Gubernur Didaulat Jadi Ketua KOMITE Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum didaulat menjadi Ketua Umum Komunitas Antar Etnis Indonesia (KOMITE) Kaltara oleh para tokoh etnis se-Kaltara, Selasa (23/8).

Penetapan ini disampaikan pada saat perwakilan tokoh etnis se-Kaltara beraudiensi dengan Gubernur, Selasa (23/8).

“Terima kasih kepada para tokoh etnis yang telah menyampaikan amanah ini untuk saya. Sejak dulu, sewaktu saya menjabat sebagai wakapolda ini sudah ada. Karena FKUB sudah ada, tapi etnisnya belum,” ujar Gubernur.

Dikatakannya, Kaltara membutuhkan suatu wadah yang dapat menaungi seluruh etnis yanh ada di Kaltara. Wadah tersebut, katanya menjadi jembatan komunikasi tiap tokoh antar etnis.

“Apapun namanya, yang terpenting adalah adanya wadah yang menaungi etnis yang ada di Kaltara. Ketika efek atau dampaknya muncul, maka permasalahan di angkat ke KOMITE untuk membicarakan penyelesaiannya,” terangnya.

Kehadiran KOMITE Kaltara diharapakan Gubernur tidak hanya sebagai fasilitator tetapi menjadi wadah menyatukan semua etnis yang ada di Bumi Benuanta ini sehingga tercipta suasana yang damai dan kondusif, saling memberi dukungan untuk mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.

Gubernur juga mengharapkan peran dari masyarakat daerah dalam tiap pembangunan di Kaltara. Ia mengingatkan agar putra putri daerah mempersiapkan diri untuk menyambut tantangan zaman.

Seperti pembangunan KIPI hingga Kaltara sebagai provinsi penyangga untuk IKN, Gubernur berharap putra daerah dapat mengambil kesempatan tersebut. Mempersiapkan diri sebagai SDM yang berkompeten sehingga ketika investor membutuhkan tenaga, Kaltara sudah siap.

“Mulai 2023 ini perkembangan kawasan industri akan berjalan. Saya tidak menginginkan orang daerah jadi penonton. Saya tidak mau itu. Tidak boleh kita jadi penonton. Kita harus berkontribusi. Syaratanya satu, kita harus siap,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh etnis di Kaltara agar mau bersama-sama bersinergi dengan pemerintah. “Artinya bukan dari pemerintah saja. Saya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan ide/gagasan yang baik untuk kita kerjakan bersama supaya masyarakat dapat menikmati apa yang pemerintah kerjakan,” tuntasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur melakukan dengar pendapat dari para tokoh etnis yang hadir. Ia juga memberikan arahan dan masukan terkait pembentukan komunitas ini.

Salah satu tokoh etnis yang hadir, Muhammad Yunus Idris mengatakan, keinginan membentuk KOMITE ini adalah dari keinginan untuk terciptanya keamanan dan kedamaian di Kaltara.

Memilih kepala daerah sebagai ketua dari KOMITE menurut para tokoh etnis adalah pilihan yang tepat. Tidak dilihat dari kesukuannya, akan tetapi peran dan fungsinya sebagai kepala daerah. (dkisp)

Irjen Kemendagri Minta Pemprov Siapkan Langkah untuk Pengendalian Inflasi

TANJUNG SELOR – Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Elfin Elyas mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara agar menyiapkan langkah kongkrit terkait penyerapan anggaran Daerah untuk pengendalian inflasi.

Hal ini disampaikannya kepada sekretaris daerah beserta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Senin (22/8).

Pertama, pengendalian inflasi Provinsi Kaltara saat ini pada angka 5,72 persen dimana berada diatas rata-rata inflasi nasional sebesar 4.49 persen. Ia mengungkapkan pemprov perlu mengoptimalisasi penyerapan anggaran untuk operasi pasar dan menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga diminta membentuk tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dan mengalokasikan minimal 40% belanja barang/jasa daerah untuk produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengelola dalam e-katalog lokal.

“Semua hal itu tentunya menjadi ruang lingkup fokus dan sasaran pengawasan Kemendagri di Kaltara Tahun 2022,” katanya.

Itjen Kemendagri juga meminta agar Pemprov Kaltara dapat merealisasikan pendapatan dan belanja daerah diatas 65 persen. Hal ini penting untuk memberikan stimulan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi daerah.

“Kita harapkan pada bulan September realisasi sudah mencapai 65 persen. Karena itu kita menghimbau aga Pemprov Kaltara dapat memacu serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),”jelasnya.

Pemerintah Provinsi Kaltara juga dihimbau agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap realisasi APBD dan pengendalian inflasi kabupaten/kota. (dkisp)

Gubernur : Pusaka Harus Perkuat Silaturahmi Lintas Etnis

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum menghadiri langsung Silaturahmi Persekutuan Suku Asli Kalimantan (Pusaka) se-Kalimantan Utara di Gedung Wanita Kota Tarakan, Senin (22/8).

Turut hadir Forkompinda kota Tarakan, Ketua UPC Pusaka, Pengurus Pusaka se-Kalimantan Utara, tokoh-tokoh adat dan masyarakat, tokoh pemuda dan tamu undangan lainnya.

Gubernur mengungkapkan, organisasi Pusaka merupakan wadah berkumpul suku asli Kalimantan sebagai tempat silaturahmi yang memperkuat rasa persaudaraan. Tentunya, sebagai wadah yang dapat mengakomodir aspirasi yang hidup dan berkembang bagi suku asli Kalimantan.

“Pusaka harus memperkuat nilai silaturahmi dan persaudaraan dengan organisasi suku-suku lainnya yang berada di Bumi Pertiwi yang kita cintai ini,”jelasnya.

Gubernur berharap Pusaka dapat menjalin silaturahmi dan saling mengenal terhadap ormas yang ada di Kaltara. Utamanya, tokoh-tokoh lama untuk mengenal jasa mereka.

Ia pun berharap diadakannya kegiatan pada hari ini bisa lebih bersinergi dengan program pemerintah juga berkomitmen mengajak semuanya untuk menjaga perdamaian.

Gubernur mengatakan kegiatan ini sangat baik bila dilakukan secara rutin untuk meningkatkan tali persaudaraan. Tujuannya, membentuk kerjasama yang baik, bersinergi dan harmonis antara seluruh anggota Pusaka dengan Pemprov Kaltara.

“Semoga organisasi ini dapat memberikan wadah bagi setiap anggotanya untuk berkarya serta menjaga persatuan untuk membangun daerah yang kita cintai ini, guna memberikan kontribusi nyata untuk pembangunan di Kaltara,” terangnya.

Gubernur juga mengapresiasi dan berterimakasih kepada panitia Pusaka se-Kaltara yang telah menggelar agenda tersebut. “Saya berterimakasih kepada panitia yang sudah melaksanakan kegiatan pada pagi ini. Yang terpenting bagaimana kita bisa menciptakan rasa aman dan damai di bumi yang kita cintai ini,” tuntasnya. (dkisp)

Dapat Aduan dari Warga Pantai Amal, Hasan Basri Ingatkan Hasil Kesepakatan Bersama

JAKARTA – Permasalahan sengketa lahan antara Lantamal XIII dengan masyarakat di Kota Tarakan masih bergulir.

Berdasarkan aspirasi yang diterima, pada hari Rabu 17 Agustus 2022, adanya penggarapan lahan yang dilakukan TNI AL di RT 6 Bumi Perkemahan Kelurahan Pantai Amal menimbulkan aksi protes masyarakat.

Pasalnya lahan yang digarap menggunakan alat berat tersebut diklaim masuk pada lahan yang berstatus milik masyarakat setempat. Sehingga penggarapan itu mendapat penghalangan warga sekitar.

Menyoroti Hal tersebut, Senator Kaltara Hasan Basri menyampaikan jika pihaknya menyayangkan tindakan yang dilakukan TNI AL tersebut.

Menurutnya, seharusnya hal ini melanggar perjanjian bersama antara TNI AL, Pemprov Kaltara, DPD-RI dan masyarakat yang dilakukan beberapa tahun lalu.

“Terkait adanya penggarapan lahan dengan memasukan excavator yang dilakukan TNI Angkatan Laut di Pantai Amal yang mengancam kondusifitas masyarakat. Saya berharap itu dihentikan dulu dicari solusi terbaik,” ungkapnya, Jumat (19/08/2022).

“Kami menghargai apa yang dulu ditandatangani bersama baik DPD RI, Pemrov Kaltara dan pemerintah Kota termasuk dari pihak Danlantamal itu sendiri,”sambungnya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI menegaskan, jika tindakan tersebut terus berlanjut, maka pihaknya akan mendesak pemerintah pusat mengambil langkah tegas dalam menanggani persoalan ini.

“Jika itu dilakukan terus, maka saya tidak segan-segan untuk memberikan semacam upaya lain yang ada di pusat jika mereka (TNI) tidak mengindahkan MoU yang sudah ditandatangani. Bagaimana pun, yang kita utamakan kepentingan masyarakat. Jadi itu harus diperhatikan,”terangnya.

Dikatakannya, seharusnya dalam kegiatan apapun pihak TNI AL harus menaati aturan dan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Apalagi melakukan penggarapan yang disengketakan.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo, Hasan Basri menilai dengan mengambil tindakan sepihak maka hal itu sama saja menganggu kondusifitas di masyarakat.

“Jangan melakukan tindakan-tindakan baik penyerobotan lahan dan sebagainya, tiba-tiba langsung dari pihak TNI AL yang melanggar komitmen itu. Tentunya kalau ada intruksi jalan sesuai aturan yang ada. Namanya orang membangun kan harus ada izin membangun, izin RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Tidak secara tiba-tiba membawa alat berat menggarap lahan yang disengketakan,” pungkas Hasan Basri.

“Ini kan menimbulkan kesan arogansi dari aparat kita yang seharusnya mengayomi masyarakat. TNI ini kan pelindung dan pengayom masyarakat. Sebelumnya juga dari keterangan masyarakat tidak ada pemberitahuan sebelumnya, bahkan lurah pun tidak mengetahui sebelumnya. tapi karena mereka tinggal di sekitar situ jadi mereka juga kaget melihat ada alat berat. Itu kan sudah menciptakan gangguan kondusifitas,” tegas Hasan Basri.

Lebih jauh, Ketua Komite IIII DPD RI Hasan Basri sudah menjadwalkan untuk bertemu kepala staf AL (Kasal) dan Menkopolhukam.

“Insyallah kami akan melakukan pertemuan, untuk menyampaikan, dan mendapatkan solusi bersama,” tutup Hasan Basri.(*)

Di Depan Menhub, Gubernur Zainal Minta Pembangunan KIHI Libatkan Pengusaha Lokal

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara H Zainal Arifin Paliwang meminta pihak pengelola kawasan industri melibatkan pengusaha lokal, khusus di wilayah Bulungan, dalam pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau sebelumnya disebut KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Pelibatan pengusaha lokal, disampaikan orang nomor satu di Kaltara itu saat kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi di lokasi area 2 Alumunium Smelter Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Jumat (19/8).

“KIHI ini kan salah satu mega proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tentu, bakal banyak proyek besar di dalam pembangunannya. Untuk itu, tadi saya minta agar melibatkan pengusaha lokal,” ujar Gubernur.

“Ya misal saja untuk alat-alat berat, itu kan bisa sewa yang ada disini, jadi tidak semua harus dimobilisasi dari luar. Lalu, terkait bahan material, saya juga minta agar bisa dibeli lewat pengusaha lokal,” jelasnya.

Gayung pun bersambut, sontak Menhub pun turut menyampaikan apa yang disuarakan Gubernur kepada pengelola kawasan industri. Menhub meminta agar pengelola di kawasan mengorganisir pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan industri.

Menurutnya, pengusaha lokal harus mendapat ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan kawasan industri. “Pengusaha lokal juga harus diakomodir, agar bisa berkolaborasi, bersinergi, dengan kegiatan usaha industri yang ada di desa Tana kuning-Mangkupadi ini,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi. (dkisp)