Kategori: BERITA DAERAH

Wajo,(Sulsel)-Dalam rangka Petunjuk Teknis penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel Sudarmanto yang didampingi Kukuh Setiawan yang merupakan Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel, juga Muhamamad Syifa Romli yang merupakan Kepala Seksi PSSPP dan Andi Asmi, juga Kepala KPPN Bone Rintok beserta staf KPPN Bone.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Wajo diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

Adapun maksud kunjungannya di Kabupaten Wajo adalah untuk mengadakan Silaturahim sekaligus menyampaikan progres pengelolaan dan pelaporan DAK Fisik, Dana Desa, KUR serta Laporan Keuangan Daerah, Serta mendengarkan kendala kendala dari berbagai Dinas terkait sepeti Dinas PMD, Dinas Koperasi, BPKAD dalam hal ini Kepala BPKAD beserta Kabid Anggaran Susiawaty Panikkai yang merupakan leading sektor acara hari ini.

Selain itu untuk melakukan koordinasi dalam rangka persiapan GFS tahun 2018 Audited dan semester I tahun 2019 serta monitoring data laporan realisasi APBD tahun 2018 pada aplikasi SIKD dan pembinaan KPPN yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 27 Juli 2019 di KPPN Watampone, KPPN Palopo dan KPPN Makale.

Bahwa untuk pelaporan dan progres pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa di Kabupaten Wajo dikategorikan baik, begitu juga dengan LKPD 2018 yang tetap mempertahankan opini WTP.

Diakhir silaturahim ini Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo H. Amiruddin A, S.Sos., M.M. menyampaikan terima kasib atas kunjungan dari rombongan pada hari ini , juga kedatangannya terkait penyampaian progres evaluasi dan penyampaian dalam beberapa hal.

“Kami akan berupaya keras untuk mengikuti atas apa yang disampaikan dan akan mengadakan Rapat khusus atas apa yang disampaikan Bapak Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel,” kata H. Amiruddin A, S.Sos., M.M.

“Ini merupakan tugas kami selaku Sekda untuk mensinergikan kebawah, dan kami punya tim percepatan akses keuangan Daerah dan akan kami susun serta melakukan percepatan, pun bila ada kebuntuan kami akan terus berkoordinasi dengan Bapak beserta jajaran Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulsel,” tambah Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo.

Selanjutnya juga disampaikan bahwa untuk pelaporan dan pengelolaan KUR dengan aplikasi SIKP yang perlu ditingkatkan lagi.

Sekretaris Daerah juga menyampaikan terkait program dari Bupati Wajo terkait Wirausahawan baru yang akan mencetak nantinya sekitar 10.000 enterpreneur baru di Kabupaten Wajo.

( Humas Pemkab Wajo )

Wajo,(Sulsel)-Kementerian Energi Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas ( ADPS ) mengadakan Rapat Kerja Daerah Penghasil Migas tahun 2019 seluruh Indonesia yang dilaksanakan di The Alama Hotel dan Convention Center Solo. Dimana acara ini berlangsung 24 sampai dengan 25 Juli 2019.

Rapat Kerja Daerah penghasil Migas tahun 2019 mengusung tema ” Peluang dan kontribusi Daerah dalam kegiatan Industri Migas Nasional saat ini serta tantangan kedepan.”

Rapat yang dilaksanakan oleh Asosiasi daerah Penghasil Migas (ADPM) Indonesia dihadiri oleh beberapa daerah yang menjadi penghasil migas seluruh indonesia.

Rapat ini juga membahas bebagai hal strategis terkait minyak dan gas bumi dalam hubungan Pusat dan Daerah , maka sebagai bentuk sinergitas dan peran aktif asosiasi daerah penghasil migas ( ADPN ) kepada Pemerintah dalam upaya mendukung dan mensosialisasikan kebijakannya.

Dalam rapat ini seluruh Daerah penghasil migas melakukan koordinasi dalam peluang daerah, mendapatkan kontribusi besar dari hasil ekspoitasi migas yang ada , oleh sebab itu potensi penghasilan migas harus di lakukan pengelolaan yang baik.

Wakil Bupati Wajo menyampaikan bahwa Wajo yang dikenal memiliki potensi penghasil migas sedang berupaya mengoptimalisasi pendapatan daerah dari eksploitasi migas.

“Tantangan kedepan bagaimana mampu meningkatkan PAD Daerah dari eskploitasi migas, karna kita punya hak ekonomi,” ungkap H. Amran, SE.

Selanjutnya dikatakan bahwa ADPM juga berupaya menjadi jembatan komunikasi Daerah ke pusat dalam pengambilan kebijakan tentang migas, sebagaimana diketahui bahwa Wajo merupakan satu satunya Kabupaten penghasil migas sedangkan yang lain adalah Daerah Provinsi.

Hadir dalam acara ini Wakil Bupati Wajo dan didampingi oleh Kepala Bapaenda Kabupaten Wajo Ir. Armayani, M.Si.

( Humas Pemkab Wajo )

MAKASSAR (SulSel) – Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2019, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang telah menyelenggarakan kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dalam bentuk kabupaten/kota layak anak (KLA). 

Adapun Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat penghargaan dalam kategori sekolah ramah anak  yang diraih Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Bulungan bersama dengan SMA Negeri 2 Tuban Jawa Timur, SMAN 2 Trenggalek, SMAN 21 Makassar, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Barru, dan MAN 4 Banjar. Sementara Kabupaten Bulungan meraih penghargaan kategori kabupaten/kota layak anak pratama bersama beberapa kabupaten/kota lainnya. 

Ditemui usai menerima penghargaan di Hotel Four Points Makassar pada Selasa (23/7), Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara H Udin Hianggio mengaku bahagia dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlah bersinergi menjadikan Kaltara sebagai daerah yang layak bagi anak. 

“Seluruh pihak berperan penting dalam menciptakan sebuah tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Jika kota kita sudah layak bagi anak-anak maka saya optimis masa depan Kaltara akan terus maju dan lebih baik. Hal ini karena anak-anak kita sekarang adalah aset yang akan melanjutkan kepemimpinan kita di masa mendatang. Jika dari awal kita sudah menciptakan lingkungan yang baik bagi mereka, pasti mereka akan dapat tumbuh menjadi sosok yang berbudi pekerti baik dan menjadi anak anak yang cerdas,” kata Wagub.

Ia menambahkan bahwa penghargaan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. “Dengan menerima penghargaan ini, bukan berarti tugas kita selesai. Akan tetapi penghargaan ini harus jadi pemacu agar kita dapat terus mempertahankan dan meningkatkan lingkungan dan daerah kita sebagai tempat yang layak bagi anak,” jelas Wagub.

Sementara itu, sehubungan dengan Kaltara yang menerima penghargaan pada kategori sekolah ramah anak, Wagub berharap seluruh sekolah di Kaltara dapat terus memastikan sekolah  menjadi wadah yang nyaman bagi anak dalam menuntut ilmu. 

“Saya berharap sekolah di Kaltara dapat mempertahankan dan meningkatkan raihan penghargaan yang kita terima ini. Pemerintah juga terus berupaya agar dapat memperhatikan pendidikan dengan baik dan kita tidak akan menutup mata untuk memberikan penghargaan kepada sekolah dan siswa yang berprestasi agar menjadi motivasi,” ucap Wagub.

“Tak lupa saya ucapkan selamat Hari Anak Nasional bagi seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya anak-anak di Kaltara. Jadilah anak-anak yang tumbuh sesuai dengan usia dan isilah  masa kanak-kanak kalian dengan hal produktif sebagai bekal untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang sukses,” timpalnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Susana Yambise mengatakan, negara berkomitmen melindungi anak sesuai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Kemudian dalam UU No. 23/2002 dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

“Anak merupakan investasi masa depan dan generasi penerus bangsa. Karenanya, saya berharap kita semua bisa bersama-sama merealisasikan target pada 2030 Indonesia menjadi negara ramah anak. Hal tersebut selaras dengan target capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB),” ujarnya.

Dengan adanya pemberian penghargaan KLA, Yohana berharap dapat mendorong setiap pemerintah daerah untuk meningkatkan perhatiannya pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di wilayahnya masing-masing.(humas)

Sinjai (Sulsel)- Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 105 Kodim 1424/Sinjai , menggelar kegiatan Bakti Sosial Donor Darah di lokasi TMMD tepatnya di Puskesmas Tompobulu kec.Bukupoddo Rabu, 24/7/2019

Kegiatan Bakti Sosial yang dilaksanakan oleh Satgas TMM 105 yang merupakan program Non Fisik tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dimana para peserta yang terdiri dari TNI, Polri , Mahasiswa dan Masyarakat tersebut cukup banyak.

Dandim 1424/Sinjai Letkol Inf Oo Sahrojat , S.Ag., M.Tr (Ham) mengatakan bahwa kegiatan pelaksanaan Donor Darah ini merupakan rangkaian dari kegiatan TMMD ke 105 diwilayah Kabupaten Sinjai dimana kegiatan ini kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab. Sinjai.

“Dalam kegiatan ini sangatlah bagus, dimana para peserta Donor cukup banyak dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang lalu. Sehingga dengan adanya kegiatan donor darah ini diharapkan lebih ditingkatkan, karena darah yang kita sumbangkan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang ada diwilayah Kabupaten Sinjai” ujar Dandim

Terlihat dalam kegiatan tersebut sebanyak 75 peserta sangat antusias untuk mendonorkan darahnya, namun dari 60 kantong yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan cuma 35 peserta yang dapat menyumbangkan darahnya. Dikarenakan sebagian peserta memiliki tensi yang tinggi dan HB yang rendah.

Irwan N Raju