Kategori: KABAR DAERAH

KPU RI Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) bersama dengan KPU Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca pemungutan suara kepada kelompok pemilih strategis dan rentan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) segmentasi pemilih perempuan di Ballroom Hotel Laura, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (14/06/2024) siang.

Sebelumnya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota legislatif kabupaten/kota, provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah dilakukan pada 14 Februari 2024.

Selaku Fungsional Muda Humas dan Pustaka pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Asep Hasan menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan meningkatkan kualitas partisipatif pemilih.

“Acara sosialisasi dan pendidikan dapat terus berkelanjutan maka KPU perlu melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan partisipatif memilih lewat kegiatan ini untuk daerah 3T,” tutur Asep Hasan.

Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 100 orang.

“Kegiatan ini mengundang peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari segmen perempuan dan perwakilan dari pengurus partai politik,” terangnya.

Terdapat beberapa tujuan utama KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan, dimana diantaranya meningkatkan literasi masyarakat terkait pemilu dan demokrasi terkhusus pada daerah 3T, lalu memberikan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk aktif pada tahapan pasca Pemilu, terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat partisipasi pemilih secara berkelanjutan menyongsong Pilkada 2024.

Bersama dengan itu, Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tahun ini untuk Kabupaten Nunukan digelar dengan segmentasi keterwakilan perempuan.

“KPU selalu mencoba menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan seperti ini, dan kegiatan ini juga dilakukan di beberapa wilayah Indonesia tapi dengan segmen yang berbeda, khusus di Kabupaten Nunukan itu terfokus pada keterwakilan perempuan pada pasca Pemilu 2024,” kata Riko Ardiansyah.

Lalu, Ketua KPU Nunukan juga mengatakan bahwa keterwakilan perempuan untuk pemilih di Kabupaten Nunukan berdasarkan data sebanyak 47 persen dari jumlah keseluruhan.

“Berdasarkan data DPO4, cuman kita belum bisa merilis data terbaru dikarenakan belum masuk tahapan coklit, tetapi berdasarkan data yang sudah ada itu sebanyak 47 persen keterwakilan pemilih perempuan di kab. Nunukan,” ujar Ketua KPU Nunukan.

Terlihat kegiatan sosialisasi dan pendidikan dari KPU RI, menghadirkan 3 narasumber diantaranya Komisioner KPU kab. Nunukan, Muhammad Rusli, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) provinsi Kaltara, Yohanes dan Akademisi kab.Nunukan, Hasna, S.Pd., M.Pd.

(neni,meri/nam)

Gubernur Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi, Presiden Ingatkan Tantangan Perubahan Iklim

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI pada hari Jumat (14/6).

Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah yang telah bekerja keras mengendalikan inflasi hingga pada Mei 2024 inflasi Indonesia berada pada angka 2,84 persen.

“Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kalau kita ingat di 9-10 tahun lalu tingkat inflasi kita berada di angka 9,6%. Dan atas usaha kita berada di angka 2,84 persen,”terang Presiden Jokowi.

Melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), rapat pengendalian inflasi terus dilaksanakan setiap minggu agar inflasi semua daerah di Indonesia terpantau dan terkendali dengan baik.

“Setiap ke daerah sekarang saya tanyakan berapa inflasi daerahnya, berapa pertumbuhan ekonominya, supaya kita peduli terhadap hal yang sangat penting,” lanjut Presiden.

Namun kendati demikian, Presiden juga mengingatkan akan tantangan ke depan bahwa dunia menuju pada neraka iklim yang dapat mengganggu stabilitas pangan dan ketersediaan air disebabkan kenaikan suhu di beberapa wilayah penjuru dunia.

“Urusan pangan, hati-hati. FAO telah mengatakan bahwa jika didiamkan (perubahan iklim), 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Ini yang harus diantisipasi sejak mulai sekarang karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air,” tegas Jokowi.

Presiden menerangkan bila ketersediaan air tidak diantisipasi, maka produksi petani akan menurun dan berdampak pada berkurangnya ketersediaan barang sehingga ketika permintaan naik dan tidak ada barang, maka akan terjadi inflasi besar-besaran.

“Bila terjadi (inflasi), yang menjadi korban adalah rakyat. Oleh sebab itu dalam 3 bulan ini, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, bekerjasama dengan TNI untuk secepatnya membangun pompa-pompa, mungkin 20an ribu pompa akan kita pasang di daerah yang memiliki produksi utamanya beras untuk mengairi sawah,” lanjut Jokowi.

Sebelum menutup Rakornas, Jokowi berpesan kepada semua tingkatan untuk memanfaatkan teknologi pada bidang pertanian, mendatangkan investasi untuk pengelolaan produk daerah, dan mengelola distribusi produk dengan baik.

“Silakan riset, cukup setiap daerah memiliki 1 produk unggulan,” tutup Presiden Jokowi.

(dkisp)

Pemprov Bersama SKALA Susun Naskah Akademik Raperda PUG

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Plh. Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, S. Sos., M. Si membuka secara resmi acara Lokakarya Pengayaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kaltara di hotel Pangeran Khar, Jumat (14/6).

Pada kesempatan itu Burhanuddin mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang melibatkan tim SKALA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) provinsi Kaltara, dan dari unsur akademisi Universitas Borneo Tarakan serta Universitas Kaltara.

“PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia,” katanya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencananan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengawasan dan pelaporan.

Burhanuddin sekaligus Kepala Dinas P3AP2KB provinsi Kaltara mengatakan tujuan utamanya adalah membangun rancangan PUG sendiri yang berkeadilan dan inklusif, jadi tidak ada kesenjangan bagi para gender.

Selain isu kesetaraan gender, ada berbagai isu lain seperti isu ketimpangan disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia termasuk negara Indonesia.

Ia menyebutkan lokakarya pembahasan pengayaan naskah akademik ini menjadi sangat penting terlebih setelah peraturan daerah ini mendapat masukan dan penyesuaian kebijakan melalui konsolidasi untuk memperkuat pelaksanaan PUG itu sendiri

“Saya berharap semoga karya ini dapat memperkuat dan mempercepat proses penyusunan Ranperda PUG untuk Kalimantan Utara sehingga dapat Lahir menjadi regulasi atau kebijakan daerah yang kuat tentunya tidak menimbulkan kesenjangan gender,” tuntasnya.

Untuk diketahui Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan sealam 8 tahun dimulai bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kaltara, Obed Daniel LT, S. Hut., M.M., Staf Ahli Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos.,MT, dan perwakilan tim SKALA.

(dkisp)

TPBIS Dorong Keluwesan Layanan Perpustakaan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Pustakawan Ahli Utama, Renus Siboro, M.Si mengatakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendorong keluwesan dalam pelayanan perpustakaan. Dengan pemahaman awal bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing. Karenanya perpustakaan desa atau kelurahan sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.

“Ada yang bergerak dengan mengajar baca tulis tambahan bagi siswa yang kesulitan dalam belajar di sekolah, ada yang menyelenggarakan pelatihan komputer level dasar, ada pula yang menyelenggarakan pelatihan memanfaatkan sumber daya alam hingga dikemas secara baik dan siap dijual. Setiap daerah yang unik menyebabkan kegiatan masyarakat di perpustakaan yang bertransformasi pun unik, selaras dalam langkah masyarakat setempat menuju kemajuan,”ungkap Renus dalam penutupan Bimtek Strategi Pengembanganperpustakaan Dan Teknologi Informasi Komunikasi (SPP TIK) mewakili Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. di Hotel Luminor, Kamis (13/6).

Renus menjelaskan TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Program ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Dia juga mengatakan Bimtek SPP-TIK ini merupakan upaya peningkatan kapasitas bagi tenaga perpustakaan mitra TPBIS. Dengan demikian perpustakaan yang dikelola dapat mendukung berprosesnya transfer pengetahuan dan menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada melalui membaca dan bertukar informasi.

“Karenanya peserta bimtek diberikan ilmu untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat, serta melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk, baik material maupun non material. Selain itu peserta juga dibekali kemampuan dasar untuk melakukan publikasi kegiatan TPBIS dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama,”ujarnya.

Renus menjelaskan tujuan diselenggarakannya TPBIS terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Kita semua bisa ambil peran. Kita semua harus ikut berperan dalam mentransformasi perpustakaan menjadi hidup dan terang di tengah-tengah masyarakat. Untuk Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,”ujarnya.

Dia menjelaskan perpustakaan yang telah melaksanakan TPBIS dengan dana yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hingga tahun 2023 yaitu sejumlah 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.796 perpustakaan desa/kelurahan. TPBIS telah direplikasi di 1.344 Desa/Kelurahan dan 6 kabupaten/kota dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain. Tahun ini, 600 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS.

(dkisp)

Dirasakan Masyarakat, Ini Sejumlah Ruas Jalan yang Telah Ditangani Pemprov Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Ir. Helmi melalui Kepala Bidang Bina Marga, Erni, ST., menyampaikan terus mendukung Program Startegis Nasional yang ada di provinsi ke 34 ini. PSN tersebut seperti kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) dan PLTA Mentarang.

Bentuk dukungan tersebut dengan berupaya membangun infrastruktur ruas jalan sebagai akses penopang dan perekonomian.

Selain PSN, pemerintah juga memfokuskan pembangunan jalan di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, akses ke kawasan pertanian dan perikanan, akses menuju rencana Pelabuhan Manjuaring, serta penanganan jalan dan jembatan di wilayah perbatasan.

“Beberapa kementerian/lembaga serta dinas sedang dan akan membangun kantor di kawasan KBM Tanjung Selor karena itu perlu kita dukung dengan akses jalan, sehingga nanti akan makin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat jika instansi tersebut sudah berkantor di KBM,” jelasnya.

Dengan adanya pembangunan di KBM Tanjung Selor diharapkan ke depan akan menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru di Kaltara. Erni mengungkapkan berdasarkan data tren kemantapan jalan provinsi Kaltara pada tahun 2022 sampai tahun 2023 telah mengalami peningkatan dan hasilnya pun sudah mulai dirasakan oleh masyarakat.

Seperti jalan ring road Nunukan di Desa Binusan, jalan ring road Malinau di Desa Setulang menuju Setarap, Jalan Tanah Kuning-Mangkupadi dan beberapa ruas jalan lainnya rusak parah namun sudah berhasil ditangani oleh pemprov pada tahun 2023.

Jalan pendekat KIPI ruas Sajau-Binai yang dulu belum fungsional namun kini sudah terhubung dan akhirnya menjadi akses utama masyarakat menuju Tanah Kuning maupun sebaliknya.

“Hasil perhitungan yang dipublikasikan masih berpedoman pada SK jalan yang lama, sementara untuk kemantapan jalan tahun 2024 nanti akan berpedoman pada SK jalan baru,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Erni menyebutkan pihaknya juga menangani koridor jalan yang kritis agar tidak terputus melalui pembangunan jembatan di Desa Setarap (Malinau), pembangunan box culvert, dan penanganan longsoran di jalan Gunung Selatan (Tarakan).

Di mana penanganan beberapa ruas jalan non status yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti ruas jalan eksisting Tanah Kuning, jalan Gunung Seriang-Bhayangkara dan ruas jalan Kelubir-Salimbatu.

Pemprov Kaltara tengah mengupayakan penanganan jalan provinsi melalui sumber pembiayaan lain, seperti tahun ini mendapat alokasi sebesar Rp90 miliar melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk penanganan jalan di wilayah Krayan dan Tarakan.

Hal itu kemudian ditindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Deputi Bidang Sarana Dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 001/D.6/02/2024 dan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 39/KPTS/Db/2024 tentang Daftar Proyek Prioritas Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Tahun Anggaran 2024.

“Penanganan jalan provinsi tentu dilakukan secara bertahap karena APBD kita juga terbatas, namun pemerintah berupaya agar secara konsisten dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas,” bebernya.

Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak terhadap pembangunan infrastruktur, dimana alokasi anggaran infrastruktur sempat mengalami refocusing untuk penanggulangan Covid-19.

Kemudian pada tahun 2022 setelah ada kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional perlahan anggaran untuk infrastruktur kembali menggeliat membangun provinsi Kaltara.

“Kami optimis ada kenaikan capaian kinerja jalan yang cukup baik pada tahun 2024 mengingat cakupan jalan provinsi yang tertangani tahun ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya,”tuntasnya.

(dkisp)