Kategori: BERITA DAERAH

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar evaluasi penyusunan metadata statistik sektoral yang diikuti oleh perangkat daerah di Hotel Luminor, Senin (24/6).

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dengan tegas mengatur penyelenggaraan tata kelola data, yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Plt. Kepala DKISP, H. Iskandar, S.IP., M.Si. melalui Analis Kebijakan Ahli Muda, Elstiven, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara telah menetapkan aksi perumusan metadata Satu Data Indonesia (SDI) sebagai salah satu prioritas rencana aksi SDI Provinsi Kaltara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Utara nomor 188.44/K.701/2023 tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2024.

SDI memiliki tujuan antara lain tersediannya data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah, kemudian sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman instansi pusat dan daerah dalam pengelolaan data, mendorong keterbukaan dan mendukung transparansi data serta mendukung transparansi data sistem statistik nasional.

“Selain itu SDI dijadikan dasar oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam pengambilan keputusan berbasis data,” terang Elstiven.

Kegiatan evaluasi penyusunan metadata statistik sektoral tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dimana seluru perangkat daerah telah mendapat masukan tentang pola pengisian format standar data, metadata, interoperabilitas data serta indikator kinerja utama dalam program dan kegiatan setiap perangkat daerah.

Elstiven berharap agar setelah kegiatan tersebut pengolah data di masing-masing perangkat daerah dapat memahami konsep mengenai format baik standar data, metadata dan interoperabilitas data Provinsi Kaltara.

“Dan tidak kalah pentingnya bahwa indikator kinerja utama dapat teridentifikasi pada program dan kegiatan setiap OPD, serta dapat merumuskan metadata statistik variabel, metadata statistik kegiatan dan metadata statistik indikator,” tutup Elstiven.

(dkisp)



TANA TIDUNG – Gubernur Kalimantan Utara Dr. (H.C). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, Mengikuti Kick – Of Penanaman Mangrove For Coastal Resilience (M4CR) Provinsi Kaltara bersama Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), Ir. Hartono M.Sc., Sestama BGRM, Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, Lead Enviromental Specialist For Indonesia and Timor Leste and Pacific Word Bank, Franka Braun, Senior Natural Resource Management Word Bank, Ambrooise Breiner, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Andi Hamzah, beserta Perkopimda Kaltara maupun Kabupaten, di Desa Sengkong, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Senin (24/6)

Gubernur menjelaskan bahwa bedasarkan data peta mangrove nasional tahun 2021, Indonesia memiliki mangrove yang luasnya mencapai 3,34 juta hektar.

“Kita ketahui bersama indonesia dikenal sebagai negara pemilik ekosistem mangrove terbesar di dunia, jika dihitung secara keseluruhan ekosistem mangrove dunia indonesia memiliki hampir 20% ekosistem mangrove dari total luasan mangrove global atau setara dengan 54% mangrove asia,”terangnya.

Menurutnya ada hal yang harus menjadi perhatihan bahwa setiap tahunnya ekosistem mangrove terus menurun akibat dari deforestasi, yang membuat pemerintah indonesia mengambil langkah penting dengan menmulihkan hutan mangrove yang telah terkonversi maupun terdegradasi, yakni dengan cara merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar se – Indonesia dari periode 2021-2024.

Gubernur juga mengucapkan rasa terima kasihnya dan apresiasinya atas perhatian yang diberikan kepada Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

“Saya mengucapkan terima kasih karena telah berperan penting untuk merangkul semua pihak, selain kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat, BRGM juga berkerja sama dengan mitra luar negeri melalu program dan skema pendanaan,”ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan kick off penanaman mangrove proyek M4CR ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam manjaga dan melestarikan hutan mangrove.

“Tentunya kita berharap di masa depan mangrove di kaltara dapat direhabilitasi secara penuh dan ekosistem di dalamnya dapat terpulihkan terutama hewan – hewan penghuni mangrove yang dapat menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat pesisir,”tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum., menghadiri acara pelantikan, rapat kerja dan seminar nasional Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Provinsi Kaltara di Ruang Auditorium, RSUD dr. H. Jusuf SK, Lantai 6, Senin (24/6).

Acara dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi daerah, termasuk unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, serta perwakilan dari berbagai instansi dan lembaga.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengucapkan selamat kepada ketua dan seluruh jajaran pengurus DPW-ADI Kaltara periode 2024-2029 yang baru dilantik.

“Semoga saudara-saudara yang dilantik sebagai pengurus pada hari ini dapat menjaga kepercayaan yang diamanahkan di pundak saudara-saudara sekalian,” ujar Gubernur.

Ia juga menekankan peran penting ADI dalam memajukan dunia pendidikan dan akademik di Provinsi Kaltara.

“ADI memiliki peran penting dalam memajukan dunia pendidikan dan akademik serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan daerah di Kalimantan Utara,” tambahnya.

ADI Kaltara, yang telah aktif sejak tahun 2016, diakui telah banyak menginisiasi pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para dosen di wilayah tersebut.

“Organisasi ini telah banyak menginisiasi serta mengorganisir pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme para dosen di Kalimantan Utara,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur juga mengapresiasi keberadaan ADI dalam mendukung pendidikan yang merata dan berkualitas, serta mendorong pengembangan kurikulum yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.

“Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, ADI dapat membantu dalam pengembangan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Kalimantan Utara,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur Zainal mengajak seluruh peserta seminar nasional untuk memanfaatkan ruang diskusi dengan baik, berbagi pengalaman, dan menghasilkan gagasan inovatif yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Saya mengajak kepada seluruh peserta seminar nasional untuk dapat memanfaatkan ruang ini dengan baik, berdiskusi secara konstruktif, berbagi pengalaman, dan menghasilkan gagasan-gagasan inovatif,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) di bulan Juli mendatang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) melakukan beberapa persiapan menyukseskan event yang pertama kali digelar di Provinsi Kaltara.

Hal ini disampaikan Plt. Kepala Bidang Olahraga, Rahman menyampaikan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan rapat dan berkoordinasi dengan cabang olahraga (cabor).

“Kita sudah monitoring venue, hasil FGD yang dilaksanakan Dispora bersama dengan Dispora kabupaten/kota, Dinas Pendidikan kabupaten/kota,” katanya.

Kemudian dipertegas juga saat rapat koordinasi keolahragaan dan pemuda oleh Dispora Kaltara di Hotel Luminor, ada 8 cabor yang akan dipertandingkan.

Rahman memastikan venue yang akan digunakan dalam pertandingan Popda pada tanggal 24 – 29 Juli 2024 di Kota Tarakan nantinya sudah memenuhi standar keamanan dan layak untuk digunakan baik oleh panitia, peserta dan penonton.

“Venue yang pertama adalah stadion datu adil cabor sepak bola, kemudian bola volly di gor tipe B, cabor Basket gor tipe A, cabor sepak takraw dan tenis lapangan kita tandingkan di gor telaga keramat,” bebernya.

“Kemudian pencak silat kita mainkan di padepokan IPSI, bulu tangkis rencana kita mainkan di gor bulu tangkis SMA Negeri 2 Tarakan, sedangkan untuk olahraga tinju kita masih komunikasikan dengan teman – teman Pertina di sekitaran stadion Datu Adil” sambungnya.

Tujuan Popda ini adalah untuk mempersiapkan para atlet menuju Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra Popnas) di Solo bulan November 2024 nanti.

Terkait Pra Popnas nantinya akan memperebutkan medali, pada juara 1,2 dan 3 kemudian akan masuk di Pra Popnas yang dilaksanakan di Aceh Sumut di tahun 2025.

Rahman berharap dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang pertama kali di Kaltara bisa mendapatkan hasil seleksi terbaik untuk membawa atlit pelajar Kaltara berlaga di tingkat nasional yaitu Pra Popnas.

“Jadi di seleksi Provinsi dulu lalu Pra Popnas, wilayah kita masih di wilayah 3, misalkan kita juara 3, 2 dan 1 mendapat mendapat perak, perunggu dan emas maka kita masuk di Pra Popnas Aceh Sumatera Utara untuk tingkat nasionalnya,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-PERKIM) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) bersama tim dari Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT) dan Direktorat Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, menggelar Focus Group Discussion (FGD) di ruang rapat DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara, Jumat (21/6) lalu.

Ditemui selepas acara, Kabid Bina Marga, Erni, ST menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memperoleh saran dan masukan dari pemerintah daerah untuk penentuan skala prioritas dalam rangka penyusunan Masterplan Jaringan Jalan Tol Kalimantan.

“KIAT sendiri adalah kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur,” katanya.

KIAT bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, menyediakan bantuan teknis untuk meningkatkan kebijakan, perencanaan dan penyediaan infrastruktur, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengeluaran dan perencanaan infrastruktur.

Erni menyebutkan salah satu fokus area yang ditangani adalah transportasi yang meliputi pembangunan jaringan jalan, manajemen jaringan jalan, dan mobilitas perkotaan.

“Pembangunan jalan tol Kalimantan merupakan skenario jangka panjang, namun Pemprov mendorong agar kelak implementasinya dimulai dari Kaltara, selama ini koridor pembangunan jalan paralel perbatasan dimulai dari Kalbar, Kaltim dan terakhir Kaltara maka kami ingin agar untuk akses tol koridornya dimulai dari Kaltara” jelasnya.

Lebih lanjut pihaknya mengharapkan pemerintah pusat memprioritaskan penyelesaian jalan paralel dan jalan akses perbatasan sehingga akan mengakselerasi pembangunan di kawasan perbatasan. Termasuk mewujudkan pembangunan koridor jembatan Bulungan-Tarakan yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan saran dan masukan dari peserta yang hadir menjadi bahan pengayaan dalam penyusunan dokumen ini. Yang paling penting adalah dokumen ini nantinya implementatif,” terangnya.

Masterplan Jalan Tol Kalimantan yang sedang disusun perlu diintegrasikan dengan rencana jaringan jalan arteri dan jalan kolektor yang jadi kewenangan pusat maupun daerah, juga memperhatikan arah pengembangan wilayah berdasarkan tata ruang.

Menurut Erni penyusunan Masterplan ini merupakan momentum yang tepat mengingat saat ini seluruh daerah sedang menyusun dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, termasuk Kaltara.

“Salah satu hal yang menarik adalah bahwa ada peluang bagi daerah untuk memperoleh akses pembiayaan infrastruktur melalui Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) lewat program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) yang difasilitasi oleh KIAT” jelasnya.

“Contoh yang sudah dilakukan yakni di Provinsi NTB, kedepan akan coba kita dorong agar Kaltara juga bisa memperoleh akses pembiayaan tersebut,” pungkasnya.(dkisp)