Kategori: KABAR DESA

NUNUKAN – BNPP RI mengadakan Rakor tindak Lanjut Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Kawasan Eks OBP Segmen Sungai Simantipal. Acara yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Bupati Nunukan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir, mewakili Bupati Nunukan. Selasa (12/12).

Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri yang di wakili Plt. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Harris Fadhly beserta rombongan, Kementerian ATR/BPN, BNPP RI, Dinas Energi dan Sumber Daya Prov. Kalimantan Utara, Perwakilan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonarhanud 8/MBC, Kepala BPPD Kab. Nunukan, serta Kepala OPD Terkait, Camat Lumbis Pansiangan.

Dalam kesempatan itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir menyampaikan sambutan tertulis Bupati Nunukan.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa hari ini kembali dilakukan pembahasan terkaitt dengan tindak lanjut rencana aksi percepatan pembangunan wilayah di sekitar sungai simantipal, yang sebelumnya merupakan wilayah berstatus OBP.
Menurut Bupati Laura, tindak lanjut ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang berada di wilayah sungai sumantipal mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah.

“Kita semua memastikan, bahwa kembalinya wilayah tersebut ke dalam pangkuan NKRI akan memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat yang berada di sekitarnya”, ujarnya.

Dalam sambutannya Bupati juga mengingatkan agar tindak lanjut dari rencana aksi yang sudah disusun, harus tetap memperhatikan dan mengakomodiri saran masukan serta kegiatan dari masyarakat.

Selain itu, Deputi Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Kemendagri yang diwakili Plt. Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Harris Fadhly juga menyampaikan sambutannya.

Dalam sambutannya dikatakan bahwa pada tahun 2019, dalam forum joint Indonesia-Malaysia/Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee On The Demacration And Survey Of The Internastional Boundary Between Malaysia and Indonesia (JIM/JMI) Ke 43 yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2023 di Kuala Lumpur Malaysia, telah disepakati bahwa 2 (dua) dari 9 (sembilan) segmen batas negara RI-Malaysia yang berstatus sebagai Outstanding Boundery Problems (OBP) dinyatakan selesai dan sah sebagai bagian dari wilayah NKRI. Kedua segmen C500-C600 yang berada di Kec. Lumbis Pansiangan Kab. Nunukan.

“Berdasarkan kesepakatan tersebut, Pemerintah RI melalui BNPP telah nelakukan langkah-langkah penyiapan program atau rencana kerja Pengembangan Kawasan Eks OBP tersebut, Khusunya Eks OBP segmen sungai Simantipal”, ungkapnya.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Setelah menghadiri perayaan Natal yang dgelar oleh Gereja gereja di Nunukan, menghadiri Safari Natal di Mansalong, maka pada Selasa (12/12/2023) Bupati Laura kembali menghadiri Safari Natal yang diadakan di Long Bawan, Kecamatan Krayan.

Meskipun kesibukannya sebagai Bupati Nunukan sangat padat, Bupati Laura masih menyempatkan diri untuk menghadiri Perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang sudah diagendakan oleh Protokol. Tanpa mengenal lelah, tetap melangkah walaupun suara pilek terdengar ketika membaca sambutan, menjadi contoh dan teladan dari seorang pemimpin dalam hal toleransi, demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi semua warga Kabupaten Nunukan.

Hadir di BPU Long Bawan Bupati Laura mengucapkan selamat merayakan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, semoga damai natal dapat membawa kebahagiaan, kesejahteraan dan berkat bagi seluruh warga Krayan.

“Perayaan Natal Tahun ini mengambil tema ‘Kemuliaan bagi Allah, dan Damai Sejahtera di Bumi’ tema ini mengandung ajakan agar umat Kristiani dimanapun berada harus senantiasa menyebarkan cinta kasih dan perdamaian. Umat Kristiani harus selalu mengutamakan kerukunan, gotong royong dan saling membantu kepada sesama.” Jelasnya.

Bupati Laura juga dalam waktu yang sama mengingakan akan pentingnya tehnologi informasi yang begitu maju, dulu Krayan seakan terisolir dari informasi apapun di dunia luar, dan sekarang sudah begitu terbuka, tapi sekarang melalui internet dengan mudah di akses segala informasi dan tontonan apapun yang diinginkan secara bebas.

Kendati demikian, Bupati Laura mengingatkan kemajuan teknologi seperti mata pisau yang sangat tajam. Jika mampu memanfaatkan dengan baik, maka Internet akan memberikan manfaat dan kemajuan. Namun sebaliknya, jika tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka Internet dan kemajuan teknologi justru bisa menghancurkan diri dan keluarga, serta menggulung habis nilai nilai luhur dan peradaban yang dimiliki.” untuk itu, mari kita jaga diri dan keluarga kita masing masing, kita perbaiki kualitas komunikasi di tengah keluarga, masyarakat, supaya kualitas hidup kita tidak ikut terdegradasi oleh kemajuan teknologi,” tambahnya.

Tidak lupa Bupati laura diakhir sambutannya mengatakan dalam menyambut Tahun Baru 2024 harus disambut dengan semangat yang baru, jiwa yang lebih bersih, hati yang optimis dan dipenuhi oleh cinta kasih.“Semoga Tahun 2024 akan membawa kehidupan yang lebih damai, lebih bahagia dan lebih sejahtera. Tantangan di tahun depan pasti akan semakin berat, tetapi saya percaya, dengan keyakinan yang kuat dan semangat kebersamaan, kita pasti akan manpu melalui semua tantangan itu dengan baik,” tutupnya.

Usai sambutan Bupati Laura menyerahkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Gereja Katolik Krayan, GKII Long Bawan, Gereja Bethany Buduk Kubul, Gereja Bethany Long Bawan, GKPI Long Bawan, Gereja Bethany Long Midang, GKII Buduk Tumu, Gereja Bethany padat Karya yang masing-masing Gereja mendapatkan 20 juta rupiah, kemudian kepada lembaga adat besar daratan tinggi Krayan sebesar 36 juta dan juga tidak lupa Bupati Laura memberikan bantuan kepada para lansia.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Dokumen Persiapan Pengadaan dan Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nunukan, Senin (11/12).

Bimtek menghadirkan Narasumber dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Denpasar, Bali, dan diikuti oleh 41 peserta dari 22 OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Laura agat para pejabat yang terkait demgan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya, sehingga tidak ada lagi kasus seperti kontrak terlambat, pemutusan kontrak, dan sengketa yang menimbulkan kerugian negara bisa diminimalisir.

Selanjutnya Bupati Laura juga mengatakan berdasarkan hasil pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 20 s/d 22 Juni 2023 yang lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan masih ada proyek strategis Pemda Tahun Anggaran 2022 yang belum selesai.

Pada saat melakukan kunjungan lapangan melihat progres pekerjaan proyek strategis Pemda Tahun 2023, ditemukan deviasi fisik dibandingkan perencanaan, pekerjaan sudah berkontrak tetapi belum dimulai fisik pekerjaannya, bahkan ada paket pekerjaan proyek strategis yang belum berkontrak.

“Begitu juga halnya dengan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun, selalu saja ada temuan-temuan berupa pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis, kurang volume, lebih bayar sehingga diharuskan melakukan pengembalian”, kata Laura.

Dalam kesempatan itu, Laura juga meminta agar paket pekerjaan termasuk dalam 10 proyek strategis Pemda untuk segera dilakukan tender dini mendahului tahun anggarannya, sehingga penyedia mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.

(PROKOMPIM)

Nunukan-Dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia, HMI dan PMII Cabang Nunukan lakukan gerakan 1000 stiker lawan politik uang di daerah pesisir kecamatan Nunukan bersama dengan Bawaslu Nunukan. (09/12/2023)

Koordinator kegiatan, Irwan salah satu kader PMII menjelaskan bahwa kegiatan gerakan 1000 stiker ini merupakam komitmen bersama kami dalam mengawal pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan mengajak masyarakat untuk tidak menerima politik uang, karena politik uang merupakan cikal bakal munculnya pemerintahan yang korupsi.

Ketua Bawaslu Nunukan, Yusran juga menyampaikan bahwa kita selalu mensuport rekan-rekan mahasiswa yang terus menggaungkan perlawanan terhadap politik uang, sejak tahun 2017 hingga sekarang Bawaslu Nunukan bersama Organisasi kemahasiswaan terus memberikan pendidikan politik ke masyarakat khususnya tentang bahaya politik uang.

Lebih lanjut, ketua Bawaslu Nunukan menambahkan bahwa stiker yang telah dibagikan akan diperbanyak dan disebarluaskan di wilayah-wilayah yang rawan politik uang berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan.Gerakan 1000 stiker lawan politik uang di bagikan di wilayah tanjung, sungai bolong, dan pangkalan. Setelah pembagian stiker dilakukan, dilanjutkan kegiatan mimbar demokrasi yang dimana masing-masing perwakilan organisasi menyampaikan orasinya di tugu dwikora alun-alun nunukan dan diakhiri oleh deklarasi lawan politik uang.

(Humas Bawaslu Nunukan)