Kategori: KABAR DAERAH

TIDUNG PALE – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H. Haerumuddin, SH, M.AP., membuka secara resmi kegiatan pembukaan Pembinaan dan Sertifikasi Surat Izin Operator (SIO) bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tana Tidung, bertempat di ruang training office PT. Mandiri Inti Perkasa, Sabtu (10/8).

Dalam sambutannya, Haerumuddin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Disnakertrans Kabupaten Tana Tidung yang memprakasai kegiatan ini bersama jajaran managemen PT. Mandiri Inti Perkasa.

“Saya melihat kegiatan ini merupakan suatu peluang emas bagi putra daerah untuk menambah pengalaman dan diharapkan dapat bersaing dengan para pekerja yang berasal dari luar Provinsi Kaltara,” katanya.

Melalui pelatihan operator alat berat yang selanjutnya dilakukan sertifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, ini menjadi angin segar bagi masyarakat setempat dan bermanfaat bagi kehidupan kedepannya.

Ia menyebutkan di era sekarang semakin meningkatnya penggunaan alat berat di bidang industri dan jasa, dalam hal ini pesawat angkat atau angkut sering disebut Alat Berat kadang dapat menyebabkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian baik harta maupun jiwa.

Untuk mencegah kecelakaan tersebut diperlukan kualifikasi dan syarat bagi operator alat berat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.05/Men/1985 tentang Pesawat Angkat dan Angkut serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Per.09/Men/VII/2010 tentang Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut.

Haerumuddin menuturkan tujuan Pelatihan K3 Operator Alat Berat dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan menuju produktivitas dan efisiensi, serta meningkatkan daya saing perusahaan dalam rangka menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Para peserta akan dilatih untuk mengidentifikasi resiko potensial dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan resiko kecelakaan, serta memungkinkan untuk mengatasi tantangan teknis selama kegiatan berlangsung.

“Kepada para peserta agar dapat belajar dengan baik selama 4 hari kedepan dan semoga ujian nanti dinyatakan lulus dengan nilai memuaskan, diharapkan para peserta juga sudah memiliki bekal untuk mencari pekerjaan dan menjadi tuan rumah bagi rumahnya sendiri,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menyabet predikat Universal Health Coverage (UHC) atas capaiannya yang telah mendaftarkan 98 persen dari jumlah penduduk Kaltara pada Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN).

Penghargaan ini diberikan kepada Gubernur Kaltara DR. (H.C.). H. Zainal Arifin Paliwang, M.Hum. yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Usman saat UHC Awards 2024 di Green Terrace, TMII, Jakarta Timur pada Kamis (8/8) lalu.

“Untuk Kaltara sendiri sudah 7 tahun diatas 95 persen. Pada 2023, kita sudah 98 persen dari jumlah penduduk, mangkanya kita mendapatkan UHC dari BPJS,” ujar Usman.

Dalam mencapai UHC, Usman mengungkapkan, Pemprov telah berupaya mengcover kepemilikan BPJS atupun KIS lewat Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dianggarkan dengan APBD.

“Masyarakat yang tidak tercover bisa lewat PBIJK itu kita berikan pembiayaan lewat APBD, jadi kita setiap tahun menganggarkan agar cakupan UHC tetap bertahan,” ungkapnya.

Disisi lain, Usman mengatakan, pihaknya juga berupaya menjangkau pelayanan kesehatan masyarakat ke daerah terpencil.Lewat program ini, dia berharap, pelayanan kesehatan mampu dirasakan oleh masyarakat secara maksimal.

“Terkait dengan Kesehatan masyarakat, kemudian pelayanan Kesehatan, kita juga menggencarkan bagaimana menjangkau masyarakat daerah terpencil terkait pelayanan dokter terbang itu yang jadi proritas kegiatan kita, lalu terkait dengan upaya-upaya kita menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan juga stunting,” ucapnya.

Untuk diketahiu, capaian UHC di berbagai daerah merupakan bentuk implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Adapun secara nasional, jumlah kepesertaan JKN per 1 Agustus 2024 telah mencapai 276.520.647 jiwa, atau 98,15 persen dari total penduduk di Indonesia.

(dkisp)

TARAKAN – Potensi bencana di Provinsi Kalimantan Utara menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk meminimalisir itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kaltara, H Nur Ansar potensi bencana di Kaltara relatif tinggi. Sehingga banyak tantangan yang dihadapi sebagai upaya menanggulanginya.
“Potensi bencana di Kaltara relatif tinggi dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan yang ditimbulkan,”katanya.

Dari data kejadian bencana tahun 2024 terdapat 185 kejadian bencana yang terjadi di provinsi ke 34 ini meliputi, bencana banjir sebanyak 17 kejadian, tanah longsor 28 kejadian, abrasi 1 kejadian, cuaca ekstrem 33 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 64 kejadian dan kebakaran bangunan 42 kejadian.

Selain itu, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) berdasarkan data BNPB menunjukkan Kaltara berada pada poin 148,16. Dengan kata lain, Kaltara berada pada kelas risiko bencana tinggi. “Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk memperkuat kapasitas pada fase prabencana, fase tanggap darurat, dan fase pascabencana,”bebernya.

Dikatakanya, pelayanan perlindungan bagi masyarakat diupayakan agar sesuai dengan standar pelayanan minimum. Mulai dari pencaraian, penyelamatan, evakuasi, pertolngan darurat, pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana meliputi, pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan dan penampungan/hunian sementara.

Nur Ansar berharap dengan dibentuk tim reaksi cepat penangguulangan bencana (TRC PB) Kaltara dapat bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampaknya pada saat tanggap darurat. “Meliputi penilaian kebutuhan, penilaian kerusakan dan kerugian serta memberikan dukungan bagi BPBD provinsi maupun kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana,”terangnya.

Karena itu, melalui TRC PB yang telah dibentuk perlu diberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas, sehingga para personel yang ada pada tim tersebut dapat memiliki kemampuan dalam hal manejemen penanganan darurat. “Oleh karena itu, saya menyambut baik atas digelarnya Bimtek TRC PB,”tuntasnya.

(dkisp)