Tari Khas Tepung Tawar Sambut Kedatangan Ibu-ibu Bhayangkari Polri di Sebatik 

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D bersama Wakapolres Nunukan Kompol Arofiek Aprilian Riswanto, S.H., S.I.K., M.H., mendampingi Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Brigjen Pol. Dr. Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi, S.H., S.I.K., M.HK menyambut kedatangan Ibu Diana Ahmad Dofiri (ibu Irwasum Polri) bersama pengurus teras Bhayangkari Polri dalam rangka kegiatan Bhayangkari Peduli di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Jumat (13/09/2024).

Penyambutan dilaksanakan diujung dermaga PLBN Sebatik dengan tradisi khas tari Tepung Tawar. Tradisi Tepung Tawar ini selalu dilakukan Pemerintah Kabupaten Nunukan saat ada tamu kehormatan dari luar daerah dan biasanya ditambahkan dengan prosesi pengalungan selendang khas Tidung.

Bhayangkari Peduli merupakan kegiatan bakti sosial ibu-ibu Bhayangkari dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-72 Tahun 2024.

Kegiatan Bhayangkari Peduli dilaksanakan di Pulau Sebatik dengan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa paket sembako sebanyak 1000 paket, paket stunting, paket sekolah, pengadaan sumur bor, pengobatan gratis, donor darah, khitan massal, pemberian kursi roda sebanyak 8 unit, penyerahan akte Kelahiran dan pemberian ijazah Kejar paket A.

Selain Ibu Irwasum Polri, tampak pula hadir dalam rombongan Bhayangkari Polri Ibu Ning Imam Widodo (Ibu Dankorps Brimob Polri), Ibu Ernie Agung Setya Imam (Ibu Sekretaris Utama BIN), Ibu Eka Sandi Nugroho (Ibu Kadiv Humas Polri) dan beberapa ibu Bhayangkari Polri lainnya.

(PROKOMPIM)

Diseminasi dan Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak atas Dana Desa melalui Raport Pajak Dana Desa Diselenggarakan di Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri Kegiatan Diseminasi dan Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Pajak atas Dana Desa melalui Raport Pajak Dana Desa dan Sinergi antar Instansi Pemerintah serta Pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik), yang diselenggarakan di ruang serbaguna lantai V Kantor Bupati Nunukan, Kamis (12/09).

Pelaksanaan program kolaborasi ini bertujuan untuk memperkenalkan peran kementerian keuangan serta meningkatkan sinergi antara instansi terkait dengan para pemangku kepentingan khususnya para kepala desa yang memiliki peran vital dalam pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang berkelanjutan.

Bupati Laura pada sambutannya mengatakan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Maka harus dapat dipertanggung-jawabkan penggunaannya, termasuk dalam pemenuhan pembayaran pajak baik pajak pusat maupun daerah yang mungkin timbul atas belanja desa yang dilakukan.

Kegiatan diseminasi pengawasan pembayaran pajak melalui rapor dana desa dan sosialisasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak atas belanja dana desa.

Setelah mengikuti kegiatan tersebut, Laura berharap kepada para kepala desa dan bendahara desa dapat menggunakan dana desa secara baik dan dapat mempertanggung-jawabkan penggunaan dana desa tersebut termasuk pembayaran pajaknya dengan baik pula.

Selanjutnya program desa cantik bertujuan agar perangkat desa mampu mengelola data secara akurat dan menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami oleh semua pihak.

“Saya ucapkan terima kasih kepada BPS Nunukan dan semua pihak yang telah turut andil dalam pelaksanaan program desa cinta statistik di Kabupaten Nunukan, melalui kegiatan pembinaan desa cantik, pembinaan statistik sektoral dan kegiatan lainnya. Saya berharap, kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus berlanjut demi kemajuan daerah kita tercinta. Semoga cita-cita untuk membangun sistem statistik nasional yang dimulai dari desa dapat terwujud”, tutur Laura.

(PROKOMPIM)

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Nunukan tahun 2024 Resmi Dibuka

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri dan membuka kegiatan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa Tingkat kabupaten Nunukan tahun 2024, yang berlangsung di Lantai V Kantor Bupati Nunukan. Kamis,( 12/09)

Hadir dalam kegiatan beberapa narasumber, umum dan pemerintahan Wakil Ketua III Komite IV DPD RI Fernando Sinaga,S.Th, BPKP Provinsi kalimantan Utara Totok Prihantoro, kepala KPPN Kab. Nunukan Kukuh Budi Wasono, Asisten III Adminitrasi Umum Drs. Syafaruddin, Kepala Dinas Pemperdayaan Masyarakat dan Desa, para Camat dan para kepala Desa se-kabupaten Nunukan serta badan permusyawaratan desa (BPD).

Workshop yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Utara, yang mengambil tema ” Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel dalam rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Dalam sambutannya Bupati Nunukan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan peserta yang telah berkomitmen untuk hadir di acara ini.

Workshop ini merupakan momen penting bagi kita untuk melihat kembali, mengevaluasi, serta menyempurnakan pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa.

Seperti yang diketahui, dana desa memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan desa. pengelolaan dana desa yang baik akan membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjamin berkelanjutan pembangunan desa. namun, untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

“Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa. melalui evaluasi, kita dapat mengidentifikasi kekurangan, menemukan solusi, serta memperbaiki langkah-langkah yang akan diambil di masa mendatang.” ungkap Bupati.

Lanjut dikatakan Bupati berharap kegiatan evaluasi ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan upaya yang nyata dari kita semua untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Selain itu, evaluasi ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa (BPD), masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya, karena kerjasama yang baik akan bisa memastikan pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa.

“Harapan saya, dari workshop ini akan muncul rekomendasi-rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan dalam praktik pengelolaan keuangan dan pembangunan di desa, dengan begitu, kita dapat membangun desa menjadi lebih maju, mandiri dan sejahtera.” ucap Bupati.

Di akhir sambutannya Bupati Nunukan mengajak kepada seluruh peserta workshop untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. jangan ragu untuk berbagi pengalaman, bertanya dan berdiskusi, sehingga hasil dari workshop ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas di lapangan.

(PROKOMPIM)

Listrik Gratis, 1.000 Keluarga di Kaltara Kini Nikmati Terang

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dengan wajah penuh kebahagiaan mendatangi salah satu penerima manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Jumat (13/6). Kali ini, sambungan listrik gratis diberikan kepada Pak Dadang, salah satu warga yang kini bisa menikmati fasilitas listrik yang selama ini tak pernah ia rasakan.

Dengan penuh haru, Pak Dadang mengucapkan terima kasih, “Terima kasih banyak Pak atas bantuan pasang gratis, semoga ke depannya akan ada lagi bantuan berikutnya,” kata Pak Dadang dengan nada bergetar dan penuh haru saat Gubernur menyalakan listrik perdana secara simbolis di rumahnya.

Gubernur Zainal menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Program BPBL telah berhasil menyentuh 1.000 Kepala Keluarga (KK) di seluruh wilayah Kaltara, termasuk 326 KK di Kota Tarakan.

“Sebanyak 1.000 Kepala Keluarga di seluruh Kalimantan Utara, dan di Tarakan ada 326 Kepala Keluarga yang mendapatkan listrik gratis,” ungkap Zainal.

Program ini, kata Zainal, merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat yang selama bertahun-tahun hidup tanpa akses listrik. Ia menegaskan, program serupa akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang.

“Insyaallah, tahun depan kita targetkan 900 hingga 1.000 KK lagi, tergantung anggaran yang tersedia. Kalau memungkinkan, bisa lebih dari 1.000 KK,” jelasnya.

Gubernur Zainal juga menyoroti bahwa sebagai provinsi yang masih muda, Kaltara masih menghadapi tantangan besar dalam hal kelistrikan. Ribuan KK masih belum bisa menikmati aliran listrik hingga saat ini.

Lebih dari sekadar penerangan, Zainal berharap program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mendukung program pemerintah seperti pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

“Sejak saya menjadi Gubernur, kita lakukan ini bertahap, membantu warga yang kurang mampu agar bisa merasakan manfaat listrik,” pungkas Zainal.

(dkisp)

Gubernur Kaltara Letakkan Batu Pertama Pembangunan SLB Negeri Bunyu

BULUNGAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, meresmikan pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bunyu dengan melakukan peletakan batu pertama. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Gubernur di Pulau Bunyu.

Pembangunan SLB Negeri Bunyu ini merupakan yang pertama di pulau tersebut dan didukung oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Pertamina EP Bunyu Field. Kehadiran SLB di Bunyu diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di daerah tersebut.

Dalam acara tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Dr. Teguh Henri Sutanto, M.Pd, serta perwakilan dari PT. Pertamina EP Bunyu Field yang berperan penting dalam inisiatif pembangunan sekolah ini.

“Keberadaan SLB ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Pulau Bunyu. Kami berterima kasih atas dukungan semua pihak, khususnya PT. Pertamina EP Bunyu Field, yang berkontribusi dalam pembangunan ini,” ujar Gubernur Zainal, Rabu (11/9).

Selain itu, pembangunan SLB ini juga menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara, termasuk di daerah terpencil seperti Pulau Bunyu.

(dkisp)