Kategori: KABAR DESA

DPRD Nunukan Setujui Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Nunukan 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN, – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan menyetujui Rancangan Perubahan KUA PPAS APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023.

Persetujuan tersebut di tandai dengan penandatangan berita acara kesepakatan antara eksekutif dan legislatif melalui Rapat Paripurna Nota Kesepakatan Terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Nunukan TA. 2023, Kamis (10/8/23) di kantor DPRD Nunukan.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D Menandatangani Berita Acara Persetujuan KUA PPAS 2023

Dalam rapat tersebut pemerintah daerah dan DPRD Nunukan menyepakati, APBD tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1.513.431.829.763,00 bertambah sebesar 9, 99% atau sebesar Rp. 151.253.422.702,00.

Membandingkan target pendapatan tahun 2023 pada APBD murni sebesar Rp. 1.486.431.829.763,00 bertambah 7, 39% atau sebesar 109.796.782.753,00.

Pembahasan dan kesepakatan bersama Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023 dilaksanakan mengacu pada:

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
  3. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 81 tahun 2022 pedoman penyusunan RKPD tahun 2024
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 48 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023
  5. Peraturan Bupati Nunukan nomor 17 tahun 2023 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2023.

(Humas DPRD Nunukan)

Banggar DPRD Nunukan Bahas Hasil Evaluasi Gubernur Kaltara Tentang Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD 2022

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN, – Badan Anggaran yang terdiri unsur pimpinan dan anggota DPRD membahas keputusan Gubernur Kaltara tentang evaluasi rancangan Peraturan daerah Kabupaten Nunukan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022. Rabu (9/8/23) di ruang Rapat Ambalat I Kantor DPRD Nunukan.

Rapat di pimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa, di dampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh SE dan Burhanuddin S.HI, MM dan dihadiri anggota Badan Anggaran serta DPKAD Kabupaten Nunukan.

Dalam rapat tersebut Badan Anggaran DPRD Nunukan mengevaluasi kesesuaian Raperda APBD dan Raperda Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda Perubahan APBD serta Perbup Penjabaran Perubahan APBD meliputi evaluasi Konsistensi, Legalitas dan Kebijakan.

Rapat Badan anggaran DPRD NununkanPembahasan ini menjadi dasar untuk merumuskan anggaran perubahan atau APBD Perubahan yang nantinya akan di tetapkan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna.

Adapun Perumusan APBD Perubahan akan di jadwalkan minggu ini setelah Badan Anggaran menuntaskan pembahasan hasil evaluasi pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022.

(Humas DPRD Nunukan)

Sekda Provinsi Sultra Buka Pasar Murah dan Pameran Alutsista Serta UMKM Dalam Rangka GNPIP dan Gebryar Kemerdekaan RI Ke-78 di Makorem 143/HO

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TNI/POLRI NEWS

KENDARI – Sekertaris Daerah (Sekda)  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Drs.Asrun Lio M.Hum.,P.h. membuka pasar murah dan pameran alutista serta UMKM dalam rangka Gerakan Nasional Penanganan Inflasi Pangan (GNPIP) dan gebyar kemerdekaan Republik Indonesia ke -78 bertempat Makorem 143/HO.

Hal ini dikatakan oleh Plh Kapenrem 143/HO Lettu Inf Rusmin Ismail dalam rilisnya di Kendari, Sultra, Rabu(09/08/2023).

Disampaikan Rusmin pasar murah dan pameran alutista serta UMKM dalam rangka Gerakan Nasional Penanganan Inflasi Pangan (GNPIP) dan gebyar kemerdekaan Republik Indonesia ke -78 di Makorem 143/HO dibuka mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus 2023.


Dalam sambutan Danrem 143/HO yang dibacakan oleh Kepala Staf Korem (Kasrem) 143/HO Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto SIP,M.M. meyamipakan ucapan terima kasih atas dukungan Pemprov Sultra, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian prov Sulawesi Tenggara atas dukungannya dalam melaksanakan pasar murah dan UMKM di Korem 143/HO

“Pada kesempatan pagi ini Korem 143/HO membuka Pasar Murah guna menekan Inflasi di Prov. Sultra serta ucapan trima kasih banyak atas dukungan Pemprov Sultra, Bank Indonesia, Bulog, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik”ucapnya

“Kegiatan Pasar murah ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan RI ke-78 dengan tujuan untuk meningkatkan rasa Nasionalisme pada generasi muda serta kami juga membuka stand pameran Alutsista yang salah satunya memberikan informasi tentang rekrutmen Prajurit semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu masyarakat sekitar,”harapnya

Pada kesempatan tersebut juga Pimpinan Bank Indonesia Perwakilan Prov.Sultra dalam sambutanya akan terus mendukung program pasar murah dan UMKM yang dilaksanakan karena kegiatan yang dilaksanakan sangat berdampak positif kepada masyarakat.

“Kegiatan yang dilaksanakan oleh Korem 143/HO ini sangat positif bagi Masyarakat khususnya di Kota Kendari. Kegiatan ini merupakan target Nasional sehingga dengan menggelar Pasar Murah akan dapat menekan Inflasi di Wilayah/Daerah dan dapat megerakkan roda perekonomian.”ujarnya

“Prov Sultra di tahun 2022 peringkat ke 2 tertinggi secara waktu kita berhasil melakukan penggendalian inflasi, sehingga masih dalam posisi terjaga. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga. Dengan demikian maka jumlah uang yang beredar akan bertambah di masyarakat. Masyarakat tentu akan memilih untuk memegang kembali uang mereka sendiri, dibandingkan menyimpannya di bank.”lanjutnya

Dalam sambutan Sekda Prov.Sultra sangat mengapresiasi kegiatan pasar murah dan UMKM serta pameran alutsista kolaborasi Korem 143/HO, Pemprov Sultra, Bank Indonesia, ketahanan pangan, Bulog Prov.Sulta dan Dinas Pertanian Kota Kendari guna menekan angka inflasi pangan di Prov.Sultra.

“Dalam catatan kita pada periode Juli 2023 inflasi di sultra sebesar 1,62% namun ini masih dalam kondisi terjaga, hal ini karna berbagai langkah-langkah dan program bersama serta sinergi kita yang dilakuan Pemda Prov. Sultra dalam menekan laju inflasi jadi kegiatan yang dilaksanakan ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.”ucapnya

“Berbagai program maupun bentuk kegiatan pasar murah ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta dapat meningkatkan ekspektasi masyarakat bahwa pemerintah akan senantiasa berperan aktif dan hadir guna menjamin kesejahteraan masyarakat di Prov. Sultra.”lanjutnya

Selesai menyampaikan sambutan dan membuka pasar murah serta pameran alutista dan UMKM dalam rangka Gerakan Nasional Penanganan Inflasi Pangan (GNPIP)  Sekda Prov.Sultra, Kasrem 143/HO, Danlaund Halu Oleo, Direktur Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Bulog Prov.Sultra (Mardati Saing), Koordinator Pasar Tani Dinas Pertanian Kota Kendari (Ibu Seniwati Sp), Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Sultra (Aristos S.Pt)  meninjau stand pameran alutsista, stand pameran kerajinan UMKM Kodim jajaran Korem 143/HO dan pasar murah.

#TNIADMengabdiDanMembangunBersamaRakyat
#tni_angkatan_darat
#KodamHasanuddin

(*)

DPRD Nunukan Bahas Raperda RTRW

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN, – Tata Ruang menjadi wujud struktur suatu wilayah dan yang disusun secara Nasional, regional, dan lokal. Terkait dengan perencanaannya tata ruang berfungsi melihat struktur ruang pola suatu wilayah atau Kota.

Hal inilah yang menjadi pembahasan anggota DPRD Nunukan selama dua hari kerja merumuskan dan menyusun Rencana Tata Tuang Wilayah Kabupaten Nunukan yang nantinya akan disempurnakan melalui rapat paripurna.

DPRD Nunukan dan Dinas PU, Bappeda Nunukan dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bahas Raperda RTRW.

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, SE mengatakan penataan ruang RTRW Kabupaten Nunukan untuk mewujudkan pusat perekonomian nasional dan global di Utara Kalimantan yang berbasis sinergi ruang antar Kabupaten / Kota.

“ Sasarannya adalah Hilirisasi Industri dan pengembangan industry non –ekstraktif dengan menggunakan prinsip pembangunan ketahanan dan berkelanjutan, ini menjadi pembahasan dalam Raperda.” kata Saleh, SE.

Wakil Ketua DPRD Nunukan ini menambahkan, kawasan hutan tentunya suatu hal yang tidak harus terlupakan dalam pembahasan.

Karena sektor kehutanan rawan konflik tumpang tindih penggunaan lahan, seperti konflik kehutanan, pertambangan dan pertanian di kawasan hutan.

“ Tata ruang ini kita perdakan supaya nanti jelas, terutama mensinergiskan berbagai kepentingan kawasan hutan,  untuk cagar alam, hutan lindung,  hutan produksi agar nantinya jelas pembagiannya tidak boleh lagi diganggu gugat, Karen ini sangat berdampak positif kedepannya,” lanjutnya.

DPRD Nunukan dan Dinas PU, Bappeda Nunukan dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bahas Raperda RTRW.

Dikesempatan yang sama, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan Hendrawan, S.Pd mengatakan, untuk mewujudkan ruang wilayah harus sesuai dengan Kebutuhan pembangunan Kabupaten Nunukan.

“ Bapemperda menyambut baik pengajuan raperda ini, kami sepakat raperda ini perlu pembahasan lebih mendalam sehingga ada sinergitas RTRW Pusat, Provinsi dan Daerah khususnya di Kabupaten Nunukan,” kata Hendrawan, S.Pd.

Rapat Pembahasan Raperda RTRW ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh, SE, di damping Ketua Bapemperda, Hendrawan, S.Pd dan dihadiri anggota Dewan dari masing-masing Komisi.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Nunukan, Bappeda Nunukan dan UPTD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Nunukan)

Kapolda Kaltara Himbau Warga Waspada Cuaca Panas Ekstrim

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, KABAR DAERAH, KABAR DESA, TNI/POLRI NEWS

TANJUNG SELOR – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) Irjen Daniel Adityajaya mengimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca panas yang ekstrem terjadi akhir-akhir ini di wilayah Kaltara. Apalagi, cuaca panas ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) maupun kawasan pemukiman.

“Kepada masyarakat Kaltara saya menghimbau masyarakat harus waspada dan saling menjaga, paling tidak diri sendiri dan keluarga serta lingkungannya, informasikan segera mungkin kepada petugas terdekat jika mengetahui terjadinya kebakaran,” ujar Daniel, Minggu 6 Agustus 2023.

Kapolda menjelaskan, beberapa kasus kebakaran kawasan pemukiman terjadi di Kaltara seperti di Kota Tarakan dan karhutla di wilayah Bulungan.

“Pada akhir Juni 2023 lalu terjadi kebakaran hebat dipemukiman padat penduduk di RT 21, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tarakan. Lalu, Minggu (6/8/2023) dini hari kembali terjadi kebakaran yang hanguskan ratusan pemukiman warga di pesisir pantai Beringin, kota Tarakan. Musibah ini menjadi kebakaran terbesar pada periode Januari hingga awal Agustus 2023. Sebelumnya juga pernah terjadi di tahun 1991 lalu,” kata Daniel.

Daniel menjelaskan, jajarannya bersama Polres Tarakan telah memasang garis polisi (Police Line) di salah satu rumah yang diduga sebagai titik awal terjadinya kebakaran.

“Tim Identifikasi melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara), beberapa orang saat ini masih diperiksa,” jelasnya.

Kapolda menegaskan, pihaknya juga akan menindak tegas para pelaku yang dengan sengaja melalukan tindakan membakar lahan dan hutan.

“Dua hari terakhir ini terjadi kebakaran hutan atau lahan seperti di desa Panca Agung, Jumat (4/8/2023) dan desa Sajau, Sabtu (5/8/2023). Kejadian ini sudah diperiksa Polda bersama Polresta Bulungan. Tindakan tegas akan kita lakukan jika ada pihak yang dengan sengaja membakar lahan atau hutan itu,” jelasnya.

Masyarakat harus hati2 dan pastikan semuanya terkontrol saat membuka lahan sehingga tidak terjadi kebakaran lahan atau hutan.

Sebab Polri akan lakukan tindakan tegas, apabila terbukti ada kesengajaan atau kelalaian yang berakibat terjadinya kebakaran sehingga merugikan masyarakat dan merusak alam sekitar.

“Untuk kebakaran Karhutla di wilayah Bulungan sudah ada yang kita periksa seperti kejadian di kecamatan Tanjung palas,” pungkasnya.

(*)