Pergantian Kapolres Nunukan, AKBP Taufik Nurmandia : “Terima Kasih Untuk Seluruh Masyarakat Nunukan”

NUNUKAN – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Nunukan memasuki masa pergantian jabatan, dimana Kapolres sebelumnya, AKBP Taufik Nurmandia, S.I.K., M.H digantikan oleh AKBP Bonafasius Rumbewas, S.I.K.

Sebelumnya, AKBP Taufik Nurmandia menjabat sebagai Kapolres Nunukan selama 1 tahun 7 bulan dari Januari 2023 hingga Juli 2024.

Saat ditemui, AKBP Taufik Nurmandia menyebutkan bahwa kegiatan dilakukan sebagai acara kenal kepada Kapolres Baru dan pamit Kapolres lama terhadap unsur Forkopimda.

“Hari ini kita adakan kegiatan kenal pamit bersama unsur Forkopimda, dimana kita pamit dan juga memperkenalkan Kapolres baru,” terang AKBP Taufik Nurmandia pada agenda Kenal Pamit Kapolres Nunukan di gedung Amalia, Rabu (24/07/2024) malam.

Lalu, Taufik Nurmandia mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat Nunukan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nunukan, mulai dari Pemda, TNI dan semua stakeholder yang membantu kami dalam pelaksanaan tugas selama 1 tahun lebih,” ujar Taufik Nurmandia.

Kemudian, Ia juga menuturkan terdapat beberapa program yang belum terlaksana terutama pada pelaksanaan Pilkada.

“Tentu masih banyak program belum selesai dilaksanakan, karena program Presisinya Kapolri terus berlanjut dan berkesinambungan, terutama titipan pada pelaksanaan Pilkada,” ucapnya.

Menurutnya juga dikarenakan tahapan Pilkada baru memasuki tahapan Coklit, jadi program pengamanan masih terus berlanjut hingga tahapan inti.

“Kita juga baru masuk tahapan Coklit Pilkada, jadi seluruh pengamanan dan ketertiban Pilkada masih belum masuk tahapan inti seperti kampanye dan lainnya, dimana nanti itu jadi tugas Kapolres yang baru,” tambah Taufik Nurmandia.

Adapun AKBP Taufik Nurmandia akan menjabat sebagai Wakil Direktur Kriminal Khusus (Wadir Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Jambi.

(nam/nam)

Kaltara Jadi Daerah Terbaik Dalam Penerapan EFT

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara Kembali meraih penghargaan untuk ke sekian kalinya. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Perlindungan Lingkungan (KMS-PPL) kepada Pemprov Kaltara sebagai Pemerintah Terbaik dalam Penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT)

Di mana penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltara, Dr. Ir. Rahmat Wahyullah, ST., MT.

“Cukuplah kita sangat berbangga diri Kaltara mendapat penghargaan dan secara independen oleh pemberi penghargaan tersebut bahwa kita menjadi provinsi yang terbaik,”kata Rahmat, Rabu (24/7).

Ia menjelaskan pada Konferensi Nasional EFT terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota. Dari jumlah tersebut, disaring menjadi 5 daerah hingga akhirnya Provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Ungkapnya pada ajang Konferensi Nasional EFT tersebut terdapat 40 provinsi, kabupaten/kota daerah yang kemudian disaring menjadi 5 daerah dan akhirnya provinsi Kaltara menjadi yang terbaik.

Rahmat mengatakan dengan penghargaan ini merupakan pondasi dasar untuk bersama – sama membangun secara pro lingkungan, dalam artian subnational bioliti yang harus diutamakan keberlanjutan dalam pembangunan daerah.

“Kebetulan Provinsi Kaltara menjadi penyelenggara pemerintah terbaik dalam transfer anggaran berbasis ekologi tadi. Kita berharap dengan penghargaan ini di tahun depan bisa menjadi indikator utama untuk Provinsi Kaltara, merupakan daerah yang sangat strategis ditengah pembangunan infrastruktur yang ada,” tuturnya.

Apalagi dengan program yang dijalankan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur cukup massif dalam membangun kawasan strategis nasional yang cukup seimbang dengan kualitas lingkungan.

“Artinya lingkungan yang tetap terjaga dan fungsi kelestariannya, dan ini menjadi semangat kita provinsi Kaltara kedepan berubah maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

Kick-Off Penyusunan RAD-PD Provinsi Kaltara, Wujudkan Inklusi dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., membuka acara Kick-Off Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Gedung Gadis Lantai 1, Kamis (25/7).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menjelaskan pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya. Ia menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sering hidup dalam kondisi rentan dan miskin akibat berbagai pembatasan dan hambatan.

“Mereka memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai pemerintah untuk memberikan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemberdayaan penyandang disabilitas agar mereka dapat hidup mandiri dan berkontribusi optimal dalam pembangunan bangsa,”jelasnya.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan, perencanaan, dan evaluasi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terdapat amanat untuk menjalankan Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan inklusif disabilitas untuk 25 tahun ke depan.

“Visi RIPD adalah mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan yang sama di segala bidang bagi penyandang disabilitas,”terangnya.

Pada kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) akan menjadi pedoman bagi provinsi dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

“Dalam penyusunan RAD-PD ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk bersinergi dan berkolaborasi. Saya berharap RAD-PD ini dapat menjadi pedoman bagi kita semua dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang inklusif dan ramah disabilitas,”tutupnya.

(dkisp)

Popda ke-1 Kaltara, 8 Cabor Dipertandingkan

TARAKAN – Sebanyak 8 cabang olahraga dipertandingkan pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) ke-1 Tingkat Provinsi Kalimantan Utata. Pelaksanaannya dimulai dari 24-29 Juli 2024 di Kota Tarakan.

Gubernur Kaltara DR. (HC). H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum mengungkapkan, gelaran ini merupakan ajang mencari bibit atlet di provinsi ke 34 ini.

“Popda ini merupakan ajang olahraga antar pelajar tingkat tertinggi di Kaltara, yang bertujuan untuk membina serta mengasah potensi yang dimiliki pelajar dalam bidang olahraga,”kata Gubernur, Rabu (24/7) malam.

Menurutnya, sebagai event olahraga pelajar tertinggi di tingkat Provinsi, Popda ke – I ini dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka dari itu Pemprov Kaltara memberi dukungan penuh atas terselenggaranya event ini.

“Nantinya, para juara dalam pelaksanaan Popda ini nantinya akan mewakili Provinsi Kaltara dalam ajang pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (pra-Popnas) 2024 yang akan digelar pada oktober mendatang di Kota Solo, Jawa Tengah,” katanya.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta, panitia serta wasit agar menjunjung tinggi semangat, sportifitas dan profesionalisme. Tunjukkan yang terbaik, jangan menghalalkan segala cara demi meraihnya dan jagalah kejujuran,”sambungnya.

Turut hadir dan mendampingi Gubernur, Sekprov Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP., unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kaltara.

(dkisp)

BPJS Kesehatan Bangun Sinergitas Bersama Wartawan Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kabupaten Nunukan yang dibawahi oleh Kantor Cabang Tarakan menggelar media gathering bersama insan pers Nunukan, Selasa (23/07/2024) siang.

Terlihat hadir Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, Yusuf Eka Darmawan dan Kepala Cabang Kab. Nunukan, Yuliarsih Sahar serta juga para wartawan di lingkungan Kab. Nunukan.

Selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Tarakan, Yusuf Eka Darmawan mengatakan bahwa tujuan kegiatan adalah menyampaikan informasi-informasi terkait BPJS Kesehatan.

“Kemarin hanya terfokus di provinsi Kaltara dan Tarakan, ternyata informasi-informasi untuk disampaikan ke daerah Kabupaten sangat diperlukan,” tutur Yusuf.

Kemudian, dirinya menyebutkan bahwa selama ini, peran media sangat membantu BPJS dalam menyampaikan hal positif ataupun informasi.

“Tentu selama ini baik-baik saja, malah justru peran media ini membantu kita menyampaikan hal positif, karena yang namanya hak jaminan sosial adalah seluruh hak WNI,” terangnya.

Beberapa informasi disampaikan melalui kegiatan media gathering, salah satunya terkait kepesertaan JKN masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) terkhususnya di Kab. Nunukan.

Berdasarkan hal tersebut, Yusuf menjelaskan bahwa tingkat keaktifan masyarakat untuk JKN di Nunukan mencapai 81,17 persen.

“Di Kaltara ini jumlah aktif peserta JKN mencapai 83,23 % dari jumlah penduduk, dimana Kab. Nunukan itu dengan peserta aktif sudah sampai di 81,17 %,” kata Yusuf.

Bersama dengan itu, Kepala BPJS Kesehatan Kab. Nunukan, Yuliarsih Sahar menambahkan bahwa menurut data saat ini, sebanyak 94 persen penduduk Kab. Nunukan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Menurut data saat ini, masyarakat Kab. Nunukan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sekiranya 94 persen dari jumlah penduduk, hal ini tentu terlihat bahwa tingginya kesadaran masyarakat pada JKN-KIS,” tambah Yuliarsih Sahar.

Melalui kegiatan, BPJS Kesehatan juga menperkenalkan layanan digitalisasi klaim yang disebut Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA).

Terkait itu, Yuliarsih menuturkan bahwa inovasi dalam pelayanan kesehatan merupakan fokus dari BPJS Kesehatan terutama pada digitalisasi.

“BPJS Nunukan selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat, salah satunya melalui program digitalisasi klaim yakni program PANDAWA,” imbuh Yuliarsih Sahar.

Ia berharap dengan program PANDAWA, dapat memudahkan masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan terutama dalam hal administrasi.

“Semoga dengan program ini masyarakat bisa merasakan kemudahan dalam pelayanan BPJS bukan hanya dalam kepengurusan klaim tetapi juga hal lainnya seperti pendaftaran peserta dan sebagainya,” harap Kepala BPJS Kesehatan Kab. Nunukan.

Adapun setelah penyampaian informasi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait permasalahan hingga layanan BPJS Kesehatan di wilayah Kab. Nunukan.

(nam/nam)