Pendaftar Pemagangan Dalam Negeri Tembus 1.636 Pelamar

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kaltara sudah mulai melaksanakan sesi seleksi wawancara Pemagangan Dalam Negeri.

Puluhan peserta pencari kerja tampak memadati dan menunggu panggilan sesi wawancara bertempat di kantor Disnakertrans Kaltara, Lantai 2 Gedung Gadis Pemprov Kaltara, Jumat (31/5).

Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas, Disnakertrans Kaltara, Jusman, S.Sos mengungkapkan telah memulai seleksi wawancara tanggal 30 – 31 Mei 2024 yang dilaksanakan serentak di 3 kabupaten/kota di Tanjung Selor, Kabupaten Tana Tidung dan kota Tarakan.

“Kemarin kuota yang kita buka hanya 171 dibagi dengan 3 kabupaten/kota sedangkan yang mendaftar sudah mencapai 1.600 lebih,” sebutnya.

Data Disnakertrans Kaltara menyebut jumlah pendaftar Program Pemagangan Dalam Negeri sebanyak 1.636 pelamar. Dengan rincian Kota Tarakan ada 1.242 pelamar, Kabupaten Tana Tidung 23 pelamar dan Tanjung Selor 371 pelamar.

Pemagangan dalam negeri tahun 2024 ramai karena melibatkan 20 perusahaan dan instansi badan usaha dari berbagai lini sektor perhotelan, pertambangan, perkayuan dan industri lainnya, seperti PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) menjadi favorit pelamar.

“Ada 1 perusahaan di Tarakan yang pendaftarnya mencapai 300 lebih, kalau yang disini itu PKN itu 380 orang pelamar,” bebernya

Jusman mengatakan dalam sesi wawancara tersebut bukan dilakukan oleh pihak Disnakertrans tapi langsung oleh pihak perusahaan yang mencari pemagang, yang bertujuan agar dapat menemukan calon pekerja yang sesuai kriteria perusahaan.

“Kami berikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan sesi wawancara langsung kepada calon pemagang,” jelasnya.

Para pencari kerja yang lolos dalam program ini hasilnya akan diumumkan pada 4 Juni mendatang. Kemudian akan mulai magang pada 11 Juni mendatang selama 5 bulan di perusahaan atau instansi pemberi magang.

Ia berpesan kepada para peserta magang yang lolos agar bersungguh – sungguh dalam menimba ilmu dan memberikan yang terbaik agar kedepannya bisa ditarik oleh perusahaan menjadi pegawai tetap.

“Mudah – mudahan dari situ banyak pemagang yang bisa mendapat pekerjaan, ketika ada perusahaan yang buka, mereka akan minta kita untuk mengumumkannya lewat website resmi kita,” pungkasnya.

Bagi para pendaftar pemagangan dalam negeri bisa mendapatkan berbagai informasi dengan membuka situs website yaitu siapkerja.kemnaker.go.id, ayomagangvokasi.id, dan disnakertrans.kaltaraprov.go.id.

(dkisp)

Pemkab Nunukan Raih WTP 9 Kali Berturut-turut dari BPK

NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Utara. predikat WTP ke 9 ini terkait laporan keuangan tahun 2023. Pengumuman raihan WTP itu disampaikan dalam acara penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2023 yang berlangsung di Ruang Auditorium Kaltara, Kamis 30 Mei 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 30 Mei 2004. BPK Provinsi Kaltara telah selesai melaksanakan tugas konstitusinya untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023. Laporan tersebut diserahkan kepada BPK Kalimantan Kaltara tanggal 30 Maret 2024.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa mengucapkan terima kasih kepada BPK atas kerjasamanya selama ini. Rangkaian proses pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah ke depan.

“Hasil pemeriksaan ini semua akan menjadi acuan yang sangat berharga bagi kita di DPRD Nunukan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.” Ujarnya.

Sementara itu sambutan Bupati Nunukan yang diwakili oleh Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, SE.,M.Si juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI Provinsi Kalimantan Utara secara khusus kepada tim auditor yang telah menyelesaikan pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2023 sesuai dengan yang diamanahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Laporan hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan evaluasi koreksi dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Nunukan dalam rangka pelaksanaan APBD terutama untuk tahun-tahun yang akan datang dan dari laporan pemeriksaan yang membutuhkan tindak lanjut secepatnya akan menjadi perhatian dan segera kami tidak lanjuti sesuai dengan harapan kita semua.” Kata Hanafiah.

Pemerintah Kabupaten Nunukan berkomitmen dan bertekad kuat untuk berupaya melakukan perbaikan-perbaikan terhadap penatausahaan dan pengelolaan keuangan daerah dengan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Namun demikian kami menyadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi terlebih dengan adanya perubahan regulasi dan sistem pengolahan keuangan, tetapi hal itu tidak akan mengurangi semangat kami dalam berusaha untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih bagus.” sambung Hanafiah.

Hanafiah berharap agar kiranya BPK RI perwakilan Provinsi Kalimantan Utara senantiasa bersedia dan memberikan arahan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai pemerintahan yang semakin baik bersih dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Plt. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan H. Asmar, SE, M.A.P dan beberapa pejabat dan Staf dilingkungan BPK RI dan BPKAD Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Runal IAIN Bone Gelar Workshop: Optimis Pengembangan Akreditasi Jurnal,ketua panitia harap ada peningkatan kualitas yang signifikan


Bone-BERANDANKRINEWS.COM
Rumah Jurnal IAIN Bone gelar Workshop Pengembangan Akreditasi Jurnal di Hotel Helios Watampone. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, 31 Mei sampai 1 Juni 2024.

Hadir dua pemateri Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.MHI. Editor In Chief Jurnal Samarah dan Muh. Ilham Bakhtiar, M.Pd. Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia.

Ketua Panitia Maadul Yaqin M, MH. optimis jurnal-jurnal yang ada di IAIN Bone dapat berkembang sesuai target melalui arahan dua pemateri.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang-orang hebat yang betul-betul sangat berpengalaman di bidang publikasi ilmiah,” katanya saat beri sambutan, Jumat (31/5/2024)

Ia melanjutkan, IAIN Bone saat ini memilki 24 jurnal dimana ranking paling tinggi masih Sinta 4.

“Semoga dengan adanya wejangan dari pemateri salama dua hari kedepan bisa membawa berkah bagi IAIN Bone,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada 30 peserta yang merupakan pengelola jurnal dapat memahami bahwa pengelolaan jurnal adalah sesuatu yang harus digeluti.

“Mesti digeluti. Bukan hanya sekadar selingan saja,” tegasnya.

Sementara itu hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Amir, M.Ag membuka acara secara resmi didampingi Dr. Nur Paikah, SH., M.Hum selaku sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prof Amir mengapresiasi terselenggaranya workshop ini. Ia berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan secara saksama.

“Kita fokus belajar. Saksama. Karena kita memang harus terus merasa perlu belajar. Tidak ada berhentinya. Apalagi pengembangan institusi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula IAIN Bone MoU dengan Relawan Jurnal Indonesia. Dan dilanjutkan pelaksanaan Implementation Agreement (IA) antara LPPM dengan RJI dan Jurnal Samarah. Pengembangan Akreditasi Jurnal

Bone-BERANDANKRINEWS.COM
Rumah Jurnal IAIN Bone gelar Workshop Pengembangan Akreditasi Jurnal di Hotel Helios Watampone. Kegiatan akan berlangsung selama 2 hari, 31 Mei sampai 1 Juni 2024.

Hadir dua pemateri Prof. Dr. Mursyid Djawas, M.MHI. Editor In Chief Jurnal Samarah dan Muh. Ilham Bakhtiar, M.Pd. Pengurus Pusat Relawan Jurnal Indonesia.

Ketua Panitia Maadul Yaqin M, MH. optimis jurnal-jurnal yang ada di IAIN Bone dapat berkembang sesuai target melalui arahan dua pemateri.

“Alhamdulillah hari ini kita kedatangan orang-orang hebat yang betul-betul sangat berpengalaman di bidang publikasi ilmiah,” katanya saat beri sambutan, Jumat (31/5/2024)

Ia melanjutkan, IAIN Bone saat ini memilki 24 jurnal dimana ranking paling tinggi masih Sinta 4.

“Semoga dengan adanya wejangan dari pemateri salama dua hari kedepan bisa membawa berkah bagi IAIN Bone,” ujarnya.

Dirinya berharap kepada 30 peserta yang merupakan pengelola jurnal dapat memahami bahwa pengelolaan jurnal adalah sesuatu yang harus digeluti.

“Mesti digeluti. Bukan hanya sekadar selingan saja,” tegasnya.

Sementara itu hadir Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Prof. Amir, M.Ag membuka acara secara resmi didampingi Dr. Nur Paikah, SH., M.Hum selaku sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Prof Amir mengapresiasi terselenggaranya workshop ini. Ia berharap para peserta bisa mengikuti kegiatan secara saksama.

“Kita fokus belajar. Saksama. Karena kita memang harus terus merasa perlu belajar. Tidak ada berhentinya. Apalagi pengembangan institusi,” ujarnya.

Pada kesempatan ini pula IAIN Bone MoU dengan Relawan Jurnal Indonesia. Dan dilanjutkan pelaksanaan Implementation Agreement (IA) antara LPPM dengan RJI dan Jurnal Samarah.

Simak tujuan LPM IAIN Bone Ajak Mahasiswa Terlibat Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi


Bone-BERANDANKRINEWS.COM
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Bone libatkan mahasiswa dalam impelementasi Tridarma Perguruan Tinggi melalui kegiatan workshop di Grand Nur Hotel, Senin (27/5/2024)

Kegiatan yang bertajuk “Workshop Pengembangan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi” itu dihadiri oleh 38 peserta yang merupakan mahasiswa perwakilan Dema Institut dan Fakultas, seluruh HM-PS dan Ormawa yang ada di IAIN Bone.

Hadir sebagai pemateri dari Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Kementerian Agama RI Dr. Abd. Basir, M.Pd.I dan Dosen Psikologi Universitas Hasanuddin Makassar Yassir Arafat Usman, M.P.si.

Menurut Kepala Pusat Pengembangan Karir Mahasiswa dan Alumni Dr. Sultan Hasanuddin dalam sambutannya menjelaskan tujuan kegiatan ini memberikan bekal kepada mahasiswa sebelum nantinya banyak terjun ke tengah masyarakat.

Lebih lanjut, sejauh ini diskusi tridarma perguruan tinggi terkait pembelajaran dan penelitian sudah sering dilaksanakan namun pengabdian masih kurang.

“Dari sisi pengabdiannya itulah yang harus menjadi perhatian kita. Oleh karenanya hari ini kita hadirkan narasumber yang akan berbagi pengalaman dari dunia akademik maupun perusahaan,” ujar Sultan Hasanuddin yang juga sebagai Ketua Panitia itu.

Kedua pemateri diharapkan mampu memberi pendampingan kepada mahasiswa yang seimbang. Yassir Arafat yang sudah lama berkiprah di dunia akademik dan kegiatan korporasi serta Dr Abd Basir yang akan menyampaikan arah kebijakan di lingkup Kementerian Agama.

Hal itu dianggap penting agar ada kesinambungan antara program kemeneterian dan perguruan tinggi keagamaan islam negeri dalam hal ini LPM yang membidangi.

“Ini semua penting dalam rangka pengembangan karir mahasiswa atau setelah jadi alumni. Dan ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Rektor (IKU) yang harus jadi perhatian,” jelasnya.

Sementara itu Rektor IAIN Bone Prof. Dr. H. Syahabuddin, M.Ag. mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan LPM. Ia berharap hal ini bisa berkontribusi kepada pengembangan institusi.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini. Kami harap nantinya mahasiswa yang ikut di sini ikut sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa lainnya sehingga ini jadi nilai tambah kita dalam rangka konversi IAIN menjadi UIN,” harapnya.

KI Kaltara Usulkan 50 Persen Perempuan Sebagai IA IKIP 2024

TANJUNG SELOR– Komisi Informasi Kalimantan Utara mengusulkan 50 persen perempuan sebagai Informan Ahli Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara, Niko Ruru mengatakan, dari 10 orang IA IKIP yang diusulkan kepada Komisi Informasi Pusat, 5 diantaranya perempuan.
“Nama- nama yang kami usulkan merupakan hasil penjaringan yang dilakukan Kelompok Kerja Daerah (PokjaDa) Kalimantan Utara IKIP 2024, selama seminggu ini,” ujarnya, Jumat (31/5/2024).

Niko yang juga Ketua PokjaDa Kalimantan Utara IKIP 2024 mengatakan, 10 orang IA IKIP ini terdiri dari 2 orang masing- masing unsur yaitu pemerintah daerah atau badan publik, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha dan jurnalis.

Lima perempuan yang diusulkan sebagai IA IKIP itu masing- masing Yuni Satriyani dari unsur pemerintah atau badan publik, Norjannah dari unsur masyarakat sipil, Kartini Maharani Abdul dan Cancy Alexiana dari unsur akademisi dan Eka Sukmadewi dari unsur pelaku usaha.

Lima IA IKIP lainnya, Seno Aji Wijanarko dari unsur pemerintah atau badan publik, Syafaruddin dari unsur masyarakat sipil, Agus Susanto dari unsur pelaku usaha serta Gazalba dan Victor Ratu dari unsur jurnalis.
“Kami berharap 10 nama yang diusulkan bisa segera ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat,” katanya.

Niko menjelaskan, saat melakukan penjaringan, PokjaDa Kalimantan Utara IKIP 2024 punya pertimbangan subjektif memilih perempuan sebagai IA IKIP 2024.

“Diantaranya perempuan cenderung lebih objektif dalam memberikan penilaian,” ujarnya.

Menurut pria yang berlatar belakang jurnalis dan masyarakat sipil ini, hampir semua kebijakan pemerintah berdampak terhadap perempuan.

“Sehingga untuk menghadapi dampak yang diterimanya, perempuan termasuk kelompok yang banyak memerlukan akses informasi,” ujarnya.

Atas dasar pengalaman inipula, pihaknya yakin perempuan- perempuan yang menjadi IA IKIP 2024 memiliki pemahaman yang baik dan objektif memberikan penilaian mengenai keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara.

“Kami yakin mereka mampu bersikap objektif dan independen,” katanya.
Tahun lalu berdasarkan survei IKIP, Kalimantan Utara berada pada kategori sedang dengan skor 76,06.

Niko menjelaskan, IKIP dilaksanakan Komisi Informasi Pusat dengan tujuan memotret lebih jauh, bagaimana para stakeholder yang terdiri dari badan publik, pelaku usaha dan masyarakat bisa melaksanakan dan memanfaatkan prinsip dasar keterbukaan informasi untuk memastikan terpenuhinya hak dasar warga negara.

“Indeks disusun untuk menganalisis 3 aspek penting,” ujarnya.
Cakupannya, kata dia, pertama kepatuhan badan publik terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi, sedangkan ketiga, kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

(*)