Kategori: KABAR DAERAH

SMSI Kukuhkan Pengurus Forum Pemred, Siap Jaga Kualitas Media Daring di Indonesia 

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

JAKARTA — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) resmi mengukuhkan pengurus pusat masa bakti 2024-2029 dalam sebuah acara yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (26/10/2024). 

Pada kesempatan ini juga dilantik pengurus Perkumpulan Pemimpin Redaksi Media Siber Indonesia (Forum Pemred SMSI), yang diharapkan dapat memperkuat peran media siber di Tanah Air.

Acara pelantikan ini merupakan bagian dari Konvensi Nasional SMSI 2024, yang mengusung tema “Mengukuhkan Keberagaman dalam Kebersamaan”. 

Ketua Umum SMSI, Firdaus, dalam sambutan pelantikan menekankan pentingnya kebebasan dan independensi media. Ia juga berharap SMSI mampu menjaga standar pers sesuai ketentuan Dewan Pers.

SMSI, yang berdiri sejak 7 Maret 2017, merupakan organisasi perusahaan media daring dengan lebih dari 2.670 anggota di 34 provinsi di Indonesia. Organisasi ini telah tercatat sebagai konstituen Dewan Pers dan dinyatakan sebagai organisasi media siber terbesar di dunia oleh Museum Rekor Indonesia (MURI).

Firdaus menyoroti semakin tingginya ketergantungan masyarakat pada media siber sebagai sumber informasi utama. “Media massa harus terus berinovasi dan tetap profesional dalam penyampaian berita yang sehat,” ujarnya. Oleh karena itu, dibentuklah Forum Pemred SMSI sebagai wujud tanggung jawab profesional para pemimpin redaksi media daring di Indonesia.

Acara ini didukung Google News Initiative, TADEX, BRI, dan Krakatau Steel.

Berikut susunan lengkap Pengurus Forum Pemred SMSI:

Ketua Umum: Dar Edi Yoga (askara.co)

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi: Aldi Gultom (akurat.co)

Wakil Ketua Umum Bidang Kerjasama Antar Lembaga: Ferry Edyanto (meganews.id)

Wakil Ketua Umum Bidang Program dan Kegiatan: Toni Limbong (japos.co & harianjayapos.com)

Wakil Ketua Umum Bidang Advokasi dan Hukum: Edison Siahaan (beritabatavia.co)

Wakil Ketua Umum Bidang Teknologi dan Inovasi: Andry Hendri Gortzney (indonesiasatu.co.id)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Novrizon Burman (riausatu.com)

Sekretaris Jenderal: Penerus Bonar Karo-Karo (keadilan.id)

Wakil Sekretaris Jenderal: Kadir (koransatu.id)

Bendahara Umum: Musrifah (Forumindonesia.id & javanewsonline.com)

Wakil Bendahara Umum: Hotman Siregar (monitorindonesia.com)

Ketua Bidang Program: Helmi A.R. (okjakarta.com)

Ketua Bidang Humas dan Komunikasi: Antonius Bramantoro (terminalnews.co)

Ketua Bidang Advokasi dan Hukum: Suryansyah (spotlinknews.com & monitordepok.co)

Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Haresti AA (dialoguejakarta.com)

Ketua Bidang Etika Jurnalistik: Hengky Lumban Toruan (sketsindonews.com)

Ketua Bidang Riset dan Pengembangan: Farida Denura (arahkita.com)

Ketua Bidang Keanggotaan: Fransiscus Rio Winto (Makansedap.id)

Ketua Bidang Kerjasama dan Jaringan: Panca Dwikora A. Soekarno (JurnalPatroliNews.co.id)

Ketua Bidang Teknologi dan Inovasi: Hendrata Yudha (mimbarpublik.com)

Koordinator Bidang Humas dan Komunikasi: Rudolf Simbolon (wartapembaruan.co.id)

Koordinator Bidang Advokasi dan Hukum: Renoto Sirengga (dimenesinews.co.id & garudanews.co.id)

Koordinator Bidang Pendidikan dan Pelatihan: Sunarno (cybernewsnasional.com)

Koordinator Bidang Kerjasama dan Jaringan: Moch. Ridhwan (koranprogresif.com)

Dengan susunan kepengurusan baru ini, SMSI diharapkan mampu menjaga profesionalitas dan terus berperan aktif dalam perkembangan media siber di Indonesia.

(#SMSI/Kaltara) 

Ciptakan Layanan Publik yang Baik, BKD Kaltara Mulai Lakukan Penilaian Kinerja Aparatur

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Sebagai upaya peningkatan kinerja Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara melakukan penilaian kinerja perangkat daerah dan individu ASN di lingkungan Pemprov.

Perhitungan nilai kinerja ASN ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan BKD Provinsi Kaltara untuk mengetahui kapasitas standar kinerja ASN, serta untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat.

Plt Kepala BKD Kaltara, Andi Amriampa, S.Sos, M.Si mengatakan, penilaian kinerja perangkat daerah dan individu ini akan menilai berbagai aspek standar kinerja ASN.

“Instrumen penilaian individu adalah indeks profesionalitas ASN yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin,” kata Andi Amriampa belum lama ini.

Ia menjelaskan, kegiatan ini berpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Perangkat Daerah dan Kinerja Individu. Di pasal 8 disebutkan tim penilaian kinerja ini di antaranya inspektorat, BKD dan biro organisasi.

“Jadi ini juga merupakan komitmen Gubernur Kaltara dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan ramah terhadap pelayanan publik. Dari penilaian-penilaian yang kita dapatkan nanti juga akan ada evaluasi terhadap kinerja ASN. Tujuannya agar ASN ini dapat bekerja sesuai standar kompetensinya,” jelasnya.

Ia menambahkan, penilaian kinerja individu sendiri merupakan penilaian kondisi objektif dan terukur meliputi lima aspek. Seperti kinerja, disiplin, inovasi, penghargaan dan kepatuhan terhadap tertib data kepegawaian.

Oleh karena itu ia mengimbau kepada semua ASN Pemprov Kaltara agar dapat bekerja sesuai aturan dan menjaga kedisiplinan serta telanten.

“Kepada seluruh ASN Kaltara agar melengkapi data diri khususnya pada aspek kompetensi, sehingga tergambar indeks profesionalitas ASN masing-masing individu yang arahnya menjadi data dukung kinerja perangkat daerah,” tuntasnya.

(dkisp)

DPRD Nunukan Laksanakan RDP Bersama Asosiasi Petani Rumput Laut Kab. Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Petani Rumput Laut kabupaten Nunukan pada 26 September 2024 di Ruang Ambalat 1 Kantor DPRD Nunukan. 

RDP tersebut merupakan tindak lanjut DPRD terhadap surat permohonan dari Asosiasi Petani Rumput Laut Kab. Nunukan guna mendesak Pemerintah Daerah untuk menghilangkan pemukat rumput laut yang menggunakan jangkar dan kembali menggunakan pancang.

Sebagaimana dijelaskan oleh “Arpiah., ST” Wakil Ketua DPRD Nunukan Sementara bahwa RDP dimaksud telah berlangsung dan pihaknya telah mendesak Dinas Perikanan Provinsi untuk segera membuat surat edaran kepada beberapa instansi terkait agar segera mensosialisasikan Permen KKP No. 36 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Dizona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

” Kami telah mendesak Dinas Perikanan Provinsi untuk segera membuat surat edaran kepada beberapa instansi terkait untuk segera mensosialisasikan Permen KKP No. 36″.ujar Arpiah

Arpiah melanjutkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri pemukat dengan jangkar tidak dibolehkan sehingga sudah tidak dibolehkan pemukat dengan jangkar di Nunukan.

“Termasuk didalamnya Peraturan Menteri KKP sebenarnya tidak ada dibolehkan pemukat dengan jangkar, jadi sudah tidak dibolehkan pemukat dengan jangkar di Nunukan”,Sambungnya.

Dari hasil RDP yang menghadirkan pihak Kepolisian, Lanal, Dinas Perikanan Provinsi, Dinas Perikanan Kabupaten, beberapa Kepala Desa dan Dishub, Arpiah menegaskan bahwa dari masukan Asosiasi dan Kepala Desa, DPRD Nunukan akan berupaya membuat perda sebagai acuan dalam menangani persoalan petani rumput laut.

“Sebagaimana masukan tadi memang ada salah satu desa yang telah mengatur tata cara budidaya rumput laut dengan Perdes dan berhasil menangani hal tersebut sehingga kita akan berupaya membuat Perda sebagai regulasi yang kuat dalam memberikan kenyaman kepada pembudidaya rumput laut “.Tegasnya

Dihadapan kami dengan tegas dari pihak dinas Perikanan Provinsi dan aparat kepolisian menyampaikan komitmen akan menindaklanjuti jika ada kejadian seperti itu dan dalam 15 hari kedepan akan diupayakan sosialisasi, sehingga setelah sosialisasi kemudian masih ada kejadian maka dihimbau kepada Masyarakat untuk segera melaporkan itu dengan catatan mempunyai bukti yang kuat.”himbau Arpiah

(Indra/tim Redaksi)

Sertifikasi Jakon Harus Sejalan dengan Peningkatan Kompetensi SDM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Pjs. Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menilai provinsi ke 34 ini terus mengalami peningkatan di berbagai bidang termasuk jasa konstruksi. Hal ini disampaikannya saat secara resmi membuka kegiatan Forum Jasa Konstruksi se-Kaltara di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (26/9).

Selain menyambut baik terlaksananya forum tersebut, Togap berharap ada peningkatan kapasitas pelaku jasa konstruksi dan kompetensi tenaga kerja di sektor konstruksi.

“Intinya konstruksi yang berkualitas secara nasional khususnya di Kalimantan Utara ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas,” kata Togap.

Forum Jasa Konstruksi kali ini mengusung tema “Peran Masyarakat Jasa Konstruksi Dalam Peningkatan Kualitas Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara”.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tersebut, ketersediaan kemampuan sumber daya manusia itu sangat menentukan. Namun apabila SDM ini tidak bagus maka hasilnya akan menjadi tidak bagus.

Hingga tahun ini, secara akumulasi sumber daya tenaga konstruksi yang telah tersertifikasi di Kaltara sebanyak 2.982 orang. Di mana itu terdiri dari 743 orang tenaga terampil (jenjang 7-9) dan 2.239 orang tenaga terampil (jenjang 1-6).

Karena itu, ia meminta proses pengawasan ini harus dijalankan dengan benar dan sesuai dengan keahlian. Apabila dikemudian hari dalam proses jasa kontruksi ini ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun inspektorat agar melakukan evaluasi perbaikan kedepannya.

“Kepala Pengawas harus bijaksana ketika mendapatkan temuan, dimana temuan adalah untuk perbaikan,” ujarnya.

Togap juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Dinas PUPR se-Kaltara karena telah berkontribusi besar dalam perekonomian di Kaltara, terbukti dengan terjaganya inflasi dan bahkan mampu menekan inflasi dibawah nasional.

“Kita berbangga tadi Pak Dirjen PUPR menyampaikan bahwa PUPR yang berbelanja produk dalam negeri terbesar, ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dan ini dimonitor langsung oleh Bapak Presiden,”katanya.

(dkisp)

Peringatan HBBI, Pemprov Dukung Hak Bahasa Isyarat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Daerah (Setda) Ir. Wahyuni Nuzband, M.A.P, membuka seminar Hari Bahasa Isyarat International (HBBI) yang diselenggarakan di ruang serbaguna Kantor Gabungan Dinas Lt. 1, Rabu (25/9).

Ia memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak penyelenggara yakni gerakan untuk kesejahteraan tuna rungu Indonesia (GERKATIN) yang telah melaksanakan kegiatan ini guna mengedukasi masyarakat tentang bahasa isyarat.

“Saya merasa sangat bangga dapat hadir di tengah-tengah saudara dan berharap kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dalam rangka pencapaian tujuan pelestarian bahasa isyarat sebagai bagian dari keragaman bahasa dan budaya,” katanya.

Dalam kegiatan yang bertajuk “Tunjukkan Isyaratmu! Dukung Hak Bahasa Isyarat”, ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan agar sahabat tuli (tunarungu,red) mendapatkan ruang gerak yang aman untuk berkreasi dan beraktivitas.

Ia mengatakan, salah satu wujud keadilan bagi sahabat tuli adalah tidak melakukan diskriminasi. “Walaupun dalam diri mereka ada kekurangan, kita tidak boleh bersikap membeda-bedakan mereka,” ungkapnya.

Melihat kesadaran masyarakat tentang sahabat tuli, ia bersyukur tidak sedikit dari masyarakat yang telah belajar menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan sahabat tuli.

Penggunaan ahli bahasa di beberapa media televisi saat ini membantu sahabat tuli mendapatkan informasi.

“Pada kesempatan ini juga, saya dapat belajar dengan saudara sekalian untuk mengerti bahasa isyarat. walaupun tidak sepenuhnya, saya akan berusaha dan mengerti dengan cepat agar bisa lebih mudah berkomunikasi dengan saudara kita yang tuli,” lanjutnya sambil menggerakkan tangannya untuk mengatakan beberapa kata.

Ia juga menambahkan, bahwa pada penerimaan Calon Apratur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Kaltara juga membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas.

“Pada penerimaan ASN, Pemprov juga menyediakan kuota,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan DPD Gerkatin Kaltara. Untuk diketahui Indonesia termasuk dalam anggota Federasi Tuli Internasional pada tahun 2017 lalu.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas Sosial Obed Daniel Lt, S.Hut, M.M, Forkopimda Kaltara, Ketua Umum DPP GERKATIN, Ketua DPD GERKATIN Kaltara, Ketua PUSBISINDO/ Pusat Bahasa Isyarat Indonesia, Penasihat Mandiri Tuli, dan pimpinan perusahaan Kabupaten Bulungan.

(dkisp)