Kategori: BERITA DAERAH

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemrpov) Kalimatan Utara (Kaltara) melalui Biro Pemerintahan Pemerintah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) memasuki Triwulan II Tahun 2024 se-Kabupaten/Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (27/6).

Kepala Biro Pemerintahan Kaltara, Taufik Hidayat, S.TP., M.Si., menjelaskan monev per-triwulan akan terus dilaksanakan, untuk memantau sekaligus memacu, kepada perangkat daerah baik kabupaten/kota, maupun provinsi untuk selalu memperhatikan penerapan SPM.

“Triwulan pertama kita hijau semua artinya capaian keterisian (SPM) kita itu bagus. Bagi perangkat provinsi maupun kabupaten/kota yang masih belum maksimal keterisiannya seperti warna hitam, merah dan kuning itu masih kami tunggu sebelum tanggal 20 Juli,” kata Taufik.

Untuk keterisian pada triwulan I Taufik mengapresiasi tingkat keterisian SPM perangkat daerah Kota Tarakan, namun untuk evaluasi capaian perangkat daerah yang masuk dalam penilaian SPM akan dapat dilihat di akhir tahun 2024 mendatang.

“Karena ini masih dalam proses, yang pasti ada dua yaitu tingkat keterisian dan tingkat capaiannya pelaksanaan seperti apa, sudah sejauh mana apakah sudah sesuai dengan target yang dibuat oleh masing-masing kabupaten/kota maupun perangkat daerah,” tambahnya.

Terakhir Taufik meminta agar kabupaten/kota dan perangkat daerah provinsi untuk tetap berkomitmen mengawal SPM hingga akhir tahun.

“Supaya SPM ini benar-benar bisa kita laksakan dengan baik. Karena kinerja SPM ini kinerja kita semua untuk melayani masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah,M.AP menyambut kunjungan kerja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (RI) di SMP Negeri 2 Tarakan, Rabu (26/06/24).

Dalam sambutannya Suriansyah mengatakan salah satu tantangan menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah pencegahan perkawinan anak.

Menurutnya perlunya peran serta bersama untuk menurunkan angka perkawinan anak ini karena akan merambat pada gagalnya akses pendidikan, tingginya mortalitas dan morbiditas ibu, meningkatnya prevalensi Stunting dan beresiko terhadap kemiskinan dan KDRT.

“Mewujudkan Indonesia Emas tentu tidak mudah. Perlu sinergi dan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pusat sampai ke daerah,” katanya.

Ia meyakini, seberapa besar tantangan yang ada, apabila pemerintah mampu bersinergi secara positif, maka tantangan tersebut dapat dilewati.

“Sinergi yang dapat kita wujudkan adalah komunikasi dan koordinasi, bagaimana kita dapat bergerak beriringan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki masing-masing,” ungkapnya.

Diakhir sambutannya, Sekda yang juga alumni SMP 2 Tarakan tahun 1982 ini berpesan kepada seluruh siswa yang hadir dalam giat ini untuk serius belajar dan menghindari pergaulan atau contoh yang negatif.

“Saya berdoa anak-anakku sekalian, agar menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan negara khususnya untuk Kaltara. Tetap semangat, terus belajar, tingkatkan kompetensinya. Negara kita membutuhkan generasi muda yang unggul dan siap bersaing,” pesannya.

“Di tangan anak-anaklah negara ini akan dilanjutkan,” pungkasnya

Hadir langsung melalui daring Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E., M.Si dan secara luring Plt Deputi Kesetaraan Gender, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil,Informasi dan Partisipasi Anak, Staf Khusus Bidang Perempuan; Kepala DP3AP2B Kaltara, Kepala Biro Adpim Kaltara, TP-PKK Kaltara, dan Pj Walikota Kota Tarakan.

(dkisp)

TARAKAN – Memerangi narkoba tidak hanya memberantas para pelaku, namun penyebarannya harus dicegah apabila permintaan dari pengguna. Perlunya edukasi secara terus menerus mengenai dampak penyalahgunaan narkotika.

Hal ini disampaikan Gubernur Dr. (H.C). Zainal Arifin Paliwang, M.Hum saat menghadiri Peringatan Hari Anti Narkoba Nasional di hotel Royal Crown, Rabu (26/06/24).

Ia menegaskan, bahwa pemerintah serius untuk memerangi penyalahgunaan narkoba ini. Mulai dari pelajar hingga dari pekerja profesional karena surat keterangan bebas narkoba menjadi salah satu syarat mengajukan lamaran pekerjaan.

Ia tidak memungkiri, bahwa narkotika adalah salah satu tantangan global saat ini. Sehingga ada langkah-langkah yang dan kolaborasi yang dilakukan baik di tingkat pemerintah hingga masuk kelaipas masyarakat seperti keluarga.

“Tentu ini tidak bisa dilakukan BNNP dan aparat TNI/POLRI saja. Tetapi harus ada kolaborasi dan sinergitas yang tepat dari seluruh unsur terkait dan seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan apapun informasi terkait penyalahgunaan narkotika, masyarakat harus segera menyampaikan kepada pihak yang berwenang agar segera dineri tindakan, bagi pengguna akan direhabilitasi, bagi pengedar akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Makanya kalau dapat informasi tentang penyalahgunaan narkotika jangan diam. Itu tugasnya BNNP ngapain saya urusin. Tidak boleh begitu. Semua kita harus bergerak melawan narkoba,” pungkasnya.

(dkisp)