Kategori: BERANDA

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Hingga Oktober 2018, sudah 673 tenaga kerja konstruksi sudah tersertifikasi melalui program sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang digalakkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Program ini sudah dijalankan sejak 2016,” kata Kepala Bidang (Kabid) Jasa Konstruksi DPUPR-Perkim Kaltara Deni Yusdianto di ruang kerjanya, kemarin (26/2).

Pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi lokal, sejurus dengan masuknya era persaingan global dan memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi. “Di era ini, tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Modal sertifikasi inilah untuk bersaing itu,” kata Deni.

Sertifikasi juga memungkinkan seorang tenaga kerja memiliki upah yang sesuai. “Semakin terampil dan ahli maka upah yang diterima pun semakin besar,” jelas Deni.

Untuk itu, tahun ini program sertifikasi tenaga kerja akan fokus pada tenaga kerja level ahli. “Untuk penyelenggaraannya tahun ini, bukan hanya untuk umum. Tapi juga kalangan perguruan tinggi yang mencetak lulusan teknik. Dalam hal ini, kami bekerjasama dengan Unikal (Universitas Kaltara) Tanjung Selor dan UBT (Universitas Borneo Tarakan),” urainya.

Bagi perguruan tinggi, mahasiswa yang dapat mengikuti program ini adalah yang telah memasuki semester 7 atau 8. “Program ini menggunakan jalur Distance Learning-SIMBA Konstruksi atau Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Kontruksi milik Kementerian PUPR yang menggunakan sistem online. Kita beri jangka waktu sebulan, setelah itu baru kita akan assessment. Jika nilainya lulus maka akan mendapatkan SKA atau Sertifikat Keahlian Kerja,” ujar Deni.

Selain itu, program sertifikasi juga menyasar tenaga kerja terampil. Disini, DPUPR-Perkim Kaltara bekerjasama dengan Politeknik Nunukan. “Insya Allah pada Maret mendatang, program sertifikasi tenaga kerja terampil akan kita laksanakan di Nunukan,” jelas Deni. DPUPR-Perkim juga akan menggelar Kaltara Konstruksi Week di Tarakan.(humas)

TANJUNG SELOR –Berandankrinews.com – Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, menargetkan tahun ini bakal tumbuh ratusan wirausaha baru di Kaltara.

Demikian disampaikan langsung oleh Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hartono saat menjadi narasumber dalam acara “Respons Kaltara”, Selasa (26/2). Pengembangan wirausaha baru itu, menurut Hartono, salah satunya dilakukan dengan memberikan program pelatihan bagi calon pelaku usaha. Disebutkannya, tahun ini ada 890 wirausaha baru yang akan dikembangkan melalui pelatihan yang sudah terprogram.

“Tahun lalu, kita sudah memberikan pelatihan bagi wirausaha baru di kawasan perkotaan. Tahun ini akan kita laksanakan lagi, guna meningkatkan pengembangan wirausaha baru di Kaltara,” jelasnya.

Kawasan yang disasar oleh Dinas Perindagkop pada tahun ini adalah pengembangan wirausaha di wilayah perbatasan dan pedalaman. Tujuannya adalah memberikan pemantapan, sehingga para pelaku wirausaha baru ini mendapatkan pengetahuan dalam menjalankan usahanya.

Lama pelatihan pun, bervariasi bisa 5 hingga 7 hari. Tergantung jenis pelatihannya. Tidak hanya itu, Dinas Perindagkop pun akan memberikan bantuan fasilitas penunjang bagi pelaku wirausaha baru untuk mendukung operasionalnya. “Pelatihan ini akan menambah pengetahuan pelaku usaha, khususnya baru pelaku usaha baru,” bebernya.

Tidak hanya itu, dalam dialog itu juga dibahas mengenai kontribusi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kaltara bagi pertumbuhan ekonomi. Menurut Hartono, pertumbuhan UMKM di Kaltara sudah sangat bagus. Hal disebabkan oleh penguatan modalnya didorong melalui perbankan.

“Dorongan penguatan itu melalui KUR, maupun LPDB. Sudah banyak pelaku usaha yang mendapatkan pinjaman ini,” kata Hartono.

Dinas Perindagkop, lanjutnya, juga telah sering menggelar pelatihan sharing experience dengan mendatangkan pengusaha sukses guna memotivasi UMKM di Kaltara. Menurut Hartono, hal itu sudah dilakukan, sehingga para pelaku usaha mendapatkan ilmu yang positif dari para pengusaha yang sudah sukses.

Selain itu, terkait pemasaran elektronik yang sedang digandrungi, diakui Hartono, banyak pelaku usaha di Kaltara yang saat ini sedang beralih ke sana. Menurutnya, pola pemasaran secara online sangat memberikan positif bagi pelaku usaha untuk menjual produknya ke luar daerah.

Tahun ini di bidang industri dan koperasi juga memberikan pelatihan menjahit. Pelatihan yang diberikan juga tidak dipungut biaya. Untuk informasinya, lanjut Hartono akan dipublish melalui laman website Dinas Perindagkop Kaltara. Guna diketahui, terdapat 12.223 UMKM yang beroperasi di Kaltara di mana terinci dalam usaha mikro sebesar 9.676 jenis dan usaha kecil sebanyak 1.978 jenis. (humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, berencana untuk kembali menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, guna membahas persoalan kebijakan alokasi batu bara untuk domestik atau Domestic Market Obligation (DMO), serta meminta penambahan kuota produksi batubara bagi Kaltara.

Ini disampaikan Gubernur pada pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan pertambangan batubara wilayah Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2).

Irianto mengatakan, kebijakan DMO dinilai kurang transparan. Disamping itu, DMO yang terealisasi menjadi rujukan bagi Kementerian ESDM dalam pemberian kuota produksi batubara di suatu daerah. “Sesuai data Kementerian ESDM, realisasi DMO yang diakui bagi Kaltara untuk 2018 sebesar 423.179 ton dari realisasi produksi 12,5 juta ton. Ini berbeda dengan data yang dihimpun Dinas ESDM Kaltara. Di mana DMO 2018 mencapai 2.196.350 ton dari realisasi produksi 13.610.413 ton. Ini yang akan diklarifikasi dengan Menteri ESDM,” beber Irianto.

Dengan data Kementerian ESDM, maka pada tahun ini kuota produksi batubara di Kaltara, dijatah 6,25 juta ton. “Kuota itu, sama dengan 1,28 persen dari kuota produksi batubara nasional tahun ini sebesar 463 juta ton,” ungkap Gubernur.

Tingginya atensi Gubernur terhadap upaya penambahan kuota produksi batubara Kaltara, juga didorong oleh respons lamban Kementerian ESDM terhadap upaya serupa yang dilakukan tahun lalu. “Sedianya, Menteri ESDM secara lisan sudah memberikan persetujuan penambahan kuota produksi batubara di Kaltara. Hanya saja dalam realisasinya, Dirjen Minerba belum ada mengeluarkan keputusan. Termasuk membalas surat dari saya terkait hal yang sama,” urai Irianto.

Pentingnya kuota produksi batubara ini ditingkatkan, lantaran akan berpengaruh pada banyak sisi kehidupan. Salah satunya, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan dana bagi hasil. “Jika kuota produksi batubara ini berkurang maka pihak perusahaan akan mengurangi kinerja produksinya. Ini artinya, mengurangi pengeluaran yang berujung pada pengurangan jumlah karyawan. Ujung-ujungnya, adalah pemutusan hubungan kerja, dan bertambahlah pengangguran,” papar Irianto.

Sesuai data Dinas ESDM Kaltara, sumbangan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perusahaan batubara di Kaltara selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2017, dari rencana PNBP Rp 522,8 miliar, terealisasi Rp 567,4 miliar. Tahun lalu, dari rencana PNBP Rp 520,5 miliar, terealisasi Rp 690,1 miliar. Untuk tahun ini, rencana PNBP ditarget Rp 730,1 miliar.

Sehubungan dengan usulan penambahan kuota produksi batubara itu, maka pembagian kuota produksi yang sudah ditetapkan pun ditunda. Sedianya, pembagian dilakukan kemarin untuk 14 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kaltara. “Untuk pendahuluan, saya menugaskan kepala Dinas ESDM beraudiensi ke Kementerian ESDM membahas masalah ini. Apabila tak bisa direalisasikan, maka saya bersama pihak perusahaan akan meminta dijadwalkan bertemu Menteri ESDM. Jadi, pemerintah dan perusahaan harus solid dan memiliki pemahaman yang sama,” tutup Gubernur.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Setiap perusahaan yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), diharapkan dapat mendukung pengembangan bidang prestasi keolahragaan. Termasuk, mendukung pula sejumlah kegiatan pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat memimpin pertemuan dengan pimpinan perusahaan pertambangan energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di Kaltara di Ruang Rapat Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/2/19).

Gubernur berharap, setiap perusahaan minimal dapat menjadi ‘bapak angkat’ pengembangan minimal 1 cabang olahraga (Cabor). Ini terkait dengan terbatasnya anggaran pemerintah dalam menopang hal tersebut.

“Sangat diharapkan perusahaan memberikan dukungan kepada pembangunan daerah. Salah satunya, di bidang keolahragaan. Disini, saya harapkan dapat menopang pengembangan minimal 1 cabang olahraga atau menjadi ‘bapak angkat’ bagi pengembangan cabang olahraga dimaksud. Lalu, ada kegiatan yang tak teranggarkan oleh pemerintah daerah. Yakni, penyusunan blueprint Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Provinsi Kaltara. Saya berharap hal yang sama pula,” jelas Irianto.

Di samping itu, pihak perusahaan juga harus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah. “Ini penting dilakukan, guna meningkatkan atensi pemerintah terhadap upaya pengembangan perusahaan yang ada. Apabila ada masalah yang dihadapi perusahaan, maka pemerintah pun dapat membantu percepatan penyelesaian permasalahan tersebut. Utamanya, permasalahan perusahaan dengan masyarakat,” urai Gubernur.

Selain itu, Gubernur juga meminta kepada setiap perusahaan di Kaltara untuk mendukung program Indonesia Bersih. “Giatkan pengelolaan sampah di lingkungan perusahaan. Minimal dengan menyediakan tempat penumpukan sampah sementara yang representatif, tapi jangan dari plastik bahannya,” tutup Irianto.(humas)