah perbatasan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal Paliwang menyampaikan rasa bahagianya dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat transmigrasi yang telah bermukim sejak 20 tahun lalu itu.

“Saya sangat berbahagia dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian, terlebih para warga masyarakat di sini (Desa Srinanti dan Tabur Lestari,red), merupakan warga masyarakat transmigrasi yang telah bermukim sejak 20 tahun yang lalu,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa tingkat perekonomian warga transmigrasi di wilayah perbatasan itu sudah mulai berkembang.

“Kita patut bersyukur karena wilayah transmigrasi di sini tingkat perekonomiannya sudah mulai berkembang. Saya yakin dengan doa serta senantiasa berusaha perekonomian di daerah ini dapat terus berkembang, sehingga masyarakat yang ada dapat semakin sejahtera,” kata Zainal saat acara silaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat transmigrasi di Sei Menggaris, Sabtu (4/2/2023) siang.

Dalam momentum silaturahmi tersebut, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur menyerahkan souvenir kepada para guru ngaji/madrasah dan para pendeta.

Diharapkan melalui pemberian souvenir ini dapat turut meningkatkan motivasi para guru dan pendeta dalam membina para generasi muda dan terus dapat memberikan pelayanan keagamaan yang terbaik bagi masyarakat.

Selain itu, Gubernur Zainal juga menyerahkan bantuan berupa alat olahraga kepada karang taruna Desa Srinanti dan Desa Tabur.

“Semoga melalui penyerahan alat olahraga ini, kita dapat memberikan wadah yang positif kepada para generasi muda melalui kegiatan berolahraga. Saya berpesan kepada para pengurus karang taruna, untuk dapat memanfaatkan peralatan olahraga ini dengan baik. bila perlu, buatlah kegiatan-kegiatan perlombaan olahraga yang kelak tidak hanya dapat meningkatkan semangat dan pola hidup sehat, tetapi dapat pula menjadi sarana sosialisasi dan keakraban para warga desa,” pungkasnya.

(dkisp)

Ke Perbatasan, Gubernur Tinjau Program Bedah Rumah dan Penyediaan Air Bersih Warga

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

SEI MENGGARIS, NUNUKAN – Didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan serangkaian kunjungan kerja ke salah satu wilayah perbatasan di provinsi ini.

Hari pertama kunjungan, Sabtu (4/2/2023) Gubernur tiba di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan. Agenda pertama mengunjungi kegiatan Bedah Rumah di daerah Transmigrasi, SP 2 Desa Srinanti oleh PT DTR/Medco Energy.

Program bedah rumah berkelanjutan ini, merupakan bentuk komitmen dan kepedulian PT Duta Tambang Rekaya (DTR) untuk masyarakat di sekitar perusahaan.

Diketahui, tahun 2023 ini, sebanyak 5 (lima) rumah warga kurang mampu di wilayah transmigrasi SP1 menerima bantuan peningkatan rumah tidak layak huni melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR.

Total bantuannya sendiri senilai Rp 100 juta. Dimana masing-masing rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Untuk pengerjaannya dilakukan dengan cara swadaya atau gotong-royong.

Masih di SP 2 Desa Srinanti, Gubernur juga mengunjungi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), binaan PT DTR. Kondisi saat ini, kontribusi air bersih yang melayani masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tersebut terkendala masalah listrik.

Dikatakan, tegangan listrik yang tidak stabil, membuat distribusi air bersih tidak bisa dilakukan secara maksimal.

Sesuai laporan Camat Sei Menggaris, H Syahdan yang turut mendampingi kunjungan tersebut, SPAM PDAM dibangun sebagai sentral pemenuhan air kebutuhan sehari-hari masyarakat di Sei Menggaris dan sekitarnya.

Terkait dengan hal tersebut, dengan respon cepat Gubernur segera memerintahkan dinas terkaitnya, dalam hal ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera menindaklanjuti permasalah tersebut.

“Segera akan kita tindaklanjuti, ini agar permasalahan listrik di SPAM PDAM di wilayah transmigrasi ini bisa teratasi cepat,” tutup Zainal Arifin Paliwang.

(dkisp)

Pengusaha APMS Sampaikan Aspirasi Ke DPRD Nunukan Terkait Bentol Malaysia Marak Di Sebatik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI
NUNUKAN – Maraknya BBM botolan di Kecamatan Sebatik sejak 2022 lalu membuat omset pengusaha APMS menurun, aspirasi ini disampaikan langsung melalui Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Nunukan, Jumat (3/2/23).
Pengusaha APMS Cahaya Soppeng, Sebatik, Yuliana mengatakan omset pengambilan BBM di SPBU menurun drastis mulai November hingga bulan februari 2023.
“ Penurunannya itu pak tidak alang-alang, APMS kami turun hingga 70 persen, dulu  kapal kami bisa ke tarakan mengambil  300 ton perbulan sekarang paling banyak 120 ton.” kata Yuliana.
Menurutnya, berkurangnya omset BBM APMS juga sangat berdampak pada pendapatan Negara , terutama pajak BBM dan Angkutan BBM.
“ Diketahui BBM itu adalah pajak final jadi dengan berkurang, ya pemasukan ke Negara juga berkurang, diangkutan juga kami juga dikenakan pajak, dua pendapatan Negara ini betul-betul tertutup dengan masuknya BBM ini,” tambahnya.
Dampak kedepannya, kata Yuliana, awal 2021 B30 Pertamina mengurangi alokasi BBM dari 50 ton menjadi 45 ton, dipertengahan bulan turun hingga 40 ton dan awal februari menjadi 30 ton.
 “ Saya kira ini ancaman pak terhadap pendapatan Negara, pihak pertamina juga tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk menurunkan quota BBM APMS,” kata Yuli.
Terhadap Hal tersebut pengusaha APMS konfirmasi, namun pihak pertamina beralasan bahwa pengurangan quota tersebut berdasarkan keputusan BPH Migas, hingga akhirnya pengusaha APMS meminta bukti Surat Keputusan (SK) terkait pengurangan quota yang dimaksud.
“  Kami minta SK nya kalau ada namun tidak kami tidak sampai kesana, disini saya berharap dinas terkait bisa menyurati BPH Migas untuk memperjelas pemotongan alokasi BBM, padahal tahun sebelumnya APMS tidak pernah menambah Alokasi BBM,” lanjutnya.
Pengusaha APMS Sebatik menilai bahwa bisa jadi tahun depan justru quota BBM APMS semakin berkurang, jika BBM Malaysia marak di Kecamatan Sebatik, apalagi melihat kondisi sekarang ini jauh lebih menurun.
“BBM Malaysia terus gampang masuk, namun ketika sudah dihentikan peredarannya apakah alokasi BBM APMS bisa di kembalikan ke Pengusaha, tentu tidak,” ungkap Yuli.
Demikian juga dengan Program pertamina tentang pembangunan Pertashop di setiap daerah juga mempengaruhi usaha Pertashop karena pelaku usaha tidak mampu bersaing dengan harga BBM Malaysia.
Awal usaha Pertashop masih bisa bersaing dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pertalite Rp.13.500, namun masuknya BBM Malaysia dengan harga dikisaran Rp. 10.000, usaha Pertashop gulung tikar.
“ Mungkin kita masih bisa bersaing karena pertalite dari minyak kita sendiri, namun BBM Malaysia lebih murah, banyak pelaku usaha tidak lagi memperpanjang izin usaha Pertashop,” terangnya.
Karena itu Yuliana berharap, agar aspirasi ini bisa ada solusi dari anggota DPRD Nunukan dan Pemkab Nunukan, setidaknya bisa mengintervensi masuknya BBM Malaysia di Kecamatan Sebatik.
Aspirasi ini kemudian berkembang di ruang rapat Ambalat I, beragam pendapat dari anggota DPRD yang hadir, hingga menuju pada dua kesimpulan.
Berdasarkan hal tersebut DPRD Nunukan merokemendasikan pemerintah daerah menggelar rapat internal bersama forkopimda Kabupaten Nunukan untuk mengatur terkait keberadaan BBM Malaysia di Kabupaten Nunukan. DPRD merekomendasikan Pemerintah Daerah ke Badan Pengatur Hulu (BPH) Minyak dan Gas terkait quota dan harga BBM Khususnya  Kawasan Perbatasan.
(Humas DPRD Nnk/Nam)

Menurunnya Omset Hingga 70 Persen, Pengusaha SPBU Sebatik Keluhkan BBM Dari Malaysia

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Nunukan (DPRD) Kabupaten Nunukan gelar rapat dengar pendapat terkait keberadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Malaysia bersama dengan pengusaha depo BBM Kabupaten Nunukan, bertempat di ruang rapat ambalat 1 kantor DPRD, Jumat (03/02/2023).

Rapat dihadiri oleh wakil ketua DPRD Kab.Nunukan, Saleh S.E, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Daerah, Rohadiansyah, Dinas Perdagangan Kab.Nunukan, Perwira Seksi Intelejen (Pasi Intel) Lanal Nunukan yang mewakili Danlanal, Kepala Satuan Intelejen Polres mewakili Kapolres Nunukan, Kabag Perekonomian Pemerintah Daerah, Rohadiansyah, Dinas Perdagangan Kab.Nunukan serta beberapa anggota DPRD dan perwakilan pengusaha depo BBM di wilayah Kabupaten Nunukan.

Selaku perwakilan serta pemilik salah satu usaha SPBU yakni PT. Cahaya Soppeng di Kabupaten Nunukan terkhususnya Sebatik Timur, Yuli mengatakan bahwa “Dengan masuknya BBM Malaysia mengakibatkan november hingga sekarang, omset pengambilan BBM sangat menurun drastis, di saya pribadi mencapai 70%, dulunya kapal kami bisa mengambil BBM di Tarakan 300 t /bulan tetapi sekarang paling banyak 130 t dan dengan menurunnya omset akan mengurangi pendapatan negara dari segi pajak karena BBM adalah pajak final” ungkap Yuli.

Hadir dalam rapat dengar pendapat, Kabag Perekonomian pemda Nunukan, Rohadiansyah menyebutkan “Untuk pengurangan kuota, di awal tahun 2022 untuk pertalite kita dapat 158 kl dan dikarenakan pengurangan, anggaran perubahan APBN masuk, hasilnya dibulan november ada penambahan kuota sebanyak 2 kali lipat, dan untuk BBM Malaysia karena ini levelnya lebih tinggi jadi hasil pembahasan ini nanti akan kita rekomendasikan ke pimpinan untuk dibawa ke forkopimda” tutur Rohadiansyah.

Terkait keberadaan BBM Malaysia, Dinas Perdagangan juga menyampaikan tanggapannya bahwa “Mengenai kuota memang hilirnya itu diatur oleh BPH Migas mau itu kuota, perdagangan dan juga peredarannya, sebenarnya status BBM Malaysia ini sama dengan barang barang yang lain tidak berizin dan kita dari pemda tidak mengatur secara formil barang barang ini hika masuk secara tidak legal” kata perwakilan dari dinas perdagangan.

Tak terlepas dari segi pengamanan mengenai masuknya BBM Malaysia, selaku perwakilan dari Kapolres Nunukan, Kasat Intel serta perwakilan Danlanal Nunukan, Pasi Intel menyampaikan hal yang serupa, bahwa “Kami dalam upaya pendekatan hukum juga mikir ketika memang kebutuhan yang sama tapi nilai ekonomis yang berbeda, pasti orang akan milih yang lebih murah ini yang perlu kita antisipasi, kecuali memang itu bisa dikatakan dalam kondisi bencana, dan memang ini menjadi atensi untuk seluruh pihak terkait mengenai aturan dan juga pengawasan” ungkap Kasat Intel Polres Nunukan.

Berdasarkan tanggapan dan saran yang disampaikan oleh beberapa anggota DPRD, selaku wakil ketua DPRD dan juga pimpinan rapat, Saleh S.E menyampaikan kesimpulan, bahwa “Pertama, meminta pemda beserta dengan dinas dan pihak terkait untuk koordinasi dan rapat mengenai hal ini beserta juga dengan forkopimda, Kedua, untuk pengusaha depo BBM yang berada di dapil 3 serta Nunukan nanti diperjuangkan jika ada pertemuan dengan pemda, jadi kita memang masih menunggu dari pemda dan jikalau memang belum ada titik temu kita akan bersama ke pemda dan juga pasti kita akan mengawasi serta memantau terkait hal ini” tutup Saleh.

(Dhin/Ical/Nam)