Babinsa Kelurahan Nunukan Barat Gendong Warga Lansia Keluar Rumahnya Saat Ada Fogging

Nunukan, Berandankrinews.com–Kegiatan fogging di Kabupaten Nunukan yang dicanangkan pemerintah untuk membasmi Virus Dengue yang ditularkan Nyamuk Aedes aegypti, yang dimulai dari Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan mendata jentik nyamuk serta selanjutnya melakukan Foging dari rumah ke rumah.

Diketahui para Babinsa dan dinas Kesehatan telah memberikan sosialisasi tentang bahayanya DBD, Seperti yang dilakukan oleh Babinsa Kelurahan Nunukan Barat Sertu Sukardi ketika melakukan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan untuk melakukan fogging salah satunya di Jl. Sanusi RT. 06 Kelurahan Nunukan Barat yang menjadi target untuk dilakukan Fogging, Senin (11/3/19) kemarin.

Disaat tengah asyik melakukan sosialisasi, Sertu Sukardi mendapat laporan dari salah satu warga setempat, bahwa orang tua nya tidak dapat berjalan. Oleh karena itu meminta bantuan untuk mengendong orang tuanya keluar rumah.

Seorang Nenek bernama Mbah Ginem Salah satu warga RT. 06 tersebut sudah tidak mampu berjalan lagi dikarenakan faktor usia. Sertu Sukardi tanpa berfikir panjang langsung menggendong nenek tersebut keluar dari rumahnya.

Saat mengendong Mbah Ginem Sukardi memberikan penjelasan tentang apa yang sedang dilakukan saat itu.

“Jadi mbah, kita mau lakukan foging dulu. Karena saat ini sudah banyak DBD yang mewabah, makanya harus disemprot. Mbah harus tetap menjaga kesehatan ya mbah.”, Tutur Sukardi dengan halus.

Diketahui Kodim 0911/Nunukan telah melaksanakan berbagai program salah satunya Mulawarman peduli, salah satu yang telah dilaksanakan Sertu Sukardi merupakan Kepedulian dan perhatian terhadap warga. Selain Kepedulian juga mempererat sinergitas antara TNI dan masyarakat, juga sebagai bukti bahwa TNI selalu ada dan dekat dengan masyarakat. (**/Kodim)

Kepala Dinas DPMD Soppeng Harap Desa Sering Secepatnya Menyusun RPJMD

Soppeng (Sul-Sel), Berandankrinews.com Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Andi Agus Nongki, S.IP, M.Si yang di wakili oleh Kepala Seksi Penataan Desa, kerja sama antar Desa dan pengembangan kekayaan Desa A. Irwansyah, SE menghadiri Musyawarah Rencana pembangunan Desa Sering.

Selama satu periode jabatan dengan agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) oleh tim penyusun berdasarkan tahapannya yang di laksanakan di Aula Kantor Desa Sering Kecamatan Donri-Donri pada senin (11/3/19) Siang kemarin.

Musyawarah yang di hadiri Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Soppeng, Ketua LPMD Desa Sering, Ketua BPD dan anggota, Para Kepala Dusun, RT/RW se Desa Sering , Babinkantibmas, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan para organisasi perangkat daerah.

Kepala Desa Sering terpilih harus menuju tantangan baru. Pertama, sebelum menginjak 3 bulan terpilih, Kepala Desa harus sudah rampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hal ini tertuang dalam Pasal 79 UU No. 6 tentang Desa Tahun 2014.

Berkaitan hal tersebut diatas merupakan sebagai dasar penyusunan RPJM Desa Sering Kecamatan Donri-Donri dalam satu masa jabatan periode 2019 -2024 yang di laksanakan oleh tim penyusun dan pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh stakeholder berdasarkan tahapan-tahapannya.

Dalam musyawarah tersebut, Kepala Desa Sering Muhammad Tang, S.Sos dalam sambutannya mengatakan, Saya selaku Pemerintah Desa Sering mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder khususnya tim penyusun RPJM Desa, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan mengharapkan masukan dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan di desa sering dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Di tempat yang sama A. Irwansyah mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menguraikan tentang perencanaan pembangunan Desa dengan menjelaskan bahwa “RPJMDes adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa yang berisi tentang Rencana penyelenggaraan pemerintah Desa , Pelaksanaan Pembangunan Desa , Pembinaan Kemasyarakatan ,Pemberdayaan masyarakat dan arah Kebijakan pembangunan Desa.

“Diharapkan Dana Desa dan ADD dapat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat juga harus sesuai dengan mekanisme yang ada serta diharapkan tidak hanya terfokus pada infrastruktur tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM),” tegas Irwansyah

usai memberikan arahan di lanjutkan dengan pembahasan dan penetapan hasil musyawarah yang di akhiri dengan penanda tanganan kesepakatan oleh Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sering. (Herwan).

Pembangunan Mencapai 80 Persen, Satgas TMMD Genjot Pembangunan Pondasi Jalan

Bone, Berandankrinewsml.com – pelaksanaan kegiatan TMMD ke-104 Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Bone masih terus berlanjut dan menargetkan beberapa pembangunan akses infrastruktur yang sebagian telah mencapai 80℅.

Dalam lanjutan kegiatan tersebut terdapat beberapa sasaran yang masih di kerjakan yakni pembuatan jalan dan pondasi jalan, Saat ini anggota Kodim 1407/Bone yang tergabung dalam satgas TMMD terlihat sedang membuat bahan campuran semen untuk melanjutkan pembuatan pondasi kanan dan kiri jalan.

Semangat keinginan serta tanggung jawab yang muncul dari dalam hati para anggota Satgas TMMD yang mempunyai motivasi tinggi untuk membantu masyarakat membangun infrastruktur di pelosok desa.

“Bennu (70) Salah satu warga Desa Lallatang kepada awak media menuturkan bahwa dirinya dan warga lain sangat berterima kasih atas kehadiran program TMMD di Desa mereka.

“Terimakasih kami ucapkan kepada bapak-bapak TNI yang telah melaksanakan program TMMD di desa kami, karena sebagian akses jalan kami sudah dapat dimanfaatkan hasilnya dengan baik walaupun belum selesai semua,” tutur Bennu, Selasa (12/03/2019).

Program kegiatan TMMD yang dilaksanakan oleh TNI bertujuan untuk membantu membangun beberapa akses di desa yakni, infrastruktur dan pertumbuhan perekonomian serta kelancaran aktivitas warga di berbagai bidang untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. (Irwan N Raju)

Konstruksi Bendungan PLTA Dimulai Mei, Presiden Tugaskan Moeldoko Terus Memantau

BAHAS PLTA : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie melakukan pertemuan dengan KSP Jenderal (Purn) Moeldoko membahas kesiapan dimulainya pembangunan konstruksi PLTA Sungai Kayan, Senin (11/3)

JAKARTA, Berandankrinews.com – Dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko, Senin (11/3) kemarin dilakukan pertemuan membahas persiapan dimulainya konstruksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan, Kabupaten Bulungan.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie hadir dalam pertemuan yang dilangsungkan di ruang kerja Moeldoko di kompleks Istana Negara Jakarta itu.
Turut hadir mendampingi Gubernur, Bupati Bulungan, H Sujati, SH, Direktur Krimsus Polda Kaltara Kombes Pol. Helmi Kwarta Kusuma Putra dan Presiden Direktur PT Kayan Hydro Energi (KHE), Chandra Lee.

Gubernur mengatakan, sesuai penjelasan Moeldoko dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menugaskan Kantor Staf Presiden untuk mengkoordinasikan, memonitor, mengendalikan pelaksanaan investasi proyek-proyek strategis nasional. Termasuk Proyek PLTA Sungai Kayan, yang pada tahap I direncanakan dimulai pembangunan konstruksi bendungannya pada Mei nanti.

Dijelaskan, PLTA tahap pertama yang segera dimulai pembangunnya, akan menghasilkan listrik 900 Megawatt (MW). Selanjutnya secara keseluruhan, dari 5 bendungan yang dibangun akan menghasilkan listrik 9000 MW. Dengan perkiraan nilai investasi keseluruhan Rp 250 – Rp 300 triliun.

“Tadi disampaikan juga oleh beliau (Moeldoko), pada akhir bulan Maret 2019 ini, pihak investor (PT KHE) dan pihak kontraktor pelaksana (Power China Corp.), dengan difasilitasi KSP dan Pemprov Kaltara akan mengadakan konferensi pers, untuk menjelaskan kepada publik melalui media pers terkait rencana konstruksi dan rencana realisasi investasi PLTA di Kaltara ini,” ungkap Gubernur.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu, lanjutnya, adalah hal-hal teknis hingga sosial kemasyarakatan, yang berkaitan dengan PLTA yang bakal dibangun. “Pada intinya, Presiden melalui KSP terus memantau. Presiden juga berharap PLTA yang akan menjadi penopang utama KIPI bisa selesai sesuai target,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada Oktober tahun lalu telah dilakukan perjanjian kontrak antara PT Kayan Hydro Energi (KHE) dengan Powerchina International Group Limited, perusahaan BUMN dari China. Perjanjian terkait kerjasama untuk pembangunan PLTA Kayan itu juga dilakukan di Kantor KSP dan disaksikan oleh Moeldoko dan Gubernur Kaltara.

Dikatakan Irianto, selain pembangunan bendungan PLTA, Powerchina, sebagai salah satu perusahaan BUMN di China juga akan berminat berinvestasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI).

“Sesuai bidangnya, mereka akan berinvestasi sektor listrik. Untuk pengalaman atau track record perusahaan ini, tidak diragukan. Hampir seluruh PLTA di China merupakan hasil dari mereka. Termasuk Three Gorges yang merupakan bendungan terbesar di China. Bahkan juga telah dibangun beberapa bendungan di negara lain,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berharap dukungan dan doa, utamanya dari seluruh masyarakat Kaltara. Dengan harapan semoga pembangunan PLTA yang memang sudah lama diimpikan ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat besar untuk Kaltara ke depan. “Semua ini tidak akan berjalan dengan lancar, tanpa ada dukungan dari masyarakat. Terpenting juga, masyarakat saya harapkan jangan mudah terpancing provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.

“Kita semua patut bersyukur. Karena keinginan kita bersama untuk membangun PLTA yang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini, insya Allah akan segera terwujud,” lanjutnya.
Ditegaskan Gubernur, pembangunan PLTA ini, pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat juga, untuk kesejahteraan masyarakat. Jika nantinya selesai dibangun, yang akan menikmati adalah masyarakat. “Kalau listrik sudah ada, investasi jalan. Otomatis tenaga kerja terserap, ekonomi masyarakat tumbuh, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat yang didapat,” kata Irianto lagi.

Tak hanya itu, imbuhnya, pembangunan PLTA ini juga dapat meningkatkan perekonomian di sekitar. Pada lokasi PLTA yang ditargetkan akan selesai pembangunannya dalam waktu 5 tahun ini, sebutnya, akan dijadikan sebagai sebuah kota kecil baru. Di kawasan ini, nantinya akan dilengkapi berbagai sarana, seperti pasar, hotel, rumah sakit dan sarana publik lainnya. (humas)

Inginkan SMA Negeri, Warga Hibahkan Lahan ke Pemprov

HIBAH LAHAN : Kepala Disdikbud Kaltara, H Sigit Muryono menerima penyerahan lahan dari Kades Salimbatu, untuk pembanagunan sekolah di wilayah tersebut.

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Keinginan masyarakat di Desa Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan untuk memiliki Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berlebel Negeri akan segera terwujud. Hal tersebut setelah dilakukannya penyerahan hibah tanah oleh Kepala Desa (Kades) Salimbatu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (11/3).

Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono mengatakan, di desa itu sebenarnya sudah ada Sekolah Menegah Atas (SMA). Namun statusnya masih sekolah swasta. Sehingga masyarakat berinisiatif menghibahkan lahannya, agar sekolah ini bisa dijadikan negeri dan dikelola oleh Pemprov melalui Disdikbud.
Kita menyambut baik, pihak Pemprov melalui Disdikbud Kaltara akan segera menindaklanjutinya, ujar Sigit.

Dalam waktu dekat, kata Sigit, Disdikbud Kaltara akan melakukan verifikasi ke lapangan. Terkait dengan jumlah siswa, pengajar, serta jumlah sarana gedung dan lainnya. Termasuk aset, yang nanti akan diserahkan kepada provinsi.

Sesuai arahan Gubernur, lanjutnya, diminta segera untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Target kita tahun ajaran 2019 saat penerimaan siswa baru sekolah tersebut sudah berstatus negeri. Dari SMA Salimbatu menjadi SMA Negeri Salimbatu, katanya.

Sigit menjelaskan, dalam proses peralihan status sekolah dari swasta ke negeri. Nantinya, akan merubah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari swasta ke negeri. Yang kemudian didaftarkan ke Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Kita buatkan SK Gubernurnya dahulu. Setelah SK Gubernur selesai, baru kita daftarkan. Karena dari Kemendikbud yang punya kewenangan untuk merubah NPSN dari swasta ke negeri, terang Sigit.

Sebagai informasi, tanah yang dihibahkan seluas 2 hektare. Penyerahan diterima langsung oleh Kepada Disdikbud Kaltara, dengan disaksikan oleh Camat Tanjung Palas Tengah dan ketua komite sekolah. Insya Allah dengan doa dan dukungan dari segenap masyarakat, keinginan akan pendidikan menengah berlebel negeri dapat terpenuhi, pungkasnya.(humas)