Pejabat Baru, Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Disambut dengan Tradisi Tepung Tawar

NUNUKAN – Setelah 1 Tahun 8 Bulan lamanya Teguh Ananto menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan. Kini, jabatan tersebut digantikan oleh pejabat yang baru.

Bertempat di Pelabuhan PLBL Liem Hie Jung Nunukan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar Mewakili Bupati Nunukan bersama dengan Ketua DPRD Kab. Nunukan Hj. Leppa, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, serta para Kepala OPD di lingkungan Kab. Nunukan menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan yang baru Fatoni Hatam, S.H., M.H., dan didampingi Istri tercinta Nining Fatoni Hatam di Pelabuhan PLBL Liem Hie Jung. Rabu (26/6).

Kedatangan Kajari Baru ini disambut dengan tradisi tepung tawar yang merupakan tradisi suku Tidung sebagai tanda rasa hormat untuk menyambut kedatangan para tamu ataupun para pejabat baru yang datang di Kab. Nunukan.

Sembari memakaikan rompi dan syal khas Kab. Nunukan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan H. Asmar mewakili Bupati Nunukan tak lupa mengucapkan selamat datang kepada Kajari yang baru Fatoni Hatam beserta keluarga di Kabupaten Nunukan.

“Selamat datang dan selamat bertugas di kabupaten Nunukan,” ucapnya.

(PROKOMPIM)

Minta Perangkat Daerah Kawal SPM hingga Akhir Tahun

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Kalimatan Utara (Kaltara) melalui Biro Pemerintahan Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memasuki Triwulan II Tahun 2024 se-Kabupaten/Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (27/6).

Kepala Biro Pemerintahan Kaltara, Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., menjelaskan monev per-triwulan akan terus dilaksanakan, untuk memantau sekaligus memacu, kepada perangkat daerah baik kabupaten/kota, maupun provinsi untuk selalu memperhatikan penerapan SPM.

“Triwulan pertama kita hijau semua artinya capaian keterisian (SPM) kita itu bagus. Bagi perangkat provinsi maupun kabupaten/kota yang masih belum maksimal keterisiannya seperti warna hitam, merah dan kuning itu masih kami tunggu sebelum tanggal 20 Juli,” kata Taufik.

Untuk keterisian pada triwulan I Taufik mengapresiasi tingkat keterisian SPM perangkat daerah Kota Tarakan, namun untuk evaluasi capaian perangkat daerah yang masuk dalam penilaian SPM akan dapat dilihat di akhir tahun 2024 mendatang.

“Karena ini masih dalam proses, yang pasti ada dua yaitu tingkat keterisian dan tingkat capaiannya pelaksanaan seperti apa, sudah sejauh mana apakah sudah sesuai dengan target yang dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota maupun perangkat daerah,” tambahnya.

Terakhir Taufik meminta agar kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi untuk tetap berkomitmen mengawal SPM hingga akhir tahun.

“Supaya SPM ini benar-benar bisa kita laksakan dengan baik. Karena kinerja SPM ini kinerja kita semua untuk melayani masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

 

 

Rangkaian HUT Kabupaten Nunukan ke 25, Bupati Nunukan Buka Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Nunukan 2024

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid membuka resmi Turnamen Sepak Bola Bupati Cup Nunukan 2024 yang digelar dalam rangka HUT Kabupaten Nunukan ke – 25. Turnamen tersebut dilaksanakan di Stadiun Sei Bilal Nunukan, Jumat (21/06).

Turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara sekaligus Ketua KORMI Kabupaten Nunukan, Ketua DPRD Kabupaten Nunukan, unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Ketua KONI Kabupaten Nunukan serta para Kepala OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Nunukan.

Turnamen sepak bola Bupati Cup dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan yang ke – 25 tahun 2024 kembali digelar. Turnamen yang direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan ini adalah hadiah istimewa bagi para penggemar sepak bola di hari jadi Kabupaten Nunukan.

Sepak bola sampai saat ini masih menjadi olah raga paling favorit di masyarakat. Hal itu terlihat dari animo dan antusias masyarakat yang begitu tinggi dalam menyaksikan setiap pertandingan. Maka dari itu Bupati Nunukan atas nama Pemda menghadirkan kembali turnamen sepak bola.

Pada sambutannya, Bupati Laura berharap agar turnamen Bupati Cup ini bisa menjadi tontonan yang menarik, menghibur, sekaligus bisa menjadi ajang untuk menjaring bibit – bibit unggul, talentan – talenta terbaik dalam dunia sepak bola.

Di samping itu, Laura berpesan agar turnamen sepak bola kali ini tidak menjadi ajang perkelahian, ajang permusuhan, atau bahkan menjadi arena judi, yang dapat menodai semangat fair play dan sportivitas dalam olahraga.

“Kepada seluruh tim yang akan berlaga, saya berpesan untuk sungguh – sungguh menjunjung tinggi sportivitas. Jangan jadi tim yang mudah mejok, apalagi secara sepihak kemudian mundur dari turnamen”, ungkap Laura.

Sementara kepada para suporter, Laura berharap untuk menjadi penonton yang aktif, atraktif, tetapi tetap sportif.

Selanjutnya, jumlah tim yang mengikuti open turnamen sepak bola Bupati Cup 2024 terdiri dari kategori umum prestasi sejumlah 17 tim dan kategori old star legend sejumlah 9 tim. Sistem pertandingan menggunakan sistem setengah kompetisi yang terbagi dari 4 pool kategori umum prestasi dan 2 pool kategori old star legend.

(PROKOMPIM)

Kunjungan Kementerian PPPA, Sekda Kaltara Ajak Bersinergi

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah,M.AP menyambut kunjungan kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) di SMP Negeri 2 Tarakan, Rabu (26/06/24).

Dalam sambutannya Suriansyah mengatakan salah satu tantangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah pencegahan perkawinan anak.

Menurutnya perlunya peran serta bersama untuk menurunkan angka perkawinan anak ini karena akan merambat pada gagalnya akses pendidikan, tingginya mortalitas dan morbiditas ibu, meningkatnya prevalensi Stunting dan beresiko terhadap kemiskinan dan KDRT.

“Mewujudkan Indonesia Emas tentu tidak mudah. Perlu sinergi dan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pusat sampai ke daerah,” katanya.

Ia meyakini, seberapa besar tantangan yang ada, apabila pemerintah mampu bersinergi secara positif, maka tantangan tersebut dapat dilewati.

“Sinergi yang dapat kita wujudkan adalah komunikasi dan koordinasi, bagaimana kita dapat bergerak beriringan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki masing-masing,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Sekda yang juga alumni SMP 2 Tarakan tahun 1982 ini berpesan kepada seluruh siswa yang hadir dalam giat ini untuk serius belajar dan menghindari pergaulan atau contoh yang negatif.

“Saya berdoa anak-anakku sekalian, agar menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara khususnya untuk Kaltara. Tetap semangat, terus belajar, tingkatkan kompetensinya. Negara kita membutuhkan generasi muda yang unggul dan siap bersaing,” pesannya.

“Di tangan anak-anaklah negara ini akan dilanjutkan,” pungkasnya

Hadir langsung melalui daring Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si dan secara luring Plt Deputi Kesetaraan Gender, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,Informasi dan Partisipasi Anak, Staf Khusus Bidang Perempuan; Kepala DP3AP2B Kaltara, Kepala Biro Adpim Kaltara, TP-PKK Kaltara, dan Pj Walikota Kota Tarakan.

(dkisp)

Netralitas Politik Pj Kepala Daerah Dikhawatirkan, Mendagri Diminta Segera Ganti Pj Bupati Aceh Selatan

Banda Aceh -Berandankrinews.com. Intruksi Menteri Dalam Negeri kepada Penjabat (Pj) kepala daerah agar dapat menjaga netralitas dan kondusifitas, menuju kontestasi politik pemilihan kepala daerah (PIlkada) 2024 mendatan akan sulit untuk diwujudkan di Aceh Selatan, pasalnya keterikatan hubungan historis dan politik balas jasa antara Pj Bupati Aceh Selatan dengan mantan Bupati setempat merupakan sesuatu yang tak dapat dipungkiri.

“Sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma merupakan kader yang diorbitkan oleh mantan Bupati Tgk Amran hingga menjadi sekda, sehingga tidak diherankan adanya potensi politik balas jasa yang membuat keberpihakannya sebagai seorang penjabat kepala daerah dan juga ASN akan sangat mengkhawatirkan. Hal berpotensi adanya kecenderungan politik baik secara langsung maupun tidak langsung menyokong kemenangan mantan Bupati Aceh Selatan Tgk Amran yang juga bakal maju pada Pilkada kali ini,” ungkap koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala(GerPALA), Fadhli Irman, Rabu 26 Juni 2024.

Kendatipun bergerak ibarat kentut, yang sulit terlihat secara nyata namun tetap tercium aroma busuknya.

“Di berbagai kesempatan Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma memberikan panggung politik dalam acara pemerintahan kepada bakal calon Bupati Aceh Selatan Tgk Amran, salah satunya bisa dilihat pada saat acara peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama Teuku Cut Ali Kluet Selatan dan berbagai kegiatan lainnya,” ujar Irman.

Persoalan lainnya yang dapat dilihat dari pembiaran yang dilakukan Pj Bupati Aceh Selatan terhadap para bawahannya kalangan pejabat maupun ASN di kalangan Pemkab Aceh Selatan. “Kami mendapat info aktual dari masyarakat tentang keberpihakan ASN bahkan camat dan pejabat lainnya kepada mantan atasan Pj Bupati Aceh Selatan itu. Seharusnya Pj Bupati Aceh Selatan menindak tegas ASN atau pejabat bawahannya yang tidak netral secara politik dalam Pilkada ini bukan sengaja tutup mata dan membiarkannya, karena Pembiaran itu juga bagian dari ketidaknetralan Cut Syazalisma sebagai kepala daerah untuk menyokong pemenangan politik mantan Bupati Aceh Selatan yang juga bakal bertarung di Pilkada 2024 mendatang,” sebutnya.

Hal lainnya yang sudah menjadi rahasia umum di Aceh Selatan yakni kerjasama Pemkab Aceh Selatan dengan investor asing PT Kobexindo Cement adalah prioritas yang telah dirintis oleh mantan Bupati Aceh Selatan Tgk Amran. “Bahkan demi mewujudkan nota kesepahaman sesuai dengan target mantan atasannya, Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma berani menandatangani MoU Kerjasama dengan PT Kobexindo Cement tanpa adanya koordinasi kepada Pemerintah Pusat yang merupakan pemberi mandat kepadanya. Bahwa MoU itu dilakukan di saat Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pendirian pabrik semen. Ini semakin memperjelas bahwa keterikan dan politik balas budi atau balas jasa kepada mantan atasannya lebih diutamakan ketimbang kebijakan Pemerintah Pusat secara nasional,”bebernya.

Menurut GerPALA, untuk mewujudkan netralitas Pj Kepala Daerah demi terwujudnya pelaksanaan Pilkada yang kondusif dan berkeadilan, maka Mendagri mencopot dan mengganti Pj Bupati Aceh Selatan.

“Jika Mendagri tidak mengganti Pj Bupati Aceh Selatan maka instruksi Mendagri terkait netralitas Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 tak lebih dari omong kosong belaka, dan hal itu akan memperburuk citra Pemerintah Pusat di mata rakyat,” pungkasnya.

Takzim kami,
Koordinator GerPALA
Fadhli Irman
Hp. 085296964271