Kategori: BERANDA

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Sesuai data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, dari 447 desa di 4 kabupaten, baru 226 desa memiliki BUMDes, ditambah 3 Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMasDes).

Melalui BUMDes, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sehingga akan mengurangi ketergantungan pembiayaan desa hanya pada dana desa dan Bantuan Dana Desa lainnya. “Selain memaksimalkan pemanfaatan potensi desa, melalui BUMDes diharapkan juga bisa mengelola Dana Desa yang diberikan ke desa-desa,” kata Gubernur yang didampingi Kepala DPMD Kaltara Wahyuni Nuzband, Minggu (24/2).

Melihat masih adanya desa yang belum membentuk BUMDes, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pun mendorong agar desa-desa tersebut dapat segera membentuknya. Tak hanya itu, pembentukan BUMDes juga sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian Kaltara. Termasuk, meningkatkan status desa yang Mandiri, berdasarkan IDM (Indeks Desa Membangun). “Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah meningkatkan status desanya. Nah, program pembentukan BUMDes adalah bagian dari indikator itu,” ujar Irianto.

Gubernur menjelaskan, pembangunan desa berdasarkan IDM dibagi menjadi lima. Yakni desa sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, desa maju, dan desa mandiri.  Dicontohkan, di Bulungan, saat ini memiliki 2 desa sangat tertinggal, 38 desa tertinggal, 28 desa berkembang, 5 desa maju dan baru 1 desa mandiri.         

Gubernur mengatakan, keberadaan BUMDes dan BUMADes itu sangat penting untuk meningkatkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. “Kita akan terus mengimbau kepada setiap kepala desa agar desa-desa yang belum mempunyai BUMDes segera membentuk BUMDes di desa mereka,” kata Gubernur.

Kemudian untuk optimalisasi BUMDes yang telah terbentuk, kepada seluruh kepala desa dan aparat desanya, diingatkan agar penyertaan modal dari Dana Desa kepada BUMDes disertai dengan proposal kelayakan penyertaan modal BUMDes. Sehingga diyakini usaha BUMDes akan menghasilkan pendapatan desa, bukan malah sebaliknya.

Ditambahkan, selama ini, dana desa lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur. Sehingga tidak banyak yang berputar di desa. Padahal sesuai instruksi presiden dan menteri perlu dibentuk BUMDes, sebagai sarana untuk mengembangkan perekonomian di desa. “Dana desa bisa digunakan untuk modal BUMDes. Soal usahanya terserah, silakan desa berkresasi. Dan nanti juga dikelola oleh Desa itu sendiri,” ujar Gubernur.

Dengan dana yang ada, lanjut Wahyuni, desa memiliki kebebasan dalam menentukan jenis usaha apa yang akan mereka geluti, melalui BUMDes yang dibentuk ini. Disesuaikan dengan potensi di desa masing-masing. “Usaha bisa dalam bentuk jasa, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi sesuai potensi desa masing-masing,” timpal Wahyuni.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim), kembali mengusulkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) pada 2020.

Usulan pembangunan Rusun yang diperuntukkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Kaltara dan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) di wilayah Tanjung Selor itu, telah disampaikan pada Konsultasi Regional (Konreg) yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR) di Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (22/2) lalu. Dalam Konreg itu, salah satu agendanya adalah penyusunan Rencana Kerja Kementerian PUPR pada 2020.

Kepala Dinas PUPR-Perkim Kaltara Suheriyatna mengatakan, pembahasan pada Konreg dibagi menjadi empat desk. Yakni berdasarkan wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan-Nusa Tenggara, dan Sulawesi-Maluku-Papua. Dalam usulannya, Pemprov ingin gedung yang dibangun nanti, jumlah huniannya lebih banyak dibandingkan Rusun sebelumnya. “Insya Allah, jika usulan kita diakomodir oleh Kemen-PUPR, maka Rusun itu dapat dibangun pada 2020,” ujar Suheriyatna didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan, Minggu (24/2).

Sementara untuk Rusun yang dianggarkan tahun lalu, realisasi fisiknya sudah 100 persen. Bangunan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemen-PUPR senilai Rp 13 miliar tersebut, berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi dengan luas bangunan 2.120 meter persegi. Gedung yang berlokasi di Jl Jelarai Raya (samping Telur Pecah) Tanjung Selor ini, memiliki 3 lantai dengan 35 unit atau ruang bertipe 45.

Saat ini, untuk kelengkapannya, sedang menyelesaikan sejumlah pemasangan meubeler untuk semua unit hunian.  “Ada 149 ASN yang menyatakan minat. Dalam waktu dekat kita panggil masing-masing personal atau calon penghuni Rusun, untuk kemudian kita lakukan wawancara. Insya Allah pertengahan 2019, sudah siap untuk ditempati,” ungkap Suheriyatna.

Penghuni rusun itu tidak menetap, namun berjangka waktu tinggal 3 hingga 4 tahun. Harapannya, dalam jangka waktu tersebut, ASN yang mendiami Rusun ini sudah menggumpulkan dana untuk membeli atau membangun rumah sendiri. Prioritas penghuni, adalah ASN yang belum memiliki rumah atau masih kos, kontrak dan lainnya. “Kita maksimalkan bagi ASN yang telah berkeluarga. Memiliki 2 anak, namun belum memiliki rumah di wilayah Tanjung Selor,” katanya.

Guna mempercepat realisasi hunian, imbuh Roswan, selain menyediakan lahan di 2018, Pemprov Kaltara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun ini mengalokasikan dana untuk perbaikan akses jalan menuju rusun senilai Rp 1 miliar. Progresnya, tim DPUPR-Perkim sedang melakukan persiapan dokumen lelang. Termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan untuk perhitungan biaya atas pekerjaan/jasa. “Kami juga sudah menyusun Pergub (Peraturan Gubernur) mengenai pengelolaan rumah susun sewa. Yang mana prosesnya tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),“ tutupnya.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan penggalangan dana untuk pemulihan sejumlah kawasan tertimpa bencana di wilayah Indonesia. Yakni, bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), likuifaksi Palu (Sulawesi Tengah), dan tsunami Banten (Jawa Barat).

Dijelaskan Ketua PMI Provinsi Kaltara H Syaiful Herman, ini dilakukan karena masa pemulihan bencana masih berjalan. “Untuk masa pemulihan di Lombok 22 bulan, Palu 30 bulan, dan Banten 6 bulan,” kata Syaiful di ruang kerjanya, Minggu (24/2).

Penggalangan dana dilakukan secara berkala dengan berkeliling ke seluruh wilayah di Kaltara. Titik pertama, adalah ibukota Kaltara, Kabupaten Bulungan. “Dalam penggalangan dana itu, kami melakukan pelelangan sejumlah barang kesenian khas Kaltara. Seperti tas manik-manik, dan Mandau,” urai Syaiful.

Di Bulungan, penggalangan dana dilakukan dalam acara bertajuk ‘Penggalangan Dana untuk Bencana Indonesia dan Ucapan Terima Kasih untuk Warga Kaltara’ di Kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Kabupaten Bulungan, Minggu (23/2) pagi.

Dijelaskan Risdianto, PMI Kaltara juga melakukan pendampingan bagi masyarakat terdampak dan rentan untuk segera pulih dari trauma pasca bencana. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para donatur yang telah membantu dan berpartisipasi untuk penanganan kejadian bencana di Indonesia,” ungkap Syaiful.

Adapun jumlah yang diperoleh dari penggalangan dana untuk sementara ini, sekitar Rp 110 juta.

Lebih jauh, dilaporkan Sekretaris PMI Provinsi Kaltara Risdianto, dana bantuan yang telah disalurkan pada korban bencana Lombok berjumlah Rp 211.114.000 (tahap 1) dan di Palu sejumlah Rp 283.096.000. Dengan jumlah relawan sebanyak 35 orang, yang terdiri dari 5 orang relawan ke Lombok, dan 30 orang ke Palu. “Kami juga bekerjasama dengan Pemprov Kaltara, dalam hal ini dibentuk Tim Relawan Penanggulangan Bencana Provinsi Kaltara yang berhasil memberikan dana bantuan tunai sebesar Rp 696.017.900, makanan dan obat-obatan Rp 662.544.380, dan beras 10 Ton senilai Rp 130.000.000. Pakaian layak pakai 637 koli, dan tambahan logistik dari Nunukan dan Tarakan sebanyak 200 ton,” papar Risdianto. Selain memberikan bantuan, pada saat itu tim relawan juga melakukan pemulangan warga Kaltara korban gempa Palu dan Sigi berjumlah 111 orang.(humas)