Kategori: BREAKING NEWS

Nunukan – Bertempat di Ballroom Laura Hotel Nunukan, Sabtu 19 Oktober 2019 Lembaga Adat Dayak Kalimantan Utara (Kaltara) resmi melantik Kepengurusan Lembaga Adat Dayak Kabupaten Nunukan periode 2019 – 2024. Dalam kepengurusan kali ini, Heri Agung diamanahkan untuk menahkodai LAD Nunukan didampingi Elia Banansip sebagai Sekretaris.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dalam sambutanya yang dibacakan Sekretaris Daerah Nunukan Serfianus mengapresiasi atas dikukuhkannya kepengurusan LAD tersebut. Menurut Laura, pelantikan pengurus LAD akan menjadi pewarna dalam kanvas sejarah peradaban Nunukan kedepan.

” Tak bisa kita pungkiri, masyarakat Dayak telah banyak berkiprah dalam sejarah pembangunan Kabupaten Nunukan. Kita harap, dengan dilantiknya kepenguruan LAD ini akan dapat semakin membangkitkan motivasi bersama dalam membangun Nunukan,” tulis Laura

Lebih lanjut Laura berharap, LAD Nunukan kedepan dapat berperan bersama Pemerintah dalam menghadirkan kebijakan – kebijakan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena Laura mengakui, kendati saat ini Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menjalankan program yang yang diharap dapat menghadirkan kesejahteraan, namun tanpa dukungan elemen masyarakat seperti LAD, sudah pasti program – program Pemerintah akan tersendat.

“Pemerintah memang telah menjalankan program dan kegiatan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun tanpa dukungan berbagai pihak, sudah pasti program – program tersebut tak dapat beejalan baik. Untuk itu peran LAD ini tentu sangat dibutuhkan,” kata Laura

Laura juga mengungkapkan bahwa masyarakat Dayak terutama di Nunukan sangat toleran, bersahabat dan arif. Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat yang multi etnis dan terdiri dari beberapa latar belakang yang berbeda, Laura berharap LAD dapat terus menjadi motor penggerak keharmonisan ditengah kebhinekaan.

“Saya yakin bahwa kedewasaan, kearifan yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Dayak akan terus berjalan,” pungkas Laura.

Sementara Ketua LAD Kabupaten Nunukan Heri Agung mengungkapkan bahwa program organisasinya kedepan adalah menjadi mitra dari kebijakan Pemerintah yang bertujuan mensejahterakan maayarakat Nunukan tanpa kecuali. Heri menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung Pemerintah selama kebijakanya berpihak kepada masyarakat namun juga tak akan segan memberi kritikan apabila ada kebijakan yang dinilai tak menyentuh kepentingan masyarakat.

“Selama kebijakan Pemerintah berpihak pada masyarakat banyak, wajib bagi kami untuk mendukung. Begitupun sebaliknya, kami akan sampaikan kritikan dan masukan apabila ada kebijakan yang kurang menyentuh kepentingan rakyat banyak. Karena mitra yang sebenarnya adalah mendukung dalam kebenaran dan meluruskan apabila ada kesalahan,” tandas Heri

Dalam mempertahankan keharmonisan kehidupan sosial, Heri mengungkapkan pihaknya akan bergandengan tangan dengan elemen mayarakat lainya. Karena menurut Heri, saling asah, asih dan asuh serta saling menghormati apapaun latar belakangnya, adalah kunci dari terciptanya persatuan dan kesatuan nasional.

“Pelangi itu indah karena berbeda warna. Maka janganlah perbedaan menjadi media untuk berpecah belah namun mari kita jadikan perbedaan sebagai rahmat Tuhan untuk mengisi kehidupan bermasyarakat dan tentunya dalam bernegara,” pungkas Heri. (eddyS)

Nunukan – Penetapan Sebatik sebagai Pulau Santri selain diharapkan dapat mencetak generasi muda yang relijius, juga diharapkan akan menjadi motivasi masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan semakin kental semangat kebangsaan dan nasionalismenya.

Hal tersebut dituturkan oleh tokoh muda perbatasan yang juga anggota DPRD Nunukan, Hamsing. Menurutnya, dengan ditetapkanya pulau Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia oleh Kementerian Agama RI, maka juga akan menjadi identitas positif dari pandangan negatif yang selama ini melekat di wilayah – wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

“Tak bisa dipungkiri, tak sedikit pihak yang menilai citra daerah perbatasan selama ini dengan stigma negatif. Baik sebagai jalur ekspansi traficking, masuknya barang ilegal hingga Narkoba. Dengan ditetapkanya Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia inilah maka secara tak langsung akan memangkas stigma negatif tersebut,” tutur Hamsing saat menerima Pewarta di Cafe Calsic Jl. Jend Ahmad Yani, Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (17/10/2019).

Sehingga dengan hal itu, Hamsing menilai bahwa semua pihak seharusnya mendukung penetapan Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia tersebut. Karena menurutnya, tugas menanggulangi ekspansi apalagi faham Radikalisme dan ideologi yang berpotensi merongrong keutuhan NKRI tak hanya menjadi tugas aparat semata.

Keterlibatan masyarakat terutama generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan wilayah yang berdaulat menurut Hamsing adalah sebuah keniscayaan. Apalagi Sebatik diketahui acap kali menjadi pintu masuk pelaku teroris yang berhubungan dengan jaringan terorisme di Filipina.

“Dalam hal ini peran serta masyarakat terutama para Santri sangat diperlukan. Terutama dalam menghadang faham -faham yang sangat mungkin disebarkan para teroris itu,” tandas Politisi Partai Hanura tersebut.

Terkait Sebatik sendiri sebagai pintu keluar masuk jaringan teroris pernah diakui oleh Ali Fauzi. Mantan anggota Front Pembebasan Islam Moro (MILF) Filipina tersebut mengungkapkan bahwa Pulau Sebatik sering menjadi pintu keluar masuk ‘militan’ selain faktor geografi juga karena luas wilayah perairanya yang membuat penjagaan kurang maksimal.

“Pulau Sebatik aman digunakan sebagai pintu keluar masuk militan MILF, karena di wilayah tersebut penjagaan tidak terlalu ketat.  Dari Pulau Sebatik kemudian dengan sangat mudah kita bisa masuk ke Tawau (Sabah-Malaysia). Dari Tawau nanti tinggal memilih mau menyeberang ke Filipina, di daerah mana,” paparnya beberapa waktu lalu.

Diketahui, Sebatik merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang sebagian wilayahnya berbatasan lansung dengan Sabah, Malaysia baik di darat maupun di laut. Pun dengan Filipina Selatan seperti Marawi, untuk menjangkau wilayah yang pernah menajadi basis militan Abu Sayyaf tersebut dapat ditempuh dalam waktu tak lebih dari 6 jam menggunakan speet boat. (eddyS)

Nunukan – Usai ribuan Santri di di Sebatik, Kalimantan Utara menggelar uapacara peringatan Hari Santri ke 3 tahun 2019 di Lapangan Sungai Nyamuk, Sebatik Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Kamis (17/10/2019), Kementerian Agama RI, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nununukan, Tokoh Masyakat dan peserta upacara menyepakati penetapan Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia.

Melalui penetapan sebagai Pulau Santri tersebut, Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, KH Asmayadi berharap Sebatik dapat menjadi salah satu garda dari generasi muda yang religius, moderat, patriotik dan pencinta tanah air. Hal tersebut menurutnya karena tak lepas dari geografi Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan RI dengan Sabah, Malaysia.

“Sehingga dengan ditetapkanya Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia, masyarakat terutama generasi muda islam akan terpanggil untuk mempertahankan status kehormatan ini,” tutur Asmayadi.

Penetapan Sebatik sebagai Pulau Santri sendiri, ungkap Asmayadi bukan serta merta namun sudah melalui pertimbangan .dan masukan dari berbagai pihak serta melihat eksistensi dari para Santri di Sebatik.

“Tentu setelah melalui pertimbangan yang matang,” tandasnya.

Senada dengan Asmayadi, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid menilai dengan ditetapkanya Sebatik sebagai Pulau Santri, generasi muda islam kedepanya diharapkan dapat meneguhkan diri sebagai suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Karena menurut Laura, para Santri secara tak langsung akan mempunyai tanggung jawab moral demi mempertahankan nama besar isalm dan nama baik dari Pulau Sebatik itu sendiri.

“Tentu dengan ditetapkanya pulau Sebatik sebagai pulau santri, secara tak langsung akan menambah perbendaharaan kita dalam tanggung jawab mempertahankan nama baik Sebatik dan Idonesia pada umumnya,” ujar Laura.

Sementara itu, tokoh perbatasan yang juga salah satu pembina di yayasan Pondok Pesantren Mutiara Bangsa, Ustazt Rachmad mengaku terharu atas hal tersebut. Ia menuturkan, memang sebagai masyarakat yang tinggal diwilayah perbatasan, aggresi budaya maupun barang dari negara tetangga sangat terasa.

“Dengan ditetapkanya Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia, maka sudah pasti masyarakat di Sebatik akan merasa terpanggil untuk memerangi intervesi budaya apalagi faham – faham yang berpotensi merongrong Pancasila,” tuturnya.

Mengenai penyematan Sebatik sebagai Pulau Santri Indonesia, Rahmad juga menilai hal tersebut tak berlebihan. Pasalnya Santri terbanyak di Kalimantan Utara. Diketahui di Sebatik terdapat berbagai Pondok Pesantren seperti Ponpes Mutiara Bangsa, Ponpes Asyadiah dan Ponpes Hidayatullah yang didalamnya terdapat ribuan Santri. (EddyS)