Pengamanan Serentak Pilkada Kaltara 2024, Aksi Menegangkan Dari Demo Anarkis, Penculikan, Hingga Jinakan Bom

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, M.Hum diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Datu Iqro Ramadhan,S.Sos., M.Si. menghadiri apel gelar pasukan dan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024 se-Kaltara.

Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Irjen Pol. Jonathan Hary Sudwijanto, S.IK., M.Si., langsung memimpin apel, yang melibatkan 2035 personel yang dilaksanakan serentak di Kaltara, Senin (26/8).

“Simulasi terkait kesiapan pengamanan sidang pemilukada 2024,sekaligus menunjukkan sinergitas TNI-Polri dan Pemrintah Daerah. Didalam pengamanan ini bisa berjalan lancar dan aman,” katanya.

Simulasi dilaksanakan agar dapat mengukur kesiapan personel, peralatan serta kemampuan personel dalam menggunakan perlatan pengamanan.

“Apakah sudah sesuai SOP, ketentuan yang berlaku?, sehingga dalam pelaksanaan tidak ada istilah salah prosedur,” tambahnya.

Berbagai simulasi digelar dari mulai penanganan ricuhnya tahapan kampanye, penanggulangan demo anarkis, penculikan ketua KPU Bulungan, hingga penjinakan bom oleh Brimob Polri.

“Segala kemungkinan kita simulasikan, sehingga ketika terjadi situasi apapun kita siap. Itu tadi gambaran sehingga hal-hal terburuk bisa untuk kita antisipasi,” ungkapnya.

Sementara itu mewakili Pemprov Kaltara, Datu Iqro menyatakan kesiapan dalam mendukung, TNI-Polri dalam pengamanan tahapan pilkada yang akan berlangsung dalam waktu tiga bulan yang akan datang.

“Pembangunan terkait keamanan juga, semakin aman semakin lancar pembangunan di Kaltara ini,” ujarnya.

Dirinya mengimbau agar masyarakat Kaltara bersama-sama menjaga keamanan walaupun berbeda pilihan.

“Kita bisa beda pilihan, tapi keamanan dan kebersamaanitu yang utama bagi kita,” pungkasnya.

(dkisp)

Sepakati 3 Ranperda Penting

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum., mengikuti Rapat Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam Masa Persidangan II Tahun 2024, Senin (26/8).

Dalam rapat tersebut, disepakati bersama tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penting, yaitu APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, APBD Tahun Anggaran 2025, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam pembahasan dan penyempurnaan sejumlah Ranperda.
“Tahapan yang cukup panjang telah kita lalui bersama, dan dengan persetujuan bersama ini, kita telah menyelesaikan proses konstitusional pembahasan Ranperda dengan baik,” terangnya.

Dijelaskannya, Perubahan APBD 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan ini diperlukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas anggaran yang telah disepakati bersama dengan DPRD.

Adapun APBD Tahun 2025 dirancang untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Kita berharap APBD 2025 mampu menjawab tantangan pembangunan dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045,” katanya.

Selain pembahasan APBD, DPRD dan Pemprov Kaltara juga menyetujui Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ranperda ini merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap perlindungan tenaga kerja di Kalimantan Utara, termasuk jaminan kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan.

“Pemerintah telah memberikan jaminan sosial kepada 54.452 pekerja rentan di seluruh wilayah Kalimantan Utara sebagai bagian dari upaya perlindungan ketenagakerjaan,”terangnya.

Selain persetujuan terhadap Ranperda tersebut, rapat paripurna juga mendengarkan laporan akhir dari Panitia Khusus DPRD yang membahas beberapa Ranperda lainnya, termasuk tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Pembangunan dan Pengelolaan Perbatasan, Perlindungan Penyandang Disabilitas, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Utara Tahun 2024-2043.

Gubernur berharap agar sinergi antara pemerintah dan DPRD terus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan Kalimantan Utara yang maju dan sejahtera.

“Kerja sama yang baik ini harus kita tingkatkan untuk membangun Kalimantan Utara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera,” tuntasnya.

(dkisp)

Operasi Mantap Praja Kayan, Polres Nunukan Siapkan 380 Personil Guna Amankan Pilkada 2024

NUNUKAN – Kepolisian Resor (Polres) Nunukan menggelar apel operasi Mantap Praja Kayan 2024-2025 dalam rangka pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di lapangan apel Tribrata, Mako Polres Nunukan, Senin (26/08/2024) pagi.

Diketahui tahapan Pilkada telah berlangsung dan akan bergulir hingga puncak gelaran tanggal 27 November 2024 sampai pengambilan sumpah ataupun pelantikan pada tahun 2025.

Selaku Kapolres Nunukan, Bonifasius Rumbewas, S.I.K menyampaikan bahwa Polres Nunukan telah siap untuk melakukan pengamanan pada seluruh tahapan Pilkada serentak.

“Apel Mantap Praja Krayan ini merupakan bentuk kesiapan dari Polres Nunukan untuk menghadapi pergelaran pesta demokrasi nanti, jadi secara fisik dan mental kami telah siap,” tutur Bonifasius.

Lebih lanjut, Bonifasius Rumbewas menuturkan bahwa Polres Nunukan menyiapkan sebanyak 380 personil guna mengamankan Pilkada 2024.

“Untuk jumlah keselurahan personil itu sebanyak 380, dimana nantinya kita fokuskan di setiap tahapan, jadi mulai tahapan pendaftaran telah dibagi SK atau jumlah personilnya yang disesuaikan dengan eskalasi ancaman hingga tahap pengambilan sumpah,” terang Kapolres Nunukan.

Selain itu, Kapolres Nunukan juga melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kondisi kendaaraan seluruh unit yang akan digunakan pada pengamanan.

Kemudian, menurutnya terdapat beberapa titik rawan pada Pilkada yakni di wilayah daerah pemilihan (Dapil) I dan II dikarenakan melihat jumlah penduduk.

“Sekarang ini kita lebih fokus pada Dapil I dan II karena melihat jumlah pemilih atau penduduk yang padat tetapi bukan berarti kita mengabaikan dari Dapil yang lain, tetap kita akan fokus kesana juga ketika terdapat riak kecil untuk penanganan dini,” terang Bonifasius.

Terakhir, Kapolres Nunukan berharap agar Pilkada berjalan dengan lancar, aman dan baik.

“Tentu kita berharap untuk jalannya Pilkada mulai nanti hingga pengambilan sumpah berjalan dengan baik, aman dan tidak ada gangguan ya,” sebut Kapolres Nunukan.

Adapun pada tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024, tahapan Pilkada telah memasuki masa pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Nunukan.

(nam/nam)

Pergantian Satgas Pamtas RI-Malaysia, Bupati Laura Sambut Yonarmed 11/GG/22 Kostrad

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyambut Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonarmed 11/Guntur Geni (GG)/22 Kostrad di Pelabuhan Tunon Taka, Senin (26/08/2024) pagi.

Seperti diketahui Yonarmed 11/GG/22 Kostrad akan menggantikan Yonarhanud 8/Marawaca Buana Cakti (MBC) yang telah menjalani tugas sebelumnya sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Pada kesempatannya, Bupati Laura menyampaikan ucapan selamat datang kepada satuan tugas di Kab. Nunukan.

“Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Batalyon Artileri Medan 11/Guntur Geni di nunukan, semoga dapat meneruskan tugas dan tanggung jawab yang telah dirintis oleh satgas pamtas sebelumnya, jagalah kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” terang Bupati Laura.

Lebih lanjut, Bupati Laura menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) akan mendukung Satgas Pamtas yang baru sesuai dengan kapasitasnya.

“Pemerintah mendukung sepenuhnya serta berharap agar komunikasi dan koordinasi selalu terjalin dengan baik seperti selama ini sehingga dapat saling bersinergi guna melayani masyarakat, negara dan bangsa,” ucapnya.

Harapan juga disampaikan oleh Bupati Laura, dimana Ia mengatakan bahwa semoga satuan tugas dapat melakukan pengamanan perbatasan dengan baik terutama di Kab. Nunukan.

“Semoga dengan kehadiran Yonarmed 11/GG di wilayah Kab. Nunukan, pengamanan perbatasan RI-Malaysia terus berlanjut dengan baik demi kestabilan dan keamanan bangsa, kiranya Nunukan dapat menjadi tempat yang nyaman dalam mendedikasikan diri sebagai tentara penjaga keamanan indonesia melalui satgas pamtas RI-Malaysia,” harap Bupati Nunukan.

Bersama dengan itu, Satgas Pamtas sebelumnya, Yonarhanud 8/MBC telah melakukan pengamanan perbatasan RI-Malaysia selama 12 bulan.

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengucapkan terima kasih kepada Yonarhanud 8/MBC yang telah melakukan tugas pengamanan dengan baik.

“Tentu saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yonarhanud 8/MBC, dimana mereka melakukan tugas pengamanan perbatasan dengan sangat baik, dan juga banyak program-program mereka yang sangat membantu masyarakat,” ujar Bupati Nunukan tersebut.

Adapun Yonarmed 11/GG/22 Kostrad akan melakukan pengamanan perbatasan RI-Malaysia di wilayah sektor timur Kalimantan Utara (Kaltara), dimana mencakup daerah Kab. Nunukan.

(nam/nam)

Pemprov Kaltara Bersama KemenPAN-RB Gelar Acara Sapa ASN, Dorong Inovasi Pelayanan Publik.

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia menggelar acara Sapa ASN (Aparatur Sipil Negara) Kaltara, Jumat (23/8/2024).

Acara ini diadakan secara daring melalui Zoom dan berlangsung di ruang serbaguna Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.A.P., yang mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Dr. H Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Mengusung tema “Reformasi Birokrasi dan Inovasi Pelayanan Publik”, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja (Kunker) KemenPAN-RB ke Kaltara. Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Abdul Hakim, S.Sos., M.Si.

Dalam sambutannya, Sekprov Kaltara menekankan pentingnya inovasi daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. “Inovasi daerah merupakan salah satu alat untuk mewujudkan Good Governance. Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan di daerah tersebut,” ujar Suriansyah.

Lebih lanjut, Suriansyah menyebutkan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi daerah adalah segala bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Ia juga mencontohkan beberapa inovasi pelayanan publik di Kaltara, seperti Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan (Sipelanduk Kilat Smart) dan Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Prolenteraku). Kedua program ini, menurutnya, telah memberikan pelayanan hingga ke daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Selain itu, Sekprov juga menyoroti tiga isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan di Kaltara, yaitu kondisi geografis yang menantang, ketahanan pangan yang rentan, serta rendahnya aksesibilitas di wilayah tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas juga melakukan interaksi melalui Zoom dengan beberapa pemerintahan kecamatan dan desa di Kaltara untuk meninjau langsung pelayanan publik di daerah.

Acara Sapa ASN Kaltara ini diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh aparatur sipil negara di Kalimantan Utara dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta mendorong inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kaltara.

(dkisp)