Kategori: KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP menghadiri secara virtual kegiatan Pelatihan Hak Anak Tahun 2023 pada, Selasa (19/9/2023).

Sekprov mengungkapkan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan ini. Ia mengatakan bahwa ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menjadikan Kaltara tempat yang layak bagi anak-anak.

“Semoga melalui pelatihan ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih akan muncul, mampu memahami konvensi Hak Anak secara konseptual, dan menerapkannya di Kaltara,”jelas Sekprov.

Sekprov Suriansyah juga mengingatkan pentingnya Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak berdasarkan prinsip-prinsip Hak Anak, yang merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis dari berbagai negara. Indonesia, termasuk Kaltara, telah meratifikasi konvensi Hak Anak sejak tahun 1990.

Lebih lanjut, Sekprov mengungkapkan hasil dari evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) tahun 2023.

Dikatakan bahwa dari lima Kabupaten/Kota yang mengikuti evaluasi mandiri, tiga di antaranya, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Malinau, berhasil lolos untuk mengikuti verifikasi administrasi.

“Ada dua kabupaten/kota berhasil meraih KLA kategori Pratama. Hal ini menjadi langkah penting dalam upaya bersama menciptakan Kaltara yang layak bagi anak-anak,” kata Sekprov Suriansyah.

Selain itu, berdasarkan evaluasi data KLA Tahun 2023, Pemerintah Kalimantan Utara memutuskan untuk melaksanakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) secara online.

“Tujuannya adalah menciptakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan memahami Konvensi Hak Anak secara menyeluruh, serta mengembangkan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kaltara. Dengan semangat ini, Kaltara bergerak maju menuju status yang lebih baik sebagai tempat yang ramah anak,” tuntasnya. (dkisp)

TANJUNG SELOR – Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menghadapi inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) telah bermitra dengan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo).

Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum dalam rapat persiapan Musyawarah Nasional (Munas) Asprindo dan Pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara daring di rumah jabatan (rujab) Gubernur Kaltara, Ahad (17/9).

“Mudah-mudahan para anggota Asprindo yang memiliki jaringan dan dukungan yang kuat dapat membuka peluang baru bagi pengusaha di Kalimantan Utara (Kaltara), termasuk sektor peternakan, perikanan, pertanian, dan industri lainnya yang memiliki potensi yang cukup besar,” kata Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang.

Dihadapan jajaran DPW Asprindo Kaltara, Gubernur Zainal Paliwang meminta dukungan dalam menarik investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Kaltara.

“Mudah-mudahan dengan masuknya beberapa industri yang akan dibawa oleh Asprindo, kita dapat membentuk suatu kampung industri,” ungkapnya.

Banyak potensi dan peluang yang ada untuk pembangunan di Provinsi Kaltara, termasuk dalam bidang pertanian. Saat ini, kata Gubernur Zainal, petani-petani milenial sudah mulai aktif dan berperan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kaltara, dengan kelompok petani milenial yang telah terbentuk di 4 kabupaten/kota di wilayah tersebut.

“Hal ini juga telah disampaikan bahwa petani-petani di Kaltara telah aktif berperan, dan kami sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), bukan hanya untuk provinsi tetangga, melainkan Kaltara menjadi gerbang IKN,” ujarnya.

“Dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), selalu memberikan dukungan dan mengembangkan usaha di sektor pertanian dan peternakan dengan menyediakan bantuan berupa bibit pohon serta hewan ternak yang dibeli dan dikembangbiakkan untuk digunakan di Kaltara,”sambungya.

Gubernur juga langsung menyampaikan kepada Ketua DPP Asprindo, Jose Rizal, agar dapat membantu DPW Asprindo Kaltara dalam memberikan dukungan melalui peluang investasi bagi pengusaha besar untuk berinvestasi di Kaltara.

“Dan saya, melalui kesempatan ini, ingin menyatakan bahwa jika ada investor di Kaltara, termasuk semua proses aplikasi dan sebagainya, saya akan membantu mempercepatnya dan selalu memberikan kemudahan-kemudahan untuk berinvestasi di Kaltara,” katanya.

(dkisp)

Madina – (Panyabungan) – PT Jaya Kontruksi (Jakon) Perusahaan Pemenang tender untuk perbaikan Jalan status Nasional dan jalan Provinsi yang saat ini bekerja di wilayah Kabupaten Mandailing Natal, dalam kurun waktu hampir 2 tahun ini kegiatan Jakon terindikasi tidak sesuai SOP, dimana Jakon diduga banyak memakai dan menampung Material Ilegal dalam pelaksanaan kegiatan proyeknya.

Dari Pantaun Tim investigasi, Senin, (18/09) Kegiatan penggunan material Ilegel berupa batu pecah,pasir, sirtu mengunakan Perusahaan, CV penyuplai Ilegal.

Abdul Wahab Lubis, Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Mandailing Natal (KNPI Madina) dan juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat diminta keteranganya mengatakan kegiatan pengunanan material ilegal yang digunakan Jakon sudah termasuk kejahaatan luar biasa, karena kegiatan yang mereka lakukan adalah pembagunan pasilitas umum berupa Jalan mengunakan material menyalahi aturan bernegara.

“Seharusnya Jakon jangan mencampurkan yang haram (ilegal) ke kegiatan pemerintah yang berupa Fasilitas umum berupa jalan.” Ungkap Wahab

Wahab ingatkan Jakon untuk memberentikan penggunaan material ilegal untuk pembagunan proyek pemerintah karena banyak pihak yang dirugikan.

“Jakon salah satu perusahaan besar di bidang jasa kontruksi seharusnya taat auturan dan SOP yang berlaku sehingga dengan hadirnya mereka dapat menambah PAD Kabupaten, jangan hanya mengambil untung besar dengan diduga mengunakan material ilegal” imbuhnya

Saat diminta keterangan mengenai penggunaan material ilegal, pihak kariawan Jakon, Nunung via Whatsapp tak ada responnya.

Penulis : Magrifatulloh lubis

MADINA – Aksi Damai Kelompok Masyarakat Pendukung 03 ini di lakukan di Kantor Bupati Mandailing Natal(Madina) dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)Madina.

Dalam Orasinya di Kantor Bupati Madina Beslan Herman berujar masyarakat tidak ingin Di pimpin oleh Kepala Desa(Kades)Hasil pemilihan dengan Cara melakukan Money Politik(Politik uang)

“Politik uang merupakan benih-benih korupsi,Kami tidak ingin memiliki Pemimpin yang Korupsi.”ujar Kordinator aksi ini.

Beslan juga berujar dalam orasinya,sebelum Dilakukkan Pemilihan kepala desa,para Calon Kepala Desa(Cakades) melakukan penandatanganan yang di saksikan dan juga di tanda Tangani Badan Permusyawaratan Desa(BPD)Desa Huta Dame untuk tidak Melakukan Politik Uang.

“Malam sebelum Pemilihan,BPD melakukan Musyawarah yang di hadiri masyarakat dan Cades,yang Mana Dalam Musyawarah tersebut seluruh Cakades tidak melakukan Politik Uang.

Apa bila Salah Satu Cakades Melanggar akan Didenda Rp.50.000.000.(Lima Puluh juta Rupiah.)dan akan Didiskualifikasi.”lanjutnya.

Zulham simamora dengan menggunakan TOA megatakan,Warga desa menjunjung Tinggi Demokrasi di Indonesia dan Menilai Demokrasi Di Desa Telah Di cederai oleh calon Cakades Yang ingin Menang Dengan Cara politik uang.

“Kalau kesepakatan yang di buat oleh BPD dan di Saksikan Masyarakt tidak di junjung tinggi dan di hargai,lebih baik bubarkan Saja BPD,”ucapnya

Aksi Massa Damai di kantor Bupati Mandailing Natal Terima Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal AlamulHaq.

Dihadapan Massa,sekda madina Alamulhaq mengatakan,Akan menyampaikan Aspirasi yang disampaikan massa dan selanjutnya akan Di sampaikan ke pimpinan.

“Terima Kasih Atas Kehadiran Masyarakat Desa Huta Dame ,dan apa yang menjadi keluhan dan Aspirasi ini akan Kita Sampaikan Ke pimpinan.”kata Alamulhaq

Penulis Magrifatulloh