Kategori: BERANDA

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama perusahaan penerima penghargaan Propernas dan Proklim, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, TNI/Polri juga tokoh masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan. Ini sekaligus untuk menunjukkan dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terhadap gerakan Indonesia Bersih yang dicanangkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam pencanangan itu, ditargetkan Indonesia dapat bebas sampah dan menjadi bersih pada 2025. “Bangsa yang maju di dunia, masyarakatnya memiliki kesadaran untuk hidup bersih dan mengelola sampahnya dengan baik. Terkait hal itu, dibutuhkan perubahan mental yang kuat dan kesadaran yang hebat dari masyarakat Indonesia untuk mencapai hal seperti itu, kata Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup se-Provinsi Kaltara Tahun 2019 di Gedung Pertemuan Bandiklat Kabupaten Bulungan, Senin (18/3).

Dalam realisasinya, Pemprov Kaltara telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung terwujudnya Kaltara yang bersih. Di antaranya, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kaltara dalam program Kaltara Bersih.

“Sayangnya, dalam sejumlah kegiatan yang dilakukan dalam program ini, masyarakat yang kawasannya dibersihkan, hanya menjadi penonton,” urai Irianto.

Diakui Gubernur, untuk membangun kesadaran dan budaya hidup bersih tidak mudah. “Seorang pemimpin perlu memiliki ketegasan dalam menerapkan kebijakan terkait lingkungan. Karena, persoalan kebersihan ini menyangkut masa depan generasi di suatu negara atau daerah,” ungkap Gubernur.

Gubernur pun mulai menyuarakan untuk menanggulangi sampah, utamanya sampah plastik. “Dari segi aturan, sejatinya sedikitnya ada 6 dasar hukum terkait pengelolaan sampah ini. Tinggal pelaksanaannya saja, apakah dilaksanakan secara konsisten atau tidak,” jelas Irianto.

Diperkirakan dalam sehari, setiap orang menghasilkan sampah sebanyak 0,7 kilogram. “Indonesia sudah darurat sampah plasti. Dan patut diketahui, volume sampah ini dipengaruhi dengan pertambahan penduduk. Dari itu, sebelum penduduk Kaltara bertambah banyak, ini kesempatan kita untuk menjadi daerah yang bersih, tutur Gubernur. Disini, Gubernur pun mengajak masyarakat untuk melakukan 3R (Reduce-Reuse-Recycle).(humas)

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berfoto bersama seluruh ASN yang diangkat menjadi PNS 100 persen 2018 dan CPNS 2019, Senin (18/3)

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki sikap pantang penyerah, tidak mudah mengeluh, tegar dan kuat dalam setiap menghadapi segala tantangan. PNS juga harus siap diuji, dan tidak malas.

Demikian ditegaskan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS hasil penerimaan formasi 2017, menjadi PNS 100 persen. Dalam kesempatan yang sama, Gubernur sekaligus juga menyerahkan SK bagi para CPNS di lingkup Pemprov Kaltara 2018.

“Anda semua baru saja dilantik, dan diambil sumpah janji. Saya minta pegang teguh selalu sumpah janji ini. Sumpah janji ini jangan cuma diucap, tapi harus selalu diingat dan dijalankan, ujar Irianto. Dalam kesempatan ini, saya perintahkan agar sumpah janji PNS ditempel di masing-masing ruang kerja, lanjutnya.

Pesan lain disampaikan Gubernur, PNS wajib membaca dan memahami aturan. Harus tahu hak dan kewajiban sebagai PNS. Dengan memahami aturan-aturan yang berlaku, dalam bekerja kita akan terarah, dan terhindar dari perbuatan yang melanggar, kata Irianto.

Gubernur juga menyampaikan, agar para pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara bekerja dengan penuh tanggungjawab.

“Ingat. semua yang kita lakukan, harus kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya di dunia, namun akan dipertanggungjawabkan di Hadapan Allah SWT, tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengatakan, selama ini sudah cukup banyak capaian-capaian yang diraih Pemprov Kaltara. Capaian ini, kata Irianto, bukan untuk dibangga-banggakan. Tapi menjadi bukti sebagai provinsi baru, Kaltara bisa menunjukkan prestasinya. Ini merupakan hasil kerja keras yang sudah kita lakukan. Capaian yang sudah ditunjukkan, harus menjadi contoh dan motivasi bagi para CPNS dan PNS baru, kata Gubernur.

Irianto mengaku yakin dengan kemampuan para CPNS dan PNS yang kemarin mendapatkan SK. Menurutnya, saat mengikuti seleksi peserta yang mendaftar begitu banyak. Bahkan mencapai belasan ribu. Sehingga 400 lebih CPNS ini adalah, para peserta pilihan yang memiliki kapasitas dan kecakapan untuk bisa lulus.

“Saya ucapkan selamat bergabung. sekarang anda semua sebagai bagian dari keluarga besar Pemprov Kaltara. Mengabdilah dengan seoptimal mungkin, penuh keikhlasan dan kesungguhan, pesannya kepada para CPNS dan PNS baru yang telah menerima SK pada Senin (18/03).

Untuk diketahui, ada sebanyak 421 CPNS yang menerima SK pengangkatan. Mulai hari ini, mereka resmi 100 persen menjadi PNS. Mereka juga akan diambil sumpah/janji. Sedangkan CPNS yang lulus seleksi pada 2018 dan akan menerima SK pengangkatan ada 453 orang. Yang terdiri dari 442 dari formasi umum dan 11 orang dari formasi khusus, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). (humas)

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Brigjend (Pol) Indrajit berfoto bersama jajaran manajemen PT KMJ, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com–Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie meminta kepada PT Karya Mineral Jaya (KMJ) untuk dapat memberdayakan tenaga kerja lokal jika perusahaan yang bergerak pada bidang pengolahan methanol itu resmi beroperasi.

Pasalnya, sumberdaya manusia yang ada di Kaltara mampu untuk bersaing dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk tenaga kerja yang tidak membutuhkan keahlian khusus, gubernur meminta agar tenaga kerja lokal dilibatkan. Meski demikian, tenaga kerja lokal juga harus dibekali dengan skill yang memadai. Saya minta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dapat membuat program peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang tenaga kerja, agar daya saing masyarakat Kaltara dapat terus meningkat pesat,kata Irianto, saat memimpin pertemuan dengan PT KMJ di Kantor Gubernur Kaltara, Senin (18/3).

Pada dasarnya, pihak perusahaan menyetujui itu meski tetap harus ada kualifikasi. Khususnya, terkait jumlah yang harus proporsional. Tidak hanya itu, saat perusahaan itu beroperasi juga harus ada transfer ilmu atau keahlian. Jadi nantinya, sambil bekerja, tenaga kerja kita bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para investor. “Ini untuk membangun daya saing tenaga kerja kita, bebernya.

Diungkapkan Gubernur, dari rencana penyerapan tenaga kerja yang dipaparkan PT KMJ, diketahui bahwa untuk tenaga lokal selama 4 tahun proyek berlangsung akan terserap sekitar 3 ribu orang. Ini meliputi 1.000 orang teknisi proyek, dan 2 ribu orang pendukung kebutuhan hidup tenaga pelaksana proyek. Sementara saat kilang methanol beroperasi, PT KMS akan mempekerjakan sebanyak 125 orang tenaga kerja lokal sebagai teknisi dan operator, 125 orang tenaga bantuan (labor supply), dan 800 tenaga kerja pendukung kebutuhan hidup para pekerja dan labor supply. “Ini merupakan multiplier effect yang bakal diterima masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal mengatasi pengangguran,” urai Gubernur. Sebagaimana diketahui, wilayah operasi PT KMS di Pulau Bunyu, Kaltara.

PT KMJ juga bakal mengeluarkan total biaya investasi sekitar USD 679 juta. Dengan investasi sebesar itu, PT KMJ menaksir feedstock yang diperoleh dalam jangka waktu 4 hingga 5 tahun sebesar 90 MMSCFD natural gas dari Wilayah Kerja (WK) Nunukan. Suplai gasnya berasal dari Badik, dan West Badik, juga WK Nunukan, dengan target aliran gas sekitar kuartal ke-3 2023 (commisiong pada kuartal ke-4 2023). “Produksinya ditargetkan 1 juta ton per tahun atau sekitar 3 ribu ton per hari untuk methanol,” papar Gubernur.

Soal perizinan, pembangunan kilang methanol di Pulau Bunyu itu membutuhkan waktu 3-4 tahun. Saat ini PT KMJ tengah berproses kelengkapan perizinan. Gubernur mengungkapkan, Pemprov akan memberikan izin itu 2 x 24 jam. Setelah itu, pihak perusahaan akan melakukan pengurusan izin lainnya, termasuk izin lokasinya, urai Irianto. Saat ini, PT KMS telah memegang izin usaha sementara dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Selain itu, juga telah dilakukan market feasibility study dan preliminary feasibility study.

Surat Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi No. 1/1/IUSPO.ESDM3J/II/2019, tertanggal 25 Februari 2019 itu, kata Gubernur diterbitkan dalam rangka menyiapkan dan menyelesaikan kelengkapan perizinan serta pembangunan fasilitas dan sarana kegiatan usaha pengolaha sesuai ketentuan yang berlaku. “Izin usaha sementara ini, masa berlakunya 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Perpanjangan itu dapat diaplikasikan apabila semua persyaratan kelengkapan dapat dipenuhi paling lambat 26 April 2016,” tutup Gubernur.(humas)

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie memimpin rapat staf dengan kepala OPD lingkup pemprov, Senin (18/3).

TANJUNG SELOR, Berandankrinews.com Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kaltara, untuk menggelar operasi rutin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang berkeliaran pada saat jam kerja.

Kedisiplinan ASN ini kembali menjadi sorotan utama Gubernur, mengingat banyaknya laporan masyarakat terkait ASN yang ada di warung kopi pada saat jam kerja. Dia menegaskan setiap PNS pemprov yang ketahuan tidak disiplin, terutama saat jam kerja, akan diberikan sanksi secara berjenjang. Itu akan ditegur berjenjang. Kalau dia eselon II, maka gubernur atau sekda yang menegurnya. Tapi kalau di bawahnya, maka kepala dinas yang memberikan teguran, ujar Irianto.

Gubernur mengakui, untuk menegakkan disipilin pegawai tidak mudah. Perlu ketegasan pimpinan dalam membina sekaligus menindak sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan setiap minggu apel dinasehati, tapi tetap saja masih ada pelanggaran. Sanksi makin tegas, agar ada efek jera meski belum tentu bisa menyelesaikan semua, jelas Irianto.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menghimbau kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat 31 Maret 2019. Selain LHKPN, juga penyampaian SPT tahunan yang harus dilaksanakan secepatnya. Saya instruksikan agar kepala OPD yang ada di unit kerja masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap bawahannya, tuntas Gubernur.(humas)