DKP Petakan Potensi Hilirasi Produk Perikanan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) mengajak para pelaku usaha Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan nelayan dalam mendorong hilirisasi produk olahan perikanan yakni udang dan ikan bandeng.

Kepala DKP Kaltara, Rukhi Syayahdin melalui Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan, Anita Mayangsari menyampaikan bahwa Kaltara memiliki potensi yang sangat besar pada hilirisasi produk olahan perikanan. “Potensinya sangat besar mengingat selama ini permintaan dari pembeli atau _buyer_ adalah bahan baku dari kita, buyer yang minta bahan baku pasti akan mengelola bahan baku dan untuk dijual lagi ke buyer yang lain, artinya nilai jual udang dan ikan bandeng sangat tinggi,” katanya, Rabu (14/8).

Sebab selama ini Kaltara dengan produk olahan perikanannya selalu berbentuk bahan baku yang di jual kepasaran jadi harganya tidak terlalu tinggi.

“Dengan hilirisasi, produk tersebut kita olah jadi bahan setengah jadi atau bahan jadi itu siap dipasarkan. Sehingga memiliki nilai jual yang cukup tinggi,”terangnya.

Kaltara dikenal lumbung ikan bandeng Indonesia lantaran produksinya yang cukup tinggi. Sejauh ini, kata Anita, nilai jual yang cukup tinggi berasal dari Surabaya, Jawa Timur.

“Berarti orang – orang daerah sana sangat menyukai bandeng kita karena kualitas yang sangat baik dibanding dari daerah terdekatnya sendiri,”ujarnya.

Lebih lanjut ia menuturkan ikan bandeng di Kaltara juga memiliki kualitas yang cukup bagus dibanding daerah lain. Produk olahan perikanan di Kaltara sangat banyak dan beragam, tapi berdasarkan minat pasar dunia buyer lebih tertarik kepada produk – produk tertentu terutama bandeng dan udang.

Selain ke Surabaya, permintaan yang cukup tinggi juga datang dari Tawau, Malaysia. Ini juga termasuk produk hasil perikanan lainnya, seperti udang.

Baik, udang maupun ikan bandeng produk olahan dari Kaltara sudah cukup memenuhi kualitas ekspor. Sehingga yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltara saat ini berupaya meningkat produk olahan perikanan yaitu dengan menarik investor.

“Kita tidak bisa mengelola sendiri, kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan jual itu sendiri,” urainya.

Dalam mencapai tujuan hilirisasi tersebut pemerintah provinsi Kaltara gencar melakukan pembinaan kepala pelaku UMKM atau nelayan melalui pelatihan – pelatihan dengan mengundang narasumber dari luar untuk meningkatkan produk olahannya.

(dkisp)

Tingkatkan Kualitas Bumdes melalui Temu Usaha Kemitraan

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si membuka kegiatan temu usaha kemitraan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Senin (12/08/24).

Pada kegiatan yang dihadiri para direktur Perusahaan di Kaltara, Kepala Desa se-Kaltara, Direktur Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kaltara, dan para Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kaltara ini, ia mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini.

Menurutnya kegiatan yang mengusung tema pengembangan usaha Bumdes melalui kemitraan dalam rangka mewujudkan perekonomian desa yang maju dan mandiri ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pertemuan antara Lembaga ekonomi desa dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk menjalin kemitraan antara Bumdes dengan pelaku usaha.

“Tujuannya memperkuat dan saling menguntungkan meningkatkan usaha Bumdes agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri,” katanya.

Berdasarkan IDM Kaltara per 31 Juli 2024, terdapat 72 desa mandiri, 79 desa maju, dan 241 desa berkembang. Hal ini baginya patut disyukuri mengingat perkembangan tersebut cukup signifikan dibandingkan IDM tiga tahun yang lalu.

Karena itu, untuk meningkatkan pembangunan desa yang semakin berkualitas, pemerintah menetapkan strategi untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi pembangunan perdesaan.

“Untuk itu, diharapkan desa-desa yang ada di Kaltara dapat bersinergi dengan semua stakeholder dalam membangun dan meningkatkan ekonomi desa. dengan demikian desa-desa di Kaltara dapat berkembang dari segi ekonomi dan sosial yang dampaknya diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat desa dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa,” imbuhnya.

Ia juga menambahkan, pentingnya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltara. Peningkatan SDM akan mendorong perkembangan dan kemajuan pembangunan di Bumi Benuanta ini.

Ditambah dengan potensi kekayaan alam dan budaya di Kaltara dibutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan berkompeten di bidangnya.

“Untuk itu saya mendorong masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas SDM lewat Pendidikan. Kalau kita tidak siap, kita akan tergilas zaman. Maka kita perlu persiapkan masyarakat kita,” lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar dapat memberikan kontribusi yang positif di desa yang berada dilokasi usahanya.

“Saya meminta kepada perusahaan-perusahan yang beroperasi di wilayah Kaltara agar lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat desa di sekitar lokasi usahanya. Semoga dari pertemuan hari ini kerjasama antara perusahaan dengan desa menjadi lebih meningkat, sehingga banyak desa-desa nantinya semakin maju dan sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

SMSI Bulungan Resmi Terbentuk, Rachmad Rhomadhani Terpilih Secara Aklamasi 

TANJUNG SELOR – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bulungan resmi terbentuk setelah melalui proses musyawarah, Rabu (14/08/2204). Dan secara aklamasi Rachmad Rhomadhani, S.T terpilih sebagai Ketua SMSI Kabupaten Bulungan periode 2024 – 2029. 

Termasuk, susunan pengurus inti lainnya , dimana Sony Sindory sebagai Sekretaris SMSI Bulungan dan I Made Wahyu Rahadia sebagai Bendahara SMSI Bulungan. Pembentukan SMSI Cabang Kabupaten Bulungan dihadiri oleh sejumlah perwakilan media siber yang ada di Kabupaten Bulungan.

Jug para pengurus inti SMSI Kaltara. Yakni, Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, Plt. Sekretaris SMSI Kaltara, Didi Febriyandi, S.IP, M.AP dan Bendahara SMSI Kaltara, Hendra.

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu mengharapkan, dengan telah terbentuknya SMSI Kabupaten Bulungan. Maka, ke depan dapat segera melengkapi susunan pengurus. “SMSI Bulungan harus solid. Sehingga keberadaan SMSI dapat semakin dikenal,” pesannya.

Diharapkannya juga, SMSI Bulungan dalam waktu dekat dapat segera melakukan audiensi kepada pejabat tinggi di daerah. “Bangun komunikasi yang baik. Sehingga ke depan dapat terbangun kerjasama yang baik juga,” tutupnya.

Sementara, Ketua SMSI Bulungan terpilih, Rachmad Rhomadhani menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diamanahkannya.

Tentu, apa yang menjadi saran dan masukan Ketua SMSI Kaltara dan rekan media siber di Kabupaten Bulungan akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. “Insya Allah dalam waktu dekat akan membangun komunikasi ke pemerintah daerah,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa dengan telah terbentuknya SMSI di Kabupaten Bulungan. Maka, ini menjadi semangat baru bagi media siber di Bulungan untuk terus berbuat. “Di sini sesuai tema agenda hari ini. “Bergerak dan Berdampak”. Artinya, kita tidak bisa diam. Tapi bagaimana seger mungkin melakukan langkah – langkah hingga menghasilkan sebuah dampak yang baik dan positif,” bebernya.

(**)

Kapolres Bone Juara 1 Lomba Domino Yang Digelar Pemda Dalam Rangka HUT RI Ke-79 Tahun


BONE -Berandankrinews.com.
kemeriahan Dirgahayu Republik Indonesia setiap tahunnya, digelar berbagai kegiatan baik oleh pemerintah Swasta maupun Elemen Masyarakat.

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 79 Tahun, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H mengikuti Lomba Domino yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten di Lapangan Tenis Merdeka Watampone, Kabupaten Bone. Selasa malam (13/08/2024)

Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Andi Islamuddin saat membuka Lomba Domino menyampaikan bahwa, kegiatan ini digelar untuk menyemarakkan dan mempererat silaturahmi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bone dan Masyarakat.

“Ini sebagai upaya untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan mengasah otak kita. Di hari kemerdekaan inikan tentunya semua masyarakat harus gembira dengan penuh semangat kemerdekaan”, ujarnya.

Sementara, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa, kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, dan mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sehingga kedepan terjalin kerjasama yang lebih harmonis, dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Hukum Polres Bone.

“Permainan Gaple ini cukup tinggi peminatnya, sehingga Pemkab menggelar Lomba Domino agar menjadi wadah untuk menyalurkan hobi. Karena Gaple ini termasuk permainan yang sangat merakyat dan di sukai oleh hampir semua lapisan warga masyarakat”, Jelas Kapolres Bone.

Lomba Domino ini di ikuti oleh 40 Pasang pemain Atau 80 Orang masyarakat dan Kapolres Bone AKBP Erwin Syah,S.I.K.M.H yang berhasil keluar sebagai juara 1 dengan mengalahkan seluruh pesaingnya.

KERIS Ajukan Judicial Review Ke Mahkamah AgungPP Kesehatan “Ladang Basah Pungli”,


Jakarta,_Berandankrinews.com. Para pengusaha ritel menolak aturan larangan penjualan rokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan. Para pengusaha yang menolak aturan tersebut di antaranya Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dan Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun Atmo M Biomed mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

“Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024 karena tidak adil, diskriminatif, langgar Pancasila dan UUD 1945, dan jadi “ladang basah pungli”, kata Ali Mahsun Atmo dalam diskusi bertajuk “Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024” di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Ali menyebutkan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian puluhan juta ekonomi rakyat UMKM yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran. Ia mengatakan, hal tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

“Untuk sukses jemput puncak demografi 2030, seharusnya mulai hari ini hingga 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja, serta perluas kesempatan usaha sehingga 100 juta UMKM handal dan unggul bisa digapai. Bukan sekaliknya, PP Kesehatan ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha. Kita semua tak ingin terjadi malapetaka demografi, membludaknya pengangguran, kemiskinan dan kelaparan yang mengancam eksistensi NKRI,” ujarnya.

Selain itu, Ali juga menolak aturan pelarangan menjual rokok dengan radius 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak. Ia menilai aturan tersebut tidak adil dan diskriminatif, mengingat ada banyak warung yang berjualan di sekitar tempat pendidikan.

“Ada 78.000 desa, 8.000 kelurahan di Indonesia. Disetiap desa/kelurahan ada tempat pendidikan dan bermain anak, serta ada 10 hingga 15 toko kelontong akan terdampak dengan adanya PP ini atau 1-1,5 juta warung kelontong seluruh Indonesia. Artinya apa? Keris menilai PP 28/2024 ini tidak adil, diskriminatif, mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat UMKM di Indonesia, serta melanggar Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

“Dampak negatif mulai dari melonjaknya pengangguran, kemiskian, penurunan omzet dan kesejahteraan pelaku usaha kecil.

Lebih dari itu, PP Kesehatan 28/2024 jadi “ladang basah pungli” oleh oknum pemerintah mau pun non pemerintah yang bisa akibatkan terganggunya stabilitas sosial kemasyarakatan. Ada 4,1 juta warung kelontong dan 55 ribu ritel modern, serta dua jutaan para asongan, starling (kopi keliling) dan kaki lima calon korban pungli dampak negatif PP Kesehatan ini, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh yang juga Ketua Umum APKLI-P dan Presiden Kawulo Alit Indonesia.

Pada akhir acara diskusi, perwakilan dari delapan asosiasi yang hadir turut menandatangani Pernyataan Sikap tegas menolak PP Nomor 28 Tahun 2024. Diantaranya yang menandatangani ada Wakil Ketua Umum DPP Akrindo, Anang Zunaedi; Ketua Umum Gaprindo, Benny Wachjudi; Ketua Umum Aparsi, Suhendro; Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah; Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti; Ketua Umum KERIS, Ali Mahsun Atmo; Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey; dan Sekretaris Umum Perpeksi, Wahid.