Kategori: BERITA DAERAH

Pemprov Kaltara Kembali Raih Prestasi di Ajang Naker Award

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencatat prestasi dalam ajang Naker Award Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2024.

Pemprov Kaltara sukses menyabet penghargaan kategori Intensitas dan Beban Kerja Urusan Pemerintah Daerah di Bidang ketenagakerjaan Kategori Kecil Terbaik Pertama dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Terbaik.

Mewakili Gubernur Kaltara, DR. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum., Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Kaltara Muhammad Sarwana, SH., M.Hum menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin di JIEXpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).

Sarwana menuturkan bahwa prestasi ini merupakan buah dari kebijakan gubernur yang melihat kondisi masyarakat di Kaltara yang mata pencahariannya belum tetap atau pekerja lepas yang mana pendapatannya tidak menentu agar memperoleh tanggungan asuransi terkait kecelakaan kerja.

“Ini juga merupakan instruksi Presiden nomor 22 tahun 2023 tentang pengentasan kemiskinan, kemudian ditindaklanjuti gubernur dengan pemberian asuransi kecelakaan kerja dan kematian,” tuturnya.

Ia mengatakan, bahwa Disnakertrans Provinsi Kaltara memiliki pengawas ketenagakerjaan yang terjun langsung ke kabupaten/kota di Kaltara guna menjawab persoalan daerah terkait jaminan sosial.

“Dari kebutuhan dilapangan dengan kebijakan kita, lalu kita usulkan ke gubernur, dan ini lah menjawab persoalan di daerah sehingga kita diganjar prestasi yang sudah beberapa kali kita raih,” ujarnya.

Untuk itu ia menyampaikan pesan gubernur untuk masyarakat Kaltara agar program jaminan sosial ini dapat dimanfaatkan masyarakat demi membantu masyarakat ekonomi rendah agar memiliki jaminan sosial demi keamanan dan kenyamanan dalam bekerja.

“Gubernur menyampaikan bahwa ini menjadi cara untuk membantu masyarakat kecil di Kaltara, sebab ini kebijakan yang diprioritaskan untuk mereka,” pungkasnya.

(dkisp)

Layanan Jemput Bola di Wilayah Perbatasan Kaltara Tarik Perhatian MenPAN-RB

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

MALINAU – Dalam acara Sapa Aparatur Sipil Negara (ASN) Kalimantan Utara (Kaltara) yang digelar melalui Zoom Meeting, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyapa langsung masyarakat Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau, Jumat (23/08/2024).

Masyarakat yang disapa merupakan penerima layanan jemput bola yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara.

Layanan tersebut mencakup Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUKILAT) dan Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro Lentera KU), yang merupakan inovasi unggulan Kaltara.

“Saya senang melihat inovasi ini, saya kira ini bagus dan berdampak langsung bagi rakyat,” ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan jemput bola di lapangan sangat bergantung pada birokrasi yang dijalankan dengan konsisten.

“Konsepnya bagus. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan,” tambahnya.

Layanan ini bertempat di UPTD Puskesmas Pujungan dan didampingi oleh Kepala Disdukcapil Kaltara Sanusi, Camat Pujungan Muling Lengkan beserta jajarannya, Disdukcapil Kabupaten Malinau, dan Kepala UPTD Puskesmas Pujungan Masriani.

Dalam kesempatan tersebut, di hadapan menteri, Sanusi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kecamatan setempat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami turun langsung jemput bola dan segera melakukan pelayanan administrasi kependudukan agar warga masyarakat di kecamatan-kecamatan, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman, dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Sanusi menambahkan bahwa langkah ini diambil mengingat waktu, jarak tempuh, dan biaya yang dikeluarkan masyarakat cukup besar jika harus mengurus KTP di Kantor Capil. Ia juga berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah perbatasan dan pedalaman.

“Kami berharap Pak Menteri lebih aktif memperhatikan daerah-daerah perbatasan, karena kelemahan kami di sini terkait dengan jaringan internet yang sulit, sehingga setiap langkah yang kami ambil harus dipastikan betul,” tutupnya.

Selain layanan kependudukan, layanan Pro Lentera KU juga menghadirkan empat dokter spesialis, yaitu spesialis anak, spesialis kandungan, spesialis mata, dan spesialis penyakit dalam.

(dkisp)

DPRD Nunukan Siap Tindak Lanjuti Dua Tuntutan Demonstrasi Aliansi Peduli Demokrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan siap menindak lanjuti 2 tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi.

Tuntutan tersebut diantaranya setuju dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

Selaku Wakil Ketua sementara DPRD Nunukan, Arpiah mengatakan saat ini kepemipinan di DPRD Nunukan saat ini belum definitif, begitu pun dengan alat kelengkapan dewan yakni Fraksi dan Komisi juga belum terbentuk. sehingga, sejatinya Anggota DPRD Nunukan belum memiliki kekuatan untuk merekomendasikan seperti apa yang di tuntutkan oleh demonstran.

“Kendati demikian, pada prinsipnya kami tadi mewakili anggota DPRD Nunukan menyatakan sikap bahwa kami bersama dengan masyarakat, kami bersama dengan Aliansi Peduli Demokrasi dan siap mengawal putusan MK,” sebut Arpiah saat ditemui pasca aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kab. Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa tuntutan pertama Aliansi Peduli Demokrasi yang mempertanyakan padangan DPRD Nunukan atas putusan MK tersebut, Arpiah menegaskan jika DPRD Nunukan setuju dan siap mematuhi putusan MK tersebut.

“Jadi kami katakan bahwa kami anggota DPRD Nunukan menyatakan bahwa kami siapa mematuhi dan mengawasi hasil keputusan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tuntutan Demonstrasi yang ingin dilibatkan dalam Paripuna Musrenbang, Arpiah menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dan senang hati ketika para Mahasiswa di Kabupaten Nunukan mau terlibat dalam Paripurna itu.

“Kedepannya para Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat ini tentu akan kami undang dan tuntunan terkait ini akan kami tindaklanjuti. Karena mereka ini adalah bagian intelektual dari masyarakat, yang punya kemampuan untuk menganalisa dan daya kritis yang bisa memberikan masukan bagi kami,” ungkapnya.

Lalu, terkait tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi meminta DPRD Nunukan agar mendesak KPU RI untuk segera menerbitkan PKPU terkait putusan MK tersebut. Ia mengaku jika dengan situasi anggota DPRD Nunukan yang saat ini belum memiliki legal formal untuk merekomendasikan hal tersebut sehingga tuntutan tersebut belum bisa diberikan rekomendasi.

“Namun pada dasarnya, statement yang kami sampaikan kepada publik ini akan menjadi sesuatu yang memikat kami,” tegasnya.

Terlihat beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik menemui massa aksi, dimana diantaranya Wakil Ketua DPRD Kab. Nunukan sementara, Arpiah dan anggota yakni Ryan Antoni, Hasbi, Saddam Husein, Hj. Andi Mariyati, Hj. Siti Musdalifah dan Syafaruddin, sedangkan untuk anggota DPRD lainnya sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

(nam/nam)

Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Nunukan, Puluhan Mahasiswa Kawal Putusan MK

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Puluhan Mahasiswa Kabupaten Nunukan melakukan aksi unjuk rasa terkait mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Massa unjuk rasa tersebut terdiri dari organisasi mahasiswa kampus Kab. Nunukan dengan mengatasnamakan Aliansi Peduli Demokrasi.

Adapun dalam aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi menuntut penegasan dari DPRD Kabupaten Nunukan bahwa berada pada posisi yang sama dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Fahrozi mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa, dengan adanya ancaman terhadap eksistensi hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Ini merupakan pembangkangan terhadap hukum, penghianatan terhadap demokrasi dan kepada rakyat, adapun kami disini mengawal putusan MK tentang Pilkada,” kata Fahrozi.

Selain mengawal putusan MK, aksi unjuk rasa tersebut menuntut DPRD Kab. Nunukan untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

“Tuntutan kami juga meminta kepada anggota DPRD Kab. Nunukan untuk mengikutsertakan kami (Mahasiswa) pada setiap rapat paripurna dan juga musrenbang, tujuannya agar kami bisa mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan agar selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” terang Fahrozi.

Bersama dengan itu, massa aksi juga meminta tanggapan dari anggota DPRD Kab. Nunukan yang hadir.

Terakhir, Korlap aksi mengungkapkan bahwa aksi juga merupakan sebuah kado untuk anggota DPRD terpilih yang baru daja dilantik.

“Aksi kami ini juga merupakan sebuah kado ataupun hadiah untuk para anggota dewan yang telah resmi dilantik,” tuturnya.

Sementara itu, terkait pengamanan, Polres Nunukan menurunkan 187 Personel dan 3 unit mobil water canon untuk melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.

(nam/nam)

Conservation Week Untuk Peringati HUT RI dan HKAN 2024

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA

TARAKAN – Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Tarakan menggelar serangkaian kegiatan yang berlangsung di 2 tempat terpisah. Yakni, di kantor UPTD KPH Kota Tarakan, Kelurahan Sebengkok dan Ekowisata Gunung Selatan, Kelurahan Kampung 1/Skip pada Rabu hingga Jum’at (21-23/8).

Adapun rangkaian kegiatan yang bertema ‘Conservation Week’ tersebut, diawali dengan perlombaan memeriahkan HUT RI bagi kalangan pegawai KPH Tarakan seperti lomba tenis meja, domino dan lainnya yang berlangsung di kantor UPTD KPH Kota Tarakan. Sementera kegiatan yang terpusat di Ekowisata Gunung Selatan, mulai dari lomba mewarnai, penanaman pohon, donor darah dan lainnya.

Kepala UPTD KPH Kota Tarakan, Ridwanto Suma menyebutkan, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi upaya mempererat tali silaturahmi antar pegawai KPH Tarakan, juga dengan stakeholder dan masyarakat Tarakan. “Ini diawali dengan semangat untuk memeriahkan HUT RI ke-79, sekaligus memperingati HKAN 2024. Semoga semua kegiatan yang digelar ini dapat memberikan manfaat positif kepada internal KPH juga kepada stakeholder dan masyarakat,” tuturnya.

Tak lupa, kegiatan ini juga didukung oleh sejumlah stakeholder terkait, baik pihak perusahaan maupun mitra kerja KPH Tarakan. Seperti PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan melalui unit operasinya Fuel Terminal (FT) Tarakan, PT Sumber Kalimantan Abadi (SKA), PT Idec Abadi Wood Industries, CV Duta Mitra Usaha, Yayasan Sokola Alam Binari Tarakan dan lainnya.

(dkisp)