Penggunaan Produk Lokal Dorong Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut menjelaskan sejumlah indikator lolosnya provinsi ke 34 ini dari Middle Income Trap.

Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk lokal yang massif ke segala lini. Menurutnya, menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal secara otomatis berdampak pada income mereka.

“Yang utama menumbuhkan ke masyarakat mencintai produk kita sendiri, sehingga otomatis yang dihasilkan oleh masyarakat akan menghasilkan income bagi masyarakat tersebut,” jelasnya.

Ia menyebutkan dengan dorongan produk lokal melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh perekonomian masyarakat.

“Akhirnya kembali lagi ke kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong kita memaksimalkan produk lokal dan home industri memastikan kita bisa terus meningkat perekenomian ditambah dukungan investasi yang masuk di Kaltara,”terangnya.

Dikatakannya melalui penggunaan produk lokal kebijakan selalu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

“Karena kita menggunakan pangan lokal otomatis masyarakat lokal bisa berproduksi, kemudian produksinya itu bisa menjadi duit dibeli, otomatis daya belinya masyarakat kita juga akan naik,” ucapnya.

Dalam kebijakannya, lanjut Bertius, Gubernur selalu mendorong pelaku UMKM dengan produk lokalnya seperti batik, singal dan produksi kerajinan lainnya untuk terus maju sehingga perekonomian Kaltara bergerak.

Indikator lainnya, kata Bertius, berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pangan lokal.

“Melalui dukungan investasi masuk seperti ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, para pekerjanya membutuhkan logistik makanan pangan sehingga petani lokal dengan hasil panennya jadi terbeli,”terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

(dkisp)

Komitmen atas Keterbukaan Informasi, Bawaslu Kaltara sampaikan 3 Poin Kebijakan.

NUNUKAN – Bentuk komitmen keterbukaan informasi, Bawaslu Kaltara menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Permohonan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Rakernis menghadirkan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Utara yang dipusatkan di Ballroom Hotel Fortune Nunukan, pada Sabtu (27/07/24).

Anggota Bawaslu Kaltara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Fadliansyah mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi atensi dalam rapat kerja ini diantarnya keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas dan komitmen inovasi dari program kerja yang di susun dalam meningkatkan kepercayaan publik.

“Masyarakat boleh melakukan permohonan informasi baik secara online mau pun secara offline di Kantor Bawaslu kabupaten kota masing-masing. Dari informasi yang wajib di publikasikan Bawaslu sebagai badan publik memiliki informasi yang sifatnya setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta,” jelasnya.

Kegiatan ini juga merupakan penunjang dalam tahapan monitoring evaluasi yang di lakukan oleh Bawaslu RI dengan perpanjangan tangan Bawaslu Kaltara untuk menilai pelayanan informasi publik yang di lakukan oleh Bawaslu kabupaten kota.

“Secara garis besar tidak ada masalah dan pelayanannya bagus bahkan tadi kita sempat dengar dalam paparan ketua Bawaslu Nunukan yang seharusnya tiga hari mereka bisa percepat pelayanan dalam waktu satu hari,” bebernya.

Fadliasnyah juga menyampaikan terkait pentingnya memperkuat pemahaman undang-undang terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dipertegas lagi melalui Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022.

“Data satu dengan yang lain bisa terintegrasi, perlu direview dalam konteks penyempurnaan karena lembaga Bawaslu sifatnya koordinatif dengan yang lain. Sehingga Tantangan ke depan lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mendukung Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu akan mencoba menyusun agenda sosialisasi dengan menyasar kalangan mahasiswa, pemuda dan sejumlah elemen.

“Kedepannya kita menguatkan inovasi-inovasi yang mengarah kepada peningkatan animo publik terhadap informasi yang berada di Bawaslu. Salah satunya, kita akan memprogramkan PPID go to campus untuk memperkenalkan terkait dengan pelayanan informasi kepada mahasiswa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran mengapresiasi kegiatan rakernis dimaksud untuk meningkatkan pengetahuan PPID Bawaslu Nunukan dalam mengelola informasi publik secara lebih terbuka.

“Tadi dilakukan supervisi juga terhadap keadaan PPID kami, banyak catatan yang diberikan supervisor. Yang kurang akan kami perbaiki dan yang sudah baik akan kami tingkatkan lagi.” Ujar Yusran.

Yusran juga menambahkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 6 pemohon dari berbagai kalangan yang telah mengajukan permohonan data dan informasi ke PPID Bawaslu Nunukan terkait data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, index kerawanan pemilu dan data pengawas pemilu Adhoc.

“Kebanyakan memang untuk kepentingan penelitian dan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas. Sepanjang bukan data yang dikecualikan, hari itu juga kita berikan.” Jelas Yusran.

(nam/nam)

Guna Optimalisasi P4GN dan Pelayanan Masyarakat, Kepala BNNK Nunukan Proyeksikan Perencanaan Pos di Perbatasan

NUNUKAN – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Nunukan akan terus melakukan inovasi dalam memerangi narkoba hingga melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Hal tersebut terutama pada pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di daerah Kab. Nunukan.

Tentu dalam mewujudkan P4GN, sebuah inovasi, perencanaan dan pengawasan harus dilakukan pada setiap sektor di wilayah perbatasan Republik Indonesia – Malaysia terkhusus daerah wilayah 3 Kab. Nunukan.

Berdasarkan itu, Kepala BNNK Nunukan, Anton Suriyadi Siagian, S.H., M.H berencana melakukan inovasi dengan membangun pos pelayanan P4GN di Perbatasan.

Pos pelayanan di daerah Perbatasan merupakan salah satu program Anton Suriyadi Siagian pada Pelatihan Kepemimpinan Administrator, guna pelayanan BNNK Nunukan yang lebih baik kedepannya.

Selaku Kepala BNNK Nunukan, Anton Suriyadi Siagian menjelaskan latar belakang sehingga munculnya program tersebut.

“Saya memiliki proyeksi untuk BNNK kedepan, mengingat Kab. Nunukan merupakan daerah yang penuh dengan perairan dan juga berbatasan langsung dengan negara Malaysia, sehingga potensi-potensi jalur yang tidak terpantau oleh aparat penegak hukum (APH) akan ada, maka dari itu saya memproyeksikan membangun pos pelayanan P4GN di daerah Perbatasan,” ucap Anton Suriyadi Siagian saat ditemui di Kantor BNNK Nunukan, Kamis (25/07/2024).

Kemudian, Ia mengatakan program pos P4GN juga dilatar belakangi oleh biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat luar pulau Nunukan disaat memiliki keperluan di BNNK.

“Juga saya memikirkan bagaimana masyarakat yang berada di daerah perbatasan yang memiliki keperluan tidak perlu lagi harus ke Kantor BNNK Nunukan, dimana berkaitan dengan akses yang mudah diperoleh oleh masyarakat, apalagi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat disana untuk jauh-jauh ke BNNK itu tidak sedikit,” tuturnya.

Lalu, Kepala BNNK Nunukan memproyeksikan bahwa seluruh pelayanan, akan dilakukan juga di pos pelayanan P4GN tersebut.

“Tentu dengan pos pelayanan P4GN ini, selain terdapat seluruh pelayanan keperluan masyarakat, juga akan memudahkan masyarakat untuk melapor apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan narkotika, lalu BNNK Nunukan dalam hal ini, mau mendekatkan diri kepada masyarakat, dimana untuk lebih mengenal BNN, tidak merasa takut dan was-was tapi bagaimana bersahabat dengan BNNK Nunukan,” terang Kepala BNNK Nunukan.

Program proyeksi pos pelayanan P4GN oleh Anton Suriyadi Siagian direncanakan dibangun melalui akses darat di wilayah Perbatasan yakni daerah Kecamatan Sebuku dan Pulau Sebatik.

Menurutnya, Anton mengungkapkan rencananya di wilayah tersebut dikarenakan beberapa alasan yakni maraknya kasus penyalahgunaan narkoba serta jalur perbatasan yang sering dilakukan untuk peredaran narkoba.

“Pertama jalur akses di daerah Sebuku itu bisa diakses melalui jalur darat pulau Kalimantan, juga berbatasan langsung dengan Malaysia, kedua, tingginya penyalahgunaan di kedua daerah itu, ketiga, banyaknya jalur tikus yang tidak dapat dipantau oleh APH, keempat dikarenakan Sebuku dan Sebatik merupakan wilayah yang memiliki Desa terbanyak, kita ada mobil sosialisasi yang akan datang ke setiap desa untuk memberikan informasi dalam penyalahgunaan narkotika,” ungkap Anton.

Bersama dengan itu, Anton menyebutkan sejumlah pelayanan yang akan dilakukan pada pos P4GN diantaranya sosialisasi, layanan hingga informasi terkait rehabilitasi, pendeteksian dini, pengaduan dan surat keterangan hasil narkotika untuk masyarakat.

Namun, menurutnya pada layanan rehabilitasi hanya dilakukan pemberian informasi serta pemberlakuan akses rawat jalan, sedangkan untuk rawat inap dilakukan di Balai Rehab Kota Samarinda.

“Pelayanan tentu akan ada sosialisasi, rehabilitasi, dimana rehab rawat jalan dan rawat inap, tetapi untuk rawat inap tidak dilakukan di pos melainkan di balai rehab yang ada di Samarinda, dan juga pengetahuan tentang rehabilitasi untuk masyarakat, karena selama ini kebanyakan masyarakat mengetahui bahwa penyalahguna itu dipenjara padahal tidak, kita hadir untuk melakukan pengobatan dalam konteks rehabilitasi,” kata Anton.

Dibangunnya pos pelayanan P4GN, tentu tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni, dimana harus menjalankan program di pos tersebut dengan baik.

Terkait hal itu, Anton berharap kepada seluruh pegawai BNNK Nunukan dapat berdedikasi dalam menjalankan kinerja program pos.

“Kita harap kepada pegawai, mungkin seluruh keluarga pegawai berada di Nunukan tapi itu tidak menghambat langkahnya untuk mencapai karir yang diinginkan, tentu dedikasi yang kita harapkan, dimana value seorang pegawai dilihat dari itu,” imbuhnya.

Tak luput, harapan juga disampaikan untuk masyarakat, dimana turut hadir berperan aktif disaat program pos pelayanan P4GN terwujud nantinya.

“Harapannya masyarakat dapat berperan aktif yakni hadir di pos pelayanan untuk mendapatkan informasi ataupun pelayanan walau bukan jam kerja, lalu masyarakat lebih dapat mempertahankan diri agar tidak tergoda penyalahgunaan narkoba karena yang saya lihat selama ini, masyarakat disana sangat minim informasi dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba terutama untuk diri sendiri,” harap Kepala BNNK Nunukan.

Terakhir, Kepala BNNK Nunukan yang kerap disapa Pak Anton, menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah Kab. Nunukan untuk mendukung BNNK Nunukan, bukan hanya dalam bentuk bantuan anggaran tetapi membantu mengkampanyekan program BNNK Nunukan dalam P4GN di garda terdepan.

(nam/nam)

300 Siswa Ikuti Sosialisasi Anti Narkoba dalam Peringatan HANI 2024

TANJUNG SELOR – Sebanyak 300 pelajar SMA di Kabupaten Bulungan mengikuti Sosialisasi Anti Narkoba di Hotel Pangeran Khar, Senin (29/7). Hal ini menunjukkan komitmen kuat dari kalangan pelajar untuk berperan dalam memberantas narkoba. Acara ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Hukum, Kebangsaan, dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., MT.

Dalam sambutannya, Robby menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap upaya pemberantasan narkoba di Kalimantan Utara. “Selamat Hari Anti Narkotika Internasional 2024. Pemerintah menyambut baik kegiatan seperti ini, tidak hanya sebagai bentuk perjuangan bersama melawan narkoba, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat aksi dan kerja sama dalam mewujudkan Kalimantan Utara yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,”katanya.

Robby juga menyoroti peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Data global menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai 296 juta jiwa, dengan peningkatan 12 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Di Indonesia, survei nasional tahun 2023 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73%, atau setara dengan 3,3 juta penduduk berusia 15-64 tahun.

“Kewaspadaan harus kita tingkatkan. Berdasarkan data dari BNN, peredaran narkotika menggunakan banyak modus, dan 80% di antaranya melalui jalur laut. Ini menjadi tantangan bagi kita mengingat Kalimantan Utara memiliki banyak kepulauan dan pesisir,”terangnya.

Tema HANI 2024, “Bersama Melawan Masyarakat Narkoba Bergerak, Mewujudkan Indonesia Bersinar” menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam melawan narkoba.
“Pemerintah telah lama menggaungkan perang terhadap narkoba, terbukti dengan lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN,”katanya.

Robby juga mengapresiasi kerja keras kepolisian dan masyarakat dalam memberantas narkoba, seperti penangkapan besar di Kota Tarakan baru-baru ini. Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam upaya ini.

“Saya mengajak semua siswa-siswi di Kalimantan Utara untuk fokus belajar, berolahraga, dan berteman tanpa narkoba. Jadilah generasi emas menuju Indonesia bersinar. Raihlah impianmu tanpa narkoba,” tuntasnya. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, tidak hanya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyosialisasikan bahaya narkoba, tetapi juga untuk menciptakan generasi unggul di Kalimantan Utara yang berprestasi tanpa narkoba.

(dkisp)

Seluruh Kepala OPD Wajib Hadiri Evaluasi SAKIP

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan,S.Sos., M.Si., memimpin apel rutin di lingkungan Pemprov Kaltara bertempat di Lapangan Agathis, Senin (29/7) pagi. Pada kesempatan tersebut Iqro meminta agar seluruh Organisasi Perngkat Daerah (OPD) wajib hadir pada kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang akan dilaksanakan di Aula, Gedung Gabungan Dinas, Provinsi Kaltara.

“Wajib semua OPD hadir yang langsung dihadiri deputi Kementerian PANRB. Yang mana kita ketahui sakip ini kan sistem yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran sampai pelaporan,” ucap Iqro.

Datu Iqro meminta agar hal ini menjadi tanggungjawab bersama bagi seluruh OPD karena SAKIP akan dinilai langsung oleh Kementerian PANRB.

“Termasuk terkait dengan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh Bappeda, masih banyak OPD yang tidak hadir sehingga nilai inovasi kita masih rendah. Seharusnya baik SAKIP, inovasi dan lain-lainnya merupakan bagian penilaian terhadap kinerja OPD kita,” tambahnya.

“Mudah-mudahan evaluasi SAKIP hari ini nilai kita cukup baik yang akan dilaksanakan hari ini jam sepuluh di gedung gadis. Saya harapkan seluruh Kepala OPD bisa hadir,” tutupnya.

(dkisp)