Kategori: BREAKING NEWS

Gubernur Minta OPD Benai Standar Layanan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) kembali akan melakukan penilaian kepatuhan atas produk layanan di setiap Kementerian/Lembaga (K/L) Negara dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2022.

Menjelang penilaian tersebut, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan agar membenahi proses pelayanan yang belum sesuai standar.

“Saya minta OPD yang akan dinilai tahun ini bersiap, benahi pelayanan sesuai standar berlaku sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009,” kata Zainal A Paliwang, Minggu (7/8).

Berdasarkan Sosialisasi dan Workshop Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 di Provinsi Kaltara, 3 Agustus 2022 . Sesuai data ORI Perwakilan Kaltara, kiranya ada 4 OPD di lingkungan kerja Pemprov Kaltara akan dinilai tahun ini.

Diantaranya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), dan Dinas Sosial (Dinsos).

“Sekali saya minta agar seluruh aparatur pelayanan ini bersiap. Biasanya tim penilai datang tanpa terjadwal, untuk itu segera benahi yang belum sesuai standar, yang sudah bagus ditingkatkan lagi. Minimal keluar dari zona merah penilaian Ombudsman,” tutur Zainal.

Untuk diketahui, sejak tahun 2015, ORI telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik berdasarkan UU No. 25/2009 atas pemenuhan standar pelayanan pada K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten). Dimana, hasil penilaian tersebut dimasukkan ke dalam kategorisasi tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau), tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) dan tingkat kepatuhan rendah (zona merah).

Pada tahun 2021, ORI telah mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten.

Di lingkup pemerintah provinsi, produk pelayanan yang dinilai sebanyak 151 produk. Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Provinsi menunjukkan sebanyak 38.24 persen atau 13 provinsi berada dalam Zona Hijau atau Predikat Kepatuhan Tinggi, 55.88 persen atau sebanyak 19 provinsi berada dalam Zona Kuning atau Predikat Kepatuhan sedang, dan 5.88 persen atau 2 provinsi berada dalam Zona Merah atau Predikat Kepatuhan Rendah.

Pemprov Kaltara sendiri, berdasarkan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan terhadap produk pelayanan administrasi, memperoleh nilai rata-rata 81,47. Hal ini menempatkan provinsi ke-34 ini masuk Zona Hijau dengan Predikat Kepatuhan Tinggi.

Adapun produk layanan administrasi milik Pemprov Kaltara yang dinilai. Yakni DPMPTSP atas peniliaian 20 produk dengan nilai 97,97, Disdikbud atas 10 produk dengan nilai 88,98, dan Dinkes terhadap 7 produk, dengan nilai rata-rata 23,59. (dkisp)

Penerimaan Pajak di Kaltara Terealisasi 56,70 Persen

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), resmi merilis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun 2022 di wilayah Provinsi Kaltara, Kamis (4/8).

Tercatat, hingga semester I 2022, realisasi Belanja Pemerintah Pusat terserap sebesar 33,43 persen atau sekitar Rp 1,23 triliun dari total alokasi APBN tahun 2022 di Kaltara sebesar Rp 9,92 triliun.

Secara nasional, dilihat dari sisi pendapatan, penerimaan pajak sampai dengan Semester I Tahun 2022 sebesar Rp 893,75 triliun atau 60,19 persen dari target APBN. Sementara, capaian penerimaan pajak netto di wilayah Kaltara sebesar Rp 992,26 miliar atau 56,70 persen dari target Rp 1.750 miliar.

“Adapun beberapa capaian terkait penerimaan pajak di wilayah Kaltara. Diantaranya yakni Penerimaan Pajak Bruto tumbuh 45,15 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 1.058,57 miliar, jumlah pada pengembalian pajak turun 31,79 persen (yoy) menjadi Rp 66,36 miliar, dan Penerimaan Pajak Netto tumbuh 57 persen (yoy) dari Rp 632 miliar menjadi Rp 992,26 miliar pada tahun 2022,” ulas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro.

Selanjutnya rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan di wilayah Provinsi Kaltara, yaitu sebesar 95,93 persen dengan jumlah pelaporan sebanyak 75.911 SPT dari 79.135 Wajib Pajak. Lalu Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang tercatat sebanyak 247.935 Wajib Pajak di seluruh Indonesia dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 61,01 triliun. Adapun di wilayah Kaltara, peserta PPS terhitung sebanyak 651 Wajib Pajak dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 178,51 miliar.

Pada sektor lain, Bea dan Cukai telah merealisasikan pendapatan sebesar Rp 10,09 miliar atau sebesar 76,48 persen dari target Rp 13,19 miliar. Penerimaan tersebut berasal dari penerimaan Bea Masuk sebesar Rp 9,18 miliar, Bea Keluar sebesar Rp 701,36 juta, Denda Pabean Rp 111,74 juta, Cukai Rp 31,20 juta, dan Denda Cukai sebesar Rp 62,40 juta.

Disampaikan juga bahwa salah satu sumber pendapatan APBN merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hingga Semester I 2022, tercatat total realisasi PNBP sebesar Rp 114,85 miliar, terdiri dari PNBP BLU Rp 11,11 miliar (20,74 persen) dari target, dan PNBP lainnya Rp 103,74 miliar (77,41 persen) dari target.

Di mana Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, turut berkontribusi menghasilkan PNBP. PNBP yang dihasilkan yakni sebesar Rp 5,2 miliar atau 71,82 persen dari target. PNBP KPKNL berasal dari kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pelayanan lelang, dan pengurusan piutang negara di wilayah Provinsi Kaltara.

Penerimaan negara 2022 pada KPKNL Tarakan, didominasi oleh PNBP pengelolaan BMN yang mencapai Rp 3,80 miliar. Kemudian disusul oleh PNBP layanan lelang sebesar Rp 1,48 miliar, dan PNBP pengurusan piutang negara sebesar Rp 11,19 juta. Penyumbang terbesar penerimaan negara dari kegiatan Pengelolaan BMN adalah pemanfaatan aset milik BLU. Yakni Rp 2,7 miliar, penjualan BMN dalam rangka penghapusan Rp 521 juta, pemanfaatan BMN satuan kerja non-BLU Rp 235 juta, dan penjualan barang rampasan Rp 311 juta. (dkisp)

Percepatan Pembangunan Didorong APBN

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyebutkan proyek yang penanggarannya bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mempengaruhi sejumlah pembangunan di provinsi ke 34 ini.

Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltara, alokasi belanja APBN tahun 2022 di wilayah Kaltara mencapai Rp 9,92 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,68 triliun atau 37 persen, dan Belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 6,24 triliun atau 63 persen. Dimana, alokasi terbesar pada Belanja Pemerintah Pusat digunakan untuk program infrastruktur konektivitas yakni sebesar 38,26 persen.

Dari data tersebut, Gubernur menyebut output belanja strategis di Provinsi Kalimantan Utara melalui APBN meliputi pembangunan fasilitas pelabuhan laut Pulau Bunyu, pembangunan jalan Malinau-Semamu, pengembangan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu, pembangunan Jembatan Long Nawang-Data Dian dan Malinau-Long Bawan, pengembangan Bandar Udara Long Apung.

Lalu pembangunan Break Water Pantai Tanjung Aru (proyek lanjutan) di Pulau Sebatik, pembangunan Pengaman Pantai Sei Taiwan Desa Tanjung Karang Kepulauan Sebatik, serta Subsidi Angkutan Udara Perintis, Perintis Cargo, dan BBM Penerbangan Perintis.

“Tentunya, kita mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam menghadirkan negara di provinsi perbatasan ini. Sebab, perhatian itu sungguh membantu kami di daerah khususnya bagi masyarakat Kaltara itu sendiri,”jelas Gubernur, Kamis (4/8).

Hingga Semester I 2022, realisasi belanja Pemerintah Pusat terserap Rp 1,23 triliun atau 33,42 persen. Realisasi belanja ini terbagi ke dalam 4 kategori kewenangan, yakni realisasi belanja Kantor Pusat 28,79 persen, Kantor Daerah 52,95 persen, Dekonsentrasi 19,53 persen, dan Tugas Pembantuan 21,44 persen.

Sedangkan untuk belanja TKDD terealisasi sebesar Rp 3,06 triliun atau 49,04 persen. Pada realisasi ini terbagi dalam 6 jenis belanja dengan tingkat realisasi. Yakni Dana Bagi Hasil 38,57 persen, Dana Alokasi Umum 57,05 persen, DAK Fisik 15,51 persen, DAK Non Fisik 51,24 persen, Dana Insentif Daerah 50,26 persen, dan Dana Desa 47,63 persen.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Wahyu Prihantoro mengungkapkan, pihaknya akan melakukan upaya guna mengoptimalkan kinerja APBN tahun 2022. Diantaranya dengan melakukan monitoring dan evaluasi monev dalam bentuk Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA), Monev Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Spending Review (SR), Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), dan Forum Koordinasi Kuasa Pengguna Anggaran Satker.

Sementara dari sisi layanan, lanjutnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN di lingkup Provinsi Kaltara senantiasa berusaha memberikan service excellent kepada stakeholders dalam bentuk monitoring, asistensi, maupun pelatihan.

“Ke depan Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan terus mengawal kinerja APBN dengan berfokus pada stakeholders forum meliputi Satker, Pemerintah Daerah, Perwakilan Otoritas Moneter, Auditor, BPS, Perbankan, dan lainnya. Serta pengembangan UMKM dengan melakukan profiling UMKM, memberikan pelatihan, pendampingan, serta fasilitas pembiayaan,” kata Wahyu.

Kanwil DJPb Provinsi Kaltara juga akan turut mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberdayaan UMKM, asistensi BLUD, profiling potensi daerah. Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan melibatkan Kemenkeu Satu, Pemda, BI dan melakukan monev KUR. Selanjutnya asistensi BLUD dilakukan dengan menyusun profil BLU, sinergi dengan Pemda, sharing session and knowledge terkait tata Kelola BLUD. (dkisp)

Hadiri Pelantikan Pengurus SPJ Kaltara, Hasan Basri Sampaikan Integritas Pemuda

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA

BULUNGAN – Serikat Pemuda Jawa (SPJ) Kalimantan Utara telah melaksanakan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Minggu, (24/7/2022).

Kegiatan tersebut dirangkai dengan silaturahmi warga Jawa di Kalimantan Utara yang disemarakkan dengan ragam hiburan rakyat.

Hadir diantaranya Wakil Ketua PURT DPD RI, Hasan Basri, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Bulungan Syarwani, Wakil Bupati KTT Hendrik, Wakil Walikota Tarakan Effendhi Djuprianto, Sekprov Kaltara Suriansyah, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona, Irwasda Polda Kaltara Kombes Pol Eka Wahyudianta, Tokoh Masyarakat dan Tamu undangan lainnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Anggota DPD RI asal Kalimantan Utara, Hasan Basri mengatakan, Provinsi Kalimantan Utara membutuhkan dukungan dari lapisan pemuda, untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan di Kalimantan Utara.

“Untuk Membangun Kalimantan Utara dan dalam rangka mengisi kemerdekaan, kita butuh generasi yang tangguh dan cerdas, pemuda tidak boleh loyo, ” kata Hasan Basri dengan nada penuh semangat.

Hasan Basri berharap dengan adanya SPJ Kalimantan Utara ini menjadi wadah bagi pemuda di Kalimantan Utara untuk melakukan inovasi dan ekspresi sehingga menghadirkan kader-kader yang berkualitas dan berkarakter pancasila.

“Jangan ada kata menyerah dan putus asa dalam membangun daerah. Ini sebagai langkah awal, dengan menyamakan persepsi dari perangkat desa sampai perangkat kecamatan, kemudian segera mengawal dan memberikan kontribusi,” kata Hasan Basri.

“Tujuannya untuk menimbulkan kepedulian sosial sehingga bermuara pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” lanjut senator Muda, Hasan Basri.

Lebih jauh Hasan Basri yang mengenakan batik coklat berpesan agar terbentuknya SPJ Kalimantan Utara dapat terus menjaga kerukunan antar masyarakat di Kalimantan Utara.

“Di mana pun kita berada tidak boleh melupakan kebudayaan daerah asal, namun harus beradaptasi dengan daerah kita saat ini, sehingga kerukunan antar suku, agama, etnis di Kaltara dapat terjaga,” pesannya.

Selesai kegiatan, Hasan Basri memberikan bantuan, dan juga membeli beberapa produk UMKM yang dipamerkan dalam acara tersebut. (Mar)

Hasan Basri Hadiri Tabligh Akbar di Masjid Agung Istiqomah, Tanjung Selor

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

BULUNGAN – Kedatangan Ustad Abdul Somad (UAS) di Ibukota Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) disambut ribuan jamaah, Sabtu, (23/07/2022).

Sejak sore hari, umat muslim berbondong-bondong mendatangi lokasi Tabligh Akbar dengan tema ‘memupuk keimanan dan ketaqwaan agar menjadi solusi dan sumber rezeki yang tidak bertepi’, di Masjid Agung Istiqomah Tanjung Selor.

Dalam Tausiahnya Ustad H. Abdul Somad mengaku takjub atas antusias masyarakat Tanjung Selor untuk menyaksikan Tabligh Akbar ini.

Lebih jauh diterangkan, ia menyampaikan tujuannya datang kesini adalah untuk merajut ukhuwah.

Menurutnya, dalam islam semua bersaudara sesama muslim. Antara suku yang satu dengan yang lain adalah bersaudara.

“Semua yang tidak ada hubungan darah, sesama Islam diikat dengan ikatan ukhuwah islamiyah,” sebutannya.

Santapan rohani yang disampaikan Ustadz Abdul Somad sekitar 2 jam 30 menit.

Hadir diantaranya pada acara Tabligh Akbar Anggota DPD RI daerah pemilihan Kalimantan Utara, Hasan Basri, Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Bulungan, jajaran OPD, Tokoh Agama,Tokoh masyarakat, para Ustadz/Ustazah, seluruh Pengurus Masjid Agung serta tamu undangan lainnya.

Di Kesempatan yang sama, kepada awak media, Anggota DPD RI, Hasan Basri mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat kalimantan Utara atas sambutan yang meriah dan antusiasnya untuk menghadiri acara tablig ini.

“Dan juga kepada Pengurus Masjid Agung saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih atas program yang telah dilaksanakan,” Ujar Hasan Basri.

“Insya Allah untuk agenda beliau (Ustadz Abdul Somad) berikutnya, akan dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau,” kata HB.

Hasan Basri berharap dengan adanya kesempatan emas ini, memberikan berkah untuk kita semua.

“Siraman Rohani yang dilakukan Ustadz Somad sangat mengesankan, semoga kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran dan hikmahnya untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ceramah yang disampaikannya sangat menyentuh dan sangat sesuai dengan perkembangan masyarakat sekarang,” tutup Hasan Basri. (Mar)