Jakarta – Berandankrinews.com – Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla pagi ini, Senin, 18 Maret 2019 menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. Sejumlah Istri Menteri yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) juga ikut serta dalam uji coba MRT untuk publik.
Ibu Negara dan rombongan tiba di Stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia (HI) sekira pukul 09.35 WIB. Antusiasme Ibu Iriana ditunjukkan dengan bernyangi lagu “Naik Kereta Api” saat berada dalam gerbong kereta menuju Lebak Bulus.
Di dalam kereta, tepatnya di gerbong 6, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah memilih untuk berdiri, berbaur dengan Ibu-Ibu OASE dan masyarakat umum lainnya.
“Ya biar merasakan dong, berdiri bagaimana, duduk bagaimana,” ujar Ibu Iriana dalam keterangannya kepada awak media.
Kereta yang membawa Ibu Iriana dan rombongan melaju dari Stasiun Bundaran HI pada pukul 09.41 WIB. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, kereta tersebut tiba di Stasiun Lebak Bulus pada pukul 10.11 WIB.
Setibanya di Stasiun Lebak Bulus, Ibu Negara dan rombongan melihat-lihat fasilitas depo MRT dari lantai 2 stasiun. Selain itu, Ibu Iriana bersama rombongan juga menyempatkan foto bersama di kursi tunggu peron Stasiun Lebak Bulus.
Mantap dan nyaman, adalah dua kata yang dituturkan oleh Ibu Negara terkait kesannya naik MRT.
“Ya sejuk sewaktu masuk. Biarpun banyak orang, tapi kita tetap lancar. Ada yang berdiri dan duduk,” katanya.
Selain nyaman, menurutnya MRT ini juga ramah terhadap kaum perempuan. Ia pun mengimbau masyarakat untuk menaati aturan ketika menggunakan moda transportasi ini.
“Peraturan dalam kereta peraturannya ya tidak boleh makan, karena nanti ada tempatnya tersendiri. Kan cuma sebentar,” tuturnya.
Dari Stasiun Lebak Bulus, Ibu Iriana kemudian kembali ke Stasiun Bundaran HI dengan kereta yang berangkat pukul 10.21 WIB dan tiba pukul 10.51 WIB.
Untuk diketahui, proyek pengerjaan MRT Jakarta fase 1 telah dilakukan sejak Oktober 2013. Pada koridor 1 MRT Jakarta ini, telah dibangun jalur kereta sepanjang 16 kilometer yang meliputi 10 kilometer jalur layang dan enam kilometer jalur bawah tanah.
Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta merupakan struktur layang ( elevated )yang membentang kurang lebih 10 kilometer dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan Sisingamangaraja.
Sedangkan konstruksi bawah tanah ( underground )MRT Jakarta membentang kurang lebih 6 kilometer, yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan enam stasiun MRT bawah tanah. Keenam stasiun bawah tanah tersebut yaitu Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. (fri)
Soppeng (Sul-Sel), Berandankrinews.com–Bupati Soppeng di Wakili Oleh Sekertaria daerah (Sekda) Drs. H A Tenri Sessu, M.Si Melantik kurang lebih 1000 Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kabupaten soppeng di halaman Kantor Bupati Soppeng, jalan Salotungo Watansoppeng, Sulsel, Senin (18/3/2019).
Dalam pelantikan Satlinmas turut hadir Dandim 1423/Soppeng Letkol Arm Fajar Catur Prasetyo, SE, Kapolres Soppeng AKBP Dedy Dewantho, SIK, Kajari Soppeng Suwarno SH, MH, Ketua Pengadilan Agama Soppeng Drs. Zaenal Farid SH, Ketua Bawaslu Soppeng Winardi, S.Sos, para camat, Lurah dan kepala desa Se-Kabupaten Soppeng.
Sekda Soppeng dalam sambutannya mengharapkan kepada seluruh anggota yang sudah dilantik untuk melaksanakan amanah dan mampu bekerjasama dengan pemerintah daerah, TNI/Polri, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
Menurutnya, dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat diperlukan anggota satlinmas yang profesional dan terampil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lapangan.
Satlinmas disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya, tandasnya
“Mari sukseskan pemilu tahun 2019 dengan menjaga kebersamaan dan kekompakan sehingga peneyelenggaraan pemilu ini dapat terwujud di bumi Latemmamala,”ajak Sekda A Tenri Sessu.
Sementara itu Kasat Pol-PP Drs.Hamzah Hola, M.Si saat ditemui Berandankrinews.com menginfokan bahwa Satlinmas yang dilantik di delapan Kecamatan sekitar 1.566 orang.
“jumlah satlinmas yang dilantik di delapan kecamatan itu berjumlah 1.566 orang,”Jelas Hamzag Hola. (Bintang)
Maros, Berandankrinews.com–Kodim 1422/Maros Laksanakan penyuluhan Pertanian kepada Masyarakat Desa Bontomatinggi di Aula Kantor Desa Bontomatinggi Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu (17/3/19).
Kegiatan TMMD merupakan kegiatan fisik dan non fisik yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dan Kemanunggalan TNI-Rakyat desa Bonto Matinggi dan Desa Bonto Manai melalui kegiatan pembangunan infrastruktur Jalan dan Mandi Cuci Kakus (MCK).
Adapun Penyuluh pertanian yang didatangkan langsung dari dinas pertanian.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros Ir. M Nurdin M.si menghimbau agar masyarakat memperbanyak kegiatan penanaman tanaman keras hortikultura dengan jenis rambutan, durian, dan langsat dan tanaman lainnya, Hal ini dikarenakan desa-desa tompobulu daerah ketinggian yang menjadi penyangga atau reservoir untuk daerah aliran Sungai Maros.
M. Nurdin juga menghimbau agar kepala desa bontomatinggi segera mengajukan permohonan bibit tanaman tersebut untuk diberikan kepada masyarakat.
Dalam setiap kegiatan pertanian TNI Kodim akan melakukan pengawalan dalam rangka upsus pertanian untuk peningkatan produksi pangan di kabupaten Maros.
Dalam kegiatan ini warga yang hadir sangat menginginkan segera disalurkan bibit tanaman hortikultura tersebut mengingat saat ini masih musim hujan.
Hadir pada kegiatan tersebut: Kadis Pertanian Ir. M Nurdin M.si, Kabid Tanaman Pangan Hamril S.Hut, MP, KCD BPP Tompobulu Alim Bahri, Pasi Ter 1422 Kapten Czi M Ilyas, Kepala Desa Bontomatinggi, Khaerul, Para Kepala Dusun Desa Bontomatinggi Para kelompok Tani serta Masyarakat. (Irwan N Raju)
TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menekankan agar para investor yang akan berinvestasi di Provinsi ini, lebih mengutamakan tenaga kerja. Meski tentunya dengan tetap melihat kriteria yang dibutuhkan.
Demikian
ditegaskan Irianto, menyusul semakin dekatnya realisasi investasi di Kaltara.
Utamanya terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA), serta beberapa investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional
(KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
“Saya
selaku gubernur, meminta kepada para investor, untuk mengutamakan tenaga kerja
lokal. Tentunya yang memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia dan juga kriteria
yang diminta oleh perusahaan,” kata Gubernur usai menerima kunjungan delegasi
dari China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Sabtu (16/03).
Untuk
memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut, Gubernur mengatakan,
Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan pusat melalui kementerian terkait
berupaya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten. Yaitu dengan memberikan
pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara simultan.
“Kita
sudah membuat pelatihan untuk tenaga kerja di bidang konstruksi, yang
dilanjutkan dengan sertifikasi. Kita juga akan memberikan pelatihan di
bidang-bidang lain,” lanjutnya. Para investor, kata Irianto, pada dasarnya setuju, namun tetap harus ada
kualifikasi. “Khusus tenaga ahli, mungkin mereka tetap mendatangkan tenaga
kerja Indonesia atau bahkan asing. Tapi jumlahnya juga tetap harus proporsional,”
lanjut Gubernur.
Masih
berkaitan dengan tenaga kerja, Gubernur juga menginginkan adanya transfer ilmu
atau keahlian. Artinya, pemerintah provinsi akan memfasilitasi para tenaga
kerja lokal, untuk bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para
investor. “Nantinya tenaga kerja local bisa menjadi pendamping para tenaga
ahli, sambil belajar. Ke depan juga, kita akan mengirimkan para lulusan SLTA
untuk mengikuti pelatihan khusus ke Lembaga-lembaga pelatihan, baik di
Indonesia maupun luar negeri. Ini semua untuk membangun daya saing tenaga kerja
kita,” tandasnya.
Sementara
itu, Gubernur yang didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkup Pemprov Kaltara, menerima rombongan delegasi tim National Development
and Reform Commission (NDRC) dari China, yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku
Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang.
“Sebelum
pertemuan, mereka dengan didampingi oleh tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko)
bidang Maritim dan juga beberapa kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara,
telah melakukan tinjauan lapangan di lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan
Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi,” kata Irianto.
Kunjungan
ini, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari program Regional Comprehensive
Economic Corridors Global Maritim Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI)
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China atau RRT. “Kunjungan tim
ini tadi, untuk melihat atau survei
langsung KIPI, guna memberikan evaluasi atau penilaian mengenai kelayakan KIPI
untuk masuk dalam proyek kerjasama antara Indonesia dan China,” ungkapnya.
Gubernur
mengatakan, sesuai informasi yang disampaikan oleh pihak Kemenko Maritim,
melalui kerjasama ini (Indonesia-RRT) akan ada 9 proyek yang dilakukan di
Indonesia. Dan nantinya akan difokuskan di dua provinsi. Yaitu, Sumatera Utara
dan Kaltara. “Harapan kita, nantinya ada tiga atau bahkan lima proyek yang
dilaksanakan di Kaltara. Nanti Pemerintah Indonesia yang menentukan,” ujar
Irianto.
Berkaitan
dengan progress KIPI yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN),
sesuai dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018, Gubernur menegaskan, dari sisi yang
sudah dicapai, progres yang sudah dilakukan Kaltara, telah banyak upaya-upaya
konkrit. “Semua capaian yang kita lakukan, sudah disampaikan ke pusat. Baik ke
Kemenko Maritim maupun Kemenko Peronomian. Sehingga ini akan menjadi
pertimbangan pemerintah nanti,” imbuhnya.
“Semua
ini memang perlu proses, dan perlu dukungan dari semua pihak. Untuk itu, saya
minta masyarakat perlu memahami, tidak mudah terprovokasi. Dengan harapan
investasi di Kaltara bisa terealisasi dengan baik, dan memberikan dampak untuk
kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” sambung Irianto.
Sebelumnya,
tim NDRC atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-nya RRT, yang dipimpin
oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang
melakukan tinjauan lapangan ke rencana lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi
dengan didampingi tim dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Bappenas RI, dan Pemprov
Kaltara.
Di
rencana lokasi KIPI, tim NDRC RRT dalam program GMF-BRI ini, meninjau rencana pembangunan dermaga di
Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. Lalu, destinasi wisata yang
dikembangkan Pemprov Kaltara di sekitarnya, dan jalan poros KIPI. “Yang
menyenangkannya lagi, tim juga mendapati adanya satu perusahaan asal RRT yang
telah beroperasi di wilayah KIPI. Industri ini berusaha di bidang pengepakan
udang kering,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kaltara Risdianto yang turut mendampingi tim NDRC
RRT.
Diketahui,
industri tersebut berdiri sejak setahun lalu dengan nama usaha, PT Muda Makmur
Sejahtera. “Saya baru tahu ini, dan sekaligus menjadi bukti bahwa KIPI sudah
mulai menarik investasi yang nyata. Insya Allah, akan masuk investasi lain yang
akan menghidupkan KIPI,” tutur Risdianto. (humas)
TARAKAN – Berandankrinews.com – Menindaklanjuti surat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor 600/984.1/PUPR-PERKIM/GUB perihal Permohonan Usulan Tugas Pembantuan Pembangunan Kanal Antarmoda Bandara Juwata Kota Tarakan Tahun 2019, baru-baru ini tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau lokasi dimaksud. Salah seorang tim itu, yakni Direktur Bina Ketatagunaan Sumber Daya Air (SDA) Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA Fauzi Idris.
Dijelaskan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
(DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara Suheriyatna, inti dari surat Gubernur Kaltara
tersebut adalah permohonan bantuan pendanaan pembangunan kanal antarmoda
Bandara Juwata Tarakan dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp
401.126.162.000. “Moda transporasi ini sifatnya menyatu untuk mengurangi waktu
tempuh perjalanan. Kanal ini kan terintegrasi langsung dengan Bandara Juwata
Tarakan,” kata Suheriyatna di Tarakan, Jumat (15/3) lalu.
Mendukung
usulan itu, sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah melaksanakan
sejumlah kegiatan. Di antaranya, studi kelayakan atau Feasibilty Study (FS),
analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan perencanaan teknis atau
Detailed Engineering Design (DED) atas usulan program ini. “Juga sudah ada review
DED pembangunan kanal antarmoda ini. Pemprov juga telah melakukan pekerjaan
fisik berupa galian untuk membentuk kanal dalam 3 tahap,” jelas Suheriyatna.
Untuk
pekerjaan fisik tersebut, berupa saluran irigasi 1 kanal, dengan lebar atas 30
meter dan lebar bawah 20 meter serta tinggi 4 meter. Jenis konstruksinya,
galian tanah dengan panjang saluran 1.525 meter. Sementara, galian tanah dengan
alat berat dan ponton menghasilkan galian sebanyak 117.896,20 meter kubik.
Proyek ini secara total membutuhkan anggaran sekitar Rp 170,1 miliar. “Selain
APBD Kaltara, Pemprov Kaltara juga akan berjuang untuk mendapatkan dukungan
penganggaran dari APBN, baik Kemenhub maupun Kementerian PUPR,” urai
Suheriyatna.
Kanal
antarmoda ini saat terwujud nanti bakal menjadikan Bandara Juwata Tarakan
sebagai satu-satunya bandara di Indonesia yang memiliki fasilitas tersebut.
“Bisa jadi yang pertama di dunia. Sebab, sejauh ini saya belum melihat adanya
integrasi moda transportasi laut dan udara di bandara manapun di dunia,” tutup
Suheriyatna.(humas)