Kategori: BERANDA

Pelaku Karhutla Perlu Diberi Efek Jera

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menilai perlunya peningkatan upaya penegakan hukum guna memberikan efek jera kepada pembakar hutan dan lahan. Selain itu, pelakunya juga harus diekspose ke media.

Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Muhammad Sarwana saat menjadi narasumber pada Respons Kaltara (ResKal), Selasa (5/3) di Kedai 99, Tanjung Selor.
Karhutla sendiri, menurut informasi BPBD Kaltara disebabkan terhambatnya pertumbuhan awan akibat peningkatan tekanan udara di bagian barat samudera pasifik, utamanya di atas lautan di bagian timur Indonesia. Dampaknya, beberapa wilayah di Indonesia mengalami penurunan curah hujan yang dikatakan jauh dari normalnya atau kekeringan. Salah satunya yang terdampak adalah, Provinsi Kaltara. Secara sosial budaya, sedianya masyarakat pribumi Kaltara sudah mampu mengelola lahan untuk pertanian secara baik. Biasanya, untuk membersihkan lahan dengan membakar, warga akan membuat sekat bakar atau semacamnya. Berbeda dengan warga yang iseng atau sengaja membakar lahan dengan tujuan lain. Ini yang perlu perhatian dan diberi efek jera, beber Sarwana.

Selain memberikan efek jera kepada pelaku pembakar hutan dan lahan, koordinasi dan kerja sama lintas sektor juga diperlukan dalam penanggulangan bencana seperti ini. Hal dimaksud, terkait dengan rencana evakuasi bagi korban bencana. Baik, alat pemantauan kualitas udara atau Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Selain itu, guna menghadapi kondisi ekstrem perlu dibuat rumah singgah dengan tabung oksigen. Dari itu, saya mengimbau peran serta OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Dinkes (Dinas Kesehatan) dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup), ucap Sarwana.

Pentingnya upaya antisipasi dan penanggulangan karhutla, juga ditopang oleh fakta bahwa Kaltara merupakan provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak di Indonesia. Sesuai catatan BPBD Kaltara, jumlah hotspot di Kaltara dalam 10 hari terakhir (tingkat kepercayaan 51 hingga 100 persen) update 2 Maret 2019, sebanyak 45 titik. Ini menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak ketiga di Indonesia, setelah Riau (358 hotspot), dan Kalimantan Timur (97 hotspot). Pemprov Kaltara melalui BPBD Kaltara sudah melakukan upaya antisipasi lainnya. Di antaranya, edukasi antisipasi bencana pada anak usia dini, pembentukan Desa Tangguh Bencana, dan lainnya, ungkap Sarwana.

Patut diketahui, BPBD Kaltara terkait penanganan bencana sendiri, berperan sebagai koordinator. BPBD Kaltara akan bertindak di lapangan apabila skala bencana lebih besar daripada yang mampu ditangani BPBD setempat. Dalam penanganannya, BPBD Kaltara juga bermitra dengan sejumlah pihak terkait.(humas)

Sederhanakan Birokrasi, Pemerintah Terapkan OSS

BERANDA, NUNUKAN

NUNUKAN, Berandankrinews.com Pemerintah ingin menyederhanakan perizinan. Untuk itu, diciptakan model perizinan terintegrasi yang cepat dan mudah melalui penerapan Online Single Submission (OSS). Demikian disampaikan Asisten II Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat membuat Rapat Koordinasi (Rakor) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) se-Kalimantan Utara (Kaltara) di Nunukan, Selasa (5/3).

Pada acara bertema Implementasi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS itu, penyederhanaan perizinan bertujuan akhir mengurangi rentetan panjang birokrasi. Mengacu pada PP (Peraturan Pemerintah) No. 24/2018 tentang Pelayanan Integrasi Secara Elektronik, seluruh daerah, kementerian/lembaga harus menggunakan aplikasi OSS. Ini juga bentuk reformasi sistem perizinan yang mendorong terwujudnya birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah yang lebih mudah, cepat dan terintegrasi, jelas H Syaiful.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kaltara Risdianto menuturkan,
dalam melakukan perizinan pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Nah, untuk mendapatkan NIB pelaku usaha harus menggunakan aplikasi OSS. Yang nantinya, aplikasi OSS ini akan terintegrasi dengan aplikasi SIMPATIK atau Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk Publik.Kita mereplikasi aplikasi SIMPATIK milik Jawa Barat. Seperti kita ketahui aplikasi SIMPATIK merupakan aplikasi online yang telah direplikasi oleh 17 Provinsi di Indonesia, tutupnya.(humas)

Gubernur: Zakat Menjadi Solusi Entaskan Kemiskinan, Hadiri Rakornas Baznas di Surakarta

BERANDA

SURAKARTA, Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berharap, melalui dana yang diperoleh dari zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara, bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan.

Demikian disampaikan Gubernur disela-sela menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas di Balaikota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/03) malam. Melalui dana zakat yang kalau dikelola dengan maksimal, akan menjadi salah satu solusi dalam mengentaskan kemiskinan di Kaltara, ujarnya.

Gubernur pun memberikan apresiasi atas kinerja Baznas Provinsi Kaltara yang melakukan berbagai upaya pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang dikumpulkan selama ini. Harapan saya, ke depan pengelolaan ZIS oleh Baznas dapat memenuhi aspek akuntabilitas, sehingga mampu menumbuhkan dan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat, kata Irianto.

Gubernur mengatakan, pengelolaan zakat di Kaltara sudah semakin bagus. Bahkan perolehannya juga semakin meningkat. Hal ini juga seiring dengan program Kaltara Berzakat yang telah diluncurkannya sejak dua tahun lalu.
Di Kaltara, kata Gubernur, masih banyak potensi perolehan ZIS yang belum maksimal. Dalam upaya peningkatan perolehan ZIS, Baznas Kaltara sedianya bisa memaksimalkan potensi jumlah penduduk Kaltara. Dari total penduduk Kaltara, sekitar 74 persennya beragama Islam. Atau sekitar 500 ribu jiwa penduduk Kaltara, adalah muslim. Jika 50 persen dari masyarakat wajib zakat di Kaltara diperoleh zakat, infaq dan sedekahnya, maka nilai perolehan bisa mencapai puluhan miliar, urai Irianto.

Tak hanya memaksimalkan perolehan ZIS, kepada Baznas, Gubernur juga berpesan, agar dalam dalam memanfaatkan dana umat itu, dilakukan secara terkoordinasi, transparan, akuntabel dan terawasi. Apabila dana ZIS itu dikelola sesuai ketetapan Alquran dan Hadits, maka saya yakin sedianya akan mampu mengangkat derajat hidup masyarakat kurang mampu. Dan, jumlah warga miskin pun akan semakin berkurang, imbuhnya.

Ditambahkan, Pemprov Kaltara terus memberikan support terhadap Baznas. Termasuk dalam hal pendanaan. Terhadap lembaga negara non struktural ini, Pemprov juga selalu menganggarkan dana operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rakornas Baznas dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK). Selain Gubernur Kaltara, tampak hadir Menteri Agama, beberapa gubernur serta sejumlah pejabat lainnya.

Dalam arahannya, JK mengatakan zakat sebagai pilar agama bisa berfungsi untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. “Apabila kita berbicara zakat, artinya kita berbicara tentang pilar utama agama kita, salah satu dari pilar rukun Islam, artinya ibadah, kalau tidak dilaksanakan hukumnya dosa,” kata JK.

Wapres menerangkan, zakat adalah persoalan ibadah dan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan umat Islam yang mampu melaksanakannya.
Zakat juga bisa berfungsi untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat. Orang yang mampu memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu. Menurutnya, manfaat zakat sangat luar biasa.

JK juga bersyukur karena zakat yang dihimpun Baznas setiap tahun naik jumlahnya. Namun, ada anggapan yang perlu diluruskan terkait zakat, seakan-akan zakat hanya yang diterima Baznas saja. Sebenarnya tidak demikian, banyak orang yang membayar zakat ke lingkungannya.

Rakornas tersebut mengambil tema Optimalisasi Pengelolaan Zakat untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Islam Dunia.

Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan, pengumpulan zakat di Indonesia selama lima tahun terakhir telah tumbuh dengan rerata tahunan lebih dari 24 persen per tahun. Itu jauh di atas rerata tahunan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama, yaitu sedikit di atas 5 persen.
Hal ini, diartikan kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajikan zakat sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan telah meningkat dengan amat baik.

Pada 2018 pengumpulan akat, infak, dan sedekah secara nasional yang masih dalam proses penghitungan diperkirakan bisa melampaui target Rp 8 triliun. “Namun demikian, jumlah tersebut hanyalah 3,5 persen saja dari perkiraan potensi zakat nasional 2018 sebesar 1,57 persen PDB atau sekitar Rp 230 triliun. Maka diperlukan upaya yang serius agar realisasi pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya,” tambah Bambang. (humas)

Dana Desa Terus Meningkat

BERANDA, TEKNOLOGI

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Program alokasi dana desa yang dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah banyak memberikan kontribusi positif bagi daerah di Kaltara. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Senin (4/3) lalu.

Program ini sudah berhasil meningkatkan pelayanan social dasar, dan telah berdampak pada kesejahteraan masyarakat,kata Wahyuni Nuzband saat membuka Bimbingan Teknis Siskeudes 2.0 bagi tim verfikasi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan Tenaga Pendamping Professional Desa se Kaltara di Hotel Anugerah.

Dalam waktu 5 tahun terakhir, pembiayaan dana desa melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) terus meningkat. Bahkan saat ini dana desa yang dikurukan oleh pemerintah pusat terhadap daerah di seluruh Indonesia sebesar Rp 187 Triliun.

Kalau untuk dana desa yang diterima oleh 447 desa di Kaltara mulai tahun 2015 hingga 2019 sudah mencapai Rp 1,6 triliun. Pasalnya, tiap tahun dana desa yang di terima terus meningkat. Tahun ini saja dana desa di Kaltara sebesar Rp 463 miliar yang tersebar di 447 desa di Kaltara,beber Wahyuni.

Melalui Bimtek ini, Wahyuni berharap output yang dihasilkan dapat memahami sistem pengelolaan dana desa di Kaltara. Baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, yang diperoleh dari tahun ke tahun agar lebih baik lagi, jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara, Sutrisno menjelaskan, aplikasi siskeudes dikembangkan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana desa.

Aplikasi Siskeudes ini mulai diterapkan tahun 2015 yang didukung Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Namun karena ada penyesuaian mengenai pengelolaan dan tampilannya, akhirnya peraturan tersebut diganti dengan Permendagri 20 Tahun 2018, sehingga aplikasi ini perlu disesuaikan dengan regulasi, papar Sutrisno.(humas)

Mendadak Jadi Begal, Dua Pria di Amankan Polisi

BERANDA, HUKUM & KRIMINAL, NUNUKAN

Nunukan, Berandankrinews.com–Setelah penangkapan Jambret, kali ini dua pelaku begal diamankan Jajaran Polsek Sebatik Timur.

Kedua begal yang bernama Dedi dan Addi diamankan di Sebatik Timur pada Selasa (5/3/19) malam kemarin.

Informasinya, Korban bernama Yusri berboncengan dengan Asni rekannya, mengunakan sepeda motor bernopol KU 2047 NG, bergerak dari arah desa sungai nyamuk menuju Desa Tanjung Karang, Saat itu Asni hendak buang air kecil, sementara Yusri sedang menunggu Asni. Tiba-tiba dua pria yang tak dikenalinya datang menyoroti Yusri dengan Senter dan meneriaki.

Bahkan pelaku mengatakan akan membawa Yusri dan Asni ke Kantor Polisi terdekat dengan menakut-nakuti korban bahwa mengenal seorang polisi bernama Akbar. Yusri menuruti sambil menelpon polisi yang disebutkan pelaku. Namun pelaku mengambil handphone korban dan uang tunai Rp. 200.000 serta sepeda motor miliknya juga diambil pelaku.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro, SIK, MH melalui Kasubag Humas Polres Nunukan Iptu Muhammad Karyadi,SH dinunukan membenarkan adanya pembegalan di Sebatik Timur.

Dikatakan Iptu Karyadi, Dua begal ini awalnya menakuti korban yang saat buang air kecil dengan menyoroti mengunakan senter dan akan dibawa kekantor polisi, karena pelaku mengenal seorang polisi yang bertugas di Pospol Sei Taiwan, korban pun menuruti dan menelepon langsung ke Polisi tersebut. Namun pelaku merampas handpone korban kemudian pelaku meminta uang sebanyak 400 ribu akan tetapi korban hanya mempunyai 200 ribu saja.

“Korban memberikan uang dua ratus ribu itu berharap pelaku mengembalikan handphone miliknya, namun tidak diberikan,”Kata Karyadi, Rabu (6/3/19).

Setelah itu pelaku meminta korban mengantarnya dengan sepeda motor ke Sungai Bajau Desa Padaidi, di daerah Pangkalan Batu pelaku meminta korban berhenti dan meminta membukakan pola kunci handphone yang dirampas oleh pelaku. karena mengunakan sidik jari korban kebinggunan dan mengatakan kepada pelaku “ambil saja itu handpone” sambil berjalan menuju ke sepeda motornya.

Pelaku teriak, Kata Karyadi “jangan Macam-macam kau” sambil mengambil senjata tajam dari pinggangnya, sementara korban menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motornya karena merasa terancam.

Kedua pelaku telah diamankan di Polsek sebatik timur beserta barang bukti 1 Unit Sepeda motor, 1 unit handphone merk oppo, uang tunai 200.000 serta Senjata tajam yang digunakan kedua pelaku untuk melakukan pembegalan, diperkirakan kerugian korban mencapai 10 juta, ungkap Karyadi.

Tak hanya pembegalan yang terjadi malam itu, penganiayaan juga terjadi di Jl. Ahmad Yani Desa Sungai Nyamuk, Sebatik.

“Kasus penganiayaan sementara masih didalami oleh tim reskrim,”Ujarn Karyadi.(**)