Pemuda Perbatasan jadi Garda Terdepan Memberantas Narkoba

NUNUKAN – Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengapresiasi inisiasi pemuda Kabupaten Nunukan dalam upaya memberantas peredaran narkoba di Kaltara. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Nunukan, di Hotel Laura, Senin (18/7) malam.
Menurutnya, dengan adanya lembaga kepemudaan seperti KNPI dapat menjadi filter dari hal negatif. Karena itu, ia mengapresiasi agar roda organisasi kepemudaan dapat segera terbentuk hingga pada level kecamatan.
“Kita berharap agar semuanya dapat memberikan kontribusi positif terhadap daerah, salah satunya melalui organisasi kepemudaan,”kata Gubernur.
Ia menjelaskan, dalam perspektif pembangunan bangsa dan negara, peran pemuda tidak dapat dipandang sebelah mata. Hal itu terlihat pada sejarah perjuangan bangsa sebelum Indonesia merdeka. “Para pemuda turut berperan besar dalam perjuangan maupun dalam mengisi kemerdekaan,”katanya.
Belajar dari sejarah tersebut, Gubernur berharap agar para pemuda di Kabupaten Nunukan dan Kaltara dapat meresapinya. Dengan tujuan agar para pemuda selalu bangkit lebih kuat dengan menjaga persatuan dan kesatuan. “Di tangan saudara-saudara para pemudalah, masa depan pembangunan daerah, bangsa dan negara,”jelasnya.
Ia yakin program kerja yang akan dicanangkan oleh DPD KNPI Kabupaten Nunukan akan melahirkan pemuda-pemudi yang berprestasi. Dan mengangkat harkat dan martabat kehormatan bangsa dalam upaya memperkokoh ketahanan nasional.
“DPD KNPI Kabupaten Nunukan dan organisasi kepemudaan lain, sejatinya merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan. Saya berharap saudara-saudara juga dapat berperan aktif untuk ikut mengatasi permasalahan pemuda seperti kenakalan remaja, narkoba dan hal negatif lainnya. jalankanlah roda kepengurusan ini dengan baik dan selalu jaga hubungan silaturahmi hingga tercipta pengurus yang solid,”tuntasnya. (*)

969 Hektar Hilang Akibat Abrasi Pantai Pulau Sebatik

NUNUKAN – Abrasi pantai di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan saat ini masih terjadi. Terbaru, abrasi menggerus lahan warga di 4 kecamatan di Pulau Sebatik. Mencakup Kecamatan Sebatik Timur, Sebatik Induk, Sebatik Barat dan Sebatik Utara.
Warga pun mempertanyakan upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi ancaman bencana tersebut. Apalagi menjelang akhir tahun, kondisi ombak laut di wilayah ini biasanya mengalami pasang dalam skala tinggi.
“Kami setiap hari mencoba memancangkan kayu untuk menahan laju ombak yang terus menggerus tanah. Kami mencari karung-karung plastik untuk diisi pasir, agar hantaman ombak tak terlalu kencang,” ucap salah seorang korban abrasi pantai Sebatik, Lisda beberapa waktu lalu.
Wanita berusia 22 tahun ini, merupakan salah seorang dari sekian banyak warga Desa Tanjung Aru Sebatik, Kecamatan Sebatik Timur yang rumahnya terdampak langsung abrasi. “Kami sampai kesulitan mencari karung plastik di pasar untuk diisi pasir sebagai penahan ombak. Mau bagaimana lagi? Meski selalu hilang itu pagar kayu dan karung pasir, karena tertarik ombak besar. Tapi setidaknya kami masih ada sedikit usaha meredam hantaman ombak di rumah kami,” keluhnya.
Kondisi ini menjadi hal yang disesalkan para korban abrasi. Warga merasa belum ada perhatian pemerintah daerah. Padahal musibah ini sudah berlangsung sekitar 7 tahun, terjadi sejak 2014 silam.
Kepala Desa Tanjung Aru Budiman menegaskan, kondisi berlarut ini memang selalu dipertanyakan warga Sebatik. Pihak desa dituntut memberikan solusi atas segala kerusakan yang telah terjadi. Namun, meski berkali-kali menyampaikan keluhan ke pemerintah daerah, sampai saat ini tidak ada jawaban yang memuaskan masyarakat.
Sekitar 6 unit rumah warga Tanjung Aru roboh. Bahkan kini wilayah pantai Tanjung Aru seakan menjadi yang terparah, akibat proyek pemecah ombak/breakwater tidak tuntas dikerjakan. Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat menganggarkan sekitar Rp 26 miliar, untuk pembangunan pemecah ombak sepanjang 750 meter di Sebatik.
Sayangnya proyek tersebut tidak sesuai keinginan masyarakat dan akhirnya tidak tuntas. “Karena tidak tuntas, daerah yang belum ada breakwater menjadi sasaran amukan ombak. Terjangan ombak lebih besar dan kuat, ini yang semakin membuat kita pusing,” keluhnya.
Budiman mengakui, Pemkab Nunukan melalui BPBD memberikan bantuan sembako dan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat yang rumahnya ambruk akibat abrasi. Namun itu tidak cukup, sehingga masyarakat harus menguatkan hati dan kembali membangun perlahan rumahnya yang hancur di lokasi yang sama.
“Mau bagaimana lagi? Mereka tidak punya tanah untuk membangun rumah, kecuali di bekas bangunannya yang hancur. Kalau ditanya solusi, kami serba salah,” ungkapnya.
Sementara itu, BPBD Nunukan mencatat setiap tahunnya garis pantai Pulau Sebatik bergeser seluas 5-6 meter.
Hasil pemetaan pada Februari 2020 lalu, ada sekitar 969 hektare sepanjang pantai pada 4 kecamatan di Pulau Sebatik yang tergerus abrasi. Masing-masing Kecamatan Sebatik Timur dengan luasan 120 ha, Sebatik Induk seluas 357 ha, Sebatik Barat 416 ha, dan Sebatik Utara 76 ha.
BPBD mengalkulasi kerugian mencapai Rp 71 miliar. Sementara nilai kerugian akibat abrasi diperkirakan mencapai Rp 15 miliar, sehingga bila ditotal kerugian sekitar Rp 86.483.800. Hasil perhitungan ini, belum termasuk kerusakan dan kerugian yang timbul pada tahun 2020 dan 2021. (*)

Bersama Kepala BPBD dan Camat Sembakung, Bupati Laura Audiensi ke BNPB Penanganan Banjir Sembakung dan Abrasi Pantai Sebatik

 NUNUKAN– Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dengan didampingi oleh Kepala BPBD Kab. Nunukan Arif Budiman dan Camat Sembakung Melakukan audiensi di BNPB untuk menyampaikan secara langsung rencana relokasi warga Sembakung yang terdampak banjir serta abrasi pantai yang terjadi di pulau Sebatik, Senin (18/07).

Menurut Bupati Laura audiensi yang dilakukannya bersama jajaran mendapat respon positif dari Kepala BNPB.

” Alhamdulillah kepala BNPB sangat merespon rencana ini”, ujar Laura.

Menurutnya Kepala BNPB yang sangat merespon positif rencana tersebut, terlebih Kepala BNPB dahulu pernah bertugas di Nunukan saat melaksanakan tugasnya sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI – Malaysia (Satgas Pamtas R8 – Malaysia) dari Batalyon Infanteri 613 sehingga saat ini beliau paham benar dengan kondisi yg ada di lapangan. (*)

Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib Sekolah, Hasan Basri sampaikan Apresiasi Kepada Kemendikbud

JAKARTA – Pancasila akan dijadikan mata pelajaran tersendiri di sekolah mulai Juli 2022.

Sebelumnya, pancasila bergabung dalam mata pelajaran kewarganegaraan.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Anggota DPD RI, Hasan Basri menyebut bahwa pendidikan Pancasila merupakan pendidikan penting. Karena didalam pendidikan tersebut akan diajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Ini merupakan muatan yang penting, sehingga Pancasila tidak hanya jadi hafalan melainkan nilai yang berwujud dalam praktik,” kata Hasan Basri.

“karena, pancasila merupakan dasar negara yang telah diterima seluruh masyarakat Indonesia,” lanjut HB.

Mengacu pada perkataan Ki Hajar Dewantara, Senator muda asal Kalimantan Utara, Hasan Basri mengaku pendidikan dasar memiliki peran dalam membentuk karakter anak.

Pada usia anak, kita dapat mengarahkan mereka agar mengenali alam kebudayaan bangsa Indonesia.

“Tidak lain adalah penerjemahan nilai-nilai Pancasila,” jelas Hasan Basri.

Saat ini Kemendikbud Ristek telah melansir Konsep Pelajar Pancasila.

Menurut Hasan Basri, menjadikan Pancasila sebagai suatu mata pelajaran merupakan langkah yang baik.

Hasan Basri menilai Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus kita junjung bersama.

Lebih lanjut, Hasan Basri juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah khususnya kepada Menteri Pendidikan sebagai Mitra Kerja Komite III.

“Semoga, dengan pembelajaran ini, anak-anak akan lebih mengenal isi sila dan juga mengamalkan menjadi budi pekerti sehari-hari,” kata Hasan Basri.

PP No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidikan Pancasila termasuk pelajaran wajib di sekolah tingkat dasar dan menengah di samping agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPS, IPA, seni budaya, penjas, keterampilan serta muatan lokal. Diatur dalam Pasal 40 Ayat (2).

Kemudian di Pasal 40 Ayat (6), dijelaskan bahwa pendidikan Pancasila juga wajib diajarkan di tingkat pendidikan tinggi. Baik tingkat sarjana maupun diploma. (*)

BIN Kaltara Gencar Gelar Vaksin Door to Door

NUNUKAN, aoranews.com | Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Utara hingga kini masih menggencarkan vaksinasi door to door di kelurahan. Adapun layanan vaksinasi hari ini berjalan, telah menyasar
ratusan warga. Demikian disampaikan Kepala Badan Intelijen Negara
Daerah (Binda) Kaltara, Brigjen TNI Sulaiman.

Brigjen TNI Sulaiman menjelaskan vaksinasi door to door digencarkan
untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat baik dari kelompok
masyarakat umum atau lansia. Sebab, masih banyak masyarakat
umum dan lansia yang belum divaksin karena keterbatasan fisik,
Kesehatan maupun waktu.

Brigjen TNI Sulaiman menilai vaksinasi door to door lebih efektif
dibandingkan layanan vaksinasi lainnya. Sebab, vaksinasi langsung
mendatangi warga ke rumah-rumah dan sasaran sehingga tidak ada
alasan lagi untuk tidak divaksin.

Kita punya PR besar untuk vaksinasi booster. Harapan dan target kami
untuk vaksinasi booster dapat mencapai 80 persen seperti vaksin dosis
1 dan juga dosis 2,” jelas Brigjen TNI Sulaiman.

Diketahui bahwa vaksinasi booster di wilayah Kalimantan Utara baru
mencapai 24,64 persen, sementara dosis 1 telah mencapai 96,69
persen dan dosis 2 mencapai 80,88 persen.
Vaksinasi door to door dilaksanakan di Kabupaten Bulungan tepatnya
di wilayah Kelurahan Bunyu Timur dan Masjid Tanjung Harapan
Nunukan. Tidak hanya door to door, vaksinasi juga digencarkan secara
massal di Depan Pasar Lama Bunyu Barat, BPU Desa Respen Tubu
Malinau, Rumah Kades Tanjung Lapang Malinau dan Mess Tim
Flobamora Nunukan. “Kami terus menggencarkan vaksinasi baik
secara massal atau terpusat maupun door to door untuk menuntaskan
agenda nasional dalam mengencdalikan penyebaran COVID-19 di
wilayah Kalimantan Utara,” tutup Brigjen TNI Sulaiman. (*)