Kaltara Kembali Peroleh Penghargaan di Bapanas Award

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kaltara sukses meraih penghargaan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan Kategori B (Baik) dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) selaku OKKP Pusat.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala Bapanas, H. Arief Prasetyo Adi, S.T., M.T. kepada Gubernur Kaltara, DR (HC) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum diwakili Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Diana Risawaty, SP., M.AP pada malam Bapanas Award di The Sultan Hotel & Residence Jakarta dalam rangka memperingati HUT Badan Pangan Nasional ke-3, Ahad (28/7) lalu.

“Penilaian ini dilakukan terhadap pemenuhan beberapa aspek yaitu kelembagaan, penatalaksanaan pengawasan Pre dan Post Market, pendataan, pembinaan kepada pelaku usaha, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, sarana dan prasarana, serta penganggaran,” kata Diana.

OKKPD Kaltara memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Produk Segar Asal Tanaman (PSAT) baik sebelum diedarkan maupun saat beredar di pasaran, serta memberikan sertifikat atau jaminan keamanan sesuai persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Diana menuturkan dalam melakukan pengawasan keamanan pangan, OKKPD Kaltara telah menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pangan Sub Urusan Keamanan Pangan.

“Penghargaan yang diraih Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara tidak lepas dari dukungan Bapak Gubernur Kaltara dan kerjasama tim OKKPD Kalimantan Utara sekaligus sebagai bukti komitmen OKKPD dalam upaya peningkatan kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat,” tuntasnya.

(dkisp)

Disnakertrans Kaltara Wacanakan Bentuk Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menggelar kegiatan Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan di Hotel Pangeran Khar, Senin (29/7).

Ditemui selepas membuka kegiatan tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltara, Haerumuddin, SH., M.AP., menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ketenagakerjaan menjadi sangat terpenting dalam penegakan hukum bidang ketenagakerjaan.

“Diperlukan eksistensi atau kekuatan dari petugas pengawas sehingga bisa menegakkan aturan yang ada di perusahaan jika terjadi pelanggaran,”katanya.

Haerumuddin menekankan pengawasan di perusahaan bisa dilaksanakan dengan baik dan efektif maka pengawas seyogyanya mempunyai wadah sendiri untuk melakukan dengan maksimal. “Pengawasan ada sekarang tapi hanya sebatas forum, mungkin kedepan akan dibutuhkan suatu struktur atau lembaga sendiri khusus tempat berhimpun pengawas,” ujarnya.

Tidak lupa Haerumuddin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI yang memberikan dukungan untuk mensosialiasikan, memberikan masukan dan pembinaan kepada pengawas agar bisa melaksanakan tugas dengan baik.

Diharapkan, dengan kegiatan ini untuk dapat memperkuat lembaga ke pengawasan pemerintah supaya penegakan norma di perusahaan bisa dilaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.

“Selama ini pengawasan ke perusahaan itu ada ketika ditemukan pelanggaran, seharusnya ada atau tidak ada pelanggaran tetap harus diawasi, kemungkinan ke depannya ada lembaga yang mengawasi,”tuntasnya.

(dkisp)

Penggunaan Produk Lokal Dorong Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Bertius, S.Hut menjelaskan sejumlah indikator lolosnya provinsi ke 34 ini dari Middle Income Trap.

Salah satunya adalah kebijakan penggunaan produk lokal yang massif ke segala lini. Menurutnya, menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal secara otomatis berdampak pada income mereka.

“Yang utama menumbuhkan ke masyarakat mencintai produk kita sendiri, sehingga otomatis yang dihasilkan oleh masyarakat akan menghasilkan income bagi masyarakat tersebut,” jelasnya.

Ia menyebutkan dengan dorongan produk lokal melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah dapat menyentuh perekonomian masyarakat.

“Akhirnya kembali lagi ke kebijakan Pak Gubernur untuk mendorong kita memaksimalkan produk lokal dan home industri memastikan kita bisa terus meningkat perekenomian ditambah dukungan investasi yang masuk di Kaltara,”terangnya.

Dikatakannya melalui penggunaan produk lokal kebijakan selalu mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat.

“Karena kita menggunakan pangan lokal otomatis masyarakat lokal bisa berproduksi, kemudian produksinya itu bisa menjadi duit dibeli, otomatis daya belinya masyarakat kita juga akan naik,” ucapnya.

Dalam kebijakannya, lanjut Bertius, Gubernur selalu mendorong pelaku UMKM dengan produk lokalnya seperti batik, singal dan produksi kerajinan lainnya untuk terus maju sehingga perekonomian Kaltara bergerak.

Indikator lainnya, kata Bertius, berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) Hal ini berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat pada produk pangan lokal.

“Melalui dukungan investasi masuk seperti ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, para pekerjanya membutuhkan logistik makanan pangan sehingga petani lokal dengan hasil panennya jadi terbeli,”terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah di Indonesia, walaupun hingga sekarang perekonomian masih terpusat di pulau Jawa.

Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan bisa keluar dari middle income trap, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen belum cukup, sehingga harus bisa didorong berkisar 6-7 persen yang disertai investasi yang tumbuh 6,8 persen hingga dua dekade mendatang.

“Kalau kita lihat per provinsi, Jakarta ini sudah lolos middle income trap. Jakarta pendapatan per kapitanya 21 ribu dan provinsi lain yang juga sudah lolos middle income trap berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltara),”kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Menurutnya, jika ingin melihat bagaimana cara mengerek pendapatan per kapita suatu provinsi, bisa berpatokan di antaranya ke provinsi-provinsi tersebut.

“Sebetulnya kita bisa melihat berbagai provinsi di Indonesia sebagai contoh bagaimana kita bisa mengerek sebagian besar provinsi lain agar secara nasional kita bisa lolos middle income trap,” ujar Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan jika Indonesia bisa lolos middle income trap di tahun 2045 nanti perekonomian RI bisa menjadi 9 triliun dolar AS.

(dkisp)

Resmi Dibuka Bupati Nunukan, Ilau Pasisimpungan Rumpun Murut Tahun 2024 Meriahkan Rangkaian HUT Kabupaten Nunukan ke 25 Tahun

NUNUKAN – Ilau Pasisimpungan merupakan wadah mempererat tali silaturahmi sesama sub etnik Dayak dari rumpun Murut yang juga sebagai objek wisata budaya yang sangat menarik dan potensial untuk terus dikembangkan di masa yang akan datang.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid saat membuka Ilau Pasisimpungan Rumpun Murut Tahun 2024 di Ibukota Kecamatan Lumbis Mansalong, Senin (29/07/2024).

Menurut Bupati Laura, Ilau Pasisimpungan yang dihadiri peserta dari beberapa negara tersebut bisa mempererat silaturrahmi lintas negara, even ini juga bisa meningkatkan devisa dari masing masing negara dan meningkatkan perputaran ekonomi tempatan baik dari segi kuliner, kerajinan tangan dan produk budaya lainnya.

“Dengan melihat potensi berikut dengan manfaatnya, maka pemerintah kabupaten Nunukan akan terus memberikan atensi dan perhatian, terlebih tahun ini kabupaten Nunukan dipercaya menjadi tuan rumah”, tambahnya.

Lebih jauh Bupati Nunukan berharap pelaksanaan Ilau Pasisimpungan akan berjalan dengan meriah dan sukses Dimana orang datang dari semua penjuru wilayah sebagai wujud kebanggaan sekaligus bentuk tanggung jawab dari semua pihak untuk menjaga eksistensi rumpun Murut.

“ Jika bukan kita yang menghormati budaya dan adat kita sendiri lalu siapa, sebelum kita meminta orang lain hormat dengan budaya kita, maka terlebih dahulu kita yang menghormatinya”, tambahnya.

Selain itu, menurut Bupati Laura ajang Ilau Pasissimpungan ini juga menjadi media bagi kita semua untuk bertukar informasi serta melakukan promosi, sehingga dengan tersedianya layanan informasi yang lebih akan memudahkan dalam mengambil peran yang lebih aktif dalam pembangunan.

“ Kedepan, Pemerintah Daerah akan terus mendorong kegiatan seperti ini di kabupaten Nunukan, untuk dapat berkembang lebih maju dan lebih baik lagi, dalam rangka menciptakan karakter masyarakat yang berbudaya”, Tambahnya.

Selaras dengan tema hari ulang tahun Kabupaten Nunukan ke 25 Tahun 2024 kali ini yaitu “Merawat Kebersamaan Melanjutkan Pembangunan”, Bupati Laura mengajak seluruh komponen yang ada di kabupaten Nunukan untuk bersama-sama membangun Nunukan.

“ Mari kita tingkatkan kebersamaan, kerukunan dan gotong royong dalam upaya mensejahterakan masyarakat kabupaten Nunukan.”, ujar Bupati menambahkan.

Pada kesempatan ini, secara khusus Bupati Laura selaku Pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bupati Malinau bersama segenap jajarannya yang juga telah turut mendukung kegiatan Ilau Pasisimpungan Rumput Murut Tahun 2024.

“Semoga hubungan baik ini bisa terus kita jalin dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera”, Ungkapnya.

Pelaksanaan Ilau Pasisimpungan Rumpun Murut Tahun 2024 ini berlangsung amat meriah. Kemeriahan even ini bukan hanya sekedar di lapangan sepakbola Aji Kuning Mansalong saja, namun juga dirasakan oleh seluruh masyarakat di desa desa dan pelosok karena gaungnya telah menggema sejak jauh hari, hal ini dapat terlihat dari banyaknya Masyarakat yang hadir dalam kegiatan kegiatan dan lomba lomba yang diselenggarakan, bahkan sebelum acara ini dibuka secara resmi, Masyarakat dan tamu kehormatan dari negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam pada Minggu, 28 Juli 2024 sudah memadati panggung utama dan menyaksikan final lomba karaoke Lagu Murut serta menyaksikan penampilan Francis Landong, seorang penyanyi dan komposer dari Malaysia yang cukup terkenal di Sabah dan Serawak yang menerapkan unsur unsur seni kreatif yaitu rentak sumazau.

(PROKOMPIM)

Komitmen atas Keterbukaan Informasi, Bawaslu Kaltara sampaikan 3 Poin Kebijakan.

NUNUKAN – Bentuk komitmen keterbukaan informasi, Bawaslu Kaltara menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Permohonan Informasi Publik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Rakernis menghadirkan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Utara yang dipusatkan di Ballroom Hotel Fortune Nunukan, pada Sabtu (27/07/24).

Anggota Bawaslu Kaltara Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Fadliansyah mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi atensi dalam rapat kerja ini diantarnya keterbukaan informasi publik, peningkatan kapasitas dan komitmen inovasi dari program kerja yang di susun dalam meningkatkan kepercayaan publik.

“Masyarakat boleh melakukan permohonan informasi baik secara online mau pun secara offline di Kantor Bawaslu kabupaten kota masing-masing. Dari informasi yang wajib di publikasikan Bawaslu sebagai badan publik memiliki informasi yang sifatnya setiap saat, informasi berkala dan informasi serta merta,” jelasnya.

Kegiatan ini juga merupakan penunjang dalam tahapan monitoring evaluasi yang di lakukan oleh Bawaslu RI dengan perpanjangan tangan Bawaslu Kaltara untuk menilai pelayanan informasi publik yang di lakukan oleh Bawaslu kabupaten kota.

“Secara garis besar tidak ada masalah dan pelayanannya bagus bahkan tadi kita sempat dengar dalam paparan ketua Bawaslu Nunukan yang seharusnya tiga hari mereka bisa percepat pelayanan dalam waktu satu hari,” bebernya.

Fadliasnyah juga menyampaikan terkait pentingnya memperkuat pemahaman undang-undang terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang dipertegas lagi melalui Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022.

“Data satu dengan yang lain bisa terintegrasi, perlu direview dalam konteks penyempurnaan karena lembaga Bawaslu sifatnya koordinatif dengan yang lain. Sehingga Tantangan ke depan lebih besar,” ungkapnya.

Untuk mendukung Penanganan Permohonan Informasi Publik Bawaslu akan mencoba menyusun agenda sosialisasi dengan menyasar kalangan mahasiswa, pemuda dan sejumlah elemen.

“Kedepannya kita menguatkan inovasi-inovasi yang mengarah kepada peningkatan animo publik terhadap informasi yang berada di Bawaslu. Salah satunya, kita akan memprogramkan PPID go to campus untuk memperkenalkan terkait dengan pelayanan informasi kepada mahasiswa,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Nunukan Moch. Yusran mengapresiasi kegiatan rakernis dimaksud untuk meningkatkan pengetahuan PPID Bawaslu Nunukan dalam mengelola informasi publik secara lebih terbuka.

“Tadi dilakukan supervisi juga terhadap keadaan PPID kami, banyak catatan yang diberikan supervisor. Yang kurang akan kami perbaiki dan yang sudah baik akan kami tingkatkan lagi.” Ujar Yusran.

Yusran juga menambahkan bahwa pada Pemilu 2024 terdapat 6 pemohon dari berbagai kalangan yang telah mengajukan permohonan data dan informasi ke PPID Bawaslu Nunukan terkait data hasil pengawasan, penanganan pelanggaran, index kerawanan pemilu dan data pengawas pemilu Adhoc.

“Kebanyakan memang untuk kepentingan penelitian dan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas. Sepanjang bukan data yang dikecualikan, hari itu juga kita berikan.” Jelas Yusran.

(nam/nam)