Tak Hanya Netral, ASN juga Turut Mencegah ATHG Pemilu

Kepala Badan Kesbangpol Kaltara Basiran saat memimpin Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemprov Kaltara, Selasa (19/2).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Selain harus netral, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) juga diminta turut berperan dalam mencegah Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) selama pelaksanaan Pemilu.

Hal ini menjadi bahasan dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara dalam rapat perdana tim di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (19/2). Tim ini sendiri dibentuk oleh Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie, sebagai upaya mencegah ATHG pada Pemilu 17 April mendatang.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara  Basiran mengatakan, pembentukan tim, serta pembahasan seputar Pemilu dalam pertemuan ini, sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Kaltara dalam menyukseskan Pemilu 2019. “Tim ini berkewajiban menyatukan pemikiran, pendapat dan pemahaman khususnya di wilayah Kaltara. Dengan tujuan agar pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai,” ucapnya.

Dikatakan Basiran, netralitas ASN dalam Pemilu sangat penting. Karena sikap netral ASN demi menjaga muruah (marwah) ASN sebagai pelayan publik. ASN, sebutnya, juga menjadi objek pengawasan. Tidak hanya oleh Bawaslu, tetapi juga oleh Komisi ASN, dan masyarakat.

Sementara itu, dalam rapat kemarin, Tim Kewaspadaan Dini mengundang Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kaltara, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara, dan Kasat Reskrim Polres Bulungan. Mereka memberikan materi sehubungan dengan kampanye dan pemilu.

Lebih lanjut Basiran menambahkan, pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemda Provinsi Kaltara, juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. “Pembentukan tim ini juga karena kepedulian Bapak Gubernur dan bentuk partisipasi pemda untuk meningkatkan kewaspadaan dini terhadap ATHG yang terjadi di Provinsi Kaltara,” tutupnya. (humas)

Untuk menjaga kebugaran personil Korem 141 Toddopuli Bone laksanakan Apel pagi dilanjutkan dengan senam

BONE,Berandankrinews.com – Hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 Pukul 07.00 Wita personel Korem 141/Tp dan Balak Rem melaksanakan kegiatan Apel pagi yang diambil oleh kasi Ops Mayor Inf Apriadi Nijo dilanjut Minggu Militer dengan Materi Senam Senjata dibawakan Oleh Bajasrem 141/Tp Sertu Andi Bambang dan pengnalan senjata ringan Oleh anggota Denpal Lettu Cpl Tappi pakadang dan sertu Dedy Bertempat Bertempat Di lapangan Makoren 141/Tp Jln Jendral Sudirman No 09 Watampone.
Kabupaten Bone provinsi Sulawesi Selatan

Minggu Militer yang menjadi agenda wajib bagi setiap prajurit TNI AD tidak disia-siakan oleh prajurit Korem 141 Toddopuli dalam memelihara kemampuan militernya.

Kegiatan Minggu Militer ini rutin dilaksanakan pada minggu akhir setiap bulannya.Pada minggu militer kali ini materi yang dilaksanakan yaitu Senam senjata dan pengetahuan senjata ringan (pengjatri)Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan dasar keprajuritan.

Materi pengetahuan senjata ringan ini diawali dengan penyampaikan materi oleh Lettu Cpl Tappi pakadang yang dikuti oleh Bintara dan Tamtama Makorem 141/Tp sebelum masuk pada kegiatan Drill Teknis yang dilaksanakan di lapangan terbuka Hal ini bertujuan agar para anggota mengetahui dan memahami tentang bagian-bagian senjata dan mampu melaksanakan bongkar pasang senjata dengan benar Rutinitas harian sesuai fungsi dan bidang masing-masing, agar tidak mengesampingkan pengetahuan dasar keprajuritan.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan kondisi fisik para prajurit untuk tetap memelihara kemampuan perorangan sehingga  tugas pokok dapat tercapai. Selesai mengikuti kegiatan Minggu Militer, prajurit Makorem 141/Tp diberikan waktu istirahat beberapa saat sebelum kembali melakukan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

hadir pada kegiatan tersebut Para Dan Kabalakrem 141/Tp.
Para Kasi Dan Pasi Korem 141/Tp. Personil Pama, Bintara, Tamtama dan PNS, Korem 141/Tp.(iwan hammer)

DBD Mewabah, Kecamatan Sebatik Timur Ajak Seluruh Instansi dan Masyarakat Lakukan Gerakan Pengendalian dan Penanggulangan DBD

Nunukan, Berandankrinews.com–Rapat koordinasi gerakan bersama untuk pengendalian dan penangulangan deman berdarah dengue (GEBUG DBD) yang berlangsung druang rapat Puskesmas Sungai Nyamuk Rt. 04 Desa Sungai Nyamuk Sebatik Timur Kabupaten Nunukan, Rabu (20/2/19).

Pada kesempatan itu Camat Sebatik Timur Wahyuddin S. Sos menyampaikan, Berdasarkan Intruksi Bupati Nunukan melalui Surat Edaran kepada kami selaku camat, agar melakukan rapat koordinasi dengan toko muspika sebatik dan masyrakat sebatik timur terkait marak nya gejala DBD. Mudah mudahan dengan kegiatan ini kita semua dapat berperan dalam usaha untuk pengendalian dan penanggulangan DBD.

Kapolsek Sebatik Timur AKP Susilo dalam sambutannya juga menyampaikan, pembahasan Pencegahan yang lebih diutamakan yakni kebersihan lingkungan yang perlu di jaga khususnya daerah lembab dan tergenang, dalam kegiatan ini sangat bagus karena terkait dalam upaya pencegahan sebelum ada yang terkena DBD.

Sementara itu, Dr Dahrah Kepala Puskesmas Sei Nyamuk mengatakan, Yang perlu kita ketahui kejadian deman berdarah bukan hanya terjadi di sungai nyamuk tetapi banyak juga terjadi di daerah lain seperti kecamatan sebatik timur ada 7 kasus, di desa sungai nyamuk 2 kasus, di desa tanjung harapan 2 kasus, di desa bukit aru indah 2, kasus di desa tanjug aru.

“Penyakit dbd ini disebabkan oleh nyamuk aedes aegypti dimana nyamuk dapat terbang dengan radius sampai 350 meter, sehingga dapat menyerang siapa saja di dalam radius tersebut,”Jelasnya.

Disampaikan Dr Dahrah, telur-telurnya di bagian pinggir dari wadah yang tergenang air, Nyamuk demam berdarah tidak hidup di air yang kotor tetapi di air yang bersih.

Dia juga berpesan agar untuk memperhatikan wadah yang dapat menampung air serta melakukan 3 M.

“Jadi perlu selalu memperhatikan profil dan kaleng kaleng kosong, baskom, ember atau pun wadah yang dapat menampung air tergenang agar selalu dibersihkan dan di kuras airnya guna mencegah wadah tersebut di jadikan tempat bertelur,” beber Dr. Dahrah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sebatik Timur Wahyuddin, S. Sos, Kapolsek Sebatik Timur AKP Susilo, SE, Kepla Puskesmas Sei Nyamuk Dr. Dahrah, Danpos Pamtas Sei Bajo Letda inf. A, Para Kades dan ketua RT. (Dhian)

Bobol Rumah Kosong, Pelaku Curat Berhasil Diciduk Satreskrim Polres Nunukan Dipondok Yang Ditumpanginya

Nunukan, Berandankrinews.com–Satuan Reserse dan kriminal Polres Nunukan berhasil menciduk pelaku pencurian dengan pemberatan di sebuah rumah kosong yang ditinggal pergi pemilik rumah.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH melalui kasubag Humas Iptu Muhammad Karyadi, SH menuturkan, pelaku melakukan aksinya disebuah rumah kosong Jl. Pembangunan Kelurahan Nunukan Barat, pada bulan November 2018 lalu.

“Pemilik rumah tersebut pindah berdomisili di Kecamatan Krayan, dan kejadian ini telah terjadi pada bulan November 2018 lalu, Atas laporan korban dengan nomor LP/37/II/2019/Kaltara/Res Nunukan, tertanggal 20 Februari 2019, kita melakukan penyelidikan dan akhirnya pelaku berhasil diciduk,” Ungkap Iptu Karyadi, Rabu (20/2/19).

Disebutkan Karyadi, pelaku bernama Acok alias Amran alias Kebun (37) merupakan TKI Deportasi asal Malaysia pada tahun 2018, selama ini menumpang dipondok kebun pakcik Imam di Jl. Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah. Pelaku saat diciduk tidak dapat mengelak karena ditemukan barang bukti 1 unit SPD motor jupiter MX warna noka MH31S70037K298767, 1 unit kulkas,1 unit mesin cuci,1 unit dispenser, 2 buah kipas angin, 1 buah tong gas, 3 buah speaker aktif, 1 buah amplifier.

“Pelaku melakukan aksinya dengan cara mencungkil jendela mengunakan sebilah golok,
Secara continue pelaku mengambil barang berharga yangg berada di dalam rumah tersebut,”Jelas Karyadi.

Selnjutnya Kata Karyadi, Pelaku telah kita amankan bersama barang bukti di Mako Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.(**)

Pemprov Kaltara dan Negeri Sabah Jalin Kerjasama Pembangunan di Perbatasan

Nunukan, Berandankrinews.com–Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua Negara terutama di Serudong, bagian Sabah, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dalam keteranga tertulisnya kepada Redaksi mengatakan bahwa Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada Selasa (19/2/2019).

“Pemerintah Malaysia, telah menyetujui menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. Rencana akan dianggarkan pada 2019,” papar Irianto,

Atas hal ini, lanjut Irianto, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik segala niat sepanjang hal tersebut demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara.

“Dari pertemuan tersebut, juga kita sepakati untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi hasil pertemuan kepada pemerintah tingkat pusat masing-masing” imbuhnya.

Menurut Irianto, Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan).

“Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Border Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Irianto juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal lain yang bahas diantaranya mengenai persoalan ekspor-impor antara kedua negara khusunya di wilayah perbatasan negara (antara Sabah dan Kalimantan Utara).

“Lebih spesifik lagi, adalah terkait persoalan komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia. Seperti diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia,” kata Irianto.

Mengenai hal tetersebut, Irianto menyatakan bahwa Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kepada Kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama.

Begitupun untuk komoditi beras, Irianto menjelaskan Kedua belah pihak telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019.

Pun demikian, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya ‘keran’ ekspor-impor beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

“Untuk pembahasan lebih lanjut, Pemerintah Negeri Sabah melalui Majelis Keselamatan Negara (MKN) dan Pemprov Kaltara melalui instansi teknis akan melakukan pertemuan teknis bersama pada 2 Maret mendatang,” pungkas Irianto.

Pemprov Kaltara dan Negeri Sabah Jalin Kerjasama Pembangunan di Perbatasan

Indonesia melalui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Malaysia melalui Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk menyediakan anggaran pengembangan dan pembangunan di kawasan perbatasan kedua Negara terutama di Serudong, bagian Sabah, Malaysia dan Seimenggaris, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara di Indonesia.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dalam keteranga tertulisnya kepada Redaksi mengatakan bahwa Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil pertemuan Sosek Malindo Peringkat Negeri Sabah/Tingkat Provinsi Kaltara di The Pacific Sutera Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia pada Senin (18/2/2019.

“Pemerintah Malaysia, telah menyetujui menjadikan Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN) Sabah sebagai agensi penyelaras untuk menelisik pembangunan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Serudong secara holistik. Rencana akan dianggarkan pada 2019,” papar Irianto, (19/2/2019).

Atas hal ini, lanjut Irianto, Pemprov Kaltara sebagai wakil Pemerintah Indonesia menyambut baik segala niat sepanjang hal tersebut demi pembangunan dan kemajuan kawasan perbatasan di kedua negara.

“Dari pertemuan tersebut, juga kita sepakati untuk ditindaklanjuti lebih jauh dengan membawa rekomendasi hasil pertemuan kepada pemerintah tingkat pusat masing-masing” imbuhnya.

Menurut Irianto, Pemerintah Sabah akan menyampaikan rekomendasi ini kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) Malaysia, begitupula Pemprov Kaltara akan menyampaikan kesepakatan yang dicapai kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri) selaku kepala BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan).

“Termasuk, mengusulkan Serudong sebagai salah satu pintu masuk dalam BCA (Border Crossing Agreement) dalam perjanjian kedua belah negara,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Irianto juga mengungkapkan bahwa ada beberapa hal lain yang bahas diantaranya mengenai persoalan ekspor-impor antara kedua negara khusunya di wilayah perbatasan negara (antara Sabah dan Kalimantan Utara).

“Lebih spesifik lagi, adalah terkait persoalan komoditi ayam yang didatangkan dari Malaysia. Seperti diketahui bahwa sejumlah perusahaan pengekspor ayam dari Malaysia tidak memperoleh izin dari Pemerintah Indonesia,” kata Irianto.

Mengenai hal tetersebut, Irianto menyatakan bahwa Pemprov Kaltara akan menyampaikannya kepada BNPP juga kepada Kementerian terkait, termasuk dokumen permohonan dari Pemerintah Sabah sehubungan hal yang sama.

Begitupun untuk komoditi beras, Irianto menjelaskan Kedua belah pihak telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan aktivitas transhipment beras antar kedua negara. Bahkan, Pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pertanian dan Azas Tani akan menerbitkan arahan untuk menghentikan semua aktivitas transshipment beras mulai 1 April 2019.

Pun demikian, Pemprov Kaltara dan Pemerintah Negeri Sabah sepakat untuk membahas kemungkinan dibukanya ‘keran’ ekspor-impor beras di kedua wilayah melalui kementerian terkait masing-masing.

Diketahui, dalam pertemuan itu, dari pihak Sabah dihadiri langsung YAB Datuk Seri Panglima Mohd Shafie Apdal, selaku Ketua Menteri Sabah dan jajarannya. Sementara itu, dari Kaltara, saya hadir dengan didampingi beberapa pejabat di lingkup Pemprov Kaltara. Termasuk Kapolda Kaltara Bapak Brigjend Inf Indrajit dan juga Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.