Kategori: BERANDA

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, secara resmi meluncurkan dan mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di ruang serbaguna Hotel Tarakan Plaza, Ahad (22/9).

“Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan anggota keluarganya,”kata Gubernur.

Dalam mendukung jaminan sosial tersebut pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara, sebut Gubernur Zainal, meluncurkan dan menyosialisasikan Perda Provinsi Kaltara Nomor 11 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di provinsi Kaltara.

Dibentuknya perda ini bertujuan untuk mengoptimalisasi cakupan kepersertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, menjamin seluruh pekerja dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan kesejahteraannya.

Ia merinci saat ini Kaltara jumlah cakupan perlindungan jaminan sosial sebesar 77, 23 persen terdiri dari pekerja penerima upah (PU) 75,90 persen atau 98.775, dan Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) sebesar 78,89 persen atau 82.053 pekerja.

Untuk pekerja yang belum menjadi peserta BPJS sebanyak 22,77 persen atau sekitar 53.304 pekerja tersebar di kabupaten/kota se-Kaltara.

Gubernur Zainal juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak terkhususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara yang mendorong hingga terbitnya pergub ini.

“Saya minta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Utara dapat mendukung pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayahnya masing – masing,” tuntasnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Jufri Budiman, Direktur Produk Hukum Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Makmur Marbun, M.Si., Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Erfan Kurniawan, forkopimda dan berbagai perwakilan mitra pekerja.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus berkomitmen dalam meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Kaltara.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, saat meluncurkan dan meresmikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, di Hotel Tarakan Plaza, Ahad (22/9).

Gubernur menuturkan beberapa upaya dilakukan dengan mewajibkan seluruh Non Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Pendidikan, Tenaga Honorerer di lingkungan pemprov Kaltara dan pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Pemerintah juga memberikan tambahan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di beberapa sektor perdagangan dan UMK,” ujarnya.

“Alhamdulillah pada Agustus 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan perlindungan kepada 35.000 pekerja rentan dan pada tahun 2024 ini, menambah jumlah penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan pemerintah provinsi menjadi 54.452 pekerja rentan,” sambungnya.

Ia meminta kepada seluruh pemangku kepentingan baik pemprov dan pemerintah daerah hingga tingkat pemerintah desa, serta seluruh perusahaan swasta untuk meningkatkan sinergi dan partisipasi aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Gubernur meminta kepada seluruh pemenang tender proyek jasa konstruksi serta pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN dan APBD mapun APBDes agar dapat mendaftarkan pekerja borongan dan pekerja lepas menjadi peserta BPJS.

“Komitmen kita semua menjadi sangat penting, terutama bentuk dukungan melalui regulasi dan kebijakan agar penerima upah, seluruhnya dapat dilindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tuntasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengusulkan dukungan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembangunan Perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini diungkapkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, dalam kegiatan peresmian pemanfaatan Rumah Susun (Rusun) Pondok Pesantren (Ponpes) Al – Muk’minun dan Masjid Ali Zain Amin, di Kelurahan Pantai Amal, Ahad (22/9).

“Kita Kalimantan Utara ini sangat berharap terutama melalui Bapak dirjen supaya tidak hanya dua saja rumah susun yang dibantu, mudah-mudahan tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi dibangun bukan untuk pesantren saja tetapi untuk pegawai-pegawai negeri,”kata Gubernur.

Ia mengungkapkan hal ini menjadi sangat penting sebagai provinsi termuda saat ini memiliki ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang cukup luar biasa banyaknya tetapi belum memiliki rumah.

Gubernur memastikan kepada Kementerian PUPR agar tidak khawatir terkait lahan. Pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltara menjamin akan menyiapkan tanah dalam pembangunan ini.

“Insya Allah lahan akan kami siapkan. Asalkan Kementerian PUPR dapat mendukung usulan ini (baca : memberikan bantuan rumah susun bagi ASN Provinsi Kalimantan Utara),” ujarnya.

Ia menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang luar biasa yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, cukup cepat dan berkualitas.

Turut hadir Dirjen KementerianPUPR, Ir. Iwan Supriyanto, S.T., M.T., FIDSK., IPU., ASEAN Eng., Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Rahmat Wahyullah, dan Pengurus Pondok Ponpes Al-Muk’minun kota Tarakan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) ke-III Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kaltara tahun 2024, di Ballroom Hotel Luminor, Jumat, (20/9).

Dalam sambutannya, Datu Iqro menyampaikan terima kasih serta mengapresiasi akan terlaksananya Musda yang dilaksanakan oleh MUI Kaltara.

“Musyawarah ini adalah wadah luhur bagi kita semua untuk mengedepankan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Melalui forum ini, ulama, cendekiawan agama, dan masyarakat umum dapat berdiskusi serta mencari solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi, baik di bidang sosial maupun keagamaan,” kata Datu Iqro.

“MUI memiliki peran penting dalam menjaga ajaran Islam di tengah era globalisasi yang semakin kompleks, di mana perubahan sosial terjadi dengan cepat,” sambungnya.

Musyawarah sebut Datu Iqro, sebagai mekanisme tertinggi dalam organisasi, terutama dalam proses pemilihan kepengurusan baru. Diharapkan kepada seluruh peserta Musda agar mengutamakan asas musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga organisasi dapat berjalan sesuai harapan anggotanya.

Pemerintah provinsi Kalimantan Utara berkomitmen untuk terus mendukung MUI, khususnya dalam program-program yang berpihak pada kemaslahatan umat, seperti pendidikan agama, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Datu Iqro mengajak semua pihak turut berperan aktif mencegah munculnya radikalisme dan intoleransi, serta menjaga kerukunan antarumat beragama. Dan melalui Musda ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret bagi kemajuan umat dan masyarakat Kaltara.

“Saya berharap MUI Kalimantan Utara dapat terus berperan dalam menjaga kesucian ajaran Islam serta beradaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar agama,” tuntasnya.

Musda III MUI Kaltara dijadwalkan berlangsung selama tiga hari. Turut hadir Ketua Dewan Pimpinan MUI Pusat, Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya, M.A., Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan MUI Pusat, Dr. H. Rofiqul Umam Ahmad, SH, M., Ketua Umum MUI Provinsi Kalimantan Utara, K.H. Zainuddin Dalila, ormas, lembaga Islam dan pesantren se-Kaltara dan forkopimda.

(dkisp)