Pemkab Nunukan Selenggarakan Pelatihan Juru Sembelih Halal

NUNUKAN – Bupati Nunukan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra H.Abdul Munir,ST.,M.AP membuka acara Pelatihan Juru Sembelih Halal yang digelar oleh Bagian Kesra Setda Nunukan. Acara tersebut di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan , Kamis (29/08).

Pelatihan Juru Sembelih Halal rencananya dilaksanakan di tiga tempat yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Pulau sebatik dan Kecamatan Seimanggaris.

Acara tersebut juga turut dihadiri kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat kabupaten Nunukan H. Khairil dengan Narasumber Ustadz H. Rahmatullah dan Ustadz H.Zahri Padli.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh H.Abdul Munir, dikatakan untuk menghasilkan daging yang halal dan higienis, maka pemotongan hewan ternaknya harus dilakukan oleh juru sembelih yang memiliki keterampilan dan keahlian khusus.

“Pemotongan hewan ternak yang dilakukan secara sembarangan, dan tidak mengikuti kaidah – kaidah syariat Islam, bisa mengakibatkan daging yang dihasilkan menjadi haram, dan kualitas dagingnya mengalami penurunan, untuk itu, saya sangat menyambut baik kegiatan pelatihan juru sembelih halal kali ini sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman para juru sembelih hewan ternak di kabupaten Nunukan”, ucap H. Abdul Munir.

Lanjut dikatakan penelitian ilmiah membuktikan bahwa hewan yang disembelih dengan mengikuti tuntunan syariat Islam akan menghasilkan daging yang berkualitas baik.

Hewan yang disembelih juga tidak terlalu merasakan sakit, karena Islam sudah mengajarkan secara sangat detail teknis penyembelihan hewan yang baik dan benar, seperti harus menggunakan pisau yang tajam, pisau harus memotong tiga saluran pembuluh darah pada leher, dan hewan yang hendak disembelih juga harus diperlakukan dengan lembut.

“Saya juga ingin mengingatkan agar cara – cara pengemasan dan penyimpanan daging pasca penyembelihan juga ikut diperhatikan, misalnya anjuran agar daging tidak dibungkus dengan plastik yang berwarna, daging tidak perlu dicuci jika ingin disimpan di dalam lemari dan lain sebagainya, sehingga melalui pelatihan juru sembelih halal ini, para juru sembelih hewan yang ada di kabupaten Nunukan nantinya benar – benar memahami cara menyembelih hewan yang baik, benar, dan sesuai dengan syariat islam”, tambahnya.

Bupati berharap pelatihan ini tidak dikhususkan hanya bagi para juru sembelih hewan Qurban saja, tetapi juga untuk juru sembelih hewan ternak untuk kebutuhan sehari – hari, sehingga daging yang dikonsumsi oleh masyarakat akan memiliki kualitas baik, dan terjamin kehalalannya.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan – Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah

NUNUKAN – Bupati Nunukan yang diwakili Plt. Sekretaris Daerah H. Asmar membuka secara resmi kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Acara itu dihadiri langsung oleh Subdit Barang Milik Daerah Wilayah II, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Doktor Dwi Satriany Unwidjadja beserta rombongan. Acara tersebut dilaksanakan di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (27/08).

Barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien sehingga dapat didaya gunakan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Hal itu dikatakan langsung oleh Asmar dalam sambutan Bupati Nunukan.

Lanjut, pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Maka dari itu, Bupati Nunukan meminta komitmen dari seluruh kepala perangkat daerah selaku pengguna barang, serta kepada seluruh aparatur pengelola barang pada perangkat daerah, untuk dapat melaksanakan penatausahaan barang milik daerah secara tertib efektif, efisien, optimal dan akuntabel.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan focus group discussion (FGD) pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Nunukan bersama Kementerian Dalam Negeri pada hari ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi aparatur pengelola barang yang profesional dengan penuh tanggung jawab.

Bupati Laura berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga dapat menerima pengetahuan dari narasumber yang sangat diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah secara lebih optimal.

“Saya ingin mengingatkan kepada semua aparatur pengelola barang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, bahwa di pundak saudara-saudaralah ditumpukan harapan untuk membantu penertiban dan penyempurnaan pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Nunukan, saudara-saudara sekalian harus obyektif melihat permasalahan yang ada, serta terbuka dalam menyelesaikan permasalahan pada masing-masing perangkat daerah”, ucap Asmar.

(PROKOMPIM)

Siap Diwujudkan, Bapaslon Bupati dan Wabup Nunukan “IRAMA” Miliki 17 Program Unggulan

NUNUKAN – Bertempat di kantor KPU Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan, bakal pasangan calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Nunukan sampaikan 17 program unggulan pada saat terpilih nantinya.

Hal tersebut langsung disampaikan oleh pasangan H. Irwan Sabri – Hermanus pada konferensi pers usai melakukan pendaftaran di kantor KPU Nunukan, Kamis (29/08/2024).

Selaku Balon Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri mengatakan bahwa 17 program tersebut telah mencakup seluruh keluhan masyarakat.

“Kini saya pikir, program unggulan kami sudah mencakup seluruh keluhan masyarakat di Kab. Nunukan, terutama permasalahan hal dasar, kesehatan, persoalan perikanan dan kelautan yakni budidaya rumput laut yang selalu kita dengar,” sebut H. Irwan Sabri.

Diketahui bahwa pasangan “IRAMA Perubahan” diusung oleh 3 partai politik yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Adapun 17 program pasangan Irwan Sabri – Hermanus, diantaranya :

1. Memastikan ketersediaan air bersih di seluruh wilayah,

2. Memastikan kebutuhan energi listrik terpenuhi,

3. 100 kilometer jalan tani pertahun,

4. Memastikan pembangunan jalan 50 kilometer jalan penghubung kecamatan dan desa,

5. 1 kecamatan, 1 unit alat berat,

6. 200 rumah layak huni pertahun dengan penggaran 25 juta perunit,

7. Seragam sekolah gratis untuk peserta didik sd dan smp di tahun pertama,

8. 1000 pertahun beasiswa untuk siswa dan mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu,

9. 1 sekolah satu starlink yang tidak terjangkau jaringan internet,

10. Penguatan fungsi dan manajemen rumah sakit umum daerah (RSUD) Nunukan dan RS Pratama,

11. Memastikan pemenuhan tenaga medis dan dokter spesialis di setiap rumah sakit,

12. Pemberian bantuan bibit, pupuk kepada petani dan alat mekanisasi pertanian secara gratis,

13. Membuat kampung pertanian hortikultura dan palawija berbasis pengwilayahan,

14. Menjaga stabilitas harga rumput laut melalui Peraturan Daerah (Perda),

15. Memberikan bantuan alat tangkap dan mesin kepada nelayan, serta mendorong kampung perikanan budidaya,

16. Pemberian bantuan modal dan peningkatan keterampilan pelaku usaha UMKM,

17. 1 desa 1 program unggulan berbasis potensi lokal dengan penguatan Bumdes.

Berdasarkan program tersebut, Irwan Sabri menuturkan bahwa seluruh program akan berguna untuk masyarakat Kab. Nunukan.

“Jadi saya pikir program yg kami tawarkan akan berguna bagi masyarakat apabila kami terpilih, kami akan mebulatkan tekad dan berjuang bersama masyarakat Nunukan, Insya Allah program kami akan dituntaskan dengan APBD yang ada, salam Energi Baru,” tegas Irwan Sabri.

Pada hari yang sama diketahui, tahapan pendaftaran Balon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan memasuki hari terakhir hingga pukul 23.59 WITA.

(nam/nam)

Pemprov Kaltara Targetkan Penurunan Kemiskinan Ekstrim

TANJUNG SELOR – Kondisi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem provinsi Kalimantan Utara terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini disampaikan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda –Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut.

“Sampai dengan saat ini Kaltara bulan Maret 2024 angka kemiskinan kita di angka 6,32 persen jadi diangka 2023 kemarin itu 6,45 persen dan sekarang di angka 6,32 persen,” katanya.

“Karena memang target secara nasional kemiskinan ini diharapkan menuju 0,00 persen untuk tahun 2045,”sambungnya.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dibentuknya Tim Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang di sahkan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M,Hum nomor 188.44/K.178/2024 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kaltara Tahun Anggaran 2024.

Ketua TKPKD secara jabatan dipangku oleh Wakil Gubernur Kaltara, kemudian dibagi menjadi 2 kelompok koordinator yaitu Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga dan Individu dan Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Bertius mengungkapkan dalam upaya pengentasan kemiskinan TKPKD terdapat 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), memiliki 36 program dan 69 sub kegiatan.

“Sampai pada saat ini realisasi pada triwulan 2 dari 260 milliar, triwulan 1 realisasi 30 milliar, dan triwulan 2 realisasinya 25 milliar,” ujarnya.

Ia menekankan penting seluruh pihak mendorong terlaksananya program yang ada di perangkat daerah, turunnya tren angka kemiskinan ini akan sangat berdampak positif dalam pertumbuhan di semua lini bidang di Kaltara.

Dikatakannya pada tingkat provinsi hanya memiliki kewenangan memfasilitasi, namun tidak melakukan aksi dilapangan secara langsung kecuali dengan beberapa kegiatan seperti gerakan pasar murah dan sebagainya.

“TKPKD bertugas melakukan koordinasi perumusan, kebijakan, perencanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di lingkup provinsi,” imbuhnya.

Karena wilayah dan kewenangan sebenarnya dimiliki di tingkat kabupaten kota, dan karena itu intervensi yang dilakukan provinsi mendorong kabupaten/kota untuk bisa melakukan eksekusi pada tingkat tapak.

Bertius menjelaskan dalam penanganan kemiskinan, pertama memaksimalkan penggunaan penganggaran, kedua terjadinya sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota, dalam aspek penyusunan perencanaannya maupun dalam pengalokasian penganggarannya tepat sasaran.

Lanjut ketiga ialah memastikan melalui program Pemerintah daerah akan terus berpihak kepada kemasyarakatan yakni dilakukan oleh para pihak dalam melindungi usaha, kepedulian terhadap dunia usaha.

“Harapannya yang kita pastikan ke depan program ini lebih kita tingkatkan capaiannnya terhadap sasaran, jadi bukan hanya capaian terhadap realisasi anggaran yang disediakan tapi cakupan sasaran ke depannya lebih maksimal,” pungkasnya.

(dkisp)

Disdikbud Kaltara Kenalkan Budaya dengan Kompetisi Olahraga Tradisional

TANJUNG SELOR – Memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke 79, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan Kompetisi Permainan dan Olahraga Tradisional antar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2024.

Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum dalam hal ini diwakili Sekretaris Disdikbud Kaltara, H. Sudarsono, S.E., M.Pd., membuka secara resmi kegiatan yang digelar di Lapangan Ahmad Yani, Tanjung Selor, Rabu (28/8).

“Tujuan diadakannya olahraga tradisional ini untuk mempersatukan anak – kita di Kaltara, kita mengingat dijaman modern ini banyak kegiatan – kegiatan yang bersifat online yang tidak lagi mengenal budaya – budaya tradisional kita,” katanya.

Ia menyerukan kepada seluruh sekolah agar kegiatan olahraga tradisional harus dihidupkan, karena inilah merupakan ciri khas bangsa dan menjadi ciri khas dari masing – masing daerah.

Karena dengan adanya kebudayaan olahraga tradisional dulunya sangat eksis tapi sekarang sudah mulai terkikis. Pihaknya selaku Disdikbud Kaltara segera memulai tahap demi tahap akan menghidupkan kembali olahraga tradisional ini.

“Olahraga tradisional ini akan dipertandingkan di tingkat nasional, sehingga kami mencoba agar kegiatan olahraga tradisional ini di masa yang akan datang ini lebih kita tingkatkan atau diperbaiki lagi,” ujarnya.

Sudarsono memastikan kompetisi olahraga tradisional akan dilaksanakan setiap tahun di Kaltara. Kegiatan tersebut cukup meriah karena dihadiri seluruh siswa se-Kaltara, khususnya anak – anak yang dari kecamatan, karena orang tua dari anak – anak dulunya sangat menggemari olahraga tradisional seperti layang, enggrang dan sumpit.

“Saya menghimbau kepada seluruh kepala sekolah agar kegiatan olahraga tradisional ini dihidupkan, sebelum mereka melakukan kegiatan di tingkat provinsi maka di tingkat sekolah selalu sering dilaksanakan, sehingga anak kita tumbuh rasa cintanya terhadap kebudayaan dan tradisi yang ada di daerah kita,” tuntasnya.

Kompetisi ini berlangsung dari tanggal 26 – 29 Agustus 2024, ada 6 cabang olahraga yang dipertandingkan sumpit, bakiak, balap karung, tarik tambang, layangan dan egrang, diikuti sebanyak 373 siswa dari 31 sekolah se-Kaltara.

(dkisp)