Kategori: BERANDA

TANJUNG SELOR – Batasan waktu untuk penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) bagi Partai Politik (Parpol) yang menerima dana bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) kalimantan Utara (Kaltara), telah berakhir per 31 Januari 2019. Informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, hingga kemarin dari 12 Parpol penerima bantuan, baru ada 6 Parpol yang sudah menyerahkan. Padahal, sesuai aturan bagi Parpol yang tidak menyerahkan LPj melewati batas waktu itu, maka tidak akan menerima bantuan lagi pada tahun ini.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara Basiran mengatakan, sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 01 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, menyebutkan bahwa, Partai Politik wajib menyampaikan LPj penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara berkala satu tahun sekali, kamis (7/2/19)

Laporan ini, jelasnya, untuk keperluan pemeriksaan oleh BPK RI. Sehingga paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir atau 31 Januari, harus sudah diserahkan semua. Sesuai ketentuan memang laporan diminta sejak awal. Hal ini untuk menghindari sejumlah kesalahan administrasi yang dapat menghambat distribusi bantuan tersebut, ungkap Basiran belum lama ini.

Basiran mengatakan, selain untuk bahan pemeriksaan oleh BPK RI, LPj juga diperlukan sebagai syarat untuk pencairan dana bantuan serupa pada 2019 ini. Ditegaskan, jika Parpol penerima bantuan tidak menyerahkan LPj sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka dipastikan Parpol tersebut tidak akan menerima alokasi dana bantuan dari Pemprov pada tahun berikutnya. Hal itu sesuai dengan instruksi pada PP Nomor 5 Tahun 2009. “Dalam PP itu disebutkan, bagi Parpol yang melanggar ketentuan atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai LPj diperiksa oleh BPK, jelasnya.

Dikatakan Basiran, jika saja setiap Parpol memasukan LPj lebih awal, maka sejumlah kesalahan yang bersifat administrasi bisa diperbaiki lebih cepat. Dengan asumsi, jika perbaikan LPj terlambat dikerjakan, Parpol yang bersangkutan bakal tidak menerima bantuan sama sekali.

Basiran menambahkan, untuk mengingatkan kepada Parpol, pihak Kesbangpol telah menyurati kepada tiap Parpol di Kaltara sejak 9 Januari lalu. Dengan isi, untuk segera menyampaikan LPj-nya kepada BPK RI Perwakilan Kaltara. Koordinasi antara Badan Kesbangpol dengan Parpol, lanjutnya, menjadi penting untuk memuluskan semua urusan yang berhubungan dengan penyaluran dana bantuan tersebut. Jangan sampai jadi temuan, tegasnya.

Sementara itu, terkait nominal yang bakal didapat Parpol tahun ini, Basiran mengatakan, masih sama dengan tahun sebelumnya. Di mana hasil suara pada Pemilu 2014 menjadi acuan kalkulatif pemeberian alokasi bantuan dari pemerintah daerah itu.

Dengan rincian penggunaan bantuan keuangan tersebut, sesuai ketentuannya, untuk pelaksanaanya 60 persen pendidikan politik, 40 persen untuk sekretariat. “Tahun lalu jumlah bantuan keuangan Parpol sebesar Rp 2,5 miliar dibagi kepada 12 parpol dengan menyesuaikan hasil suara tiap parpol. Untuk tiap suara itu jumlah dananya sekitar 8.650 tiap suara, sesuai dengan Surat Edaran dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Tahun ini sama. Karena kalau ingin menaikkan anggarannya, harus melalui persetujuan dari Kemendagri. Begitu juga kalau kita ingin menurunkan, imbuh Basiran.

Untuk diketahui, berdasarkan Surat Edaran Kemendagri Nomor 213/074/Polpum, tentang pencairan bantuan keuangan Parpol Tahun 2019, dan ketentuan pada pasal 38 Peraturan Mendagri Nomor 36 Tahun 2018, mengenai cara penghitungan penganggaran dalam APBD. Disebutkan, bantuan keuangan kepada Parpol yang mendapatakan kursi di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota hasil Pemilu periode sebelumnya diberikan hingga diresmikannya keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan kabupaten kota pada hasil pemilu periode berikutnya.

Dalam hal ini juga terjadi perubahan perolehan suara Parpol berdasarkan hasil Pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan Parpol, jumlah bantuan keuangan parpol akan dihitung secara profesional. “Teknisnya nantinya dibagi dalam dua tahap. Yakni tahap pertama, diberikan kepada Parpol Peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan kursi pada periode 2014 hingga 2019. Kemudian tahap kedua diberikan kepada Parpol peserta Pemilu 2019 yang mendapatkan kursi pada periode 2019 hingga 2024, dihitung berdasarkan perolehan suara, pungkasnya. (humas)

BANJARMASIN, Berandankrinews.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengharapkan agar pemerintah kabupaten/kota, juga provinsi yang ada untuk semakin adaptif dengan perubahan zaman yang terjadi saat ini. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja lebih keras, inovatif dan kreatif dalam menjalankan kinerja pemerintahan dengan tujuan akhir, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Demikian disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengutip pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin pada acara apresiasi dan penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE-SAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II Tahun 2018 di Ruang Pertemuan Lantai III Golden Tulip Galaxy Hotel, Banjarmasin, Rabu (6/2).

Diungkapkan Irianto, dalam kesempatan itu Menpan-RB juga mengingatkan, mulai tahun ini, pemerintah daerah harus mulai mengarahkan paradigmanya pada resolusi kinerja dengan memperbaiki kinerja pemerintahan. “Perubahan zaman telah mengubah harapan publik saat ini. Akibatnya, pemerintah diminta harus hadir melayani dengan sikap dinamis, fasilitasi yang mudah, efektif, efisien. Sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk mengadopsi kemajuan yang terjadi pada era digitalisasi,” tuturnya.

Untuk itu, Gubernur pun menginginkan agar mulai tahun ini jajaran pemerintahan di Kaltara dapat memenuhi harapan Menpan-RB tersebut. “Jajaran pemerintahan di Kaltara, harus mampu menerapkan sistem birokrasi yang fundamental. Di mana, pemerintah bertanggungjawab kepada aliran anggaran negara yang bertujuan kepada kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara. Bukan untuk berlomba-lomba meningkatkan penyerapan anggaran, lalu mengadakan kegiatan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi rakyat,” jelas Irianto.

Dalam hal pelayanan publik misalnya, Kemenpan-RB berencana akan memperluas fungsi dan perannya hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Termasuk wilayah perbatasan di Kaltara. “Menpan-RB tadi mengatakan, ada 16 balai dari Kemenpan-RB yang akan dibangun di Indonesia dalam beberapa tahun kedepan. Termasuk di wilayah perbatasan, dengan tujuan untuk mempermudah pelayanan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Saya sangat berharap, salah satunya dapat dibangun di Kaltara,” ulas Gubernur.

Berkaitan dengan pengawasan penerapan SAKIP sendiri, Gubernur sangat mendukung upaya Kemenpan-RB yang berencana untuk meningkatkan kewenangan APIP menjadi lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, APIP juga akan dibekali dengan perangkat teknologi informasi yang memadai guna menunjang kelancaran kinerjanya. “SAKIP, bagi Pemprov Kaltara sangat bermanfaat. Sebagaimana arahan Menpan-RB, sistem ini bersifat otomatis juga regeneratif yang menyebar ke seluruh sendi kehidupan pemerintahan. SAKIP juga mampu memastikan aliran anggaran daerah benar-benar digunakan untuk membiaya program prioritas dengan lebih fokus dan mendukung kinerja instansi pelaksana program itu secara optimal,” papar Irianto.

Gubernur juga membenarkan pendapat Menpan-RB yang menyebutkan bahwa ada beberapa spot pada penganggaran di jajaran pemerintah daerah yang belum tepat sasaran, bahkan penganggaran yang tersia-sia sehingga cenderung ingin menghabiskan anggaran untuk kegiatan yang tak bermanfaat bagi masyarakat banyak. “Dari itu, Pemprov Kaltara sudah membuka diri dengan hanya memfokuskan penyerapan anggaran melalui program kegiatan yang prioritas dan bermanfaat bagi khalayak. Tentunya, dengan tetap mengedepankan konsep money follow program,” beber Gubernur.

Ditegaskan Irianto, efisiensi bukan persoalan memotong atau memangkas anggaran semata-mata. Tapi juga harus diawali dengan perencanaan anggaran yang tepat dan terukur. “Kemenpan-RB juga tengah mengembangkan sebuah sistem yang akan mengintegrasikan penerapan SIMDA dengan SAKIP. Ini sangat baik sekali, karena penggunaan anggaran akan lebih pasti arahnya dan perencanaan program akan lebih fokus, efektif dan efisien. Disamping itu, saya juga mendukung upaya yang dijalankan Menpan-RB dan Kemendagri untuk menyatukan atau mengintegrasikan LKPD, LKPj dalam bentuk laporan kinerja pemerintah daerah. Ini akan jauh lebih efisien, cepat dan terukur,” urainya.

Lebih jauh, Gubernur mengatakan bahwa Pemprov Kaltara sangat mendukung dan siap bekerja keras memenuhi target Kemenpan-RB bahwa pada 26 tahun kedepan, Indonesia akan menjadi negara makmur dengan tingkat efisiensi anggaran di jajaran pemerintahan secara menyeluruh menapai Rp 700 hingga 1.000 triliun. “Insya Allah, Kaltara selalu dan siap mendukung upaya Kemenpan-RB tersebut. Sebab, dengan begitu Indonesia akan semakin sejahtera, Kaltara pun sejahtera,” papar Irianto.

Bentuk dukungan tersebut, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, Pemprov Kaltara akan optimal dalam menerapkan SAKIP. “Dari paparan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB (M Yusuf Ateh), pada tahun ini anggaran yang berhasil dihemat oleh pemerintahan di Indonesia mencapai Rp 65,1 triliun. Dari 25 provinsi (termasuk Kaltara), berhasil dihemat Rp 35 triliun, dan dari 217 kabupaten/kota dihemat Rp 30,1 triliun. Untuk WIlayah II sendiri, secara total yang berhasil dihemat adalah Rp 22,3 triliun melalui pemanfaatan SAKIP. Kaltara termasuk didalamnya,” tutup Gubernur.(humas)