Panen Padi Bersama, Momentum Menjaga Ketahanan Pangan dan Inflasi Daerah

BULUNGAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti kegiatan Panen Padi Bersama dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Lahan Persawahan Gapokan Manunggal, Desa Panca Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Selasa (11/2).

Gubernur Zainal menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, para kelompok tani Desa Panca Agung dan Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan yang berkontribusi dalam pengendalian inflasi di provinsi Kaltara.

“Pertanian dalam arti luas telah menjadi salah satu pilar utama dalam kehidupan manusia dan sektor ini bukan hanya menjadi penopang pangan tetapi juga berperan dalam mendukung perekonomian menjaga ketahanan sosial,” kata Gubernur Zainal.

Orang nomor 1 di Kaltara ini merasa sangat berbahagia bahwa para petani di Kaltara bersemangat dalam mengembangkan pertanian menggunakan pupuk organik MA-11. Selain itu didukung dengan telah dibentuknya petani millenial sudah mulai berjalan.

“Dalam rangka pengendalian inflasi dilakukan beberapa upaya menjaga ketahanan pangan di antaranya melalui kerjasama antar daerah, program operasi pasar, serta kolaborasi pelaksanaan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan panen bersama selain menjadi simbol dalam produk pangan namun juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga ketahanan pangan di Kaltara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung dan mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan, memperluas akses pasar bagi petani serta memastikan harga yang stabil bagi masyarakat.

“Mari kita terus bekerja sama, berinovasi dalam menjaga ketahanan pangan dan menekan inflasi di daerah. Dengan bekerja keras, sinergi dan komitmen yang kuat, saya yakin kita dapat menciptakan Kalimantan Utara yang lebih sejahtera, mandiri dalam sektor pangan,” tuntasnya.

Di momen tersebut Gubernur Zainal turut menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan pertanian seperti mesin werder, mesin appo, dan cultivator kepada kelompok petani Desa Panca Agung yang dilanjutkan bersama – sama memanen padi di sawah.

Turut hadir mendampingi gubernur, Kepala Perwakilan BI Kaltara, Hasiando Ginsar Manik dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara, Ir. Heri Rudiyono, M.Si.

(dkisp)

Asosiasi PKL Desak Jaksa Agung Usut Tuntas Kebocoran Subsidi Gas LPG 3 Kg

Jakarta,Berandankrinews.com
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., mendesak Jaksa Agung untuk segera mengusut tuntas kebocoran subsidi gas LPG 3 kg yang telah berlangsung selama 18 tahun sejak 2007. dr. Ali menegaskan bahwa subsidi tersebut merupakan hak rakyat miskin, PKL, usaha mikro, petani, dan nelayan, bukan untuk bancaan para mafia.
11 Februari 2025
Menurutnya, kebocoran subsidi gas LPG 3 kg diperkirakan mencapai 60%, yang berarti potensi kebocoran anggaran negara sangat besar. “Uang negara dalam subsidi ini mencapai Rp 87,5 triliun pada tahun 2025, dan harus diselamatkan. Jangan sampai rakyat miskin dan pelaku usaha kecil justru menjadi korban bahkan jadi kambing hitam. Sementara para mafia menikmati keuntungan besar,” ujar dr. Ali di Jakarta, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, dr. Ali menyoroti bahwa kebocoran subsidi bukan terjadi di tingkat pengecer, melainkan di rantai pasok hulu. “Pertanyaan mendasar: apakah benar tahun 2025 ini tersedia 8,17 juta metrik ton gas LPG 3 kg? Apakah benar biaya produksinya Rp 4.250 per kg? Kebocoran bisa terjadi di berbagai titik, mulai dari Pertamina ke SPBE, agen, hingga pangkalan,” tegasnya.

Instruksi Tegas Presiden Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum
dr. Ali juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah tegas terkait pemberantasan korupsi tak terkecuali mafia subsidi gas. Saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya pada 10 Februari 2025, Presiden menekankan bahwa “tidak ada yang kebal hukum” dan mempersilahkan Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, serta KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi termasuk dalam distribusi subsidi gas LPG 3 kg.

Pada kesempatan lain, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penggeledahan di Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2) merupakan bagian dari responsifnya kejaksaan terkait tata kelola gas yang termasuk dalam sub-holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang saat ini dampaknya dirasakan masyarakat.

“Asosiasi PKL mendukung penuh perintah Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mendesak Jaksa Agung agar segera mengusut tuntas mafia subsidi gas LPG 3 kg. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dihukum seberat-beratnya,” tegas dr. Ali, yang dikenal sebagai dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.

Sebagai pendukung setia Prabowo sejak Pemilu 2024, dr. Ali menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. “Negara harus hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan membiarkan mereka menjadi korban permainan mafia. Untuk itu, asosiasi PKL segera menyampaikan surat resmi ke Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Memperingati HPN 2025, SMSI Kaltara Harapkan Kolaborasi dengan Pemprov 

TANJUNG SELOR – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Hari Pers Nasional (HPN), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar potong tumpeng dan diskusi bersama insan pers, di Cafe Leppak Komai, Jalan Langsat, Tj Selor, pada Senin, (10/02/25).  

Acara potong tumpeng ini dihadiri Ketua PWI Bulungan, Ketua PWI Nunukan, Pengurus SMSI Kaltara, SMSI Bulungan, menariknya acara yang digelar SMSI Kaltara juga dihadiri Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, Wakil Gubernur Kaltara (Terpilih) Ingkong Ala, SE, M.Si, Kapolda Kaltara yang diwakili Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat, Plt Kepala DKISP Kaltara, Iskandar dan Anggota DPRD Bulungan, Rozana Bin Serang.

Ketua SMSI Kaltara, Victor Ratu, menyampaikan di hadapan tamu undangan dan Insan pers, kehadiran SMSI merupakan wadah perusahaan media yang melindungi kebutuhan perusahaan media, di Kaltara sendiri, SMSI sudah terbentuk di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung dan kota Tarakan.

“Ada 56 perusahaan media di Kaltara yang terdaftar di SMSI Kaltara, sudah terdaftar di SMSI pusat dan di usulkan ke dewan pers,” ujar Victor Ratu.

Victor menjelaskan, beberapa hal yang menjadi dinamika dan tantangan terkait eksistensi kehadiran media Siber di Kaltara, termasuk soal persyaratan dan kualifikasi kompetensi wartawan atau Uji Kompetensi Wartawan (UKW) baik dari kompetensi wartawan Muda, Madya dan Utama, dimana hal tersebut menjadi bagian dari syarat dewan pers sehingga dibutuhkan sinergitas dan kolaborasi untuk mengadakan pelatihan UKW.

“Menjadi kegalauan insan pers karena kehadiran Peraturan presiden nomor 32 tahun 2024 tentang publisher right menyulitkan kami, salah satu persyaratan wartawan punya uji kompetensi (UKW). kami di Kaltara masih kesulitan mengisi SDM di pimpred sesuai aturan Perpres,” imbuhnya.

“Karena PWI dualisme, Kaltara sebenarnya ada jatah UKW tapi dicabut dewan pers, ini masalah sehingga tidak bisa menggelar uji kompetensi. Solusinya harus ada UKW mandiri melalui lembaga lain. Dan di Kaltara ini hanya ada beberapa perusahaan media yang sudah terverifikasi dewan pers. Sementara uji UKW diperlukan untuk memenuhi syarat Perpres tersebut,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers di Kaltara sembar memberikan apresiasinya peran insan pers dalam membangun bumi Benuanta. 

“Terima kasih kepada teman-teman pers di Kalimantan Utara, berkat kalian, berbagai informasi penting dapat tersampaikan kepada masyarakat. Momentum HPN ini spesial bagi saya karena berbarengan dengan hari ulang tahun pernikahan saya,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Kaltara menyampaikan, agar pers dan pemerintah berkolaborasi dan menjaga hubungan yang baik. Disisi lainnya mendorong agar perusahaan media untuk melengkapi syarat yang diperlukan sebagai syarat dasar kerja sama perusahaan media.

“Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan Kalimantan Utara. Saya meminta kepada insan pers untuk selalu menyampaikan berita yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan terpercaya,” ucapnya.

Peringatan HPN tahun 2025 yang digagas oleh SMSI Kaltara dimeriahkan dengan penuh semangat Gubernur Kaltara dan insan pers dari pemotongan tumpeng bersama hingga diskusi santai bertukar ide gagasan termasuk isu strategis untuk membangun Kaltara yang lebih berkelanjutan.

(smsikaltara)

HPN 2025, Gubernur Zainal Apresiasi Insan Pers Berkontribusi Pembangunan Daerah

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 diselenggarakan oleh Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kalimantan Utara berlangsung di Cafe Leppa’Komai, Senin (10/2).

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengucapkan selamat Hari Pers kepada seluruh insan pers di Kaltara, serta apresiasinya telah berkontribusi dalam pembangunan daerah. Selain itu HPN memiliki makna spesial karena bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahannya.

“Terima kasih kepada teman-teman pers di Kalimantan Utara, berkat kalian, berbagai informasi penting dapat tersampaikan kepada masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Gubernur Zainal menekankan pentingnya menjaga hubungan baik antara pemerintah dan pers, yang telah terjalin selama ini dan hubungan tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.

Dia juga menyarankan bagi para insan pers yang memiliki media untuk segera melengkapi segala kelengkapan yang diperlukan, yang nantinya akan menjadi dasar dalam menjalani kontrak kerja sama.

“Mari kita terus bersinergi dan berkolaborasi demi kemajuan Kalimantan Utara. Saya meminta kepada insan pers untuk selalu menyampaikan berita yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan terpercaya,” ucapnya.

“Semoga media di Kalimantan Utara dapat terus menjalankan tugasnya dengan baik,” tambahnya.

Acara dirangkaikan pemotongan tumpeng secara simbolis, dilanjutkan diskusi bersama para insan pers dan Gubernur Zainal. Momen spesial memberikan kesempatan bagi para jurnalis dapat bertukar pikiran dan mendiskusikan berbagai isu penting, termasuk tema “Pers Mengawal Ketahanan Pangan” yang menjadi tajuk utama dalam peringatan kali ini.

Tema tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan di Kaltara. Acara ini menjadi ajang bagi para insan pers Kaltara semakin solid dan terus berperan aktif dalam membangun daerah dan bangsa.

Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, S.E.,M.S, Kabid Humas Polda Kaltara Kombes Pol Budi Rachmat, S.IK, M.Si, Plt. Kepala DKISP Kaltara, Iskandar Alwi, S.IP., M.Si, Ketua PWI Bulungan dan para insan pers se-Kaltara.

(dkisp)

Datu Iqro Ingatkan Perangkat DaerahJalankan Efisiensi Anggaran Dengan Terukur

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin apel pagi di Lapangan Agathis pada senin (10/2) pagi.

Datu Iqro menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait Efisiensi Anggaran pada 2025 ini agar dapat dijalankan. Dan persiapan anggaran menjadi sorotan utama kepada seluruh perangkat daerah.

“Sesuai arahan Presiden, efisiensi anggaran yang meliputi perjalanan dinas, seremonial acara serta ATK menjadi perhatian khusus bagi seluruh OPD di lingkup Pemprov Kaltara ini” kata Datu Iqro dalam amanatnya.

Perintah berhemat Presiden Prabowo tersebut dituangkan lewat Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, dan diteken pada 22 Januari 2025 lalu.

Menindaklanjuti ini, Datu Iqro juga meminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mengimplementasikan Inpres Presiden Prabowo dan mengatur anggaran sehingga lebih efisien dan terukur.

“Saya ingatkan juga kepada seluruh OPD, untuk menyiapkan anggarannya untuk 2025 ini, agar lebih terukur” tutup Datu Iqro dalam amanat apelnya.

(dkisp)