Kategori: HUKUM & KRIMINAL

Jakarta – Setelah sempat melarikan diri ketika hendak ditangkap Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Staf Honorer sub bagian protokoler Setda Kota Medan, Andika Hartono ahirnya menyerahkan diri. Diketahui, Andika kabur ketika Tim dari lembaga anti rasuah tersebut melalukan oeprasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan enam orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menuturkan bahwa saat ini Andhika sedang diperiksa tim penyidik di Mapolresta Medan.

“AH (Andika Hartono) telah menyerahkan diri ke Mapolresta Medan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan,” tutur Febri, Jumat (18/10/2019).

Diberitakan sebelumnya, ketika melarikan diri, Andika mengendarai mobil Toyota Avanza bahkan nyaris menabrak petugas KPK. Andika melarikan diri karena diduga membawa setoran Rp 50 juta dari kepala dinas untuk Dzulmi Eldin.

Febri mengatakan hingga saat ini, Andika masih berstatus sebagai saksi. KPK membutuhkan keterangan Andika karena diduga mengetahui sengkarut kasus suap terkait proyek dan jabatan yang menjerat Dzulmi. Setidaknya, Andika diduga membawa uang Rp 50 juta dari kepala dinas untuk Dzulmi.

“Status Andika masih sebagai Saksi. belum ada peningkatan ke tersangka kecuali nanti memang ada pengembangan perkara dalam kasus ini,” kata Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka. Selain Dzulmi, KPK juga menjerat dua orang lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari, dan Syamsul Fitri Siregar selaku Kepala Bagian Protokoler Pemkot Medan.

KPK menduga, Isa diduga uang tunai sebesar Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Kemudian pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp 50 juta kepada Dzulmi. Tak hanya itu, Isa juga mengirim Rp 200 juta ke Dzulmi atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi Wali Kota. Uang suap itu untuk memperpanjang perjalanan dinas Dzulmi bersama keluarganya di Jepang.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Dzulmi bersama Syamsul disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Isa yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 l ku . (eddyS)

Jakarta – Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Soenarko diduga terlibat dalam rencana aksi peledakan bom molotov pada demo 24 September 2019 lalu oleh dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Abdul Basith.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam keterangannya, Jumat (18/10/2019) mengungkapkan pertemuan pertama perencanaan aksi tersebut digelar di rumah Soenarko yang beralamat di Ciputat, Tangerang Selatan pada 20 September.

“Pada 20 September 2019 pukul 23.00 WIB, pertemuan di rumah Mayjend (Purn)Sunarko di Ciputat,” tutur Argo.

Soenarko sendiri saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus tersebut. Diketahui, selama ini Polisi hanya menyebut Soenarko sebagai seseorang yang memiliki inisial SN.

Soenarko juga disebut ikut dalam pertemuan pada 24 September di rumah tersangka SO. Pertemuan itu dilakukan usai aksi pelemparan bom molotov pada aksi demo.

Pertemuan itu diketahui digelar lantaran aksi pelemparan bom molotov di aksi demo itu dianggap kurang maksimal. Dalam pertemuan itu, AB diketahui juga turut hadir.

“24 (September) malam diadakan rapat lagi tapi tempatnya di rumah SO (Sony Santoso) di daerah Tangerang. Di sana rapat, ada rapat pemufakatan merencanakan untuk berbuat kejahatan berupa membuat chaos mendompleng unjuk rasa di aksi 28 September,” tutur Argo.

Saat ini total sudah ada 11 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah AB, S, OS, JAF, AL, AD, SAM, YF, ALI, dan FEB. Semua tersangka menjalani masa penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. (eddyS)