Kategori: BREAKING NEWS

Optimis Sesuai Target RKPD 2022

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum optimistis capaian yang telah ditetapkan dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 dapat dicapai. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Paripurna ke-21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara tentang Persetujuan Bersama Raperda Perubahan APBD Tahun 2022, Selasa (6/9).

Di mana tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun ini yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan untuk Pertumbuhan yang Inklusif”. Menurut Gubernur, pemulihan ekonomi dapat diterjemahkan sebagai upaya memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi.

Hal itu sejalan dengan pemutusan krisis kesehatan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, serta percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.

Sedangkan diversifikasi ekonomi, kata Gubernur dilakukan melalui program peningkatan nilai tambah, ketahanan pangan, pembangunan rendah karbon, dan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital.

“Semuanya harus berjalan beriringan sehingga target yang akan kita capai pada perubahan RKPD tahun ini dapat terwujud. Kita ketahui, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki peran penting sebagai daya ungkit untuk pemulihan ekonomi daerah,”kata Gubernur.

Bila melihat kembali komposisi APBD Provinsi Kaltara pada 5 tahun ke belakang, komponen pendapatan dari transfer pemerintah pusat memiliki proporsi terbesar. Misal, pada tahun 2021 proporsi pendapatan dari transfer pemerintah pusat sebesar 74 persen. Ini menjadi atensi Gubernur untuk mengajak semua stakeholder terkait untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mencapai kemandirian fiskal.

“Kita harus lakukan upaya untuk meningkatkan PAD sehingga capaian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Khususnya dalam mencapai kemandirian fiskal,” terangnya.

Karena itu, melalui perubahan APBD, Gubernur berharap yang menjadi target pada tahun 2022 dapat segera tercapai. Seperti pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,4 – 6,3 persen, prosentase penduduk miskin pada 6,8-6,1 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,5 – 4,7 persen, Indeks Pembangunan Manusia 71,80 dan Gini Ratio 0,29. (dkisp)

Hasan Basri Minta Masyarakat Lokal Dilibatkan dalam Mengembangkan Pariwisata

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Memahami cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kebudayaan yang dirajut manusia untuk mengada di dunia.

Terdapat tiga komponen wujud kebudayaan yaitu: (1) suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat;, dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPD RI, Jakarta, (5/09/2022).

“Meski pada hakikatnya, cagar budaya di perwujudan ketiga, namun tidak terlepas kaitannya dengan wujud pertama dan wujud kedua,” kata Ketua Komite III DPD RI saat memimpin rapat.

“Karena, dalam cagar budaya tercermin nilai-nilai peradaban dari suatu bangsa yang akan membentuk karakter, sekaligus pula merefleksikan adanya tindakan berpola di masyarakat yang kemudian berwujud menjadi cagar budaya sebagai bentuk fisiknya,” lanjut Hasan Basri.

Hasan Basri yang akrab di sapa HB menyampaikan secara konstitusional, terdapat urgensi untuk memastikan kelestarian cagar budaya yang diterapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Ada beberapa arti penting dari Cagar Budaya, jika merujuk pada konsiderans menimbang dari UU No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa, yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat dan lain-lain,”

Lebih jauh, Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai, akselerasi pertumbuhan sektor Cagar Budaya harus disertai peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal.

“Setiap pelestarian budaya mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Karena budaya selain sebagai sumber nilai dan identitas bangsa, dapat menjadi komoditas yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi,” kata Hasan Basri.

Menurut Hasan Basri, keseimbangan antara upaya pengembangan lokasi wisata dan pelestarian warisan budaya yang menjadi objek wisata harus bisa dilakukan secara bersamaan.

“Karena warisan budaya merupakan representasi dinamika manusia yang diteruskan melalui nilai kehidupan, norma, sejarah, arsitektur, ritual, dan pola hidup suatu kelompok masyarakat,” jelas HB.

Menurut Hasan Basri, diperlukan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan agar kita mampu menggali setiap nilai yang melekat dengan sejarah dan perkembangan bangsa, dan juga menjadi akselerator sektor pariwisata.

Dalam upaya pelestarian itu, ujar Ketua Komite III DPD RI, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangannya.

“Edukasi yang berkelanjutan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal terkait pengelolaan kawasan pariwisata dan cagar budaya, merupakan langkah penting dalam upaya menyeimbangkan antara upaya pelestarian cagar budaya dan akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata nasional,” kata Hasan Basri.

Dalam rapat yang digelar secara luring, kegiatan rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite III DPD RI, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Gatot Ghautama, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana, dan tamu undangan yang lain. (**)

Komite III Usulkan Kenaikan Harga BBM Dilakukan Secara Bertahap

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS

JAKARTA- Ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri mengusulkan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) seharusnya dapat dilakukan secara bertahap.

“Saya sudah usulkan, kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak, nanti masyarakat yang terkejut. Karena, kita baru saja beranjak dari pandemi,” kata Hasan Basri.

“Jika melihat trend jangka panjang, harga bahan bakar bersubsidi pasti naik. Namun, perlu waktu untuk penyesuaian. Misal 10 persen, lalu 20 persen, supaya tidak mengejutkan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Atau bisa juga dilakukan penaikan seribu/dua ribu,” kata Hasan Basri pada Senin (05/9/2022).

Menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter jadi Rp 10.000 ribu per liter. Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter jadi Rp 6.800 per liter. Pertamax non subsidi dari Rp 12.500 per liter jadi Rp 14.500 per liter.

Hasan Basri menilai, jika mempertimbangkan harga minyak internasional saat ini, sudah pasti masih disubsidi. Namun, menurutnya ia melihat daya beli masyarakat, harga itu masih memberatkan masyarakat.

Hasan Basri yang akrab disapa HB, menyampaikan penyesuain harga BBM yang ditempuh oleh pemerintah memang tidak dapat dihindari.

Hal itu untuk menghindari dampak negatif lebih besar, yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah Amerika Serikat yang terganggunya likuiditas keuangan.

Lebih jauh, Hasan Basri mengingatkan kepada pemerintah, sangat penting menjaga inflasi untuk kehidupan masyarakat. Jangan sampai Indonesia mengalami lonjakan inflasi seperti negara lain.

Meski demikian, Alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo, Hasan Basri menyadari jika penyesuaian subsidi ini memang tidak mudah bagi pemerintah.

“Apabila pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, banyak anggaran belanja negara yang harus dikurangi. APBN bebannya berat sekali sehingga harus realokasi,” kata Hasan Basri.

“Kalau dipaksakan bisa, tapi semua hal dikurangi. Pembangunan dan berbagai kegiatan. Tahun ini pemerintah masih bisa defisit tiga persen. Kalau defisit naik tajam, harus utang. Ini jadi beban di masa mendatang,” lanjut Hasan Basri.

Senator Muda asal Kalimantan Utara mengatakan bahwa APBN itu berfungsi bukan hanya untuk subsidi BBM, melainkan untuk memitigasi dampak pandemi COVID-19 dan untuk memulihkan perekonomian nasional.

Keinginan pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM tentu, kata dia, berdasarkan banyak pertimbangan. Bukan sekadar menjaga stabilitas APBN, melainkan juga memacu kesejahteraan masyarakat (public spending) dan kesiapan dukungan anggaran bagi penyelesaian masalah lainnya.

Besaran anggaran subsidi Rp500 triliun, menurut dia, adalah jumlah yang sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, pemerintah dapat membangun banyak infrastruktur.

Selain skema bertahap, hal lain yang bisa dilakukan adalah mengurangi permintaan BBM terutama di kota besar. Masyarakat diminta menggunakan transportasi umum untuk mobilitas dalam dan antarkota.

“solusinya adalah, perbanyak titik pemberhentian dan subsidi untuk sektor transportasi,” tutup Hasan Basri.

Upayakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang menyampaikan upaya revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara), serta pemulihan ekonomi nasional menjadi dua isu utama yang menjadi perhatian khusus.

Gubernur mengungkapkan Pemprov Kaltara mendukung upaya revitalisasi kawasan transmigrasi.

Jika dilihat dari potensi wilayah, dengan luas wilayah 75.467.70 kilometer persegi, Kaltara masih sangat berpotensi untuk menjadi kawasan transmigrasi.

Sementara dari jumlah penduduk, Kaltara satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah penduduk di bawah 1 juta jiwa, yakni berjumlah 742.245 jiwa (Data BPS, Sensus Penduduk 2020).

“Dilihat dari indikator luas wilayah dan kepadatan penduduk, Kaltara masih berpotensi menjadi kawasan transmigrasi,” terang Gubernur dalam Program Features Mata Indonesia di Kantor Berita Indonesia Antara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (3/9).

Program transmigrasi sendiri, lanjut Gubernur, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kaltara.

Gubernur menyampaikan, sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi Kaltara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga).

Atau berjumlah 46.946 jiwa tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Malinau.

“Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, jumlah penduduk penempatan transmigrasi mencapai 6.32 persen. Angka ini belum termasuk dengan anggota-anggota keluarga baru, mengingat penempatan telah dilaksanakan sejak tahun 1972,” kata Gubernur.

Transmigrasi turut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Seperti di Kawasan Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Kawasan yang dikenal sebagai De Cafe atau Delta Kayan Food Estate ini, dicanangkan akan memiliki seluas 41.143 Hektare (Ha).

Selain itu, adanya daerah transmigrasi mendukung Pusat Kegiatan Wilayah Kota Baru Tanjung Selor, Ibukota Kaltara. Khususnya kawasan transmigrasi Salimbatu, akan dapat mendukung pusat kegiatan wilayah Kota Baru Tanjung Selor.

“Transmigrasi berdampak positif, selain penduduk bertambah, produk pertanian dan perikanan bertambah, otomatis PAD Kaltara juga ikut bertambah,” tutur Gubernur.

Saat ini berbagai terobosan dilakukan Pemprov Kaltara dalam mendukung program transmigrasi. Dukungan itu mengarah kepada Isu Strategis Nasional berdasarkan Agenda Pembangunan 2020-2024, yakni “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan”.

Pemprov Kaltara berharap program transmigrasi, khususnya transmigrasi di Kaltara dapat semakin berkembang, membuat kawasan transmigrasi semakin mandiri, dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat. (dkisp)

Jadi Narasumber, Gubernur Kaltara Angkat Kearifan Lokal

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum., menjadi narasumber dalam program Features Mata Indonesia di kantor Berita Indonesia ANTARA membahas tentang ‘Lestari Transmigrasi’, Sabtu (3/9).

ANTARANEWS.COM sendiri, merupakan media sekaligus kantor berita nasional Indonesia yang menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.

Melalui program ini, Gubernur turut memperkenalkan kearifan lokal yang dimiliki Kaltara.

Dalam acara tersebut tampil dengan ciri khasnya, mengenakan pakaian bernuansa kearifan lokal menggunakan penutup kepala atau ‘singal’ disandingkan kemeja batik bermotif khas Kaltara, lengkap dengan aksesoris berupa kalung manik-manik dihiasi dengan taring besar.

Seperti diketahui, singal dan batik bermotif khas Kaltara itu menjadi seragam wajib, bahkan hampir selalu ia kenakan dalam setiap acara kedinasan.

Selain menjadi identitas budaya, ia mengaku karena ingin mengangkat kearifan lokal yang dimiliki Kaltara. (dkisp)