KPU Nunukan Akan Gelar Debat Kandidat Paslon Bupati dan Wabup Sebanyak 2 Kali

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan rencanakan 2 kali agenda debat kandidat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wabup Nunukan.

Diketahui terdapat 3 paslon yang akan bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kab. Nunukan 2024, diantaranya nomor urut 1, Andi M. Akbar Mattawang Djuarzah, S.E., M.M – Serfianus, S.I.P, M.Si, nomor urut 2, H. Basri,M.Si – H. Hanafiah, S.E., M Si, lalu nomor urut 3, H. Irwan Sabri, S.E – Hermanus, S.Sos.

Selaku Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah mengungkapkan bahwa sesuai rencana akan menggelar 2 kali debat kandidat.

“Kita secara aturan agendanya itu maksimal sebanyak 3 kali, tetapi kemarin sesuai kesepakatan seluruh pimpinan di KPU Nunukan, kita akan melaksanakan sebanyak 2 kali,” ucap Riko Ardiansyah di Kantor KPU Nunukan, Senin (23/09/2024).

Lebih lanjut, Riko Ardiansyah mengatakan terkait waktu agenda debat kandidat masih dirundingkan oleh KPU Nunukan.

“Soal waktu dan tempat, kami akan membicarakan lagi dengan pimpinan yang lainnya,” sebut Riko Ardiansyah.

Bersama dengan itu, Ketua KPU Nunukan tersebut berharap Pilkada 2024 berjalan secara aman, tertib dan damai.

“Kita berharap pesta demokrasi kita ini dapat kita laksanakan dengan berintegritas dan berkualitas serta tentu secara aman, tertib dan damai,” harap Ketua KPU Nunukan.

Adapun saat ini tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa kampanye paslon serentak seluruh wilayah di Indonesia.

(nam/nam)

BAWASLU Nunukan Tanggapi Beredar Isu Keterlibatan Bergabugnya Oknum ASN Dalam Group WA Salah Satu Paslon Kepala Daerah

NUNUKAN – Belakangan ramai beredar screenshot layar dari salah satu group WhatsApp yang memperlihatkan keterlibatan Oknum ASN yang terafiliasi bersama salah satu pasangan calon kepala daerah dengan bergabung dalam satu group WhatsApp (WA) yang juga berperan sebagai admin group. 

Menanggapi hal tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Nunukan “Muhammad Yusran” mengungkapkan sejauh ini pihaknya mengapresiasi masyarakat atas atensinya ikut mengawal berlangsungnya proses pilkada yang jujur dan adil, sementara terkait isu terafiliasinya oknum ASN pihaknya telah menerima pelaporan serta akan ditangani lebih lanjut dan dalam waktu dekat akan dimintai klarifikasi.

“Prinsipnya masyarakat diluar sana kita sangat mengapresiasi, menghargai semua informasi yang diberikan kepada kita serta berterimakasih memberikan masukan saran dan kritik terhadap BAWASLU”Ungkap Yusran.

“Kita sedang on proses melakukan upaya penanganan dan sudah ada pelaporannya kebetulan materinya sama terhadap hal-hal yang sudah kita lakukan penelusurannya, prisipnya laporan ini tetap kita tangani sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan No. 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan, selanjutnya dalam waktu dekat ini kita akan lakukan klarifikasi” Sambungnya.

Lebih lanjut Yusran menegaskan pihaknya telah menyelesaikan kajian terhadap laporan tersebut dan dinyatakan belum memenuhi syarat materil sehingga akan dimintai pihak pelapor untuk melengkapi syarat materil dua hari sejak disampaikan pemberitahuan laporan tersebut belum memenuhi syarat. Terlepas dari laporan tersebut pihak BAWASLU juga telah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang di masyarakat.

“Kemarin juga sudah selesai kajian terhadap laporan tersebut bahwa belum memenuhi syarat materil sehingga kami minta kepada pelapor untuk melengkapi syarat materilnya dua hari sejak disampaikan pemberitahuan laporan tersebut belum memenuhi syarat,” Tegasnya.

“Terlepas dari laporan yang ada kita juga sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang dimasyarakat sehingga berjalan bersama baik dengan pelapor dan penelusuran kami. Bila pelaporan memenuhi syarat formil materil akan kita tangani dan selaras dengan apa yang kita lakukan terkait isu Netralitas ASN dalam Pilkada 2024,”Tambahnya.

Yusran berharap pihak terlapor nantinya menghadirkan saksi yang dapat memiliki bukti-bukti yang kuat terhadap laporan mengenai informasi yang berkembang di masyarakat.

“Harapanya pelapor beserta saksi-saksinya dapat memberikan kita semacam bukti-bukti yang kuat terhadap laporan dari informasi yang berkembang dimasyarakat,” Harap Yusran.

Terhadap keakuratan bukti, Yusran menuturkan tidak berpacu pada screenshot yang beredar di media sosial yang informasinya belum mendalam sebab di era digital ini semua bisa dimanipulasi.

” Kalau kita lihat di media sosial informasinya belum mendalam hanya sebatas screenshot percakapan di Whatsapp sebab di era digital ini hal-hal tersebut sangat mudah dibuat dengan diedit atau lainya, tapi kami juga tidak berasumsi dalam tanda kutip tidak benar dan dalam waktu dekat ini kita akan lakukan klarifikasi,” Tutupnya.

(Indra/Tim Redaksi) 

2 PLBN di Wilayah Kabupaten Nunukan Diresmikan Presiden Jokowi secara virtual 

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menghadiri peresmian PLBN secara zoom meeting dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia secara serentak. Untuk di wilayah Kabupaten Nunukan, Presiden RI pada kesempatan ini meresmikan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang. 

Bersama Unsur Forkopimda, Penjabat Sekertaris Daerah, Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR Provinsi Kaltara, Bea Cukai Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, Bupati Laura mengikuti Peresmian tersebut dengan hikmat, di PLBN Sei Nyamuk, Rabu, 02 Oktober 2024.

Dalam sambutan Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara Indonesia yang mewakili wajah negara Indonesia. Wajah negara ada di PLBN yang sedang dibangun.

“Keberadaan PLBN Terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” pungkas Presiden.

Adapun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini, antara lain:

PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dibangun dengan biaya Rp128 miliar;PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dibangun dengan biaya Rp145 miliar; PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar; PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp248 miliar; PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dibangun dengan biaya Rp210 miliar; PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp243 miliar; dan PLBN Terpadu Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dibangun dengan biaya Rp127 miliar.

Ditemui oleh wartawan usai peresmian PLBN Sebatik, Bupati Laura mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan 2 PLBN yang berada di wilayah Nunukan, yaitu PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, dan menjadi harapan beliau, dengan berdirinya PLBN tersebut lebih maksimal operasionalnya termasuk fungsi-fungsinya.

“Kami dari Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BNPP terkait bagaimana fungsi PLBN ini kedepan jauh lebih optimal lagi,”ungkap Bupati Laura.

Lebih jauh, terkait manfaat untuk masyarakat, Bupati Laura menjelaskan keberadaan PLBN tentunya akan mempermudah kelancaran masyarakat yang akan keluar masuk dari Negara tetangga Tawau Malaysia ke Sebatik, kemudian dari segi ekonominya akan meningkat.

“Harapan kita, semoga masyarakat Sebatik dan masyarakat Labang dapat memanfaatkan PLBN ini dengan segala fungsinya,” jelasnya.

Setelah mengikuti secara Zoom Meeting, Bupati Laura bersama undangan yang hadir melakukan penananan pohon di wilayah PLBN Sei Nyamuk.

(PROKOMPIM)

Keluarga Berintegritas Miliki Peran dalam Pencegahan Korupsi

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Gedung Gadis Lantai I, Kamis (3/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pencegahan korupsi di wilayah Kalimantan Utara.

Togap mengapresiasi dukungan masyarakat dalam program anti korupsi. Salah satunya adalah Bimtek Perempuan Anti Korupsi yang digelar sebelumnya. “Dengan semangat yang sama, kita kembali melanjutkan perjuangan memerangi korupsi melalui Bimtek Keluarga Berintegritas,” kata Togap.

Togap mengungkapkan pentingnya memahami bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang yang dapat merugikan perusahaan, organisasi, atau lembaga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, termasuk yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.

“Korupsi bisa terjadi bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga tekanan dan pembenaran yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut,” jelas Togap. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. “Membangun keluarga berintegritas adalah dasar yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi,”terangnya.

Bimtek Keluarga Berintegritas ini bertujuan untuk membantu peserta, terutama para orang tua, memahami pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Diharapkan peserta dapat menjadi teladan bagi pasangan dan anak-anak dalam membangun karakter keluarga yang berintegritas,” pungkas Togap.

Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang bebas dari korupsi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, Dion Sumarmo.

(dkisp)

Dukung Pencegahan Korupsi, Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Bersama KPK

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi, yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Luminor, Rabu (2/10).

Dalam sambutannya, Togap mengatakan dalam upaya mendukung pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terdapat 2 perempuan yang berperan penting yaitu istri dan ibu.

“Dalam mendidik integritas dan budaya anti korupsi, perempuan itu menjadi kata kunci didalam rumah tangga, kesuksesan seorang laki – laki hebat dan berhasil karena ada wanita hebat disamping karena setara,” kata Togap Simangunsong.

Perempuan memiliki peran penting dalam mendampingi pasangannya atau suaminya dalam kegiatan aktifitas sehari – hari, perempuan sebagai ibu juga mampu menanamkan nilai integritas dan budaya bagi anak dan lingkungan keluarganya.

Ia menjelaskan perempuan memiliki peran dalam mendukung pendidikan pencegahan korupsi dimulai dari lingkungan keluarganya, lalu lingkungan sekitar dan komunitasnya. Sehingga memiliki peran ganda baik domestik dan publik.

Togap menyebutkan isu korupsi membutuhkan pendekatan sosial masyarakat, terkhususnya perempuan agar bisa memahami isu korupsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari – hari. “Untuk itu perempuan harus mengetahui dan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, dapat mempengaruhi pasangan agar dapat menjauhi perilaku korupsi,” tuntasnya.

Sementara itu Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Sumarmo mengatakan kegiatan bimtek dapat menanamkan nilai integritas melalui peranan perempuan dalam kegiatan sehari – hari.

“Harapannya bimtek ini bisa membangun pemahaman khususnya untuk organisasi – organisasi perempuan bisa menyebarkan nilai – nilai integritas ini di organisasi lingkungan, bisa tertanam di provinsi Kaltara ini,” katanya.

(dkisp)