2 PLBN di Wilayah Kabupaten Nunukan Diresmikan Presiden Jokowi secara virtual 

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid menghadiri peresmian PLBN secara zoom meeting dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Presiden Joko Widodo meresmikan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia secara serentak. Untuk di wilayah Kabupaten Nunukan, Presiden RI pada kesempatan ini meresmikan PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang. 

Bersama Unsur Forkopimda, Penjabat Sekertaris Daerah, Kepala Balai Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR Provinsi Kaltara, Bea Cukai Nunukan, Kepala PLBN Sebatik, Bupati Laura mengikuti Peresmian tersebut dengan hikmat, di PLBN Sei Nyamuk, Rabu, 02 Oktober 2024.

Dalam sambutan Presiden Jokowi mengatakan bahwa perbatasan adalah beranda depan negara Indonesia yang mewakili wajah negara Indonesia. Wajah negara ada di PLBN yang sedang dibangun.

“Keberadaan PLBN Terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan, dan membuat masyarakat kita di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia,” pungkas Presiden.

Adapun tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini, antara lain:

PLBN Terpadu Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, dibangun dengan biaya Rp128 miliar;PLBN Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dibangun dengan biaya Rp145 miliar; PLBN Terpadu Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, dibangun dengan biaya Rp224 miliar; PLBN Terpadu Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp248 miliar; PLBN Terpadu Labang di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dibangun dengan biaya Rp210 miliar; PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya Rp243 miliar; dan PLBN Terpadu Yetetkun di Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, dibangun dengan biaya Rp127 miliar.

Ditemui oleh wartawan usai peresmian PLBN Sebatik, Bupati Laura mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan 2 PLBN yang berada di wilayah Nunukan, yaitu PLBN Sei Nyamuk dan PLBN Labang, dan menjadi harapan beliau, dengan berdirinya PLBN tersebut lebih maksimal operasionalnya termasuk fungsi-fungsinya.

“Kami dari Pemerintah Daerah senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BNPP terkait bagaimana fungsi PLBN ini kedepan jauh lebih optimal lagi,”ungkap Bupati Laura.

Lebih jauh, terkait manfaat untuk masyarakat, Bupati Laura menjelaskan keberadaan PLBN tentunya akan mempermudah kelancaran masyarakat yang akan keluar masuk dari Negara tetangga Tawau Malaysia ke Sebatik, kemudian dari segi ekonominya akan meningkat.

“Harapan kita, semoga masyarakat Sebatik dan masyarakat Labang dapat memanfaatkan PLBN ini dengan segala fungsinya,” jelasnya.

Setelah mengikuti secara Zoom Meeting, Bupati Laura bersama undangan yang hadir melakukan penananan pohon di wilayah PLBN Sei Nyamuk.

(PROKOMPIM)

Keluarga Berintegritas Miliki Peran dalam Pencegahan Korupsi

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas di Gedung Gadis Lantai I, Kamis (3/10). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program pencegahan korupsi di wilayah Kalimantan Utara.

Togap mengapresiasi dukungan masyarakat dalam program anti korupsi. Salah satunya adalah Bimtek Perempuan Anti Korupsi yang digelar sebelumnya. “Dengan semangat yang sama, kita kembali melanjutkan perjuangan memerangi korupsi melalui Bimtek Keluarga Berintegritas,” kata Togap.

Togap mengungkapkan pentingnya memahami bahwa tindakan korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang yang dapat merugikan perusahaan, organisasi, atau lembaga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan korupsi dapat diklasifikasikan menjadi tujuh jenis, termasuk yang merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi.

“Korupsi bisa terjadi bukan hanya karena adanya peluang, tetapi juga tekanan dan pembenaran yang mendorong terjadinya penyimpangan tersebut,” jelas Togap. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat.

Menurutnya, keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerja keras. “Membangun keluarga berintegritas adalah dasar yang kokoh untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari korupsi,”terangnya.

Bimtek Keluarga Berintegritas ini bertujuan untuk membantu peserta, terutama para orang tua, memahami pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. “Diharapkan peserta dapat menjadi teladan bagi pasangan dan anak-anak dalam membangun karakter keluarga yang berintegritas,” pungkas Togap.

Kegiatan ini diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi integritas dan menjadikan Kalimantan Utara sebagai wilayah yang bebas dari korupsi. Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara, H. Suriansyah, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, Dion Sumarmo.

(dkisp)

Dukung Pencegahan Korupsi, Pemprov Kaltara Gelar Bimtek Bersama KPK

TANJUNG SELOR – Pjs. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Togap Simangunsong membuka kegiatan Bimbingan Teknis Perempuan Antikorupsi, yang digelar Pemerintah Provinsi Kaltara bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Hotel Luminor, Rabu (2/10).

Dalam sambutannya, Togap mengatakan dalam upaya mendukung pencegahan korupsi bisa dimulai dari lingkungan keluarga, terdapat 2 perempuan yang berperan penting yaitu istri dan ibu.

“Dalam mendidik integritas dan budaya anti korupsi, perempuan itu menjadi kata kunci didalam rumah tangga, kesuksesan seorang laki – laki hebat dan berhasil karena ada wanita hebat disamping karena setara,” kata Togap Simangunsong.

Perempuan memiliki peran penting dalam mendampingi pasangannya atau suaminya dalam kegiatan aktifitas sehari – hari, perempuan sebagai ibu juga mampu menanamkan nilai integritas dan budaya bagi anak dan lingkungan keluarganya.

Ia menjelaskan perempuan memiliki peran dalam mendukung pendidikan pencegahan korupsi dimulai dari lingkungan keluarganya, lalu lingkungan sekitar dan komunitasnya. Sehingga memiliki peran ganda baik domestik dan publik.

Togap menyebutkan isu korupsi membutuhkan pendekatan sosial masyarakat, terkhususnya perempuan agar bisa memahami isu korupsi dan dampaknya dalam kehidupan sehari – hari. “Untuk itu perempuan harus mengetahui dan berperan aktif dalam pencegahan korupsi, dapat mempengaruhi pasangan agar dapat menjauhi perilaku korupsi,” tuntasnya.

Sementara itu Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dion Sumarmo mengatakan kegiatan bimtek dapat menanamkan nilai integritas melalui peranan perempuan dalam kegiatan sehari – hari.

“Harapannya bimtek ini bisa membangun pemahaman khususnya untuk organisasi – organisasi perempuan bisa menyebarkan nilai – nilai integritas ini di organisasi lingkungan, bisa tertanam di provinsi Kaltara ini,” katanya.

(dkisp)

Dorong Penguatan Akhlak ASN Melalui MTQ Korpri

TANJUNG SELOR – Pjs Gubernur Kalimantan Utara, Togap Simangunsong resmi membuka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri Tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Lantai I Selasa, (1/10).

Dalam sambutannya, Togap menyebut bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sarana untuk mempererat ukhuwah islamiyah di antara para Aparatur Sipil Negara (ASN) se-Kalimantan Utara.

“Kegiatan MTQ ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi kita semua untuk menumbuhkan kecintaan dan pengamalan nilai-nilai alquran dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tugas dan pengabdian sebagai pelayan masyarakat,” terangnya.

Tema yang diusung dalam MTQ Korpri tahun ini adalah “ASN Unggul, Cerdas, Mulia, dan Berakhlakul Karimah”. Tema ini, kata Togap, sangat relevan dengan peran strategis yang dimiliki ASN dalam pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa menjadi ASN yang cerdas saja tidak cukup, melainkan juga harus memiliki akhlak yang baik.

“MTQ KORPRI ini merupakan wujud dari upaya kita membina ASN yang tidak hanya unggul dalam kompetensi profesional, tetapi juga memiliki etika dan moral yang kuat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Togap juga mengingatkan seluruh ASN di Kalimantan Utara bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan bangsa. “Seorang ASN harus menjadi teladan dalam perilaku dan moralitas, serta mampu menginternalisasi ajaran alquran dalam pekerjaan dan pengabdian kepada masyarakat,” terangnya.

MTQ Korpri Provinsi Kalimantan Utara diharapkan mampu melahirkan ASN yang unggul, cerdas, berakhlakul karimah, dan mampu menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

(dkisp)

Kaltara Kirim 24 Atlet Berlaga di Paralimpiade Nasional

TARAKAN-Sebanyak 24 atlet penyandang disabilitas berhasil mewakili Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berlaga di Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) pada 02-14 Oktober mendatang.

Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menghadiri acara seremonial pelepasan atlet yang digelar di ruang pertemuan Hotel Diamond, Selasa (1/10).

Dalam sambutannya, Togap mengatakan para atlit perlu menargetkan capaian yang ingin dicapai dalam Paralimpiade nasional ini.

“Tentu dalam benak bapak ibu bukan hanya ikut saja, tetapi ada keinginan untuk menang. Tentu cita-citanya harus digantungkan setinggi langit. Cita-cita jangan tanggung,” katanya.

Selain harapan untuk mendapatkan medali emas, ada harapan Kaltara untuk masuk di Paralympic Games.

“Saya tantang kawan-kawan semua paling tidak bisa tampil diajang internasional. Jadi benar-benar harus menggantungkan cita-citanya setinggi mungkin, paling tidak bisa membawa nama Kaltara atau kabupaten/kotanya,” sulut semangatnya.

Pada kesempatan ini juga, Togap mendorong para disabilitas untuk ikut berjuang menjadi bagian ASN/PPPK.

Ia menerangkan, saat ini pemerintah memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama di dunia kerja.

“Saya baru menandatangani pengumuman penerimaan PPPK. Paling tidak diantara ada afirmasi supaya disabilitas ini bisa di terima,” terangnya.

Pada akhir sambutannya, ia juga mengajak atlet dan tamu undangan yang hadir untuk mempromosikan Kaltara dimanapun berada.

“Kaltara ada identitasnya. Kalau Papua ada rumbai-rumbainya, Kaltara dengan singalnya,” pungkasnya.

Hadir dalam acara pelepasan ini Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Yosua Batara Payangan, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Jaini, Ketua NPC Kaltara, BPJS Ketenagakerjaan perwakilan KONI Kaltara, perwakilan Polres Tarakan, para atlit dan official.

(dkisp)