Kategori: BERANDA

Cegah Abrasi Pantai, Satgas Pamtas Yonif Raider 613 Bersama Masyarakat Sebatik Gotong Royong Menanam 650 Bibit Mangrove

ADVERTORIAL, BERANDA, NUNUKAN

Nunukan, Berandankrinews.com – Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja bersama dengan anggota Koramil 0911-02/Sebatik, aparat desa, perwakilan Puskesmas, karang taruna, para pelajar SDN 003 Sebatik Timur dibantu masyarakat melaksanakan kegiatan penanaman bibit mangrove di sekitar Pantai Sei Bajo Desa Tanjung Aru Kecamatan Sebatik Timur, Nunukan, Jumat (8/3/19).

Komandan SSK I Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 613/Rja, Kapten Inf Roy Satrya Pasaribu menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan penanaman bibit mangrove ini disamping untuk memperkokoh kemanunggalan TNI dan masyarakat, juga untuk memupuk kerja sama serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan khususnya di wilayah pesisir pantai Desa Tanjung Aru, Kecamatan Sebatik Timur.


Hal tersebut bukan tanpa alasan, karena wilayah pesisir pantai Desa Tanjung Aru ini merupakan salah satu wilayah yang terdampak abrasi. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu masyarakat pesisir Desa Tanjung Aru terkena dampak abrasi akibat angin dan gelombang laut yang cukup besar. Akibatnya, jalan semenisasi yang berada di wilayah tersebut mengalami kerusakan. Warga yang bermukim di sekitar lokasi pun, mengungsi mencari tempat yang aman dan mengamankan barang berharga milik mereka.

“ Saat ini kami selaku aparat TNI yang bertugas menjaga perbatasan RI-Malaysia khususnya di wilayah Sebatik bersama dengan masyarakat terus berupaya untuk merehabilitasi wilayah yang terdampak abrasi serta melestarikan lingkungan dengan cara menanam 650 pohon mangrove dengan tujuan agar fenomena alam berupa abrasi ini tidak terus terjadi “, ungkap Kapten Inf Roy Satrya Pasaribu.


Selain untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mendidik para pelajar dari SDN 003 Sebatik Timur tentang manfaat dan pentingnya hutan mangrove bagi kehidupan.

Aparat desa dan seluruh elemen masyarakat di wilayah pesisir pantai Desa Tanjung Aru sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ke depannya bibit mangrove yang saat ini ditanam dapat tumbuh dan terjaga dengan baik sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat khususnya di wilayah pesisir pantai Desa Tanjung aru, Sebatik. (**/RJA)

Kapolres Sinjai Mengunjungi Kasdim 1424 Sinjai Yang Terbaring Sakit di RSUD Sinjai

BERANDA, BERITA DAERAH

Sinjai, Berandankrinews.com – Wujud perhatian dan kepedulian terhadap personil yang ditunjukkan oleh seorang pimpinan, Kapolres Sinjai AKBP Sebpril Sesa, SIK yang sangat peduli terhadap anggotanya jika mengalami sakit.

Tak hanya itu, Bahkan anggota TNI pun jika ada yang sakit juga dikunjungi. Hal itu sudah menjadi tradisi selama kepemimpinannya dan bentuk sinergitas antara TNI Polri..

Seperti siang tadi, Kapolres AKBP Sebpril Sesa didamping Ketua Bhayangkari Cabang Sinjai Ny. Yovita Sebpril Sesa bersama jajarannya mengunjungi Kasdim 1424/Sinjai Mayor Inf M. Nasruddin, SE yang sedang terbaring sakit di RSUD Sinjai, Kamis (07/3/2019).

Pada kunjungan itu, Kapolres Sinjai memberikan dukungan moril dan materil Sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hubungan kekeluargaan.

“Kita ini adalah satu keluarga besar TNI dan Polri untuk itu wajiblah kita semua untuk memberikan dukungan moril, minimal do’a dan dukungan lainnya semoga Pak Kasdim 1424 Sinjai Mayor Inf. Nasruddin bisa lebih memiliki semangat untuk segera sembuh, karena dukungan dan kepedulian itu sangat penting,” ungkap AKBP Sebpril .

Dia berharap agar Kasdim 1424/Sinjai yang sedang sakit itu segera diberi kesembuhan dari penyakit yang dialaminya.

“Kami mendoakan agar Kasdim 1424 Sinjai segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasanya.” tutur AKBP Sebpril.(Irwan N Raju)

GPMI Demo di Kantor Kejati Sulselbar, Mereka Minta Kejari dan Kasi Pidum Bone di Copot

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL

Makassar, Berandankrinews.com — Terkait adanya ketidakpastian hukum organisasi Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) melakukan aksi unjuk rasa di kejati sulselbar, sebagai bentuk penegakan supremasi hukum yang berasas pada equality before the law (semua dimata hukum sama) yang di pimpin langsung oleh kambrin selaku ketua umum,Rabu (6/3/19).

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap ketidakpastian hukum.

Berdasarakan dengan petunjuk (p-19) yang terdahulu no : B-21/R.4.12.3/EPP.1/11/2018 pertanggal 11 november 2018 yang ditindaklanjuti oleh penyidik dengan mengirimkan kembali berkas perkara dengan surat No. C.1/71.a/XI/Res.1.11/2018 tertanggal 21 november 2018 perihal sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa dari hasil penelitian terhadap berkas perkara, berdasarkan pemenuhan petunjuk yang dilakukan oleh penyidik belum di temukan adanya opzet atau kesengajaan dalam bentuk willens end weten (mengetahui dan menghendaki) yang meliputi perbuatan pelaku, dan akibat perbuatan pemalsuan yang dapat menimbulkan kerugiaan dari penggunaan surat tersebut sebagai cerminan adanya niat jahat atau mens rea yang meliputi perbuatan tersangka untuk dapat di mintai pertanggung jawaban pidana, pungkas kambrin.

“Sehubungan dengan perihal tersebut kami mengecam keras tindakan tersebut dan meminta kepala kejati untuk segera (p-21) kan ini kasus,” tutur Kambrin

Tambahnya, Kami melakukan aksi unjuk rasa Pra kondisi hari ini sebagai bentuk penegakkan supremasi hukum dan berjanji akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih besar lagi jika tuntunan kami tidak secepatnya di indahkan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin yang menerima aspirasi dari GPMI menegaskan akan segera menindaklanjuti dan akan melakukan gelar perkara secepatnya, Ia juga sangat mengapreasi dengan gerakan GPMI yang senantiasa mengawal dan mengusut tentang ketimpangan hukum yang ada. (Irwan N Raju)

Inflasi Triwulan I Diperkirakan Capai 3,70 Persen

BERANDA

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Pada triwulan I 2019, inflasi di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan berada pada rentang 3,30 hingga 3,70 persen. Demikian disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Laporan Nusantara Februari 2019, Selasa (5/3).

Pun demikian, ada beberapa risiko tetap harus diwaspadai. Antara lain, kemungkinan cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir atau longsor khususnya di Sulawesi dan Mapua, peningkatan harga emas internasional, serta peningkatan permintaan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019. Untuk meminimalisir risiko peningkatan tekanan inflasi 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis. Beberapa program baru pada 2019 akan segera diinisiasi sesuai dengan kerangka peta jalan pengendalian inflasi daerah periode 2019-2021 yang mencakup upaya untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K), beber Irianto.

Dari sisi ketersediaan pasokan, implementasi program TPID terutama fokus pada pasokan komoditas beras, daging ayam ras, ikan segar, cabai rawit, cabai merah, serta bawang merah. Beberapa program yang telah dan akan terus dilakukan antara lain adalah sistem pertanian tanaman bahan makanan dan unggas yang terintegrasi di Bali Nusra. Lalu, perluasan urban farming di Sulawesi, Kalimantan, dan Bali Nusra. Selanjutnya, kerja sama penyediaan pasokan ikan dengan pelaku industri ke pasar tradisional di Mapua, pemberian bantuan teknis dan sarana prasarana penangkapan ikan di Mapua dan Sulawesi, pengembangan klaster ikan bandeng dan aneka bumbu di Sulawesi, dan penguatan distribusi pasokan daging ayam ras beku sebagai alternatif daging ayam ras segar di Kalimantan.

Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, TPID menjalankan berbagai program untuk memperkuat kerja sama antardaerah serta memastikan tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai. Penguatan perdagangan antardaerah dilakukan baik antarprovinsi di KTI, antara provinsi di luar KTI, antarkabupaten dalam satu provinsi, maupun antara kabupaten di dua provinsi yang berbeda, ungkap Irianto. Penguatan
infrastruktur transportasi dan konektivitas ditempuh oleh TPID melalui pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk memastikan kelancaran distribusi barang
dari daerah asal ke daerah tujuan.

Sementara itu, berdasarkan berita resmi statisk Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Kaltara Bulan Februari 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada Februari 2019, terjadi deflasi sebesar minus 0,03 persen di Kaltara. Sementara tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,94 persen dan inflasi tahun ke tahun 5,38 persen.

Deflasi di Kaltara, khususnya Kota Tarakan dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar minus 2,35 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar minus 0,11 persen. Sedangkan yang mengalami peningkatan indeks adalah pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 4,40 persen, selanjutnya kelompok sandang sebesar 0,07 persen, kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,05 persen, serta kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Sementara indeks harga pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, sebesar 0,00 persen.(humas)

Berpola Agroforestry Kemitraan, 15 Ton Padi Dipanen Perdana

BERANDA

MALINAU, Berandankrinews.com Sebanyak 15 ton padi dan 500 kilogram jagung yang ditanam dengan sistem agroforestry berpola kemitraan antara masyarakat sekitar hutan dan pemerintah di wilayah Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kabupaten Malinau dipanen perdana, Selasa (5/3).

Panen itu berasal dari demonstrasi plot (Demplot) agroforestry 2 Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Setulang. Yakni, KTH Bela Saan Baru (panen padi 5 ton, dan jagung 500 kilogram), serta KTH Binang Mandiri (panen padi 10 ton).

Diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Syarifudin, panen perdana ini sekaligus dimanfaatkan untuk mempromosikan tradisi masyarakat Suku Oma Lung yang menerapkan sistem pengelolaan lahan secara berkelanjutan untuk ketahanan pangan. Kami juga berupaya mensosialisasikan implementasi pemberian hak kelola kepada masyarakat terhadap kawasan hutan secara sah melalui program perhutanan sosial dengan skema kemitraan kehutanan, yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tutur Syarifudin.

Dengan skema kemitraan kehutanan, masyarakat menjadi sah mengelola lahan dalam waktu 35 tahun dan bisa mendapatkan perpanjangan dan diturunkan kepada anak-cucu. Hal penting lainnya, melalui skema kemitraan kehutanan, program pemerintah baik melalui APBN maupun APBD akan memberikan dukungan pelaksanaan di lapangan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Setulang. Selain itu, UPT KPH Malinau dan KTH Desa Setulang akan mudah membuka peluang kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, dengan pihak mitra pembangunan seperti GIZ FORCLIME, khususnya dalam hal pengembangan kapasitas SDM dan organisasi KTH dan para pendampingnya, beber Syarifudin.

Sebagai informasi, KTH Bela Saan Baru memiliki luas lahan garap 5 hektare meliputi tanaman jangka panjang telah ditanam sebanyak 1.500 batang pohon Sengon, tanaman jangka menengah telah ditanam jenis pohon buah Lengkeng Unggul sebanyak 230 batang, dan tanaman jangka pendek atau jenis tanaman semusim telah ditanam padi dan jagung. Sementara KTH Binang Mandiri, luas lahannya sama yakni 5 Ha ditanami dengan jenis tanaman jangka panjang berupa jenis pohon Gaharu, jenis buah-buahan berupa Lengkeng, Rambutan, dan Durian; dan tanaman semusimnya berupa padi.

Pendanaan kegiatan lewat APBN melalui BPHP Wilayah XI Samarinda untuk Penataan Areal Kerja (PAK) seluas 100 Ha dengan pembangunan satu Demplot seluas 5 Ha; satu Demplot lainnya seluas 5 Ha didanai melalui APBD Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, GIZ FORCLIME memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penguatan kapsitas SDM dan pembentukan organisasi melalui Kelompok Kerja (POKJA) Perhutanan Sosial Provinsi Kaltara.(humas)